KEBIJAKAN UMUM DAN JENJANG KARIR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

KEBIJAKAN UMUM DAN JENJANG KARIR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Biro Sumber Daya Manusia SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LOR IN HOTEL SOLO APRIL 2016

8 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI HAL-HAL YANG HARUS DILAKUKAN K/L: 1. 2. 3. 4. PROFESIONALISME PNS 5. 6. 7. 8. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Peningkatan Kemampuan PNS Berbasis Kompetensi Sistem Nasional Diklat Berbasis Kompetensi Penegakan Etika dan Disiplin PNS Sertifikasi Kompetensi PNS Mutasi dan Rotasi Sesuai Kompetensi secara Periodik Pengukuran Kinerja Individu Penguatan Jabatan Fungsional: a) b) c) d) Penambahan Jumlah Jabatan Fungsional Penetapan Pola Karier Jabatan Fungsional Peningkatan Kemampuan Jabatan Fungsional Peningkatan Tunjangan Jabatan Fungsional YOUR SITE HERE

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI NO BIDANG HASIL YANG DIHARAPKAN 1 ORGANISASI Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2 TATA LAKSANA Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance. 3 PERATURAN PER-UUAN Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4 SDM APARATUR YANG BERINTEGRITAS, NETRAL, KOMPETEN, CAPABLE, PROFESIONAL, BERKINERJA TINGGI DAN SEJAHTERA 5 PENGAWASAN Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI NO BIDANG HASIL YANG DIHARAPKAN 6 AKUNTABILITAS Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi 7 PELAYANAN PUBLIK Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8 MIND SET and CULTURAL SET Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA 5 1. UU NO. 5 TAHUN 2014 tentang ASN mengatur berbagai instrumen manajemen SDM yang menekankan pada pembangunan ASN sebagai PROFESI; 2. Membagi 2 (dua) jenis pegawai yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); 3. Mengatur 3 (tiga) jenis jabatan yaitu jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi; 4. PENGATURAN MENGENAI PENGUATAN KOMPETISI, KOMPETENSI, DAN PENGEMBANGAN KARIER; contohnya : adanya kebijakan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah (Permenpan & RB No. 13 Tahun 2014)

HAL-HAL BARU DALAM UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN 6 1. Perubahan pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan; 2. Pengaturan mengenai penguatan kompetensi, dan pengembangan karier; 3. Pengaturan mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) yang eksplisit dimuat dalam batang tubuh Undang-Undang; 4. Penegasan terhadap perubahan sistem pembayaran pensiun dari sistem pay as you go menjadi sistem fully funded secara bertahap; 5. Penguatan sistem informasi ASN yang akan dibangun secara nasional dan terintegrasi antarinstansi pemerintah. kompetisi,

JABATAN ASN Jabatan Administrasi Fungsional Pimpinan Tinggi Utama; a. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN: Ahli Utama b. Ahli Madya Pimpinan Tinggi Madya; Administrator; Pengawas; Pelaksana Jabatan Pimpinan Tinggi Ahli Muda d. Ahli Pertama c. KETERAMPILAN: a. Penyelia b. Pelaksana Lanjutan c. Pelaksana Pimpinan Tinggi Pratama.

JABATAN ASN 8 Jabatan Administrasi terdiri atas: A. jabatan administrator: bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. B. jabatan pengawas: bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana C. jabatan pelaksana: bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. (Pasal 13, 14, 15)

KOMPETENSI INTI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL JABATAN STRUKTURAL : kepemimpinan dan manajerial serta mempunyai kode etik JABATAN FUNGSIONAL : keahlian dan/atau keterampilan spesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik

§ Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. § Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: ü Ahli pertama; ü Ahli muda; ü Ahli madya; dan ü Ahli utama.

Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yaitu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. (Ketentuan umum UU ASN) Pengembangan Karier (Pasal 69) 1. Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. 2. Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.

HAK DAN KEWAJIBAN 12 1. PNS berhak memperoleh: a. b. c. d. e. gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan pengembangan kompetensi. 2. PPPK berhak memperoleh: a. b. c. d. gaji dan tunjangan; cuti; perlindungan; dan pengembangan kompetensi (Pasal 21, 22)

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 13 1. Setiap pegawai ASN berhak diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. 2. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, workshop, dan penataran. 3. Pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir selanjutnya. 4. Setiap instansi wajib menyusun rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan masing-masing instansi.

• Prestasi • • • Formasi Standar Kompetensi Penilaian Kinerja Disiplin Pegawai Diklat Pegawai Klasifikasi Jabatan Informasi Jabatan PETA JABATAN Standar Jabatan Persyaratan Jabatan Evaluasi Jabatan • Horizontal • • Karier yang dapat dicapai setiap PNS berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan keahliannya Vertikal Diagonal • Pangkat DP 3 Kerja

* Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi (PP 100/2000 jo PP 13/2002) • Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (PP 16/1994 & Keppres 87/1999)

PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN KARIER Menerapkan prinsip the right man on the right job secara konsisten Proses penempatan pegawai dalam jabatan struktural maupun fungsional dilaksanakan secara obyektif dan transparan didasarkan pada kompetensi dan prestasi kerja. Obyektivitas proses yang ideal melalui assessment center

BAGAIMANA DENGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU s. d. kondisi sampai Tahun 2015 133 JFT

JABATAN FUNGSIONAL KEMRISTEKDIKTI JF ANGKA KREDIT: KEMRISTEKDIKTI SEBAGAI PEMBINA 3 JF: DOSEN, PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN, PRANATA LAB. PENDIDIKAN KEMRISTEKDIKTI SEBAGAI PENGGUNA 17 JF: PENELITI, PEREKAYASA, PRANATA KOMPUTER, PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR, PENERJEMAH, WIDYAISWARA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA, PARAMEDIS (DOKTER, PERAWAT, FISIOTERAPIS, RADIOGRAFER), DOKTER PENDIDIK

PEMBINA PROFESI PEJABAT FUNGSIONAL ANGKA KREDIT 1 • INSTANSI PEMBINA • 2 • PIMPINAN UNIT KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ATASAN LANGSUNG 3 • PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN 4 • TIM PENILAI ANGKA KREDIT

UPAYA PEMBINAAN PROFESIONALISME JABATAN FUNGSIONAL 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Menetapkan formasi Menetapkan standar kompetensi Pengusulan tunjangan Melakukan sosialisasi Penyusunan kurikulum Diklat Penyelenggaraan Diklat Pengembangan sistem informasi Fasilitasi pelaksanaan Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Melakukan monitoring dan evaluasi

landasan hukum pengembangan jabatan fungsional UU Nomor 5 Tahun 2014 UU Nomor 30 tahun 2014 PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003 PP Nomor 9 Tahun 2003 Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2015 Peraturan Presiden mengenai tunjangan jabatan (masing-masing Jabfung) Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jabfung) Surat Keputusan Bersama (Juklak Jabfung) Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 Keputusan Menristekdikti Nomor 525. a/M/Kp. IX/2015

ANALIS KEPEGAWAIAN PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS

MANAJEMEN PNS Keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang terdiri atas: Formasi dan pengadaan, Mutasi, Pendidikan dan pelatihan (diklat), Gaji Tunjangan dan kesejahteraan, Ketatausahaan kepegawaian, Disiplin dan pengendalian kepegawaian, Pemberhentian dan pelaporan

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PNS Kebijakan manajemen PNS mencakup: norma, standar, prosedur mengenai sistem pengadaan kepegawaian Sistem mutasi, Sistem ketatausahaan kepegawaian dan sistem gaji, Tunjangan dan kesejahteraan

ANALIS KEPEGAWAIAN KETERAMPILAN & KEAHLIAN Analis kepegawaian keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu Analis kepegawaian keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis tertentu

ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Analis Kepegawaian dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya

TIM PENILAI ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN Tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Analis Kepagawaian

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN Jabatan fungsional Analis Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen (pasal 2) Analis Kepegawaian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS pada Instansi Pemerintah Analis Kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) merupakan jabatan karier (pasal 3)

TUGAS POKOK DAN INSTANSI DAN PEMBINA Tugas pokok Analis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS Instansi Pembina jabatan Analis Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Unsur dan sub unsur kegaiatan Analis Kepegawaian yang dinilai angka kreditnya adalah: a. Pendidikan antara lain: 1. Pendidikan formal dan mendapat gelar/ijazah; 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat, dan 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.

b. Manajemen PNS c. Pengembangan sistem manajemen PNS d. Pembangan profesi antara lain: 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS; 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang manajemen PNS, dan 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang manajemen PNS

e. Penunjang tugas Analis Kepegawaian, antara lain: 1. Pengajar/Pelatih dalam bidang manajemen PNS; 2. Peran serta seminar/lokakarya di bidang manajemen PNS; 3. Keanggotaan organisasi profesi Analis Kepegawaian; 4. Keanggotaan Tim Penilai Jabatan Fngsional; 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya, dan 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 1. Jabatan fungsional Analis Kepegawaian terdiri dari Analis Kepegawaian keterampilan dan Analis Kepegawaian keahlian 2. Jenjang jabatan Analis Keterampilan dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu: a. Analis Kepegawaian Pelaksana b. Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan, dan c. Analis Kepegawaian Penyelia

Jabatan Analis Kepegawaian keahlian dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a. Analis Kepegawaian Pertama; b. Analis Kepegawaian Muda; , dan c. Analis Kepegawaian Madya.

SISTEM KARIER DALAM JABATAN DAN PANGKAT PLP ANALIS KEPEGAWAIAN ARSIPARIS AHLI PERTAMA III/a-III/b MUDA III/c-III/d MADYA IV/a-IV/b. IV/c UTAMA IV/d-IV/e PERTAMA III/a-III/b MUDA III/c-III/d MADYA IV/a-IV/b. IV/c TERAMPIL PEMULA II/a TERAMPIL II/b-II/c. II/d MAHIR III/a-III/b PENYELIA III/c-III//d PELAKSANA II/c-II/d PELAKSANA LANJ. III/a-III/b PENYELIA III/c-III/d

JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI Madya Muda Pertama Muda IV/c = 700 ak IV/b = 550 ak 150 IV/a = 400 ak III/d = 300 ak 100 III/c = 200 ak Pertama III/b = 150 ak 50 III/a = 100 ak

JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI Madya Muda Pertama III/d = 300 ak III/c = 200 ak Pertama III/b = 150 ak 50 III/a = 100 ak IV/c = 700 ak IV/b = 550 ak 150 IV/a = 400 ak 100

JABATAN, PANGKAT DAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, PLP , ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL PENYELIA PELAKSANA LANJUTAN III/d = 300 ak 100 III/c = 200 ak PELAKSANA LANJUTAN PELAKSANA III/b = 150 ak III/a = 100 ak PELAKSANA II/d = 80 ak II/c = 60 ak 20 50

Pasal 10: Ketentuan Angka Kredit (AK) Jika Melakukan Tugas di atas atau di bawah Jenjang Jabatan Apabila Analis Kepegawaian melakukan tugas : di atas Jenjang Jabatan dinilai 80% dari besaran AK di bawah Jenjang Jabatan dinilai 100% dari besaran AK

Pasal 12 ayat (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13 Permenpan NOMOR: Per/36/M. PAN/11/2006 1. Analis Kepegawaian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan/pangkat berikutnya. 2. Analis Kepegawaian yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yg di dudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 14 Analis Kepegawaian madya pangkat pembina golongan ruang IV/a, dan peminat tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi, angka kredit kumulatif yg di persyaratkan untuk kenaikkan pangkat, paling rendah 12 angka kredit harus berasal dari unsur pengembangan profesi. Pasal 15 1. Analis Kepegawaian penyelia, pangkat penata tingkat I, golongan III/d setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pokok paling rendah 10 angka kredit. 2. Analis Kepegawaian madya, pangkat pembina utama muda golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 20 angka kredit

Pasal 16 1. Analis Kepegawaian yang secara bersam-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang manajemen PNS, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu 2. Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak terdiri dari tiga (tiga) orang.

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 17 1. 2. Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Analis Kepegawaian diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yg ditentukan untuk kenaikkan jabatan/pangkat, secara hirarki analis kepegawaian dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit. 3. Penilaian dan penetapan angka kredit analis kepegawaian dilakukan paling singkat 2(dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS

• • • Angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat merupakan prestasi kerja pejabat fungsional tertentu. Penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Angka Kredit JFT, maka perlu dibentuk TPAK untuk masing-masing JFT. Pada hakikatnya TPAK bertugas membantu pejabat penetap angka kredit. Pada JFT seperti PLP dan Pustakawan sudah diatur keharusan penilaian angka kredit setiap tahun sejalan dengan PP Nomor 46 Tahun 2011 yaitu kontrak kinerja (SKP). Arsiparis dan Analis Kepegawaian sesuai PP Nomor 46 Tahun 2011 maka wajib pula melakukan penilaian angka kredit setiap tahun meskipun belum diatur dalam masing -masing Peraturan Menpan mengenai Jabfung tersebut,

SANKSI: PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PEMBEBASAN SEMENTARA JENJANG JABATAN Pelaksana II/c s. d Penyelia III/c Pertama (III/a) s. d Madya IV/b Terampil (Penyelia III/d) Ahli (Madya IV/c) 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 10 angka kredit dari kegiatan tugas pokok Setiap tahun tidak dapat mengumpulkan 20 angka kredit dari kegiatan tugas pokok 1. Semua jenjang 2. 3. 4. 5. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman penurunan pangkat Diberhentikan sementara sebagai PNS Ditugaskan secara penuh di luar unit jf. Cuti di luar tanggungan negara Tugas belajar lebih 6 bulan PEMBERHENTIAN 6 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan Tahun berikutnya angka kredit belum terpenuhi * Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat * Telah mencapai batas usia pensiun PNS 46

Implikasi Analis Kepegawaian yang telah lebih dari 5 tahun dan kurang dari 6 tahun dalam jabatan/pangkat terakhir serta Analis Kepegawaian yang tidak memenuhi angka kredit pemeliharaan per tahun: a. dibebaskan sementara dari jabatannya b. dihentikan tunjangan jabatannya c. tunjangan kinerjanya diberikan 50% • Dapat diangkat kembali setelah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

PERATURAN MENPAN NOMOR PER/14/M. PAN/6/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS NOMOR PER/36/M. PAN/11/2006 TENTANG JABFUNG ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA TELAH DIUBAH SEBAGAI BERIKUT: (1) Ketentuan dalam pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dihapus, sehingga pasal 26 jabatan Analis kepagawaian keterampilan harus memenuhi syarat, sbb: a. Berijazah paling rendah Diploma III (D. III) sesuai dengan kualifikasi dan ditentukan b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan penilaian pekerjaan DP 3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analis Kepegawaian keterampilan

(2). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Berijazah paling rendah Sarjana (S 1) sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan/Diploma IV Kepegawaian, b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan penilaian pekerjaan DP 3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analis Kepegawaian keahlian

(3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Analis Kepegawaian melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berijazah Diploma III (D. III) Kepegawaian atau Diploma IV (D. IV) Kepegawaian, dikecualikan dari kewajiban mengikuti dan lulus Diklat Analis Kepegawaian.

KETENTUAN PASAL 33 DIUBAH SEBAGAI BERIKUT: Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah melaksanakan kegiatan manajemen Pegawai Negeri Sipil/pengembangan sistem manajemen Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, dengan ketentuan: a. Untuk Analis Kepegawaian keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) berijazah paling rendah SMA atau yang sederajat; 2) memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan penilaian pekerjaan DP 3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5) Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analis Kepegawaian keterampilan

b. Untuk Analis Kepegawaian keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berijazah paling rendah Sarjana (S. 1)/Diploma IV (D. IV) sesuai dengan kualifikasi atau yang sederajat; 2) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 3) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan penilaian pekerjaan DP 3 paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5) Telah mengikuti dan lulus Diklat fungsional Analis Kepegawaian keahlian

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan tertulis Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analis Kepegawaian

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Analis Kepegawaian dilaksanakan dalam tenggang waktu yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Juni 2008.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Analis Kepegawaian dan Angka kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2007 Ketentuan Pasal 14 diubah sebagai berikut: (1) Analis Kepegawaian Keterampilan yang menduduki pangkat Pengatur, golongan ruang II/c, dan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d, apabila memperoleh ijazah S-1/Diploma IV dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan: a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) yang didalamnya telah memperhitungkan nilai ijazah S-1/Diploma IV; b. fotocopi ijazah S-1/Diploma IV; c. Fotocopi sah surat keputusan dalam pangkat terakhir, dan d. Fotocopi sah penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Ketentuan Pasal 16 diubah PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat: a. Berijazah paling rendah Diploma III (D-III) dengam kualifikasi ijazah: Ilmu Kepegawaian; Ilmu Ekonomi Manajemen SDM; Ilmu Manajemen Administrasi; Ilmu Administrasi Perkantoran, dan Ilmu Kesekretariatan; b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.

PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Analis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat sbb: a. Berijazah paling rendah S-1/Diploma IV dengan kualifikasi: Ilmu kepegawaian; Ilmu Manajemen; Ilmu Politik; Ilmu Administrasi Negara; Ilmu Administrasi Publik; Ilmu Hukum; Ilmu Pemerintahan; Ilmu Sosial Politik; Ilmu Kebijakan Publik; Ilmu Ekonomi Manajemen SDM, ; dan Ilmu Sosiologi; b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d. Telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

Di Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 19 A Analis Kepegawaian Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diangkat dalam jabatan Analis Kepegawaian Keahlian dengan ketentuan sebagai berikut: a. berijazah paling rendah S-1/Diploma IV dengan kualifikasi: Ilmu Kepegawaian; Ilmu Manajemen; Ilmu Politik; Ilmu Administrasi Negara; Ilmu Administrasi Publik; Ilmu Hukum; Ilmu Pemerintahan; Ilmu Sosial Politik; Ilmu Kebijakan Publik; Ilmu Ekonomi Manajemen SDM; dan Ilmu Sosiologi; b. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Analis Kepegawaian Keahlian; c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang disyaratkan, dan; d. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

Analis Kepegawaian Keterampilan yang akan diangkat menjadi Analis Kepegawaian Keahlian diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka kredit diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Strata Satu (S 1)/Diploma IV (D-IV) dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

Ketentuan Pasal 27 diubah sebagai berikut: PNS yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatusr Negara Nomor PER/14/M. PAN/6/2008 ditetapkan dapat diangkat dalam jabatan fungsional Analis kepegawaian melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan: a. Untuk Analis Kepegawaian Keterampilan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berijazah paling rendah SMA yang sederajat; 2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian; 3) memiliki pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c; 4) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan.

b. Untuk Analis Kepegawaian Keahlian harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berijazah paling rendah S-1/Diploma IV; 2) memiliki pengalaman di bidang manajemen PNS paling singkat 3 (tiga) tahun secara kumulatif sebelum diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian; 3) memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; 4) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 5) setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6) telah mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keahlian.

Pengangkatan PNS dalam jabatan Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata yang diperlukan dan setelah mendapat pertimbangan teknis secara tertulis dari Badan Kepegawaian Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Analis Kepegawaian Pengangkatan PNS melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana ketentuan di atas harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

Perbedaan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. FUNGSIONAL UMUM Karier pangkat tertinggi berdasarkan ijazah. 2. Ujian dinas dipersyaratkan untuk kenaikan golongan 3. Ujian penyesuaian ijazah dipersyaratkan bagi yg selesai studi lanjut untuk kenaikan golongan 4. Pangkat tdk boleh melampaui pangkat atasan 5. Tunjangan fungsional berdasarkan golongan 1. FUNGSIONAL TERTENTU 1. 2. 3. 4. Karier pangkat /jabatan dengan angka kredit. pangkat tertinggi Pembina Utama Muda, IV/c (Analis Kepegawaian Ahli); dan Penata Tk I, III/d (Analis Kepegawaian terampil) Dibebaskan dari ujian dinas dan penyesuaian ijazah Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan Tunjangan jabatan berdasarkan jenjang jabatan 6. Dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 16 Th. 1994 tentang jabfung PNS antara lain dinyatakan bahwa penyelenggaraan pembinaan jabfung dilakukan oleh Instansi Pembina jabfung. Dengan kata lain instansi pembina mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dalam rangka mewujudkan profesionalitas para pejabat fungsional. 65 65

PENGEMBANGAN KARIER DALAM JABATAN/PANGKAT KENAIKAN JABATAN 1. TELAH 1 TH DALAM JABATAN TERAKHIR 2. MEMENUHI JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 3. SETIAP UNSUR DP 3 1 TH TERAKHIR BERNILAI BAIK KENAIKAN PANGKAT TELAH 2 TH DALAM PANGKAT TERAKHIR 2. MEMENUHI JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN 3. SETIAP UNSUR DP 3 2 TAHUN TERAKHIR BERNILAI BAIK 1.

PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL 1. PROFESIONAL & DISIPLIN, untuk menanggapi tuntutan masyarakat akan pelayanan dan kinerja PNS yang baik sebagaimana tujuan dari reformasi birokrasi 2. POLA KARIER PNS, dapat dilakukan melalui pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun mendasarkan diri pada prinsip “ramping struktur dan kaya fungsi” maka dengan melalui pengembangan jabatan akan mengarah pada re-strukturisasi, simplifikasi dan otomatisasi, sebagai bagian dari reformasi birokrasi 3. PENGEMBANGAN POLA KARIER MELALUI JABATAN FUNGSIONAL, jabatan fungsional menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan profesionalisme PNS menuju pada SDM PNS yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi 67

PERLU DIKETAHUI BAHWA PERAN PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN DI TINGKAT FAKULTAS/PERPUSTAKAAN/REKTORAT SANGAT DIPERLUKAN APABILA TERDAPAT YANG MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU TELAH 4, 5 TAHUN BELUM MENCAPAI KENAIKAN JAB/PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI, MAKA PERLU DIKELUARKAN SURAT PERINGATAN BAGI PEJ FUNG YBS

PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL 69 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional; Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang memadai dibanding dengan jabatan struktural; Kewenangan yang ada pada jabatan struktural dianggap cukup besar dan memiliki prestis dibanding jabatan fungsional; Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas; Masih dipandang sbg jabatan alternatif; Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP; Belum tegasnya komitmen pimpinan dalam mengembangkan jabatan fungsional serta mendayagunakan secara optimal pejabat fungsional sesuai dengan tupoksinya.

8. Menganggap pekerjaan fungsional sebagai pekerjaan yang monoton 9. Merasa tidak mampu 10. Faktor usia

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL 71 1. Pembinaan karier pejabat fungsional menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi. 2. Pembinaan profesi dengan meningkatkan kompetensi demi terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri. 3. Pembinaan budaya kerja agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efektif dan efisien. 4. Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat. 5. Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi waktu. 6. Pembinaan sistem administrasi, guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional.

DP 3 mulai 2014 PP No. 46 Tahun 2011 ANGKA KREDIT SKP Pelaksanaan tugas unsur utama dan penunjang 60% PENGAMATAN PERILAKU 40%

CONTOH UNSUR YANG DINILAI 4. a. Sasaran Kerja Pegawai(SKP) b. Perilaku Kerja Jumlah. . . x 60 % 1. Orientasi pelayanan Baik 2. Integritas Baik 3. Komitmen Baik 4. Disiplin Baik 5. Kerja sama Baik 6. Kepemimpinan Jumlah Nilai rata-rata Nilai Perilaku Kerja Baik. . . x 40 % NILAI PRESTASI KERJA ? ? (Baik) 5. KEBERATAN DARI PNS YANG DINILAI (APABILA ADA) Tanggal, ……………. .

PENILAIAN PRESTASI KERJA v Setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. v SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. v SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. v SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. 74

UNSUR-UNSUR SKP 1. Kegiatan Tugas Jabatan Tugas jabatan yang dilakukan harus didasarkan pada rincian tugas, tanggung jawab dan wewenang jabatan sesuai yang ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi. 2. Angka Kredit Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang PNS dalam rangka pembinaan karier dan jabatannya. 3. Target Setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan harus ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai ukuran prestasi kerja, baik dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya. 75

TATA CARA PENILAIAN SKP 1. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan 100. 2. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan cara pengamatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara meng-gabungkan Penilaian SKP dengan Penilaian Perilaku Kerja 76

4. Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan sebutan. 1) 91 keatas : sangat baik 2) 76 – 90 : baik 3) 61 – 75 : cukup 4) 51 – 60 : kurang 5) 50 kebawah : buruk 5. Penilaian SKP dapat lebih dari 100 6. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100 7. SKP yang tidak tercapai yang diakibatkan oleh faktor diluar kemampuan individu PNS, penilaian didasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. 8. SKP JFT 77

Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara: 1. 25% s. d. 50% dikenakan hukuman sedang, dan 2. dibawah 25% dikenakan hukuman berat.

Usulan Kenaikan Pangkat PNS tidak dapat diproses apabila : Pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) terdapat unsur yang bernilai kurang. Sedang dalam proses atau sedang menjalani Hukuman Disiplin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1. Jabatan sama dengan Pangkat 2. Jabatan dibawah Pangkat 3. Jabatan diatas Pangkat Kenaikan Pangkat jabfung dalam jenjang jabatan yang Lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan Jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yg berwenang

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL 81 v Kompetensi yang diperlukan, terdiri dari : 1. Kompetensi competency) dasar 2. Kompetensi bidang (based v PNS yang menduduki jabfung paling tidak memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk jabfung yang bersangkutan v Contoh jabfung Analis Kepegawaian

KETENTUAN BESARAN TUKIN TERTENTU DIATUR DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 107 TAHUN 2013 Bagi CPNS 80% Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena tugas belajar 75% Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit 50%, dan dapat dibayarkan secara utuh sejak tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ybs

PASAL 3 PERPRES NOMOR 88 TAHUN 2013 - TUKIN TIDAK DIBERIKAN BAGI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu Yang diberhentikan sementara atau nonaktif Yang diberhentikan dari jabatan organik dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan dari pegawai negeri) Yang dpk/dpb diluar instansi Kemdikbud Yang menjalani cuti diluar tanggungan negara atau MPP Yang diangkat sebagai dosen atau guru PNS pada badan layanan umum (BLU) yang telah mendapat remunerasi sbgmn diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2005 jo NOmor 74 Tahun 2011 ttg Pengelolaan Keuangan BLU

BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 3 (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini sedang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, yang sebelumnya batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, batas usia pensiunnya yaitu 60 (enam puluh) tahun. (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda, Ahli Pertama, dan Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini batas usia pensiunnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

I. TEKNIK PENGUSULAN JABATAN ANALIS KEPEGAWAIAN: SETJEN UNI T KEMRISTEK KER DIKTI JA U. P. BIRO SDM TIM PEN ILAI PAK SK JABA UNIT TAN KERJA

II. TEKNIK PENGUSULAN PANGKAT ANALIS KEPEGAWAIAN: UNIT KERJA SETJEN KEMRIST EKDIKTI U. P. BIRO SDM BKN PUSA T UNIT KERJ A SKKP

TERIMA KASIH