JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DASAR HUKUM 1 UNDANG UNDANG

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

DASAR HUKUM 1. UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974, JO UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN) 2. 3. 4. 5. 6. 7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 ( KP. PNS ) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 ( KEWENANGAN ) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994, JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2010 ( JABFUNG PNS ) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1996 ( TENAGA KES ) KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 1999 ( RUMPUN JABFUNG ) PERATURAN MENPAN MASING-MASING JABFUNGKES

DASAR MASING – MASING JABFUNG • • Dokter umum : No. 52 tahun 203 Apoteker : No 53 tahun 2003 Dokter gigi : No 54 tahun 2003 Bidan : No 25 tahun 2008 Perawat : No 25 tahun 2014 Analis Kesehatan : No 3 tahun 2010 Asisten apoteker : No 27 tahun 2008

• Perawat gigi : No 23 tahun 2014 • Nutrisionis : No 23 tahun 2001 • dst

PENGERTIAN JABATAN FUNGSIONAL PP 16 TAHUN 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang. Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Tujuan Penetapan Jabatan Fungsional 1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS 2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja 3. Peningkatan Karier PNS 4. Peningkatan Profesionalisme PNS

28 JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN NO JABATAN FUNGSIONAL 1 DOKTER PENDIDIK KLINIS 15 REFRAKSIONIS OPTISIEN 2 DOKTER 16 TEKNISI GIGI 3 DOKTER GIGI 17 TEKNISI TRANSFUSI DARAH 4 PERAWAT 18 FISIKAWAN MEDIK 5 PERAWAT GIGI 19 PSIKOLOG KLINIS 6 BIDAN 20 SANITARIAN 7 RADIOGRAFER 21 EPIDEMIOLOG KESEHATAN 8 PRANATA LABKES 22 ENTOMOLOG KESEHATAN 9 PEREKAM MEDIS 23 NUTRISIONIS 10 FISIOTERAPIS 24 APOTEKER 11 TEKNISI ELEKTROMEDIK 25 ASISTEN APOTEKER 12 ORTOTIS PROSTETIS 26 ADMINISTRATOR KESEHATAN 13 OKUPASI TERAPIS 27 PENYULUH KESMAS 14 TERAPIS WICARA 28 PEMBIMBING KESEHATAN KERJA

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DIBAWAH BINAAN DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN NO JABATAN FUNGSIONAL 1 DOKTER PENDIDIK KLINIS 11 TEKNISI ELEKTROMEDIK 2 DOKTER 12 ORTOTIS PROSTETIS 3 DOKTER GIGI 13 OKUPASI TERAPIS 4 PERAWAT 14 TERAPIS WICARA 5 PERAWAT GIGI 15 REFRAKSIONIS OPTISIEN 6 BIDAN 16 TEKNISI GIGI 7 RADIOGRAFER 8 PRANATA LABKES 17 TEKNISI TRANSFUSI DARAH 9 PEREKAM MEDIS 18 FISIKAWAN MEDIK 10 FISIOTERAPIS 19 PSIKOLOG KLINIS

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DIBAWAH BINAAN DITJEN PP & PL NO JABATAN FUNGSIONAL 20 Sanitarian 21 Entomolog Kesehatan 22 Epidemiolog Kesehatan DIBAWAH BINAAN DITJEN BINA FARMASI & ALKES NO JABATAN FUNGSIONAL 23 Apoteker 24 Asisten Apoteker

JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DIBAWAH BINAAN DITJEN BINA GIZI & KESEHATAN IBU & ANAK No Jabatan Fungsional 25 Nutrisionis 26 Pembimbing Kesehatan Kerja DIBAWAH BINAAN PUSAT PROMOSI KESEHATAN No Jabatan Fungsional 27 Penyuluhan Kesehatan Masyarakat DIBAWAH BINAAN BIRO HUKUM & ORGANISASI No 28 Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan

PENGANGKATAN DALAM JABATAN (Pasal 17 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999) Ø PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat PNS Struktural Fungsional Umum Khusus/Tertentu Kesehatan Non Kesehatan Ø Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan Prinsip Profesionalisme, sesuai : v v Kompetensi Prestasi Kerja Jenjang Pangkat Syarat Obyektif lainnya

PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DITETAPKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG SESUAI FORMASI YANG DITETAPKAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT/PROP/KAB/KOTA (PP No. 9 tahun 2003) Proses Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui : 1. Inpassing/ Penyesuaian 2. Pengangkatan Pertama 3. Perpindahan Jabatan / Alih Jabatan Formasi / Kebutuhan : Untuk mencapai angka kredit yang ditentukan agar jumlah Tenaga Fungsional disesuaikan dengan beban kerja yang ada di unit kerja. Apabila komposisi beban kerja dengan jumlah pejabat fungsional seimbang, akan memperlancar Pejabat Fungsional dalam mengumpulkan angka kredit.

MEKANISME PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Bertugas sebelum terbit Permenpan Inpassing Bertugas setelah terbit Permenpan Pengangkatan Pertama Sebelumnya Struktural/Jabfung lain Alih Jabatan PAK SK Jabfung Min. 2 tahun dalam Pangkat terakhir SK Kenaikan Pangkat Kenaikan Jabfung Min. 1 tahun dalam Jabatan

PENGANGKATAN MELALUI INPASSING Persyaratan: • Telah dan Masih melaksanakan tugas di masing-masing jabfung • Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan masing-masing Jabfung • Pangkat paling rendah sesuai ketentuan masing-masing Jabfung • DP-3 tahun terakhir “baik”

PENGANGKATAN PERTAMA Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi melalui pengangkatan CPNS Persyaratan: § Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan masing-masing Jabfung § Pangkat paling rendah sesuai ketentuan masing-masing Jabfung § DP-3 tahun terakhir “baik”

JFU Menyusun PAK Struktural /JFT Usul dari UPT/ Biro Kepegawaian Unit Utama SK Pemberhentian dari Struktural/JFT Menyusun PAK Penerbitan SK Perpindahan Jabatan

PERPINDAHAN JABATAN (Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain) Persyaratan: Ø Memiliki ijazah paling rendah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Permenpan masing-masing jabatan fungsionalnya Ø Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya ditentukan dalam Permepan masing 2 Jabfung Ø Usia maksimal sebelum BUP dari jabatan terakhir sesuai dengan yang ditentukan dalam Permepan masing 2 Jabfung Ø DP-3 satu tahun terakhir “Baik” sesuai dengan Pangkat ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki, jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan peroleh Angka Kredit yang diperoleh dari Unsur Utama dan Penunjang. yang

PEMBEBASAN SEMENTARA 1. Belum mencapai pangkat maksimal : Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak dapat mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Tk. Terampil Tk. Ahli : Penyelia - Gol. III/c ke bawah : Madya - IV/b ke bawah Utama - IV/d ke bawah 2. Sudah mencapai pangkat maksimal : Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak dapat mengumpulkan AK dari unsur Utama : Tk. Terampil Tk. Ahli Jenjang Madya Tk. Ahli Jenjang Utama - III/d IV/c IV/e - 10 AK 25 AK

PEMBEBASAN SEMENTARA (2) 3. Karena Alasan lain : a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional b. Hukuman Disiplin ( PP No. 53/2010 ) c. Diberhentikan sementara sebagai PNS (PP No. 4/1966) d. CLTN e. Tubel > 6 (enam) bulan

PENGANGKATAN KEMBALI v. Karena angka kredit Setelah mengumpulkan AK yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat. v. Karena alasan lain, selesai melaksanakan : § Tugas diluar jabfung tertentu. § Hukuman disiplin sedang, berat, berupa penurunan pangkat. § Cuti diluar Tanggungan Negara. § Pembebasan Sementara sebagai PNS (PP No. 4 Th. 1966) berdasarkan pemeriksaan pengadilan yg telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan tidak bersalah. § Tubel lebih dari 6 ( enam ) bulan.

PEMBERHENTIAN A. Apabila tidak dapat memenuhi AK Dalam jangka 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Bagi : Jabfung Pertama – III/b s/d Jabfung Utama - IV/d Dalam jangka watu 1 (satu) tahun sejak pembebasan sementara, tidak dapat mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) yang berasal dari Unsur Utama. Bagi : Jabfung jenjang Utama – IV/e B. Karena alasan lain Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berupa pemberhentian sebagai PNS (PP 30/1980) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Penilaian prestasi kerja pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai PAK digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku

PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) UNTUK KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL Penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambatnya pada bulan Januari, tahun yang bersangkutan. Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli, tahun yang bersangkutan.

( P. P. NOMOR 99 TH 2000 Jo P. P NOMOR 12 TH 2002 ) PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat pilihan 1. 2. 3. 4. Pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan Memiliki masa kerja dlm pangkat minimal 2 (dua) Tahun dan Dikecualikan dari ujian dinas. Syarat lainnya : Telah mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan (PAK) DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir PNS yang menduduki jabatan fungsional Umum diberikan kenaikan pangkat Reguler 1. Memiliki masa kerja dalam pangkat minimal 4 (empat) Tahun 2. DP-3 bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir 24

PERSYARATAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT Kenaikan Jabatan dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir 2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir Kenaikan Pangkat dapat dipertimbangkan setiap kali dengan ketentuan : 1. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir 2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 3. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2003) (Pasal 14 -18 Permenkes No. 510/MENKES/PER/VII/2009) TINGKAT TERAMPIL Golongan Angka Kredit Jenjang Jabatan Terampil II/a 25 Pelaksana Pemula II/b 40 II/c 60 II/d 80 III/a 100 III/b 150 III/c 200 Pelaksana UPT/ Unit Pembina/ Dinkes Provinsi/Kabupaten/ Kota 300 Pejabat Yang Menetapkan SK Kabag Pengembangan Pegawai/ Ka. Biro Kepegawaian/Gubernur/Walikota/Bupati Pelaksana Lanjutan Penyelia III/d Pejabat Yang Menetapkan AK Kepala Biro Kepegawaian/ Gubernur/Walikota/Bupati

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK DAN SK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN (Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2003) (Pasal 14 -18 Permenkes No. 510/MENKES/PER/VII/2009) TINGKAT AHLI Golongan Angka Kredit III/a 100 Jenjang Jabatan Ahli Pejabat Yang Menetapkan AK Kabag Pengembangan Pegawai/ Gubernur/Walikota/Bupati Pertama III/b 150 III/c 200 UPT/ Unit Pembina/ Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota Muda III/d 300 IV/a 400 IV/b 550 IV/c 700 IV/d 850 IV/e 1050 Pejabat Yang Menetapkan SK Madya Unit Pembina Utama Unit Pembina Kabag Pengembangan Pegawai/ Ka. Biro Kepegawaian/ Gubernur/Walikota/Bupati Menteri Kesehatan/ Kabag Pengembangan Pegawai/ Ka. Biro Kepegawaian/ Gubernur/Walikota/Bupati Presiden

Untuk Pejabat Fungsional Biasakan. . . pendidikan tugas pokok pengembangan profesi penunjang kegiatan pengembangan profesi membuat surat pernyataan tanggal bulan tahun diklat persemester pertahun

PERMASALAHAN DI KAB BLITAR 3. Penyerahan 1. Sosialisasi berkas ke sekretariat pembuatan belum sesuai dengan DUPAK belum jadwal yang maksimal. ditentukan. 2. Respon dari 4. RTL dari pelatihan pejabat fungsional tim penilai sebagian untuk kenaikan besar belum pangkat belum disosialisasikan ke maksimal anggota masing – masing profesi

TERIMA KASIH