KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 33
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam Pembukaan Acara: Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan 2014 Banjarmasin, 13 Maret 2014

KERANGKA PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 q RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

KERANGKA PAPARAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015 q RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional § § § q Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2015 -2019 dalam Kerangka RPJPN 2005 -2025 Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan RPJMN 2015 -2019 (Rancangan Teknokratis) § § § Aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional Tantangan utama dan arah kebijakan Sasaran utama q Tema dan Sasaran RKP 2015 q Capaian Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan § § § q Capaian kinerja pembangunan Potensi pembangunan Tantangan pembangunan Penutup Slide - 2

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 DALAM SISTEM PERENCANAAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJM Nasional RPJM Daerah Pedoman Renstra

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJM Nasional RPJM Daerah Pedoman Renstra SKPD Pedoman RKP Rincian APBN RAPBN RAPBD RKA SKPD Rincian APBD Diserasikan melalui MUSRENBANG Diperhatikan Pedoman RKA-KL Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Diacu Dijabarkan Pedoman Dijabarkan Bahan RKP Daerah Diacu Pedoman UU SPPN (No. 25/2004) Pedoman Bahan Renja SKPD Pedoman Pemerintah Daerah RPJP Daerah Pedoman Bahan Renja - KL Pemerintah Pusat Renstra KL UU Keu. Neg (No. 17/2003) Slide - 4

RPJMN 2015 -2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005 -2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan

RPJMN 2015 -2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005 -2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Slide - 5

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Evaluasi RPJMN 2010 -2014 Arahan RPJPN 2005

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Evaluasi RPJMN 2010 -2014 Arahan RPJPN 2005 -2025 Visi – Misi Presiden terpilih Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 -2019 Rancangan RPJMN 2015 -2019 Isu Strategis Jangka Menengah 2015 -2019 (background studies) Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN 2015 -2019 Slide - 6

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 § Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 § Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015 -2019 à Januari 2013 – Desember 2013 § Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 -2019 à Januari 2014 – Agustus 2014 § Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019 à mulai November 2014 § Rancangan Akhir RPJMN 2015 -2019 à Januari 2015 Slide - 7

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL q Kependudukan merupakan aspek utama yang harus

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL q Kependudukan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan nasional. q Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia paling tidak sampai dengan tahun 2035. q Bonus demografi adalah kondisi saat jumlah penduduk usia nonproduktif lebih sedikit daripada jumlah penduduk produktif (usia 15 – 65 tahun). q Pada kondisi itu, ketergantungan penduduk usia nonproduktif terhadap penduduk produktif berada pada titik rendah sehingga dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu negara. Slide - 9

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL q Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk

PENTINGNYA ASPEK KEPENDUDUKAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL q Sejak tahun 2012, angka ketergantungan penduduk Indonesia berada di bawah 50 persen tepatnya 49, 6 persen. Artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 49, 6 penduduk nonproduktif. q Angka ketergantungan tahun 2014 adalah 48, 8 persen. Angka ketergantungan di Indonesia akan mencapai titik terendah pada 2028 -2031. q Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita subur (total fertility rate/TFR). q Pada 2010, TFR Indonesia adalah 2, 49 dan kondisi itu tidak berubah hingga saat ini. Untuk mencapai itu, Indonesia harus bisa menurunkan TFR menjadi 2, 1 pada 2025. Slide - 10

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TANTANGAN UTAMA DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TANTANGAN UTAMA DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019

TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 q Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income

TANTANGAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 q Upaya jangka panjang agar keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030: § Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif dan berkelanjutan § Transformasi struktur ekonomi yang didukung pengelolaan SDA yang lebih baik dan pengembangan Iptek dan inovasi § Meningkatkan kualitas sumber daya manusia § Ketahanan pangan, energi, dan air § Penyediaan infrastruktur yang memadai q Percepatan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan Pemberantasan korupsi Percepatan konsolidasi demokrasi Potensi bencana alam besar dan resiko perubahan iklim q q q Slide - 12

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (1/7) q Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (1/7) q Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan: 1. meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dengan memberikan perhatian lebih pada daerah terluar, terdepan dan tertinggal penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus; meningkatkan kompetensi siswa Indonesia dalam bidang matematika, sains, dan literasi; menyelaraskan bidang studi SMK dengan kegiatan ekonomi utama di masing-masing kabupaten/kota; memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu dan anak; memperbaiki status gizi remaja putri, ibu hamil dan anak di bawah 2 tahun; meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan; meningkatkan kualitas implementasi jaminan kesehatan masyarakat; dan pengembangan kebijakan afirmatif: pelayanan dasar, pengembangan penghidupan berkelanjutan, dan sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Slide - 13

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (2/7) q Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan:

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (2/7) q Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan: 1. transformasi ekonomi melalui industrialisasi berkelanjutan (green economy secara bertahap) dan penguasaan Iptek; 2. menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal; 3. meningkatkan daya saing produk ekspor non migas, manufaktur dan jasa (parawisata dan lainnya); 4. meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang berkualitas; dan 5. peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Slide - 14

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (3/7) q Menyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh: 1. memantapkan

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (3/7) q Menyiapan Landasan Pembangunan yang Kokoh: 1. memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik; 2. mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien; 3. meningkatkan efektifitas penegakan dan pemberantasan korupsi; 4. meningkatkan penegakan hukum dan HAM yang berkualitas; 5. meningkatkan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam kerjasama global, multirateral, regional, dan bilateral; 6. terjaganya proses positif konsolidasi demokrasi; dan 7. meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Slide - 15

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (4/7) q Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah: 1. menjaga

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (4/7) q Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Daerah: 1. menjaga momentum pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; 2. menjamin pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah yang menjangkau semua lapisan masyarakat; 3. mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; 4. meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan dan perdesaan; 5. mempercepat penetapan rencana tata ruang wilayah; dan 6. mengoptimalkan desentralisasi dan otonomi daerah. Slide - 16

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (5/7) q Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan:

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (5/7) q Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan: 1. memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan; 2. mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik); 3. menjamin ketahanan air, pangan, dan energi untuk mendukung ketahanan nasional; 4. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan; 5. meningkatkan kontribusi kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur; dan 6. mengintegrasikan isu lintas bidang infrastruktur. Slide - 17

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (6/7) q Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (6/7) q Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: 1. meningkatkan kapasitas produksi melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal pertanian; 2. meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian/perikanan; 3. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan tambang lainnya; 4. meningkatkan produksi dan diversifikasi sumber daya energi; 5. meningkatkan efisiensi dan pemerataan pemanfaatan energi; 6. mengembangkan ekonomi kelautan yang terintegrasi antarsektor dan antarwilayah; dan 7. pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Slide - 18

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (7/7) q Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim:

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015 -2019 (7/7) q Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam dan Perubahan Iklim: 1. memperkuat kapasitas kelembagaan mitigasi bencana alam untuk mengurangi resiko bencana; 2. mempercepat rehabilitasi daerah terkena bencana; dan 3. memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Slide - 19

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019

SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 (1/3) q Agar dapat keluar dari Middle Income Trap

SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 (1/3) q Agar dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT) pada tahun 2030, diperlukan: 1. pertumbuhan ekonomi sekitar 6 -8 persen per tahun, terutama yang didukung oleh sektor industri yang mempunyai nilai tambah tinggi; 2. peningkatan PDB per kapita mencapai sekitar USD 7. 000 pada akhir 2019; 3. pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 6 -8 persen pada akhir tahun 2019. 4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mencapai sasaran: 1) meningkatnya angka partisipasi pendidikan (dasar, menengah dan tinggi) yang diindikasikan dengan peningkatan APM SD/MI/sederajat sebesar 97 persen, APM SMP/MTs/sederajat sebesar 80 persen, APK SMP/MTs/sederajat sebesar 104 persen, APK SMA/SMK/MA sebesar 89 persen, dan APK PT/PTA sebesar 33 persen; dan 2) membaiknya kualitas pendidikan; dan 3) menurunnya Angka Kematian Bayi dari 28 per seribu (2012) menjadi 25 per seribu (2019). Slide - 21

SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 (2/2) q q q q Terjaganya swasembada pangan dengan

SASARAN UTAMA RPJMN 2015 -2019 (2/2) q q q q Terjaganya swasembada pangan dengan produksi beras pada akhir tahun 2019 sebesar 46, 1 juta ton (pertumbuhan 2, 9% per tahun). Ketahanan energi dengan meningkatnya porsi energi terbarukan dalam bauran energi (renewable energy) dari 4 persen (2014) menjadi 6 -7 persen (2019) serta meningkatnya kapasitas terpasang pembangkit listrik menjadi 92, 9 GW. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana dan kualitas layanan yang diindikasikan dengan Rasio Elektrifikasi sebesar 100 persen, jangkauan air bersih 85 persen, dan kelayakan jalan raya sebesar 100 persen; menurunkan emisi GRK sebesar mendekati 26 persen; menurunkan kesenjangan wilayah yang diindikasikan dengan meningkatnya peranan PDRB di Luar Jawa dari 41 persen (2014) meningkat menjadi 45 -47 persen (2019), sedangkan di Jawa dari 59 persen (2014) menjadi 53 -55 persen (2019); menurunkan jumlah kabupaten tertinggal dari 114 Kabupaten (2014) menjadi 39 Kabupaten (2019); menurunkan praktek korupsi; dan meningkatnya konsolidasi demokrasi. Slide - 22

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA DAN SASARAN RKP 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA DAN SASARAN RKP 2015

TEMA RKP 2015 "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". q q q

TEMA RKP 2015 "Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan". q q q Reformasi yang telah berjalan selama ini akan tetap dilanjutkan diperkuat untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum serta melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Percepatan pembangunan ekonomi secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berkeadilan: pembangunan yang inklusif dan peningkatan rasa keadilan. Slide - 24

SASARAN RKP 2015 q Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015

SASARAN RKP 2015 q Sasaran pembangunan yang akan kita capai pada akhir tahun 2015 sebagai berikut: 1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5, 5 – 6, 3 persen; 2) inflasi diharapkan dapat terkendali pada kisaran 4, 5 + 1 persen. Arah kebijakan dan sasaran pembangunan per bidang mengikuti RPJMN 2015 -2019 Slide - 25

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1/2) q Pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (1/2) q Pencapaian kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan masih perlu terus ditingkatkan. q Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2013 tumbuh sebesar 5, 18 persen. Angka pertumbuhan ini masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5, 78 persen (2013). § Pertumbuhan tertinggi di sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 10, 24 persen dan terendah di sektor pertambangan dan penggalian sebesar 1, 11 persen. § pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan tanpa migas pada tahun 2013 mencapai 5, 22 persen. q Provinsi Kalimantan Selatan telah cukup berhasil dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. § Angka kemiskinan berhasil diturunkan dari 5, 21 persen pada tahun 2010 menjadi 4, 76 persen pada September 2013. Angka ini jauh di bawah angka kemiskinan rata-rata nasional 11, 47 persen (September 2013). Slide - 27

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2/2) q Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menurunkan

PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2/2) q Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil menurunkan TPT dari 5, 25 persen pada Agustus 2010 menjadi 3, 79 persen di Agustus 2013 dan sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 6, 25 persen (Agustus 2013). q Dari segi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia sudah cukup baik. § Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68, 01 (2007) menjadi 71, 08 (2012). Pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan perlu terus ditingkatkan karena masih di bawah rata-rata nasional sebesar 73, 29 (2012). q Dari sisi Indeks Kesejahteraan Daerah (IKD), Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil meningkatkan IKD dari 55, 0 (2007) menjadi 63, 40 (2012). § IKD diukur berdasarkan pengukuran kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar (Litbang Kompas, 2014). § Kenaikan IKD memberikan dampak pada penurunan angka Rasio Gini Provinsi Kalimantan Selatan dari 0, 37 (2010) menjadi 0, 359 (2013) dan sudah di bawah rata-rata nasional sebesar 0, 413 (2013). Slide - 28

POTENSI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN q Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi

POTENSI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN q Kekayaan sumber daya alam dan keunggulan geografis Provinsi Kalimantan Selatan merupakan modal dasar untuk menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat produksi dan pengolahan hasil tambang serta lumbung energi nasional. q Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil tambang batubara dan pengembangan kelapa sawit. § Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai cadangan batubara terbesar ke 2 se-Kalimantan setelah Kalimantan Timur sebesar 10. 659 miliar ton. § Produktifitas kelapa sawit (3, 13 Ton/Ha) di Kalimantan Selatan masih di bawah rata-rata produktifitas kelapa sawit sumatera (3, 55 Ton/Ha) maupun negara tetangga, Malaysia (4, 6 Ton/Ha). Potensi ini dapat ditingkatkan melalui: ü pengembangan industri hulu melalui pengembangan lahan yang selektif; ü konversi lahan produktif; ü peningkatan produksi CPO dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Slide - 29

TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Beberapa permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan

TANTANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Beberapa permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi oleh Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain: q q q masalah tata ruang, masih terbatasnya pasokan energi/listrik, pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar baik di bidang kesehatan maupun pendidikan terutama untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah pedalaman. Sehubungan dengan hal tersebut, sangat diperlukan upaya kerja keras dari semua pemangku kepentingan, termasuk peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatasi beberapa masalah dan tantangan tersebut di atas secara bertahap. Slide - 30

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENUTUP

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENUTUP

PENUTUP q Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan: ü masukan dalam penyusunan RKPD 2015

PENUTUP q Beberapa pokok arahan ini menjadi pertimbangan: ü masukan dalam penyusunan RKPD 2015 Provinsi Kalimantan Selatan ü mempersiapkan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) yang akan dibahas pada forum pra-Musrenbangnas yang telah dijadwalkan pada tanggal 21 -25 April 2014 mendatang. q Kami mengharapkan peran aktif Saudara Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk: ü menindaklanjuti kesepakatan hasil pertemuan Musrenbang Provinsi ini ü bahan masukan dalam rangka penjabaran dan penyusunan RKP tahun 2015 di daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. q Pelaksanaan musrenbangprov merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKP dan RKPD, terutama untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. q "Selamat melaksanakan musrenbangprov" Slide - 32

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH