STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP 2 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS

STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP 2

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN PERMEN PAN & RB no. 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8): Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelola biakan murniltoksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan. 3

KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah pusat dan provinsi / kabupaten / kota Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier TUGAS POKOK : (PERMENPAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011) Pengawas Perikanan Terdiri dari : Bidang Pembudidaya Ikan Bidang Penangkapan Ikan Bidang Mutu Hasil Perikanan Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi : persiapan pelaksanaan Analisis evaluasi rekomendasi

PENGANGKATAN PERTAMA KALI TERAMPIL • Berijazah paling rendah SUPM atau SMK Kejuruan bidang Perikanan; • Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk. I II/b • Setiap unsur DP 3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir AHLI • Berijazah paling rendah S 1 / D. IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi; • Pangkat paling rendah Penata Muda III/a • Setiap unsur DP 3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir Pengawas Perikanan TERAMPIL yang akan beralih ke AHLI diberikan angka kredit 65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah dengan angka kredit ijasah yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN

PEMBEBASAN SEMENTARA , PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN Alasan dibebaskan dari jabatan pengawas perikanan PEMBEBASAN TERAMPIL PP Pelaksana Pengatur Muda/II/b Pengatur/II/c Pengatur Tk. I/II/d PP Pelaksana Lanjutan Penata Muda/III/a PP Penyelia Penata/III/c PP Pertama Penata Muda/III/a Penata Muda Tk. I/III/b Penata/III/c PP Muda PP Madya Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat Penata Muda Tk. I/III/b Penata Tk. I/III/d AHLI Akan dibebaskan bila dalam 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit Penata Tk. I/III/d Pembina/IV/a Pembina Tk. I/IV/b Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit (kurang dari 10) selama 1 tahun PEMBERHENTIAN Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Ditugaskan secara penuh diluar jabatan pengawas perikanan Cuti diluar tanggungan negara Tugas belajar lebih dari 6 bulan Diberhentikan sementara dari PNS Pembina Utama Muda/IV/c PP Utama Pembina Utama Madya/IV/d Pembina Utama/IV/e Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit ( kurang dari 25) selama 1 tahun

Jenjang dan Pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari AHLI PP Pertama Penata Muda/III/a TERAMPIL PP Pelaksana Penata Muda Tk. I/III/b PP Muda Pengatur/II/c Penata/III/c Penata Muda/III/a Penata Tk. I/III/d PP Madya PP Utama Pengatur Muda/II/b Pengatur Tk. I/II/d Pembina Tk. I/IV/b PP Pelaksana Lanjutan Pembina Utama Muda/IV/c PP Penyelia Penata/III/c Pembina/IV/a Pembina Utama Madya/IV/d Pembina Utama/IV/e Penata Muda Tk. I/III/b Penata Tk. I/III/d

TUNJANGAN JABATAN

TUNJANGAN KINERJA

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN BIDANG PENANGKAPAN IKAN SUDAH DIANGKAT PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN di PSDKP 158 Orang 224 Orang AKAN DIANGKAT PERIODE APRIL 2014 66 Orang

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DJ-PSDKP]

Alur Pikir PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] GUNA MENJAMIN KEPASTIAN PEMBINAAN KARIER APARAT PENGAWAS SDKP SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA APARAT PENGAWAS SDKPNASIONAL: PANCASILA, PARADIGMA UUD NRI TAHUN 1945, WASANTARA, TANNAS, UU tentang PERIKANAN, dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SAAT INI POKOK-POKOK PERSOALAN 1. Pembinaan teknis pengawas perikanan oleh DJ PSDKP 2. Penilaian DUPAK dikoordinasi -kan oleh DJ PT 3. Banyak tugas dan fungsi Pengawas Perikanan DJ PSDKP yang tidak dapat dinilai angka kreditnya PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIHARAPKAN KINERJA PENGAWAS SDKP MENINGKAT KEPASTIAN PEMBINAAN KARIER APARAT PENGAWAS SDKP KSU PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS Peluang & Kendala 13

LATAR BELAKANG BESARNYA SUMBER DAYA PERIKANAN YANG TERBAGI DALAM WILAYAH PENGELOLA AN PERIKANAN ADANYA ISUISU AKTUAL DALAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENUNTUT PERLUNYA PENGAWASAN TERHADAP PEMANFAATA N SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN UPAYA PENGUATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PENGAWASAN SDKP : SDM, SARANA PRASARANA, KELEMBAGAA NDAN TATA LAKSANA, PER UU AN, JUKLAK, JUKNIS, POS, (NSPK) DAN ANGGARAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] 14

Obyek Pengawasan SDKP PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SD HAYATI PERIKANAN: §IUU Fishing *) §Destructive Fishing §Budidaya Ikan §Pengolahan §Keluar/masuk OIKB §Pemasaran §Plasma Nutfah §Rekayasa genetik UU 45 tahun 2009 jo UU 31 tahun 2004 WILAYAH P 3 K: §Eksploitasi Ekosistem Perairan (Mangrove, Terumbu Karang, Lamun) §Perdagangan Spesies Ikan Yang Dilarang (CITES) §Pemanfaatan WP 3 K §Kws. Konservasi §Pencemaran, dll. UU 27 tahun 2007 SD NON HAYATI BARANG: §Survey dan Pengangkatan BMKT §Eksploitasi Pasir Laut §Impor Garam §Eksploitasi Deep Ocean Water §Eksploitasi Mineral Bawah Laut JASA KELAUTAN: §Wisata Bahari §Pipa Bawah Laut §Reklamasi Pantai §Pelayaran §Industri Maritim §Pencemaran Perlu diawasi, namun belum ada peraturan per -UU-an yang mengamanatkan hal tersebut 15

DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT Ditjen Perikanan Tangkap; sinergi untuk melaksanakan MCS secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, perizinan dan kuota alokasi penangkapan, maupun verifikasi hasil tangkapan dalam mendukung sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI). Ditjen Perikanan Budidaya; penggunaan dan peredaran obat ikan, kimia, dan bahan biologis [OIKB] dan pakan ikan; dan pengawasan pengangkutan ikan hidup. Ditjen P 2 HP; [i] memastikan konsistensi kemitraan antara UPI dan kapal penangkap ikan; [ii] mengawal implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); [iii] mengeliminir penggunaan bahan tambahan pada produk hasil perikanan; [iv] mengawasi importasi produk perikanan (jenis, jumlah dan peruntukannya). Ditjen KP 3 K pengawasan importasi dan distribusi garam impor; pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan survey dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT). BKIPM peningkatan sinergi pengawasan importasi ikan. 16

MCS [KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA 2012 -2016] CONTROL MONITORING KKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN § KKP (BALITBANG KP) § KOMNAS KAJISKAN • KKP (DJ PT) • KEMHUB (DJ HUBLA) Kebijakan Pemanfaatan Data bio-fisik perikanan dan lingkungannya S T O C K S E S S T M A E S N • TNI AL • POLAIR • KKP(DJ PSDKP) • Bakorkamla • MA • KEJAGUNG • KKP(DJ KP 3 K) • INSTANSI TERKAIT SURVEILLANCE Data sosial ekonomi Data Statistik OBSERVER, LOG BOOK, PORT INSPECTION Pengaturan Pengelolaan Perizinan SKAT SLO VMS, SIGHTING Pemantauan VMS dan Penegakan Hukum Penanganan Pelanggaran Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi ag n n e P ila d 17

SINERGITAS PENGAWASAN SDKP 18

ESENSI PENGAWAS PERIKANAN (PSDKP) “Menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggung jawab”, Agar sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari, dan secara sosial dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan. 19

DUKUNGAN KELEMBAGAAN PENGAWASAN SDKP Stasiun PSDKP Belawan 48 waskan Pangkalan PSDKP Jakarta 124 waskan Pangkalan PSDKP Bitung 68 waskan Stasiun PSDKP Pontianak 54 waskan Di samping itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas Pengawas Perikanan, telah ditetapkan sejumlah 338 orang Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Pengawas Perikanan Pejabat Struktural, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP. Stasiun PSDKP Tual 48 waskan 20

UPT Pengawasan SDKP UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Jumlah Satker dan Pos Pengawasan 21 Satker Pengawasan SDKP; 36 Pos Pengawasan SDKP 10 Satker Pengawasan SDKP; 47 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Belawan 7 Satker Pengawasan SDKP; 19 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak 11 Satker Pengawasan SDKP; 16 Pos Pengawasan SDKP Stasiun Pengawasan SDKP Tual 10 Satker Pengawasan SDKP; 12 Pos Pengawasan SDKP

Pemanfaat an mangrove; Pengelolaa n kawasan konservasi laut. Pencemara n akibat perbuatan manusia; Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau kecil; Pemanfaat an terumbu karang; Pengawasan tertib peraturan Per. UUan di bidang: Rehabiitasi wilayah pesisir dan pulau kecil; Pemanfaat an padang lamun; Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil; KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN 2007 22

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundangan di bidang kelautan dan perikanan PENGAWAS PERIKANAN Pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan terkait Per. Men. PAN dan RB no. 1 tahun 2011 23

Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP No 1 2 3 Uraian Penilaian DUPAK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Pembina Teknis, dengan melibatkan unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Para SDM Aparatur Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]mengalami kesulitan mengumpulkan angka kredit, karena penilaian angka kredit hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 01 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya; Kegiatan-kegiatan pengawasan tidak dapat dinilai angka kreditnya, karena tidak sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit; 4 Tidak ada jaminan kepastian pengembangan karier sebagai Pengawas Perikanan; 5 Berkurangnya animo pencari kerja untuk melamar sebagai Pengawas Perikanan di satu sisi, sementara di sisi lain, kebutuhan akan posisi ini masih sangat tinggi, mengingat luas wilayah perairan yang harus diawasi; 6 Belum adanya standar kompetensi yang jelas mengenai Pengawas Perikanan, menyebabkan bervariasinya kompetensi Pengawas Perikanan saat ini.

Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP yang diinginkan No Uraian 1 Diangkat secara permanen, atau untuk jangka waktu tertentu; 2 Mandiri di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; 3 Memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensi di bidangnya; 4 Terjamin kepastian pengembangan jenjang kariernya sebagai pejabat fungsional; 5 Memungkinkan perolehan tunjangan kinerja sebagai pejabat fungsional Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]; 6 Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dapat dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP; 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] lebih terukur dengan pasti, dicascade secara lebih rinci dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP; 8 Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, karena adanya kepastian pengembangan karier; 9 Etos kerja menjadi lebih baik, karena hasil kerja seorang Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] dapat diperhitungkan secara memadai; 10 Meningkatkan profesionalitas Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]; 11 Sebagai bahan dalam menentukan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menilai kinerja PNS, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Ikan hasil rekayasa genetik. Penelitian dan pengemba ngan perikanan Penangkapan Ikan Pembud idayaan Ikan Pengolah an , distribusi keluar masuk ikan Pengawasan tertib peraturan Per. UUan di bidang: Mutu Hasil Perikan an Plasma nuthfah; Pencemara n akibat perbuatan manusia; Konserva si Distribusi keluar masuk obat ikan KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN 2009 26

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN