KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 18
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 -2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah SUMATERA Belitung, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN 2

KEDAULATAN PANGAN 2

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN PANGAN • KUALITAS KONSUMSI • (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN • (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS • (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN • (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal” 3

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82,

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82, 0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19, 1 24, 1 Kementan - Kedelai (Juta Ton) 0, 92 1, 92 Kementan - Gula (Juta Ton) 2, 6 3, 8 Kementan - Daging Sapi (Ribu Ton) 452, 7 755, 1 Kementan - Produksi perikanan (juta ton) 24, 9 40 -50 KKP 8, 9 9, 89 Kemen PU dan Pera 2, 71 3, 01 Kemen PU dan Pera 189, 75 304, 75 Kemen PU dan Pera 21 49 Kemen PU dan Pera INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan 1. 000 desa berdaulat benih dan 1. 000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian. UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak 1. 000 Desa Pertanian Organik SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK • 1. 000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN • Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): ü Sawah baru 1 juta ha ü Lahan pertanian kering 1 juta ha • • Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Sumatera Komoditi 25, 000 Padi Jagung 20, 000 15,

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Sumatera Komoditi 25, 000 Padi Jagung 20, 000 15, 000 Ton 5, 000 Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara Aceh Padi Jagung Kedelai 1, 129 43, 576 3, 794, 885 747, 452 4, 358, 050 850, 909 495, 561 2, 870, 935 4, 394, 901 2, 518, 015 904 1, 257 2, 327, 069 164, 473 172, 208 57, 368 41, 257 710, 350 1, 915, 713 417, 435 45 14, 916 8, 211 20, 829 6, 242 7, 589 2, 469 7, 521 122, 767 Daging Sapi dan Kerbau 830 4, 137 14, 298 6, 110 21, 474 11, 062 17, 510 34, 327 41, 466 11, 758 Gula 1, 258, 968 157, 731 38, 748 69, 423 64, 910 20. 075. 415 5. 808. 034 Kedelai 190. 587 Daging 162. 972 Gula 10, 000 Target 2019 1. 589. 780 Keterangan: • Provinsi utama yang ditargetkan menjadi produsen padi hingga tahun 2019 di kawasan Sumatera adalah Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung. • Untuk jagung ditargetkan sebagian besar di Sumut dan Lampung. • Kedelai terutama di Aceh. • Daging sapi dan kerbau terutama di Sumut, Sumbar, Sumsel dan Lampung. • Gula terutama di Lampung.

 Dukungan Peningkatan produksi (ha) Provinsi SUMATERA 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera

Dukungan Peningkatan produksi (ha) Provinsi SUMATERA 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung 9 Kepulauan Bangka Belitung 10 Kepulauan Riau Sistem Perbenihan Desa Penangkar Padi Jagung Kedelai Mandiri Balai Benih (ha) benih 601. 0 288. 6 814. 2 95. 9 45 00 44 94 96 31 115. 2 15. 3 65. 590 433. 877 69 47 18 1 82. 3 12. 2 26. 236 16. 391 35 38 55 4 54. 8 8. 1 52. 473 90 25 70 4 41. 1 9. 1 21. 212 67 28 91 6 41. 1 12. 2 26. 236 48. 209 67 38 55 3 118. 0 16. 3 65. 591 98. 828 13 50 40 5 54. 8 9. 1 77. 134 90 28 91 1 93. 3 11. 2 52. 473 118. 593 13 34 34 6 2. 0 6 42 1 - - -7

 Science (BPTP) dan Techno Park (unit) Cetak Perluasan Existing Rehabilitasi Sawah Areal Tenaga

Science (BPTP) dan Techno Park (unit) Cetak Perluasan Existing Rehabilitasi Sawah Areal Tenaga Laboratoriu Kws Irigasi (ha) BPP Lab (ha) Tebu (ha) Penyuluh m Lapangan Kom (unit) Baru (orang) Unggulan Inovasi Pertanian 969. 8 349. 2 14. 1 38 750 1. 420 1. 493 89 4 6 34 174. 5 2. 8 740 7. 200 2. 310 272 66 1 4 226. 2 2. 9 071 0. 000 690 332 39 1 4 145. 1 1. 4 422 9. 000 590 152 39 1 4 20. 4 1. 0 065 6. 100 116 30 1 4 56. 5 1. 1 299 4. 500 2. 310 114 98 1 2 104. 4 1. 7 026 7. 400 6. 910 162 88 1 4 58. 2 442 9. 550 104 973 1 3 173. 2 1. 6 474 3. 500 8. 610 198 42 1 3 11. 4 299 2. 500 26 266 1 3 1 83 0. 000 17 48 1 Penyuluhan Provinsi SUMATERA 1 Aceh 2 Sumatera Utara 3 Sumatera Barat 4 Riau 5 Jambi 6 Sumatera Selatan 7 Bengkulu 8 Lampung Kepulauan Bangka 9 Belitung 10 Kepulauan Riau

KEMARITIMAN 9

KEMARITIMAN 9

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 466 KKP, Kemendagri, Kemlu

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 466 KKP, Kemendagri, Kemlu 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 52% 87% KKP, Kemenhan 210 15 unit 24 270 1 juta orang Kemenhub 76 unit Kemenhub 22, 4 21 unit 15, 7 juta ha 40 -50 23 unit 20 juta ha KKP KKP 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim § Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB § Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi § Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan § Produksi hasil perikanan (juta ton ) § Pengembangan pelabuhan perikanan § Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau 2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1.

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Muara Kamal, Buleleng, Takalar, Sukamandi, Subang, Depok (Ikan Hias), Bantul Gunung Kidul, Bungus, Sleman (budidaya air tawar), Muara Baru, Boalemo, Pemakasan, Palembang, Wakatobi, Jembarana Perancak, Sidoarjo 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN No 1. WILAYAH PPS Sumatera 2 PP N PP. Belawan; PP.

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN No 1. WILAYAH PPS Sumatera 2 PP N PP. Belawan; PP. Bungus 3 PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan

BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 Kab/Kota (Wilayah Perbatasan)

BANTUAN KAPAL 30 GT (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Sabang Anambas Natuna JUMLAH Provinsi Aceh Kepulauan Riau Rencana Alokasi (unit) 1 1 1 3 SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR No. 1 Wilayah Sumatera Pelabuhan Perikanan PPN Sibolga; PPI Idi; PPI Tanjung Tiram; PPI Pusong; PPI Carocok; PPP Kuala Tungkal; PPI Kuala Penet; PPI Nipah Panjang Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROVINSI DI. ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT BENGKULU RIAU KEP. RIAU BANGKA BELITUNG SUMATERA SELATAN JAMBI LAMPUNG TOTAL TARGET (BIDANG TANAH) 900 600 400 1, 100 600 800 200 400 5. 000 15

MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 10 9 8 5

MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 10 9 8 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN KKPN (KKP) KKLD/KKPD K. Kons. (Kemenhut) TOTAL Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3. 521. 130 2 Gili Matra, NTB 2. 954 3 Laut Banda, Maluku 2. 500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39. 900 5 Padaido, Papua 6 Kapoposang, Sulsel 7 Aru Tenggara, Maluku 8 Raja Ampat, Papua Barat 9 Waigeo, Papua Barat 10 Anambas, Kepri 183. 000 50. 000 114. 000 60. 000 271. 630 1. 262. 686, 2 LUAS (ribu ha) 5. 507, 8 5. 581, 4 4. 694, 9 15. 784, 1 1. Potensi Pengembangan wisata bahari 2. Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) KEP. BANGKA BELITUNG SUMATERA BARAT

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN Lokus (Provinsi) KEP. BANGKA BELITUNG SUMATERA BARAT KEP. RIAU SUMATERA UTARA Kegiatan Technopark berbasis perikanan budidaya (Belitung Timur, budidaya) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Padang, perikanan) Technopark berbasis sumberdaya laut dan pesisir (Bintan, konservasi dan wisata) Technopark berbasis perikanan (Medan, Pengolahan dan Penangkapan) 17

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18