Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Slides: 30
Download presentation
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional REPUBLIK INDONESIA Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perencanaan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional REPUBLIK INDONESIA Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh: Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph. D Kasubdit Keuangan Daerah Direktorat Otonomi Daerah, Kementerian PPN/BAPPENAS Disampaikan pada “Forum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat” Karawang, 27 Februari 2020 1

1. Pendahuluan 2

1. Pendahuluan 2

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1969 -1984 Isu Evaluasi Kebijakan Kinerja Kebijakan 1969/70 -1973/74 • Krisis

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1969 -1984 Isu Evaluasi Kebijakan Kinerja Kebijakan 1969/70 -1973/74 • Krisis ekonomi, sosial dan politik • Hyper-inflasi • Pengangguran • Defisit anggaran • Pergeseran Pemb. Politik ke ekonomi • Stabilisasi dan rehabilitasi • Anggaran berimbang • Modal asing dan utang luar negeri • Pembangunan pertanian dan perdesaan 1974/75 -1978/79 • Oil Boom • Penerimaan pemerintah meningkat • Kesenjangan • Pembangunan pertanian dan perdesaan • Penyediaan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan • Inpres Pembangunan Desa, Kab/Kota dan Provinsi • Pertumbuhan ekonomi • Pertumbuhan 6% pendapatan per • Pendapatan per kapita 5 kapita 4, 2% -6% • Jumlah penduduk • Penduduk miskin turun menjadi dari 60% menjadi 40% 33, 3% 1979/80 -1983/84 • External Shock: harga minyak turun • Resesi ekonomi dunia • Kesenjangan Pengembangan agroindustri • Delapan jalur pemerataan • Pengembangan kredit mikro • Pertumbuhan pendapatan per kapita 4, 1% • Penduduk miskin turun menjadi 21, 6% •

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1984 -1996 Isu • • • Evaluasi Kebijakan • • Kinerja

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1984 -1996 Isu • • • Evaluasi Kebijakan • • Kinerja Kebijakan • • • 1984/85 -1988/89 Krisis ekonomi: turunnya harga minyak Investasi stagnan Pendapatan ekspor dan penerimaan pemerintah turun Pembangunan pertanian untuk swasembada beras Industri substitusi impor Peningkatan ekspor non-migas Pengembangan UKM 1989/90 -1993/94 • Repelita terakhir sebelum PJP II • Persiapan take-off • Pengangguran • Kesenjangan 1994/95 -1996/97 • Asian Tiger: pertumbuhan 7% dan inflasi <10% per tahun, ekspor industri manufaktur dan nonmigas • Penguatan keterkaitan ekonomi: pertanian dan industri • Investasi di bidang industri • Pengembangan ekspor non-migas • • Rata-rata Pertumbuhan ekonomi 6%, Kemiskinan: 19, 50%, TPT: 2, 75% Swasembada beras Kesenjangan Jawa dan luar Jawa • Pertumbuhan ekonomi 7, 8% (1994) • PDRB per kapita 5, 7% • Penduduk miskin 13, 7% • TPT: 4, 36% • Investasi bidang industri Pengembangan ekspor non migas • Pembangunan seimbang antarwilayah • Pemberdayaan masyarakat: IDT, PMT -AS, Takesra, P 3 DT Pertumbuhan ekonomi 8% • PDRB per kapita 5, 9% • Penduduk miskin 13, 2% • TPT: 4, 87%

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1997 -2004 Isu Evaluasi Kebijakan Kinerja Kebijakan 1997 -1999 • Krisis

KAJI ULANG KEBIJAKAN 1997 -2004 Isu Evaluasi Kebijakan Kinerja Kebijakan 1997 -1999 • Krisis moneter dan krisis ekonomi • Krisis sosial • Krisis politik • Tuntutan otonomi daerah secara luas • Structural Adjustment dari IMF • Jaring Pengaman Sosial: raskin, PDMDKE dll • Pemberdayaan masyarakat: P 3 DT, PPK, P 2 KP, PARUL dll. • Penurunan pendapatan riil per kapita • 3 Presiden • Tahun 1999: Pertumbuhan ekonomi: 0, 79% • Penduduk miskin 47, 97 juta (23, 43%), • TPT: 6, 36% 2000 -2001 • Persiapan pelaksanaan otonomi daerah • Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) • Pemulihan ekonomi lamban akibat kendala struktural • Daya beli rakyat masih rendah • Jaring Pengaman Sosial: raskin, PDMDKE dll • Pemberdayaan masyarakat: P 3 DT, PPK, P 2 KP, PARUL dll. • Tahun 2001: penduduk miskin menjadi 37, 87 juta jiwa (18, 41%), pertumbuhan ekonomi 3, 64% 2002 -2004 • Pelaksanaan otonomi daerah (big-bang) • Pemulihan dari krisis ekonomi Percepatan pemulihan ekonomi • Pengalihan kewenangan, sumberdaya, asset dan PNS ke daerah • Dana Perimbangan Pusat dan daerah • Pemulihan ekonomi belum optimal • Stabilitas ekonomi makro pulih • Tahun 2004: pertumbuhan ekonomi 5, 03% • TPT: 9, 86% • penduduk miskin 36, 15 juta jiwa (16, 66%) • Gini Rasio 0, 355 (2005) •

KAJI ULANG KEBIJAKAN 2005 -2019 Isu 2004 – 2009 • Pemilihan Presiden/ Wapres secara

KAJI ULANG KEBIJAKAN 2005 -2019 Isu 2004 – 2009 • Pemilihan Presiden/ Wapres secara langsung • Konflik sosial dan terorisme • Pengangguran, kemiskinan, dan korupsi • Persepsi masyarakat kesejahteraan stagnan. Evaluasi Kebijakan • RPJMN 2004 -2009 • BLT, Raskin, dan Kinerja Kebijakan • asuransi keluarga miskin, PNPM • Kinerja ekonomi makro baik • Pengangguran dan kemiskinan berkurang Tahun 2009: Pertumbuhan ekonomi: 5, 00% • Penduduk miskin 32, 53 juta (14, 15%), • TPT: 7, 87% • Gini Rasio: 0, 367 2010 -2014 • Lambatnya Reformasi Birokrasi • Lemahnya koordinasi antarkementerian/ lembaga • Lemahnya sinergi Pusat dan daerah • Meningkatnya kesenjangan • Korupsi • RPJMN 2010 -2014 Buku III • 4 klaster: Jaminan sosial, UMKM, KUR, PNPM • MP 3 EI dan MP 3 KI • Kinerja ekonomi makro baik Tahun 2014: Pertumbuhan ekonomi: 5, 06% • Penduduk miskin 27, 73 juta (10, 96%), • TPT: 5, 94% • Gini Rasio: 0, 414 • 2015 – 2019 • Turunnya harga komoditas di pasar global • Perlambatan dan kesenjangan • Korupsi • Politik dan ekonomi masih terbelah • RPJMN 2015 -2019: Nawacita • Bantuan Sosial dan Dana Desa • Poros maritim • Pembangunan dari Daerah dan pinggiran • Pembangunan infrastruktur • Tahun Q 1 2018: Pertumbuhan ekonomi: 5, 27% • Penduduk miskin 25, 95 juta (9, 82%), • TPT: 5, 13% • Gini Rasio: 0, 39

PERUBAHAN TATANAN GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL 7 REPUBLIK INDONESIA Demografi Global Kelas Menengah Penduduk

PERUBAHAN TATANAN GLOBAL, NASIONAL DAN LOKAL 7 REPUBLIK INDONESIA Demografi Global Kelas Menengah Penduduk dunia menjadi 9, 45 miliar (Asia 55%). Tren demografi global mendorong urbanisasi, arus migrasi, dan penduduk usia lanjut. Jumlah middle dan upper class lebih dari 84 persen (8, 1 miliar) yang didominasi oleh Asia dan Amerika Latin. Urbanisasi Persaingan Sumber Daya Alam Penduduk dunia yang tinggal di perkotaan mencapai 66% dengan 95% pertambahan terjadi di emerging economies. Peningkatan peranan ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan merebutkan SDA. Technological advancement meningkatkan efisiensi eksploitasi SDA. Peranan Emerging Economies Output negara berkembang 71% dari total output dunia dengan Asia sebagai pendorong utama sebesar 54%. Perdagangan Internasional Perdagangan global tumbuh 3, 4% per tahun. Negara berkembang menjadi poros perdagangan dan investasi dunia dengan pertumbuhan 6% per tahun. Keuangan Internasional Dominasi mata uang dunia bergesar dari dolar AS menjadi multi currency. Aset keuangan emerging economies diperkirakan melebihi negara maju. Megatre n Dunia 2045 Teknologi Tren perubahan teknologi yang didominasi oleh teknologi informasi dan komunikasi, bioteknologi dan rekayasa genetik, wearable devices, energi terbarukan, otomatisasi, dan artificial intelligence. Perubahan Iklim Tantangan pemanasan global semakin besar (kejadian ekstrim dan perubahan iklim jangka panjang. Suhu global meningkat 3 -3, 5% tanpa adanya usaha menurunkan emisi. Perubahan Geopolitik Peningkatan peranan Cina, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatknya kelas baru dan kelompok penentu 7

Perkembangan Landasan Konstitusional dan Regulasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasal 18 A

Perkembangan Landasan Konstitusional dan Regulasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasal 18 A (1) UUD 1945 Pasal 18 A (2) UUD 1945 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang UU 1/1945 UU 22/1948 UU 1/1957 UU 18/1965 tentang Kedudukan Komite Nasional di Daerah tentang Pokok Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah UU 32/1956 UU 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintaha n di Daerah tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri 8 UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Sumber: Kajian Evaluasi Dampak Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Bappenas (2017)

TANTANGAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 9 1. Integritas aparatur daerah dalam mengelola pemerintahan. Banyaknya

TANTANGAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 9 1. Integritas aparatur daerah dalam mengelola pemerintahan. Banyaknya oknum badan eksekutif dan legislatif daerah yang terlibat dalam kasus KKN dapat membuat pembangunan daerah terhambat. Hal ini kerapkali menjadi hambatan investasi daerah. 2. Perkembangan kemajuan teknologi perlu diakselerasi terutama dengan cara mengakselerasi kualitas pendidikan dan kemampuan aparatur daerah dalam membuat regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah Daerah perlu mempersiapkan strategi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat agar dapat sejalan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan. 3. Budaya inovasi yang masih rendah. Peningkatan inovasi daerah perlu dibangun oleh semua elemen publik. Perlu adanya kerjasama dengan institusi pendidikan dari jenjang sekolah dasar dalam pengenalan teknologi. 4. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas. Daerah perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan fiskal melalui BUMD dan kerjasama daerah sehingga kemampuan membiayai pelayanan publik dapat meningkat. 5. Konektivitas dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan pusat dengan daerah belum terbangun. Masih tingginya ego sektoral menghambat pemerataan pembangunan di Indonesia. Pelru dibangun roadmap konektivitas dan harmonisasi pembangunan antar daerah dan pusat dengan daerah.

10 PERKEMBANGAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROPORSI TKDD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN APBD TAHUN

10 PERKEMBANGAN KEMAMPUAN DAERAH DALAM PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROPORSI TKDD TERHADAP TOTAL PENDAPATAN APBD TAHUN 2013 -2018 93. 40% 88. 77% Persentase (%) 69. 01% 82. 42% 82. 41% 80. 79% 69. 83% 65. 28% 63. 91% 83. 53% 54. 25% 52. 27% 50. 23% 47. 66% 80. 04% 62. 32% 55. 86% 47. 82% 107. 57% 100. 96% Persentase (%) 81. 51% PROPORSI ALOKASI DANA TKDD NON DAK FISIK TERHADAP REALISASI BELANJA OPERASIONAL APBD TAHUN 2013 -2018 69. 92% 89. 18% 84. 82% 66. 57% 90. 12% 84. 89% 83. 57% 87. 06% 79. 17% 62. 95% 62. 74% 66. 54% 48. 54% 16. 35% 10. 92% 2013 2014 2015 Kabupaten 2016 Kota 2017 Provinsi Kabupaten 58. 33% 48. 59% 50. 71% 49. 01% 62. 47% 55. 04% 55. 05% 2014 2015 Kabupaten 2016 Kota 2017 Provinsi 2018 Provinsi 40. 89% 11. 23% 2013 2017 49. 85% 68. 69% 64. 65% 2016 Kota 82. 67% 81. 67% 67. 22% Tahun PROPORSI ALOKASI DAK FISIK TERHADAP BELANJA MODAL APBD TAHUN 2013 -2018 Persentase (%) 70. 26% 87. 39% 83. 62% 2015 2018 PROPORSI ALOKASI DAK FISIK TERHADAP BELANJA MODAL APBD TAHUN 2013 -2018 94. 27% 82. 85% 2014 36. 09% 25. 98% 33. 23% 40. 23% 33. 65% 24. 36% 18. 54% 13. 54% 35. 83% 11. 32% 5. 03% 5. 15% 2013 2014 16. 80% 8. 56% 8. 34% 2015 Kabupaten 2016 Kota 2017 Provinsi 6. 63% 2018 • Tingkat ketergantungan daerah terhadap TKDD yang semakin meningkat, khususnya kabupaten • Peran TKDD terhadap belanja APBD sangat besar • Tingkat Ketergantungan Belanja Operasional APBD (Belanja Pegawai langsung dan tidak langsung serta belanja barang dan jasa) terhadap dana TKDD selain DAK Fisik • Hampir 50% dari total belanja modal di daerah (khususnya kabupaten) berasal dari DAK Fisik

REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA TAHUN 2045 INDONESIA 2045 Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta

REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA TAHUN 2045 INDONESIA 2045 Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi 11 Pembangunan yang merata dan inklusif Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur Ekonomi yang maju dan berkelanjutan Negara yang demokratis, kuat, dan bersih 11

REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA TAHUN 2045 12 Pilar Pembangunan PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK

REPUBLIK INDONESIA VISI INDONESIA TAHUN 2045 12 Pilar Pembangunan PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGUASAAN IPTEK PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN Percepatan Taraf Pendidikan Rakyat Indonesia secara Merata Peningkatan Investasi dan Daya saing ekonomi Peningkatan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan Percepatan Industri dan Pariwisata Peningkatan Sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Rakyat Reformasi Ketenagakerjaan Pembangunan Ekonomi Maritim Pemantapan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Ketahanan Energi dan Air Komitmen terhadap Lingkungan Hidup PEMERATAAN PEMBANGUNAN PEMANTAPAN KETAHANAN NASIONAL DAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN Percepatan Pengentasan Kemiskinan Demokrasi Substantif Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Penguatan Pertahanan dan Keamanan 12

5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN 1 Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif,

5 ARAHAN UTAMA PRESIDEN 1 Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 2 Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang harus didukung oleh industrialisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan birokrasi 3 Penyederhanaan Regulasi Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. 4 Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 5 Transformasi Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial 13 bagi seluruh rakyat Indonesia.

LOGICAL FRAMEWORK 7 AGENDA PEMBANGUNAN Di dukung oleh: 3 4 5 SDM Berkualitas dan

LOGICAL FRAMEWORK 7 AGENDA PEMBANGUNAN Di dukung oleh: 3 4 5 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Pembangunan Infrastruktur Dilaksanakan melalui: Sebagai Prasyarat: 7 1 2 Transformasi ekonomi: Rata-rata Pertumbuhan 6% per tahun Memperhatikan/ mempertimbangkan kondisi: Wilayah sebagai Basis Pembangunan 6 Lingkungan Hidup dan Kerentanan Bencana Kondisi Polhukhankam yang kondusif: • Penyederhanaan regulasi • Penyederhanaan birokrasi • Stabilitas politik dan pertahanan keamanan 14

REPUBLIK INDONESIA SASARAN PEMBANGUNAN 2020 -2024 Tingkat Kemiskinan (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) Mar 2019:

REPUBLIK INDONESIA SASARAN PEMBANGUNAN 2020 -2024 Tingkat Kemiskinan (persen) Pertumbuhan Ekonomi (persen) Mar 2019: 9, 41 2015 -2018: 5, 0 6, 0 – 7, 0 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen) 3, 6 – 4, 3 Agt 2019: 5, 28 5, 7 -6, 0 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai) 75, 54 2018: 71, 39 15 Rasio Gini (indeks) 0, 360 – 0, 374 Mar 2019: 0, 382 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement) 27, 3% 2018: 22, 5% Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi. 15

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2020 -2024 16 REPUBLIK INDONESIA 16

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH 2020 -2024 16 REPUBLIK INDONESIA 16

2. Perencanaan dan Penganggaran 17

2. Perencanaan dan Penganggaran 17

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah Mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah Mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014 Pembangunan Daerah : Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Tantangan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Menggunakan Prinsip a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional. 1. Ketidakpastian (uncertainty dan disruption), 2. Sumberdaya yang terbatas, 3. Fragmentasi dan keefektifan koordinasi antar organisasi. 18

REPUBLIK INDONESIA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) 19

REPUBLIK INDONESIA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) 19

HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN RPJPN dan RTRW VISI DAN

HUBUNGAN ANTARA RPJPN, RPJMN, RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA ANGGARAN RPJPN dan RTRW VISI DAN MISI PRESIDEN 12 3 4 5 Tahun 12 3 4 RPJMD PROVINSI Outcome 1 Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 12 3 4 RPJMN Rencana Strategis K/L Impact dan/Outcome dan/Output 12 3 4 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja K/L Output dan/Outcome 12 3 4 1 Tahun Komitmen Global: SDG’s, Climate Change, Sendai Framework dll Output dan/Outcome 12 3 4 APBD APBN Rencana Kerja Anggaran. K/L Input, Output dan/Outcome Dokumen Anggaran Input dan Output 12 3 4 PELAKSANAAN APBN Dokumen Anggaran Input dan Output 20

TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH MUSRENBANG NASIONAL RKP dan RENJA K/L

TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SINERGI PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH MUSRENBANG NASIONAL RKP dan RENJA K/L RAPBN dan RKA-K/L 3 1 MUSRENBANG PROVINSI 6 PERAN BAPPEDA RKPD dan RENJA OPD RAPBD dan RKA-OPD 4 2 MUSRENBANG KABUPATEN/ KOTA RKPD dan RENJA SKPD 7 PERAN BAPPEDA 5 Kinerja pembangun -an daerah dan nasional RAPBD dan RKA SKPD 21

Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 1. Dasar Hukum: UU 25/2004 tentang SPPN dan P

Kebijakan Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 1. Dasar Hukum: UU 25/2004 tentang SPPN dan P No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 2. Lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top-down); dan bawah-atas (bottom -up). 3. Pendekatan Penyusunan (khususnya mulai RKP 2018) dilakukan melalui pendekatan Money Follows Program. 4. Penguatan dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN Tematik: fokus perencanaan yang didetailkan Sampai dengan Program Prioritas Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan (KL, APBD, DAK, KPBU, PINA, dll). Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari Berbagai kegiatan yang terintegrasi 22

Contoh Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah (termasuk BUMN) 23

Contoh Sinergi Pembangunan Pusat-Daerah (termasuk BUMN) 23

3. Peran BAPPEDA 24

3. Peran BAPPEDA 24

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan Tanggung Jawab Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan UU No 25

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan Tanggung Jawab Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan UU No 25 tahun 2004: 1. Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Bappeda. 2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta menyelenggarakan Musrenbang. 3. Menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 4. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan SKPD. Peran Bappeda berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 260 Bappeda mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengharmonisasikan Rencana pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; b. RPJMD; dan c. RKPD. 25

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan Tugas Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan Permendagri No 86/2017: 1.

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan Tugas Bappeda dalam Perencanaan berdasarkan Permendagri No 86/2017: 1. Melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; 2. Menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; 3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 4. Verifikasi Renstra Perangkat Daerah dan menjadikan sebagai bahan masukan dalam rancangan awal RPJMD; serta Renja untuk masukan rancangan RKPD; 5. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program & kegiatan, lokasi & kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra & Renja Perangkat Daerah; 6. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Daerah. 7. Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. 26

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan DAK MENYUSUNAN MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bappeda melakukan pemetaan

Peran Bappeda dalam Proses Perencanaan DAK MENYUSUNAN MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bappeda melakukan pemetaan pendanaan untuk pembangunan daerah (termasuk yang perlu di danai oleh DAK) MENYUSUN PRIORITAS USULAN DAK Bappeda menentukan prioritas usulan DAK per Bidang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah ADMIN PADA APLIKASI KRISNA Bappeda sebagai lead dalam proses pengusulan, sinkronisasi, sampai dengan proses RK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK Bappeda dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik SOSIALISASI PERENCANAAN DAK Bappeda perlu melakukan sosialisasi arah kebijakan DAK kepada seluruh OPD Teknis pengampu DAK. 27

PERAN STRATEGIS BAPPEDA KEDEPAN 1. 2. 3. 4. 5. Koordinator proses perencanaan pembangunan di

PERAN STRATEGIS BAPPEDA KEDEPAN 1. 2. 3. 4. 5. Koordinator proses perencanaan pembangunan di daerah (penyusunan, pengendalian, dan evaluasi), serta koordinator penyelenggaraan program dalam mengawal siklus pembangunan daerah Agen perubahan pembangunan yang secara efektif menangkap berbagai isu strategis, serta mengidentifikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan yang ada di masyarakat (khususnya tuntutan perubahan peran pada era reformasi yang disebutkan pada UU 25/2004, UU 23/2014 dan PP 17/2017) Simpul utama pembangunan daerah terutama yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat (pemerataan) maupun pengembangan ekonomi lokal (pertumbuhan). Jembatan serta penyelaras antar sektor, antar tingkatan pemerintahan daerah maupun pelaku pembangunan. Resource mobilizer dalam proses pembangunan di daerah yang memungkinkan meningkatnya kinerja para pelaku pembangunan maupun pelayanan publik di daerah. Untuk menjalankan pendekatan pembangunan berbasis Money Follow Program dan THIS, diperlukan Sistem Integrator di Pusat dan Daerah BAPPENAS Sebagai sistem integrator di tingkat Pusat BAPPEDA Sebagai sistem integrator di tingkat Daerah 28

JEJARING BAPPEDA Pemerintah Pusat Wilayah Pelaku BAPPEDA Provinsi Sektor Pelaku BAPPEDA Kota/Kabupaten Sektor Masyarakat

JEJARING BAPPEDA Pemerintah Pusat Wilayah Pelaku BAPPEDA Provinsi Sektor Pelaku BAPPEDA Kota/Kabupaten Sektor Masyarakat 29

Terima Kasih

Terima Kasih