KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 48
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 -2019 Oleh: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Disampaikan dalam Musrenbang Regional Belitung, 13 Desember 2014

OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. STRATEGI PEMBANGUNAN III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV. TINDAK

OUTLINE PAPARAN I. PENGANTAR II. STRATEGI PEMBANGUNAN III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN IV. TINDAK LANJUT Slide - 2

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. PENGANTAR Slide - 3

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL I. PENGANTAR Slide - 3

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 1. UU 25/2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional), Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 2. UU No. 17/2007 (RPJPN 2005 -2025), dibagi dalam 4 tahap RPJMN, yaitu: §RPJMN I 2005 -2009 §RPJMN II 2010 -2014 §RPJMN III 2015 -2019 §RPJMN IV 2020 -2024 3. PP 40 tahun 2006 (Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional): Pasal 10 ayat (2), “Menteri menyiapkan Rancangan Awal RPJMN berdasarkan RPJPN 2005 -2025, rancangan teknokratik dan visi, misi serta program prioritas Presiden” Pasal 11 ayat (6) “Rancangan Awal RPJM Nasional disampaikan kepada Presiden untuk disepakati dalam Sidang Kabinet sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra-KL” Slide - 4

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 VISI & MISI PRESIDEN MUSRENBANGNAS RPJMN Ditetapkan dengan Peraturan

PROSES PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 VISI & MISI PRESIDEN MUSRENBANGNAS RPJMN Ditetapkan dengan Peraturan Presiden *) Rancangan Teknokrati k Telah disusun oleh Bappenas Sebagai Acuan Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L *) Paling lambat 3 bulan setelah Presiden dilantik Slide - 5

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 Okt - Nov 2014 Januari 2015 Penetapan Presiden Terpilih

JADWAL PENYUSUNAN RPJMN 2015 -2019 Okt - Nov 2014 Januari 2015 Penetapan Presiden Terpilih (Okt) Penyusunan Rancangan Awal RPJMN (M 2 Nov) Feb-Apr 2014 Konsep Rancangan Teknokratik Rakorbangpus (25 Nov) Sosialisasi dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan pakar Penetapan RPJMN melalui Perpres (16 Jan 2015) Penyusunan Rancangan RENSTRA K/L Penyampaian Rancangan Teknokratik kepada K/L Agustus 2014 Sidang Kabinet (12 Jan) Penelaahan RENSTRA K/L (M 1 Des) Penyusunan Rancangan RPJMN (M 1 Des) Musrenbang Regional (6 -15 Des) Musrenbangnas (18 Des) Desember 2014 Slide - 6

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015 -2019 • Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019 terdiri dari: –

RANCANGAN AWAL RPJMN 2015 -2019 • Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019 terdiri dari: – Buku I : Agenda Pembangunan Nasional – Buku II : Agenda Pembangunan Bidang – Buku III : Agenda Pembangunan Wilayah • Dalam masing-masing buku telah disusun indikator-indikator pembangunan beserta sasarannya (berdasarkan exercise Pagu Indikatif Jangka Menengah 2015 -2019) • Telah disampaikan sebagai bahan pembahasan kepada: – Seluruh K/L (Rakorbangpus, 25 November 2014) – Seluruh Provinsi (Rangkaian Musrenbang Regional, 6 s/d 15 Desember 2014) • Rancangan Awal akan dipertajam dengan : – Hasil finalisasi Resource envelope jangka menengah 2015 -2019 (Menkeu) – Hasil pembahasan dengan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah – Mempertimbangkan sumber pendanaan dari APBN, APBD, BUMN dan Swasta Slide - 7

TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TRISAKTI DAN NAWACITA VISI: TERWUJUDNYA INDONESIA YG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKERIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG 7 MISI Keamanan nasional yg mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dg mengamankan SD maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Masyarakat maju, berkeimbangan demokratis berlandaskan negara hukum. Politik LN bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim Kualitas hidup manusian Indonesia yg tinggi, maju dan sejahtera Bangsa berdaya saing Indonesia menjadi negara maritim yg mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional Masyarakat yg berkepribadian dalam kebudayaan. Akan mewujudkan kemandirian ekonomi dg menggerak-kan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Akan memperteguh Kebhi-nekaan dan memperkuat restorasi sosial. NAWACITA – 9 agenda prioritas Akan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN Akan membuat Pemerintah tidak absen dg membangun tata kelola Pem. yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Akan membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan Akan menolak Negara lemah dengan melalukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK (12 program aksi-115 prioritas utama) 1. Membangun wibawa politik LN dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4) 2. Menguatkan sistem pertahanan negara (4) 3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8) 4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara (7) 5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7) 6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6) 7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda (11) 8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa (8) 9. Melindungi dan memajukan hakhak masyarakat adat (6) 10. Pemberda-yaan Perempuan dalam politik dan pembangunan (7) 11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42) 12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik (5) Akan mening-katkan kuali-tas hidup manusia Indonesia melalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera Akan mening-katkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI (16 program aksi) 1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM 2. Membangun ke-daulatan pangan berbasis agribisnis kerakyatan 3. Mendedikasikan program u/ mem-bangun daulat energi berbasis kepentingan nas. 4. Untuk pengua-saan SDA melalui 7 langkah & mem -bangun regulasi mewajibkan CSR &/atau saham u/ masyarakat lokal/ sekitar tambang, penguatan kapa-sitas pengusaha nasional (trmsuk penambang rakyat) dlm penge-lolaan tambang berkelanjutan. 5. Membangun pemberdayaan buruh 6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional 7. Penguatan investasi domestik 8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara 9. Membangun infrastruktur 10. Membangun ekonomi maritim 11. Penguatan sektor kehutanan 12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan 13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan 14. Membangun karakter dan potensi wisata 15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional 16. Pengembangan industri manufaktur Akan melakukan revolusi karakter bangsa BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN (3 program aksi) 1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sbg pembentuk karakter bangsa 2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat restorasi sosial 3. Akan membang un jiwa bangsa melalui pemberda yaan pemuda dan olah raga Slide - 8

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas

MENUJU INDONESIA YANG JAUH LEBIH BAIK 1. Mengejar peningkatan daya saing 2. Meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental 3. Memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan 4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas 5. Mengurangi ketimpangan antarwilayah 6. Memulihkan kerusakan lingkungan 7. Memajukan kehidupan bermasyarakat Slide - 9

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL II. STRATEGI PEMBANGUNAN Slide - 10

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL II. STRATEGI PEMBANGUNAN Slide - 10

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA § Membangun untuk manusia dan masyarakat § Mewujudkan

STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA § Membangun untuk manusia dan masyarakat § Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan § Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelompok sosial dalam pembangunan § Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan sumber daya manusia 3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN Pendidikan Kedaulatan Pangan Antarkelompok Pendapatan Kesehatan Perumahan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman & KEWILAYAHAN Antarwilayah Pariwisata dan Industri KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA Slide - 11

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Slide

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN Slide - 12

SASARAN POKOK RPJMN 2015 -2019 (1) 1. 2. 3. 4. 5. SASARAN MAKRO; SASARAN

SASARAN POKOK RPJMN 2015 -2019 (1) 1. 2. 3. 4. 5. SASARAN MAKRO; SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT; SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN; SASARAN DIMENSI PEMERATAAN; DAN SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN ANTARWILAYAH; 6. SASARAN POLHUKHANKAM. Slide - 13

1. SASARAN MAKRO 2014* (Baseline) 2019 73, 83 meningkat 5, 1% 8 % 43.

1. SASARAN MAKRO 2014* (Baseline) 2019 73, 83 meningkat 5, 1% 8 % 43. 325 40. 785 7, 3% 71. 975 11, 25% ** 5 -6% § Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 11, 4% 16% § Tingkat Pengangguran Terbuka 5, 94% 4 -5% Indikator Pembangunan Manusia dan Masyarakat § Indeks Pembangunan Manusia (IPM) EKONOMI Ekonomi Makro § Pertumbuhan ekonomi § PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2010 § PDB per Kapita (Rp ribu) tahun dasar 2000 § Inflasi § Tingkat Kemiskinan *Perkiraan 3, 5% **Maret 2014 Slide - 14

DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 (atas dasar harga berlaku) WILAYAH Listrik,

DISTRIBUSI NILAI PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2013 (atas dasar harga berlaku) WILAYAH Listrik, Perdagangan, Pertambangan Industri Pengangkutan Pertanian Gas, & Kontruksi Hotel & & Penggalian Pengolahan & Komunikasi Air Bersih Restoran Keuangan, Real Estate, & Jasa Perusahaan Jasa Lainnya Sumatera 21. 22 15. 03 19. 34 0. 55 7. 15 15. 94 6. 98 4. 78 8. 99 Jawa 10. 03 1. 22 27. 01 1. 63 6. 70 24. 41 8. 03 10. 88 10. 10 Bali Nusa Tenggara 23. 44 5. 87 5. 72 1. 28 6. 43 23. 64 10. 51 5. 98 17. 13 Kalimantan 12. 35 31. 82 19. 77 0. 38 4. 99 13. 42 5. 79 4. 20 7. 28 Sulawesi 26. 27 5. 87 9. 39 0. 84 8. 10 16. 74 8. 39 7. 14 17. 26 Maluku 14. 21 29. 56 18. 65 0. 25 9. 41 9. 44 6. 12 2. 83 9. 51 Jawa 10. 03 1. 22 27. 01 1. 63 6. 70 24. 41 8. 03 10. 88 10. 10 Luar Jawa 19. 74 17. 65 17. 43 0. 58 6. 89 15. 64 7. 07 4. 90 10. 11 13. 34 5. 17 24. 53 1. 32 6. 81 22. 06 7. 83 9. 07 9. 86 16. 65 21. 07 14. 94 0. 61 6. 54 15. 24 7. 17 5. 06 11. 56 Kawasan Barat Indonesia Kawasan Timur Indonesia Sumber: BPS, 2014 Slide - 15

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Kependudukan & KB, Pendidikan Indikator 2014 (Baseline) 2019

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Kependudukan & KB, Pendidikan Indikator 2014 (Baseline) 2019 1, 49%/tahun (2000 -2010) 2, 6 (2012) 1, 19%/tahun (2010 -2020) 2, 3 8, 1 (tahun)* 8, 8 (tahun) 94, 1%* 96, 1 (%) 50, 4%* 68, 4 (%) 68, 7%* 84, 2% 62, 5%* 81, 0% 73, 5%* 84, 6% 48, 2%* 65, 0% Kependudukan dan Keluarga Berencana § Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk § Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) Pendidikan § Rata-rata lama sekolah penduduk § § § usia diatas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Pesentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B Arah Kebijakan Kependudukan 1. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 2. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB, tenaga kesehatan pelayanan KB, dan penguatan lembaga di tingkat masyarakat 3. Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang Pendidikan 1. Melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas 2. Meningkatkan akses Pendidikan Menengah yang berkualitas 3. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas 4. Meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja 5. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan 6. Meningkatkan Kualitas Pembelajaran *2013 **2009 *** 2012 Slide - 16

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan No 1 Indikator Meningkatnya Status Kesehatan

2. SASARAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Kesehatan No 1 Indikator Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat 1 . Angka kematian ibu per 100. 000 kelahiran 306 3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19, 6 (2013) 17 4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32, 9 (2013) 28 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 . Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100. 000 penduduk 297 (2013) 245 2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 4. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 5. Prevalensi kegemukan dan obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 3 24 0, 43 (2013) 25, 8 (2013) 28, 9 (2013) <0, 5 23, 4 28, 9 6. Persentase merokok penduduk usia 15 -19 tahun 18, 3 (2013) Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan 1 . Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 0 puskesmas terakreditasi 15, 3 2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi 4 2019 359 (SDKI 2012) 32 (2012/2013) 2. Angka kematian bayi per 1. 000 kelahiran hidup 2 2014 (Baseline) - 5. 600 95 Arah Kebijakan 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas 6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas 7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan 8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan 9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan, serta Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat dan Sumber Daya Kesehatan 1 . Kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 51, 8 (Oktober 014) 1. 920 Min 95 3. 840 Slide - 17

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan INDIKATOR 2014 (baseline) Produksi DN untuk Kedaulatan

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan INDIKATOR 2014 (baseline) Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan - Padi (Juta Ton) 69, 9 82, 0 - Jagung (Juta Ton) 18, 6 23, 4 - Kedelai (Juta Ton) 0, 89 1, 02 - Gula (Juta Ton) 2, 8 3, 4 - Daging Sapi (Ribu Ton) 395, 1 459, 9 - Produksi perikanan (juta ton) 24, 9 40 -50 - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) 8, 9 9, 89 - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) 2, 71 3, 01 189, 75 304, 75 21 49 Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk)* ARAH KEBIJAKAN: 2019 CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan-1. 000 desa berdaulat benih dan 1. 000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian-UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. * Kumulatif 5 tahun Slide - 18

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU;

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag; Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda Pengendalian impor pangan Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Bank Indonesia; Kemen Koperasi Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha Pendirian bank pertanian & UMKM BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGAN Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Pemda; Kemen Agraria & TTR Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa) Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 19

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi 2014 (baseline) 2019* 818 700 1. 224

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Energi 2014 (baseline) 2019* 818 700 1. 224 1. 295 397 442 - Gas bumi DN 53% 64% - Batubara DN 24% 60% Regasifikasi onshore (unit) - 6 Pembangunan FSRU (unit) 2 3 11. 960 17. 960 40 118 Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu 1 jt Pembangunan kilang baru (unit) - 2 INDIKATOR Peningkatan Produksi SD Energi: - Minyak Bumi (ribu BM/hari) - Gas Bumi (ribu SBM/hari) - Batubara (Juta Ton) Penggunaan DN (DMO): Jaringan pipa gas (km) Pembangunan SPBG (unit) * Dengan badan usaha ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan produksi energi primer (minyak, gas dan batubara): lapangan baru, IOR/EOR, pengembangan gas non konvensional (shale gas dan CBM). 2. Meningkatkan Cadangan Penyangga dan Operasional Energi: (i) cadangan energi pemerintah; (ii) pengadaan kontrak jangka menengah dan panjang untuk SD energi. 3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi: (i) insentif dan harga yang tepat; (ii) pemanfaatan bahan bakar nabati. 4. Meningkatkan Aksesibilitas: (i) mendorong penggunaan SD energi utk penggunaan setempat; (ii) pemanfaatan gas kota; (iii) konversi BBM ke BBG. 5. Peningkatan efisiensi dalam penggunaan energi: (i) pengembangan insentif dan mekanisme pendanaan utk teknologi hemat/efisiensi energi; (ii) audit energi; (iii) peningkatan perusahaan layanan energi (ESCO). 6. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran 7. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan) Slide - 20

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemendag; Pertamina Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN Peningkatan produksi minyak bumi memperpanjangu sia sumur 2 tua dan Pengendalian impor minyak Pembangunan kilang migas Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG) Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda KEDAULATAN ENERGI Iklim investasi migas yg kondusif Pengembangan energi baru & terbarukan Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a. l kontrak pembelian minyak jangka menengah) Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik Realokasi subsidi BBM ke biofuel Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan Kemen ESDM; Pertamina Slide - 21

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Memperkuat Jatidiri

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Maritim dan Kelautan INDIKATOR 2014 (BASELINE) 2019 Memperkuat Jatidiri sebagai negara Maritim § Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB § Penyelesaian batas maritim antar negara Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan Membangun Konektivitas Nasional: 13. 466 17. 466 (Selesai th 2017) 1 negara 9 negara 52% 87% ARAH KEBIJAKAN: 1. Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau 2 dan pendaftarannya; 2. Pengaturan dan pengendalian ALKI; 3. Penguatan lembaga pengawasan laut; 4. Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; 5. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda; -- 24 § Pengembangan pelabuhan penyeberangan 6. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; 210 270 7. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; § Pembangunan kapal perintis 15 unit 76 unit § Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 22, 4 40 -50 § Pengembangan pelabuhan perikanan 21 unit 23 unit § Peningkatan luas kawasan konservasi laut 15, 7 juta ha 20 juta ha § Produksi hasil perikanan (juta ton ) 8. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; 9. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan; 10. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir Slide - 22

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda Peningkatan produksi perikanan dua kali

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40 -50 juta ton per tahun pada thn 2019 Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda Kemen KP; Pemda Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; Kemen. Lu. Slide - 23

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri INDIKATOR Pariwisata § Kontribusi terhadap PDB

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pariwisata dan Industri INDIKATOR Pariwisata § Kontribusi terhadap PDB Nasional § Wisatawan Mancanegara (Orang) § Wisatawan Nusantara (Kunjungan) § Devisa (triliun rupiah) ARAH KEBIJAKAN: 2014 (Baseline) 2019 4, 2% 8 % 9 juta 20 juta 250 juta 275 juta 120 260 Sasaran Pertumbuhan: § Kontribusi dalam PDB § Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar * Kumulatif 5 tahun 4, 7 8. 8 20, 7% 21, 6% - 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri 3. Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi periwisata yang menjdai fokus pemasaran 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional Industri § Industri (%) 1. Pemasaran Pariwisata Nasional: mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara 9. 000 unit* 5. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa 6. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha 7. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) Slide - 24

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda Kemen

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda Kemen Pariwisata; Pemda Peningkatan Jumlah Investor Nasional Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda; Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda Percepatan Pembangunan Akses Transportasi Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Eco-tourism Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism) Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Slide - 25

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas Indikator Ketahanan Air

3. SASARAN PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar, dan Konektivitas Indikator Ketahanan Air § Kapasitas air baku nasional § Pembangunan Waduk* § Ketersedian air irigasi yang bersumber 2014 (Baseline) 2019 51, 44 m 3/det 118, 6 m 3/det 21 waduk 11% 49 waduk 20% 81, 5% 843 KWh 70 % 60, 5 % 94 % 38. 570 km 1. 028 km 260 km 5. 434 km 278 6 -7 hari 237 75% 82% 210 100% 1. 200 KWh 100% 99 % 46. 770 km 2. 650 km 1. 000 km 8. 692 km 450 3 -4 hari 252 95 % 100% 270 23% 32% dari waduk Infrastruktur Dasar dan Konektivitas § Rasio elektrifikasi § Konsumsi Listrik Perkapita § Akses Air Minum Layak § Akses Sanitasi Layak § Kondisi mantap jalan nasional § Pengembangan jalan nasional § Pembangunan jalan baru * § Pengembangan jalan tol * § panjang jalur kereta api § Pengembangan pelabuhan § Dwelling Time Pelabuhan § Jumlah bandara § On-time Performance penerbangan § Kab/Kota yang dijangkau Broadband § Jumlah Dermaga Penyeberangan § Pangsa Pasar Angkutan Umum ARAH KEBIJAKAN: 1. Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik 2. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat 3. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global. 4. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota. 5. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas. 6. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara. 7. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK. 8. Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi 9. Meningkatkan Aksesibilitas Energi Perkotaan *) Kumulatif 5 Tahun Slide - 26

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013 WILAYAH SUMATERA Penduduk (1.

RASIO ELEKTRIFIKASI DAN ENERGI YANG DIKONSUMSI PER KAPITA TAHUN 2013 WILAYAH SUMATERA Penduduk (1. 000) Rumah Tangga (1. 000) Pelanggan RT (1. 000) KWh Jual Persen terhadap Indonesia KWh (1. 000) Rasio k. Wh Elektrifkasi Persen jual/kapita (%) terhadap Indonesia 53. 539, 0 13. 056, 4 9. 917 19, 78 25. 739 13, 95 75, 95 480, 75 141. 985, 6 38. 193, 2 31. 655 63, 13 137. 029 74, 28 82, 88 965, 09 BALI & NUSA TENGGARA 13. 721, 1 3. 480, 9 2. 203 4, 39 5. 687 3, 08 63, 30 414, 49 KALIMANTAN 14. 751, 4 3. 674, 4 2. 617 5, 22 6. 988 3, 79 71, 23 473, 74 SULAWESI 18. 216, 9 4. 262, 2 3. 019 6, 02 7. 266 3, 94 70, 83 398, 85 6. 604, 1 1. 537, 2 733 1, 46 1. 773 0, 96 47, 72 268, 46 LUAR JAWA 106. 832, 5 26. 011, 3 18. 461 36, 82 49. 463 26, 81 70, 97 463, 00 JAWA 141. 985, 6 38. 193, 3 31. 655 63, 13 138. 081 74, 85 82, 88 972, 50 INDONESIA 248. 818, 1 64. 204, 3 50. 145 100, 00 184. 482 100, 00 78, 10 741, 44 JAWA MALUKU & PAPUA Sumber: Statistik Listrik, 2013 (BPS) Slide - 27

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi § Tingkat Kemiskinan (%) 11, 25% 5% - 6% § Tingkat Pengangguran Terbuka 5, 72% 4, 0 % - 5, 0 % Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu § Cakupan pada 40% penduduk miskin o Kepemilikan akte lahir (2012) 61, 3% 80% o Akses air bersih 55, 7% 100% o Akses sanitasi layak 20, 24% 100% o Akses penerangan 52, 3% 100% § Meningkatkan Rumah Tangga Miskin (RTM) produktif o RTM memiliki ketrampilan (dalam suatu wilayah) -- 30% o RTM berkerja (dalam suatu wilayah) -- 25% o RTM berwirausaha (mandiri) (dalam suatu wilayah) -- 30% ARAH KEBIJAKAN: 1. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; 2. Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; 3. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Slide - 28

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Peningkatan daya saing tenaga kerja

4. SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI PEMERATAAN INDIKATOR 2014 (Baseline) 2019 Peningkatan daya saing tenaga kerja § Penyediaan lapangan kerja (20152019) § Persentase tenaga kerja formal 10 juta (rata-rata 2 juta per tahun) 40, 5% 51, 0% § Pekerja formal 29, 5 juta 62, 4 juta § Pekerja Informal 1, 3 juta 3, 5 juta Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas dan keterampilan pekerja § Jumlah pelatihan § Jumlah sertifikasi 1. 921. 283* 576. 887* 2. 170. 377** 863. 819** § Jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten 30, 0% 42, 0% § Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi 5, 0% 25, 0% § Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi thd pembentukan PDB 6, 0% 6, 5% - 7, 5% § Pertumbuhan produktvitas UMKM 3, 7% 5, 0% - 7, 0% -- 1 juta unit 52, 0% 55, 0% ARAH KEBIJAKAN: 1. Meningkatkan kualitas SDM; 2. Meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; 3. Meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Mempercepat penguatan kelembagaan usaha; 5. Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha; 6. Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis; 7. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi § Pertambahan jumlah wirausaha baru (pusat dan daerah) § Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan * 2011 -2014 ** 2015 -2019 Slide - 29

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 2013

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (1) Sasaran Pokok Baseline 2014 Sasaran 2019 2013 Proyeksi 2019 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah § Peran Wilayah dalam Pembentukan PDB Nasional o Sumatera 23, 8 24, 6 o Jawa 58, 0 55, 1 o Bali – Nusa Tenggara 2, 5 2, 6 o Kalimantan 8, 7 9, 6 o Sulawesi 4, 8 5, 2 o Maluku - Papua 2, 2 2, 9 Keterangan : § Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 8% di tahun 2019 § Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. § Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 30

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) (Atas dasar Harga Berlaku) PULAU

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) (Atas dasar Harga Berlaku) PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27, 6 28, 7 24, 9 22, 8 22, 0 22, 4 22, 9 23, 8 Jawa 50, 6 53, 8 57, 4 58, 6 58, 0 60, 0 57, 9 58, 0 Kalimantan 10, 2 8, 7 8, 9 9, 2 9, 9 8, 9 10, 4 8, 7 Sulawesi 5, 5 4, 2 4, 1 4, 6 4, 0 4, 3 4, 8 Bali dan Nusa Tenggara 3, 1 2, 8 3, 0 3, 3 2, 9 2, 8 2, 5 Maluku dan Papua 2, 9 1, 8 1, 7 2, 0 2, 5 1, 8 2, 0 2, 2 100, 0 100, 0 Total Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah/pulau dalam pembentukan PDB Nasional masih relatif kecil atau bahkan tidak ada perubahan (stagnant) Slide - 31

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008 -2013 Provinsi 2008 2009 2010

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) MENURUT WILAYAH/PULAU TAHUN 2008 -2013 Provinsi 2008 2009 2010 2011 2012 Provinsi 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nusa Tenggara Sumatera Aceh 0, 27 0, 29 0, 30 0, 33 0, 32 0, 34 Nusa Tenggara Barat 0, 33 0, 35 0, 40 0, 36 0, 35 0, 36 Sumatera Utara 0, 31 0, 32 0, 35 0, 33 0, 35 Nusa Tenggara Timur 0, 34 0, 36 0, 38 0, 36 0, 35 Sumatera Barat 0, 29 0, 30 0, 33 0, 35 0, 36 Riau 0, 31 0, 33 0, 36 0, 40 0, 37 Kalimantan Barat 0, 31 0, 32 0, 37 0, 40 0, 38 0, 40 Kepulauan Riau 0, 30 0, 29 0, 32 0, 35 0, 36 Kalimantan Tengah 0, 29 0, 30 0, 34 0, 33 0, 35 Jambi 0, 28 0, 27 0, 30 0, 34 0, 35 Kalimantan Selatan 0, 33 0, 35 0, 37 0, 38 0, 36 Kalimantan Timur 0, 34 0, 38 0, 37 0, 38 0, 36 0, 37 Sumatera Selatan 0, 30 0, 31 0, 34 0, 40 0, 38 Kep. Bangka Belitung 0, 26 0, 29 0, 30 0, 29 0, 31 Sulawesi Utara 0, 28 0, 31 0, 37 0, 39 0, 43 0, 42 Bengkulu 0, 33 0, 30 0, 37 0, 36 0, 35 0, 39 Gorontalo 0, 34 0, 35 0, 43 0, 46 0, 44 Lampung 0, 35 0, 36 0, 37 0, 36 Sulawesi Tengah 0, 33 0, 34 0, 37 0, 38 0, 40 0, 41 Sulawesi Selatan 0, 36 0, 39 0, 40 0, 41 0, 43 Sulawesi Barat 0, 31 0, 30 0, 36 0, 34 0, 31 0, 35 Sulawesi Tenggara 0, 33 0, 36 0, 42 0, 41 0, 40 0, 43 Maluku 0, 31 0, 33 0, 41 0, 38 0, 37 Maluku Utara 0, 33 0, 34 0, 32 Papua 0, 40 0, 38 0, 41 0, 42 0, 44 Papua Barat 0, 31 0, 35 0, 38 0, 40 0, 43 0, 35 0, 37 0, 38 0, 41 Jawa-Bali DKI Jakarta 0, 33 0, 36 0, 44 0, 42 0, 43 Jawa Barat 0, 35 0, 36 0, 41 Banten 0, 34 0, 37 0, 42 0, 40 0, 39 0, 40 Jawa Tengah 0, 31 0, 32 0, 34 0, 38 0, 39 DI Yogyakarta 0, 36 0, 38 0, 41 0, 40 0, 43 0, 44 Jawa Timur 0, 33 0, 34 0, 37 0, 36 Bali 0, 30 0, 31 0, 37 0, 41 0, 43 0, 40 Kalimantan Sulawesi Maluku Papua INDONESIA Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS Catatan : Berdasarkan Susenas Maret (1 : Hanya Dilakukan pengumpulan data KOR di Ibukota Propinsi (2 : Tidak digunakan untuk estimasi angka Indonesia Slide - 32

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008 -2013 RATIO

PERKEMBANGAN GOLONGAN PENDAPATAN (GINI RATIO) PROVINSI MENURUT KELOMPOK GINI RATIO TAHUN 2008 -2013 RATIO GINI < 0, 35 - 0, 40 > 0, 40 PROVINSI Kep. Bangka Belitung Maluku Utara Aceh Sumatera Utara Jambi Nusa Tenggara Timur Kalimantan Tengah Sulawesi Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Lampung Jawa Timur Nusa Tenggara Barat Kalimantan Selatan Riau Kalimantan Timur Maluku Sumatera Selatan Bengkulu Jawa Tengah Banten Bali Kalimantan Barat Jawa Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara DKI Jakarta Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Papua Barat DI Yogyakarta Gorontalo Papua 2008 0, 26 0, 33 0, 27 0, 31 0, 28 0, 34 0, 29 0, 31 0, 29 0, 30 0, 35 0, 33 0, 31 0, 34 0, 31 0, 30 0, 33 0, 31 0, 34 0, 30 0, 31 0, 35 0, 33 0, 28 0, 33 0, 36 0, 33 0, 31 0, 36 0, 34 0, 40 2009 0, 29 0, 33 0, 29 0, 32 0, 27 0, 36 0, 29 0, 30 0, 29 0, 35 0, 33 0, 38 0, 31 0, 30 0, 32 0, 37 0, 31 0, 32 0, 36 0, 34 0, 31 0, 36 0, 39 0, 36 0, 35 0, 38 2010 0, 34 0, 30 0, 35 0, 30 0, 38 0, 30 0, 36 0, 33 0, 29 0, 36 0, 34 0, 40 0, 37 0, 33 0, 34 0, 37 0, 34 0, 42 0, 37 0, 36 0, 40 0, 42 0, 38 0, 41 0, 43 0, 41 2011 0, 30 0, 33 0, 35 0, 34 0, 36 0, 34 0, 35 0, 32 0, 37 0, 36 0, 38 0, 41 0, 34 0, 36 0, 38 0, 40 0, 41 0, 38 0, 39 0, 44 0, 41 0, 40 0, 46 0, 42 2012 0, 29 0, 34 0, 32 0, 33 0, 34 0, 36 0, 33 0, 31 0, 36 0, 35 0, 38 0, 40 0, 36 0, 38 0, 40 0, 35 0, 38 0, 39 0, 43 0, 38 0, 41 0, 40 0, 43 0, 42 0, 41 0, 40 0, 43 0, 44 2013 0, 31 0, 32 0, 34 0, 35 0, 35 0, 36 0, 36 0, 37 0, 38 0, 39 0, 40 0, 41 0, 42 0, 43 0, 44 Slide - 33

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Perdesaan §

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (2) Indikator 2014 (Baseline) 2019 Pembangunan Perdesaan § Penurunan desa tertinggal (sampai dengan 5, 000 desa) § Peningkatan desa mandiri (paling sedikit 2, 000 desa) 36, 531 desa tertinggal (2011) 31, 531 desa tertinggal 2, 294 desa mandiri (2011) 4, 294 desa mandiri 3 (111 lokasi prioritas) 10 (187 lokasi priorias) Pengembangan Kawasan Perbatasan o Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN) ARAH KEBIJAKAN: 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Perbatasan o Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan 12 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 92 pulau kecil terluar/terdepan 1. Penguatan pelayanan imigrasi dan Penegasan batas wilayah negara 2. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat Slide - 34

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3) Indikator § Jumlah Daerah Tertinggal o Kabupaten

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (3) Indikator § Jumlah Daerah Tertinggal o Kabupaten terentaskan o Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal o Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal o Indeks Pembangunan Manuasia (IPM) di daerah tertinggal 2014 (Baseline) 2019 113 22 (termasuk 9 DOB) 70 100 7, 1% * 7, 35% o Kawasan Industri o Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) * rata-rata 2010 -2014 Pengembangan Daerah Tertinggal 1. Pengembangan perekonomian masyarakat lokal 2. Pemenuhan standar pelayanan minimal untuk pelayanan publik dasar 3. Peningkatan aksesibilitas daerah 4. Pembangunan Tekno Park 16, 64% 12, 5% Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa 68, 46 71, 5 § Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa o Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Jawa ARAH KEBIJAKAN: 7 14 n. a. 13 4 4 1. Percepatan Industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA (a) menciptakan nilai tambah; (b) menciptakan kesempatan kerja baru, terutama industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisa. 2. Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur 3. Pengembangan SDM dan Iptek 4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 5. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal Slide - 35

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA § § § Kemen Desa,

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA § § § Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; § Kemendagri; § Kemen PU & Pera; § Pemda § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Kementerian Sektor & Lembaga § Pemda Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pembangunan Pemda Kawasan Perbatasan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA Penataan Daerah Otonomi Baru Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah § § § Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Pemda; § Desa § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Pemda Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda Slide - 36

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4) Indikator 2014 (Baseline) 2019 1. Pembangunan metropolitan

5. SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH (4) Indikator 2014 (Baseline) 2019 1. Pembangunan metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan pusat investasi; § Pembangunan Kawasan Perkotaan o Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi ARAH KEBIJAKAN: 2 2+ 5(usulan baru) o Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa 43 kota belum 20 optimal sebagai PKN/PKW dan dioptimalkan perannya penyangga urbanisasi di Luar perannya Jawa o Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) -- o Pembangunan 10 Kota Baru Publik -- 39 pusat pertumbuhan yang diperkuat 10 Kota Baru 2. Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa; 3. Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan wilayah dari 132 pusat pertumbuhan berstatus PKW. Slide - 37

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah • • • Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda * Penyediaan lahan kawasan industri * SDA Science dan Techno Park konektivitas • Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Industrialiasi di luar jawa • Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik) Mensosialisasikan mental Kewirausahaan • BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri • Kemen Keuangan Insentif fiskal • Kemen Perindustrian dan non fiskal ikim investasi PTSP * Perda bermasalah Slide - 38

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA Kawasan Industri Kuala Tanjung Industri Aluminium

SEBARAN 13 KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS WILAYAH LUAR JAWA Kawasan Industri Kuala Tanjung Industri Aluminium , CPO Kawasan Industri Landak Industri Karet, CPO Kawasan Industri Ketapang Industri Alumina Kawasan Industri Palu Industri Rotan, Karet, Kakao (agro) dan Smelter Industri Agro dan Logistik Kawasan Industri Buli Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Batu Licin Industri Besi Baja Kawasan Industri Teluk Bintuni Industri Migas dan Pupuk Kawasan Industri Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO Kawasan Industri Tanggamus Industri Maritim dan Logistik Kawasan Industri Teluk Bitung Kawasan Industri Morowali Kawasan Industri Bantaeng Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Kawasan Industri Konawe Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan downstream stainless steel Slide - 39

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 2015 -2019 KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut §

DISTRIBUSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) 2015 -2019 KEK SEI MANGKEI Kabupaten Simalungun, Sumut § Industri pengolahan § § Kelapa Sawit Industri pengolahan karet Pupuk & aneka industri Logistik Pariwisata KEK TANJUNG API-API Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan § Industri Pengolahan Karet § Industri Pengolahan Sawit § Industri Petrokimia Sumber: Kemenko Perekonomian (2014) KEK Maloy Batuta Trans Kalmantan (MBTK) Kabupaten Kutai Timur, Kaltim § Industri Kelapa Sawit § Logistik KEK PALU Kota Palu, Sulawesi Tengah § Industri Manufaktur § Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan § Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas § Logistik KEK MOROTAI Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara § Pariwisata § Industri pengolahan perikanan § Bisnis & logistik KEK BITUNG Kota Bitung, Sulawesi Utara KEK TANJUNG LESUNG Kab. Pandeglang, Banten § Pariwisata KEK MANDALIKA Kab. Lombok Tengah, NTB § Pariwisata § Industri Pengolahan Perikanan § Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat § Aneka industri § Logistik Slide - 40

6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator POLITIK & DEMOKRASI § Tingkat Partisipasi Politik Pemilu § Indeks

6. SASARAN POLHUKHANKAM Indikator POLITIK & DEMOKRASI § Tingkat Partisipasi Politik Pemilu § Indeks Demokrasi Indonesia PENEGAKAN HUKUM § Indeks Penegakan Hukum Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indeks Perilaku Anti Korupsi TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI § Kualitas Pelayanan Publik - Integritas Pelayanan Publik (Pusat) - Integritas Pelayanan Publik (Daerah) § Indeks Reformasi Birokrasi PERTAHANAN DAN KEAMANAN § Tingkat Pemenuhan MEF § § § Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF 2014 (Baseline) 2019 75, 11% 62, 63 * 80% 75 n. a. 32 3, 63 75% 50 4 7, 37 6, 82 33, 48 9 8, 0 83, 48 30% 60% 10% 20% *2012 Slide - 41

Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah

Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN : q Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: § § q § § § pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas; Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. Slide - 42

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing PRESIDEN TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas;

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing PRESIDEN TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb BPPT National Science and Techno Park Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN) PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI KABUPATEN/ KOTA Techno Park Science Park Techno Park Techno Park Slide - 43

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IV. TINDAK LANJUT Slide - 44

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL IV. TINDAK LANJUT Slide - 44

TINDAK LANJUT 1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon

TINDAK LANJUT 1. Sesuai amanat peraturan perundangan dan menindaklanjuti sidang kabinet hari ini, mohon izin agar kami bersama seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk menyerasikan Rancangan Rencana Strategis masing-masing Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) terhadap Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019. 2. Kementerian PPN/Bappenas akan melanjutkan proses penyusunan RPJMN dengan melakukan Musrenbang Regional RPJMN 2015 -2019 ke 5 wilayah, yaitu : i. iii. iv. v. Palu (Sulawesi) Ambon (Maluku dan Papua) Mataram (Jawa, Nusa Tenggara, dan Bali) Belitung (Sumatera) Tarakan (Kalimantan) 6 Desember 2014 8 Desember 2014 10 Desember 2014 13 Desember 2014 15 Desember 2014 3. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) 4. Penetapan RPJMN 2015 -2019 dengan Peraturan Presiden (Perpres) harus dilakukan pada bulan Januari 2015 (3 bulan setelah pelantikan Presiden) 5. Kementerian/Lembaga agar membahas Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan pembangunan dengan Kementerian PPN/Bappenas 18 Desember 2014 Slide - 45

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 46

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 46

LAMPIRAN

LAMPIRAN

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI TAHUN

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP TOTAL BELANJA KABUPATEN/KOTA MENURUT 20 PERINGKAT TERENDAH DAN TERTINGGI TAHUN 2013 20 Peringkat Terrendah Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) No. Urut Provinsi 20 Peringkat Tertinggi Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%) Kab/Kota 2013 (%) Provinsi Kab/Kota 2013 (%) 1 Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas Utara 1, 27 Jawa Tengah Kab. Purworejo 70, 75 2 Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 3, 14 Maluku Kota Ambon 70, 43 3 Sumatera Selatan Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 3, 83 Jawa Barat Kab. Kuningan 69, 23 4 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 6, 60 Sumatera Utara Kab. Simalungun 68, 81 5 Papua Barat Kab. Tambrauw 12, 30 DI. Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 68, 76 6 Papua Kab. Mamberamo Raya 15, 91 Jawa Timur Kab. Magetan 68, 53 7 Papua Kab. Puncak 17, 03 Aceh Kab. Bireuen 68, 42 8 Papua Barat Kab. Maybrat 21, 33 Jawa Tengah Kab. Kebumen 67, 85 9 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 21, 81 NTT Kota Kupang 67, 52 10 Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 22, 52 DI. Yogyakarta Kab. Kulon Progo 67, 52 11 Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 23, 60 Jawa Tengah Kab. Klaten 67, 26 12 Papua Kab. Supiori 24, 13 NTB Kab. Bima 67, 02 13 Papua Kab. Lanny Jaya 24, 55 Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 66, 80 14 Papua Barat Kab. Teluk Wondama 24, 89 Jawa Tengah Kab. Karanganyar 66, 72 15 Kalimantan Utara Kab. Nunukan 25, 04 Jawa Barat Kab. Sumedang 66, 70 16 Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 25, 18 Jawa Timur Kab. Ponorogo 66, 70 17 Kalimantan Timur Kab. Paser 25, 27 Jawa Timur Kab. Tulungagung 66, 60 18 Kalimantan Timur Kota Bontang 25, 75 Aceh Kab. Aceh Barat 66, 28 19 Gorontalo Kab. Natuna 26, 04 Jawa Tengah Kab. Wonogiri 66, 17 20 Papua Kab. Nduga 26, 25 Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 65, 97 Sumber : DJAPK, 2014 Catatan: Data APBD Menurut Format SAP (21 November 2014) Slide - 48