JENIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN JENIS PERATURAN PERUUAN PERATURAN DI

  • Slides: 19
Download presentation
JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

JENIS PERATURAN PER-UU-AN PERATURAN DI TINGKAT PUSAT l UNDANG-UNDANG/PERPU l PP l Per. Pres

JENIS PERATURAN PER-UU-AN PERATURAN DI TINGKAT PUSAT l UNDANG-UNDANG/PERPU l PP l Per. Pres l Permen l Peraturan Ka LPND l Peraturan Dirjen l Peraturan Badan HUkum Negara

Peraturan Perundang-Undang Daerah l Perda Propinsi l Peraturan Gubernur/Ka Daerah Provinsi l Perda Kabupaten/Kota

Peraturan Perundang-Undang Daerah l Perda Propinsi l Peraturan Gubernur/Ka Daerah Provinsi l Perda Kabupaten/Kota l Peraturan Bupati/Walikota/Ka. Daerah Kabupaten/Kota

UNDANG-UNDANG Pemahaman UU di Negara Belanda l Undang-Undang arti Formal (wet in formele zin

UNDANG-UNDANG Pemahaman UU di Negara Belanda l Undang-Undang arti Formal (wet in formele zin ) l Undang-Undang arti Materiil ( wet in materiele zin) Undang-Undang “Pokok” Dikenal adanya raamwet atau moederwet Pembentuk Grondwet = Pembentuk Raamwet

JENIS PERATURAN YG BERLAKU DI HINDIA BELANDA 1800 --- pemerintahan militer jepang Peraturan yg

JENIS PERATURAN YG BERLAKU DI HINDIA BELANDA 1800 --- pemerintahan militer jepang Peraturan yg dibuat Kroon + staten general Jaman Indische Staatsregeling 1 jan 1926 -9 maret 1942 l WET l AMv. B l Ordonnantie l Regeringsverordening

l Pasal II Peralihan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku

l Pasal II Peralihan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang dasar ini.

WET l Dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal l Dengan nasihat dari Raad van

WET l Dibentuk oleh Regering dan Staten Generaal l Dengan nasihat dari Raad van State l Berlaku di Belanda dan Hindia Belanda l Wetboek Van Straftrecht, Burgelijk Wetboek l Terjemahan tidak resmi

WET l Kitab Wet tentang Hukum Pidana, Kitab Wet tentang Hukum Perdata l Disamakan

WET l Kitab Wet tentang Hukum Pidana, Kitab Wet tentang Hukum Perdata l Disamakan dengan UU l Bila perubahan ?

AMv. B l Dibentuk Kroon (Raja) dan Menteri serta mendapat nasihat dari Raad van

AMv. B l Dibentuk Kroon (Raja) dan Menteri serta mendapat nasihat dari Raad van State l Berlaku di negeri Belanda dan Hindia Belanda l Dibentuk di Belanda l Disetingkatkan dengan UU

Ordonnantie l Dibentuk oleh Gouverneur Generaal ( Gubernur Jendral ) dan Volksraad (Dewan Rakyat)

Ordonnantie l Dibentuk oleh Gouverneur Generaal ( Gubernur Jendral ) dan Volksraad (Dewan Rakyat) l Dibentuk di Jakarta l Berlaku di Wilayah HIndia Belanda l Disamakan dengan Undang-Undang

Regeringsverordening l Dibentuk Gouverneur Generaal l Di Jakarta l Berlaku di wilayah Hindia Belanda

Regeringsverordening l Dibentuk Gouverneur Generaal l Di Jakarta l Berlaku di wilayah Hindia Belanda l Peraturan Pelaksana Wet, AMv. B, Ordonnantie. l Disetarakan dengan PP

PERATURAN PERUNDANGAN ZAMAN ORDE LAMA l PENPRES (Penetapan Presiden) dan PERPRES (Peraturan Presiden) l

PERATURAN PERUNDANGAN ZAMAN ORDE LAMA l PENPRES (Penetapan Presiden) dan PERPRES (Peraturan Presiden) l Pembentukannya berdasarkan Surat Presiden kepada Ketua DPR no. 3639/Hk/59 tanggal 26 Nopember 1959 tentang Penjelasan atas Bentuk Peraturan Negara.

Setelah adanya Dekrit 5 Juli 1959, Presiden mempunyai kewenangan luar biasa u. bertindak. l

Setelah adanya Dekrit 5 Juli 1959, Presiden mempunyai kewenangan luar biasa u. bertindak. l Bersumber pada UUD 1945 : a. khusus pada Pasal IV aturan Peralihan, sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk---PENPRES b. Bersumber dari Ps. 4 (1) UUD 1945 dan bersumber pada PENPRES dinamakan dengan PERPRES l Bersumber dari luar UUD 1945, bersumber dari DEKRIT PRESIDEN ---- PENPRES l

Orde Baru dimulai…. l MPR berusaha memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan melakukan peninjauan kembali

Orde Baru dimulai…. l MPR berusaha memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan melakukan peninjauan kembali thd produk legislatif. l TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 a. Yang isi dan tujuan sesuai dengan hati nurani----- UU b. Tidak memenuhi huruf a, dinyatakan tidak berlaku. Diatur dengan peraturan per. UUan lain

l UU/PERPU yang materinya bertentangan dengan UUD 1945, ditinjau kembali l Peninjauan kembali harus

l UU/PERPU yang materinya bertentangan dengan UUD 1945, ditinjau kembali l Peninjauan kembali harus sudah selesai dalam waktu 2 tahun l Bila peninjauan belum selesai, dapat tetap berlaku l Tidak dibenarkan kembali adanya Penpres dan Perpres

Berbagai UU pun muncul… l UU no. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya

Berbagai UU pun muncul… l UU no. 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penpres dan Per. Pres l UU no. 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai UU l UU no. 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai UU dan PERPU

Ada masalah tertinggal… UU no. 5 Tahun 1969 Menggolongkan menjadi 3 golongan : a.

Ada masalah tertinggal… UU no. 5 Tahun 1969 Menggolongkan menjadi 3 golongan : a. Golongan I : Penpres dan Perpres menjadi UU b. Golongan II A : Perpres ditetapkan menjadi UU kondisional Golongan II B : Penpres ditetapkan menjadi UU Kondisional c. Golongan III A : Perpres diserahkan untuk ditinjau kembali Golongan III B : Penpres diserahkan untuk ditinjau kembali l

TAP MPR no. 1 TAHUN 2003 l Pasal 1 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

TAP MPR no. 1 TAHUN 2003 l Pasal 1 “dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi” (8 ketetapan) l Pasal 2 “dinyatakan tetap berlaku dengan beberapa kondisi tertentu (3 ketetapan) l Pasal 3 tetap berlaku sampai dengan pemerintahan hasil PEMILU 2004 (8 ketetapan)

TAP MPR no. 1 TAHUN 2003 l Pasal 4 TAP tetap berlaku sampai dengan

TAP MPR no. 1 TAHUN 2003 l Pasal 4 TAP tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang (11 ketetapan) l Pasal 5 TAP masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang dibentuk oleh MPR hasil pemilu 2004 l Pasal 6 TAP tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, karena bersifat einmalig (final) dan telah selesai setelah dilaksanakan