KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 78
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PUSAT DAN DAERAH SERTA ARAHAN KEBIJAKAN UNTUK RPJMD PROVINSI JAWA BARAT 2013 -2018 Oleh: Menteri PPN/Kepala Bappenas Disampaikan dalam acara: Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -2018 Bandung, 10 September 2013

KERANGKA PAPARAN q RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional § RPJMN 2015 -2019 dalam

KERANGKA PAPARAN q RPJMN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional § RPJMN 2015 -2019 dalam Kerangka RPJPN 2005 -2025 § Penyusunan RPJMN dalam kerangka kesinambungan perencanaan pembangunan q Kerangka Makro Pembangunan Berkelanjutan, 20152019 q Isu-isu Strategis Jangka Menengah 2015 -2019 dalam Kerangka Kesinambungan Perencanaan Pembangunan q Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, 20132018 q Penutup Slide - 2

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJM Nasional RPJM Daerah Pedoman Renstra

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pedoman RPJP Nasional Diacu RPJM Nasional RPJM Daerah Pedoman Renstra SKPD Pedoman RKP RAPBN RAPBD RKA - SKPD Rincian APBD Diserasikan melalui MUSRENBANG Diperhatikan Pedoman Bahan (diserasikan dlm RAKORPUS & Trilateral Meeting) Diacu Dijabarkan RKA-KL Dijabarkan Bahan RKP Daerah Diacu Pedoman UU SPPN (No. 25/2004) Pedoman Bahan Renja - SKPD Pedoman Pemerintah Daerah RPJP Daerah Pedoman Bahan Renja - KL Rincian APBN Pemerintah Pusat Renstra KL Pedoman UU Keu. Neg (No. 17/2003) Slide - 4

RPJMN 2015 -2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005 -2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan

RPJMN 2015 -2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005 -2025 (UU 17 TAHUN 2007) Visi Pembangunan 2005 -2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Slide - 5

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Evaluasi RPJMN 2010 -2014 Arahan RPJPN 2005

PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Evaluasi RPJMN 2010 -2014 Arahan RPJPN 2005 -2025 Visi – Misi Presiden terpilih Rancangan Teknokratis RPJMN 2015 -2019 Rancangan RPJMN 2015 -2019 Isu Strategis Jangka Menengah 2015 -2019 (background studies) Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Rancangan Akhir RPJMN 2015 -2019 Slide - 6

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN 2013 Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 2015 Februari

BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN 2013 Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 2015 Februari 2015 Slide - 7

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN § Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah

AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN § Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015 -2019 Januari 2013 – Desember 2013 § Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 -2019 Januari 2014 – Agustus 2014 § Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019 mulai November 2014 § Rancangan Akhir RPJMN 2015 -2019 Januari 2015 § Saat ini, substansi RPJMN 2015 -2019 teknokratik belum bisa disampaikan secara spesifik karena Kementerian PPN/Bappenas sedang pada tahapan penyusunan background studies. § Yang dapat kami sampaikan disini adalah kerangka makro pembangunan berkelanjutan dan isuisu strategis yang dihadapi dalam jangka menengah 2015 -2019 (hasil sementara dari background studies). § Penyusunan RPJMD Jawa Barat 2013 -2018 dapat disusun saat ini dengan mempertimbangkan paparan isu strategis jangka menengah nasional, 2015 -2019. Pada Januari 2015, dapat dilakukan revisi RPJMD Jawa Barat untuk disinkronisasikan dengan Dokumen Akhir RPJMN 20152019. Slide - 8

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015 -2019

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015 -2019

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015 -2019 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1. 2. 3.

KERANGKA MAKRO PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, 2015 -2019 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Aspek Sosial Pemerataan Kesehatan Pendidikan Keamanan Perumahan Kependudukan MDG dan Post-2015 Development Agenda Kelemahan 2: valuasi aspek lingkungan dan internalisasi ke dalam pilar ekonomi dan sosial 1. 2. 3. 4. 5. Aspek Ekonomi Struktur Ekonomi Pola Konsumsi dan Produksi Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Infrastruktur/ Konektivitas Ekonomi Hijau 1. 2. 3. 4. 5. Aspek Lingkungan Atmosfir Tanah Pesisir dan Laut Air Bersih Keaneka-ragaman Hayati Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati Aspek Kelembagaan 1. Kerangka Kelembagaan 2. Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi Kelemahan 1: aspek lingkungan belum berkembang seperti pilar sosial dan ekonomi ukuran dan indikator Framework for Construction of Sustainable Development Indicators, September, 2001 Slide - 10

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU-ISU STRATEGIS JANGKA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015 -2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015 -2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN q q q

ISU-ISU STRATEGIS JANGKA MENENGAH 2015 -2019 DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN q q q q KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Pendidikan dan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan dan Implementasi BPJS Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Pengembangan Infrastruktur/Konektivitas Inovasi Teknologi Pemberantasan Korupsi Slide - 12

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDIDIKAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDIDIKAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

PENDIDIKAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN q Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan

PENDIDIKAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN q Kesenjangan akses terhadap pendidikan masih belum sepenuhnya terselesaikan untuk semua jenjang pendidikan. q Upaya peningkatan kualitas pendidikan belum memberikan hasil sesuai harapan. q Desentralisasi pendidikan dan otonomi pendidikan yang belum berdampak nyata pada peningkatan mutu pendidikan. q Isu inefisiensi pembiayaan pendidikan. Slide - 14

PENDIDIKAN: ISU STRATEGIS BARU q Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas

PENDIDIKAN: ISU STRATEGIS BARU q Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang lebih berkualitas untuk memaksimalkan tumbuh kembang anak. q Perluasan pendidikan menengah (Pendidikan Menengah Universal) dan tinggi yang berkualitas untuk meningkatkan supply tenaga kerja (skill formation) yang lebih terdidik dan mencetak pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menangkap peluang mendapatkan bonus demografi. q Percepatan peningkatan mutu pendidikan untuk berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi. q Adaptasi pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. q Pembenahan sistem pembiayaan pendidikan yang semakin berat terutama sebagai dampak pelaksanaan UU Guru dan Dosen (fiscal sustainability) Slide - 15

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KESEHATAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KESEHATAN

CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN • Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya

CAPAIAN DAN ISU PEMBANGUNAN KESEHATAN • Pembangunan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, misalnya dilihat dari usia harapan hidup, dan persalinan oleh tenaga kesehatan, meningkat penduduk yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan • Tetapi sebagaian besar indikator kesehatan dalam MDGs seperti kematian bayi, kematian ibu dan kekurangan gizi belum tercapai INDIKATOR STATUS 2009 CAPAIAN 2012 TARGET 2014 1 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (%) 84, 3 83, 1 90 2 Angka kematian ibu melahirkan (per 100. 000 kelahiran hidup) 228 259 118 3 Angka kematian bayi (per 1. 000 kelahiran hidup) 34 32 24 4 Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (%) 18, 4 n. a <15, 0 STATUS

KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN q Penurunan kematian ibu dan kematian bayi. q Penurunan

KESEHATAN: ISU-ISU YANG BELUM TERSELESAIKAN q Penurunan kematian ibu dan kematian bayi. q Penurunan kekurangan gizi. q Penurunan TFR (fertilitas). q Penanggulangan penyakit TB, Malaria, HIV/AIDS. q Pembiayaan kesehatan. Slide - 18

KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU q Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju

KESEHATAN: ISU-ISU STRATEGIS BARU q Kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (2014) dan upaya menuju universal health coverage (2019), meliputi kesiapan suplai, kesinambungan fiskal dan pengaturan peran kesehatan publik. q Transisi epidemiologi, yaitu meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (stroke, cardiovascular, dll). q Kekurangan gizi, terutama stunting pada anak. q Jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan terutama menghadapi JKN, transisi epidemiologi dan perubahan demografi. Slide - 19

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN IMPLEMENTASI BPJS

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015 -2019 (sementara) Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai

PROYEKSI TINGKAT KEMISKINAN 2015 -2019 (sementara) Diperlukan upaya yang cukup keras untuk dapat mencapai target tingkat kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJP atau MP 3 KI Masih ada gap antara proyeksi dan target 2014 Pertumbuhan PDB non migas (OPTIMIS) 2015 2016 2017 2018 2019 9% 9% 9% Pertumbuhan PDB non migas (MODERAT) 6, 5 % 6, 5 % Inflasi (OPTIMIS dan MODERAT) 5, 3 % 6, 1 % 5, 2 % 4, 2 % Slide - 21

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan PDB/kapita

SKENARIO PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA Outlook Target Ekonomi dan Kemiskinan PDB/kapita (US$) Tingkat Kemiskinan 14. 963 10, 5 -11, 5 % 8 -10% Catatan: 1. PDB/Kapita: target MP 3 EI 2. Tingkat Kemiskinan: target RPJP 3. Garis Kemiskinan cenderung meningkat 4. Elastisitas tingkat Kemiskinan terhadap Pertumbuhan PDB/Kapita cenderung menurun Elastisitas 0, 243 6. 097 6 -7% 0, 083 467 4. 963 2012 Klaster I Bantuan dan Jaminan Sosial Klaster II Pemberdayaan Masyarakat Klaster III KUMKM 686 4 -5% 0, 045 318 252 2015 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSISTING Strategi Penanggulangan Kemiskinan Garis Kemiskinan (ribu rupiah) 10. 278 2020 0, 023 2025 PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Program Strategis Jaminan Sosial (Social Security): TRANSFORMASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL § Asuransi Kesehatan § Jaminan Kematian § Jaminan Hari Tua § Jaminan Pensiun § Jaminan Kecelakaan Kerja Bantuan Sosial (Social Assistance): § Food stamps § Temporary shelter § Beasiswa miskin PENGEMBANGAN SUSTAINABLE LIVELIHOOD (breakthrough) Klaster IV Program Pro-Rakyat Pemberdayaan (Community Empowerment) Akses Berusaha & Kredit (Financial Access) Pengembangan Kawasan berbasis Potensi Lokal Kelompok Sasaran RTHM, RTM dan RTSM (40 % terbawah PPLS 2011) 30 % terbawah (PPLS 2014/2017) 20 % terbawah (PPLS 2017/2020) 10 % terbawah (PPLS 2023) Slide - 22

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN Pengembangan penghidupan berkelanjutan sebagai tujuan utama dalam Penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan Isu strategis Menciptakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif Meningkatkan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan * Menciptakan penghidupan penduduk miskin & rentan yang berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Kriteria Lepas dari Kemiskinan Jaminan Sosial Bantuan Sosial Asuransi Sukarela Infrastruktur dan sarana pelayanan publik Perluasan jangkauan pelayanan publik untuk penduduk miskin dan rentan • Pendidikan, pelatihan, pendampingan • Memberdayakan UMKM/Penguatan Kelembagaan • Akses Keuangan Mikro Tidak Miskin Aset SDA Hampir Miskin Aset Manusia Miskin Aset fisik Sangat Miskin Aset Finansial Aset Sosial Slide - 23

Klasifikasi Program dan Kegiatan Fase MP 3 KI AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP 3

Klasifikasi Program dan Kegiatan Fase MP 3 KI AGENDA TRANSFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MP 3 KI 2013 -2025 DAN RPJMN 2015 -2019 Rekonsiliasi 2013 -2014 Transformasi & Ekspansi 2015 -2020 Keberlanjutan 2021 -2025 Bantuan & perlindungan sosial Sistem perlindungan sosial yang komprehensif Sistem jaminan sosial Sistem bantuan sosial Pemenuhan kebutuhan dasar & program pro rakyat Peningkatan pelayanan dasar bagi penduduk miskin & rentan Jaminan layanan dasar Infrastruktur dasar terpadu Pemberdayaan masyarakat dan UMKM Pengembangan penghidupan penduduk miskin & rentan Kapabilitas & produktivitas Pembangunan partisipatif RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019 Slide - 24

PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Slide - 25

PENGEMBANGAN SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL Slide - 25

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes) PBI Fakir miskin BUKAN PBI Tidak mampu

KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN (Pasal 4 Perpres Jamkes) PBI Fakir miskin BUKAN PBI Tidak mampu Pekerja Penerima upah (dan ART) Pekerja Bukan Penerima upah (dan ART) PNS TNI Polri Pejabat negara Pegawai Pemerintah non PNS • Pensiunan • Pegawai Swasta • Pekerja lain yg menerima upah • Pekerja diluar hubungan kerja/pekerja mandiri • Pekerja lain yg tidak menerima upah • • • Bukan Pekerja (dan ART) Investor Pemberi kerja Penerima Pensiun Veteran Perintis kemerdekaan • Bukan pekerja lainnya yang mampu membayar iuran • • • Slide - 26

POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN q Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS

POTENSI PARTISIPASI DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BPJS KESEHATAN q Integrasi Jamkesda ke dalam skema BPJS Kesehatan (paling lambat 2016). q Penguatan kualitas dan peningkatan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan di daerah. q Mempercepat tercapainya cakupan semesta (universal coverage) Jaminan Kesehatan melalui: Ø Melaksanakan sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama kepada pekerja sektor informal non miskin di daerah masing-masing, untuk berpartisipasi menjadi peserta Jaminan Kesehatan. Ø Menambah cakupan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui APBD. Slide - 27

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Slide - 29

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Slide - 29

KETAHANAN PANGAN: KONDISI UMUM q Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14, 3

KETAHANAN PANGAN: KONDISI UMUM q Kontribusi sektor pertanian dalam PDB rata-rata sebesar 14, 3 persen. q Tanaman bahan makanan masih yang terbesar sekitar 49, 1 persen; cenderung menurun. q Selama periode 2004 -2012 rata-rata pertumbuhan PDB Pertanian sebesar persen 3, 5 ; Nasional 5, 80 persen. q Produktivitas tenaga kerja Pertanian rata-rata mencapai 7, 02 juta rupiah; Nasional 20, 43 juta rupiah. Slide - 30

REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN No 1 Pembangunan PDB Pertanian Padi Jagung Kedelai

REVIEW PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS KETAHANAN PANGAN No 1 Pembangunan PDB Pertanian Padi Jagung Kedelai 2 Gula Daging Sapi Perikanan 3 Nilai Tukar Petani Sasaran RPJMN 2010 -2014 Tumbuh 3, 7 -3, 9 persen per tahun Tumbuh 3, 6 persen per tahun *) Tumbuh 10, 02 persen per tahun Tumbuh 20, 05 persen per tahun Tumbuh 12, 55 persen per tahun Tumbuh 7, 3 persen per tahun Tumbuh 21, 09 persen per tahun REALISASI 2012 Rata-rata 20102012 RKP 2013 RKP 2014 3, 97 persen 3, 44 persen 3, 7 persen 5, 0 persen 2, 38 persen 6, 25 persen 9, 8 persen 3, 35 persen 8, 3 persen 0, 04 persen -4, 34 persen 18, 4 persen 16, 75 persen 2, 16 persen 9, 2 persen 4, 2 persen 7, 33 persen 9, 5 persen 7, 30 persen 11, 8 persen 15, 99 persen 21, 09 persen 105, 2 NTP diatas 105 (Tahun dasar 2007) 115 -120 (Tahun dasar 1993) 113, 6 (Tahun Dasar 1993) (105 -110 - tahun dasar 2007) 105, 2 (Tahun Dasar 2007) 10, 03 persen 20, 05 persen 12, 55 persen Slide - 31

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2) 1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. Komponen Satuan 2012

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (1/2) 1. Peningkatan kebutuhan kuantitas konsumsi. Komponen Satuan 2012 2015 2016 2017 2018 2019 247, 21 256, 62 259, 66 262, 64 265, 57 268, 44 41, 33 42, 05 42, 78 707, 27 755, 88 Penduduk Juta Kebutuhan Beras Juta Ton 38, 18 39, 98 40, 64 Kebutuhan Daging Sapi Ribu Ton 485, 50 582, 03 620, 62 Kebutuhan Daging Unggas Juta Ton 0, 89 1, 06 1, 13 1, 21 1, 29 1, 38 Kebutuhan Kedelai Juta Ton 2, 55 2, 76 2, 86 2, 97 3, 10 3, 23 662, 28 Slide - 32

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2) 2. Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun

KETAHANAN PANGAN: TANTANGAN YANG DIHADAPI (2/2) 2. Peningkatan kebutuhan industri pangan baik final maupun produk antara (industri) – seiring berkembangnya industri pangan – mie instant, bakso dll meningkatkan konsumsi bahan pangan industri. 3. Sementara alih fungsi lahan terutama sawah terus terjadi 4. Pola produksi skala RT tidak dapat mengimbangi dinamika pasar/konsumsi 5. Perubahan pola konsumsi: i. iii. iv. 6. Kepraktisan – bentuk olahan Kualitas: jenis dan kualitas tertentu Brand: jaminan konsistensi kualitas Trend konsumen terhadap konsumsi pangan olahan dan protein hewani meningkat seiring dengan peningkatan pedapatan masyarakat Karakteristik konsumsi tidak dapat secara fleksibel direspon produsen yang mayoritas IRT respon dilakukan oleh pedagang pengumpul, pengolah sehingga nilai tambah hanya dinikmati oleh pedagang Slide - 33

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2) q q Menjaga

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (1/2) q q Menjaga basis/kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas: § Wujudkan lahan pertanian (pangan) abadi terutama untuk padi. § Revitalisasi sistem perbenihan dan perbibitan. § Pengawalan produksi –penyuluhan dan penerapan teknologi tepat dan ramah lingkungan. § Putihkan KUT – agar akses kredit meningkat. § Mensinergikan dengan subsidi agar tepat sasaran dan efektif mencapai target. Mensinergikan produksi dan pengolahan : § Pengembangan supply chain – hulu hilir (produsen-pengumpulpengolah) § Pengembangan entrepreneurship – pedagang pengumpul untuk menjembatani permintaan pasar yang semakin heterogen Slide - 34

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2) q Transparansi dan

KETAHANAN PANGAN: ISU STRATEGIS YANG PERLU DIPERHATIKAN UNTUK KEBIJAKAN KEDEPAN (2/2) q Transparansi dan koordinasi kebijakan pangan § Sinkronisasi dan transparansi pengambilan keputusan untuk mempertahankan stabilitas harga yang menjaga kepentingan produsen-pengolah-konsumen (stok, impor, harga dll). § Pengambilan keputusan lintas instansi dirumuskan secara komprehensif dan konsisten oleh Tim yang dilengkapi dengan data dan kemampuan analisa yang mencukupi. q Peningkatan nilai tambah: § Penyediaan bahan baku dari dalam negeri. § Komoditas ekspor unggulan yang lebih baik. Slide - 35

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN ENERGI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KETAHANAN ENERGI KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) PENGANEKARAGAMAN

KERANGKA KEBIJAKAN KETAHANAN ENERGI PENINGKATAN PRODUKSI DAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI (INTENSIFIKASI) PENGANEKARAGAMAN SUMBER DAYA ENERGI PRIMER (DIVERSIFIKASI) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN PEMERATAAN PEMANFAATAN ENERGI (EFISIENSI) Terpenuhinya kebutuhan bakar dan bahan baku industri dalam negeri Mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap minyak bumi dan menambah pasokan energi primer melalui pemanfaatan sumber daya energi lainnya Efisiensi penggunaan energi dan meningkatkan produksi nasional serta penurunan emisi karbon, memperbaiki daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI Didukung: • Ekonomi: fiskal dan moneter • Infrastruktur • IPTEK • Kewilayahan dan Tata Ruang Slide - 37

MIDTERM REVIEW RPJMN 2010 -2014 Indikator Produksi Minyak Bumi Kapasitas Pembangkit Capaian Satuan Baseline

MIDTERM REVIEW RPJMN 2010 -2014 Indikator Produksi Minyak Bumi Kapasitas Pembangkit Capaian Satuan Baseline (2009) 2010 2011 2012 Target 2014 Ribu Barrel per Hari 949 945 902 860 1. 010*) 2. 024 5. 902 4. 179 33. 983 39. 885 44. 064 3. 000 MW/ Tahun Tambahan (MW) Terpasang (Kumulatif MW) 31. 959 Persen 65, 79 67, 15 72, 95 76, 56 80 Terpasang (Kumulatif MW) 1. 179 1. 189 1. 226 1. 341 5. 000 Pembangunan Kota/Sambungan Jaringan Gas Rumah Kota (Kumulatif) 2/ 6. 210 6/ 19. 376 9/ 45. 576 13/ 57. 000 19/ 80. 000 Pembangunan SPBG n. a **) FEED***) 4 8 21 Rasio Elektrifikasi Kapasitas PLTP Unit (Kumulatif) Status *) 1, 01 juta adalah target Renstra KESDM yang diperkirakan dapat dilaksanakan, sedangkan target kinerja Presiden adalah 1, 2 juta **) Belum ada pembangunan melalui APBN; ***) Front End Engineering Design Sangat sulit tercapai Perlu ker. Ja Keras On Track/On Trend Slide - 38

TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI q Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta

TANTANGAN PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI q Produksi minyak bumi tersendat, dibawah satu juta barel per hari, karena sebagian besar berasal dari lapangan yang sudah tua (mature fields) – 62% dari total jumlah lapangan migas yang ada saat ini. q Peningkatan produksi dari sumur yang sudah tua (mature) terkendala oleh kemampuan pemanfaatan Teknologi Enhanced Oil Recovery untuk meningkatkan produksi dari secondary/tertiary recovery membutuhkan biaya yang mahal (cost recovery) q BUMN (Pertamina EP) menyumbang sekitar 14 -15% dari produksi minyak bumi nasional. q 35 -40% (350 -400 ribu barel/hari) produksi minyak berasal dari lapangan minyak yang dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) di Sumatra, yakni lapangan Duri dan Minas (SLC -Sumatran Light Crude), yang sudah mulai menurun. Sejak tahun 1985 lapangan Duri sudah menggunakan teknologi EOR injeksi uap untuk meningkatkan produksi minyak (secondary/tertiary recovery). q Eksplorasi lapangan/sumur baru masih terbatas Slide - 39

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN) Minyak Gas Bumi 5% 2010 24% 49% Batubara

SASARAN BAURAN ENERGI PRIMER (Draft KEN) Minyak Gas Bumi 5% 2010 24% 49% Batubara 23% EBT 2025 25% 30% 22% Realisasi tahun 2010, Pusdatin, KESDM 2030 25% 30% 22% 23% 2050 20% 31% 25% 24% q KEN – mendorong pemanfaatan EBT untuk menggantikan energi fosil, memanfaatkan gas dengan lebih optimal. Ketergantungan terhadap minyak bumi dikurangi seminimum mungkin, mengingat cadangan minyak bumi yang ada terus menurun. q Batubara tetap manjadi andalan sumber energi, mengingat cadanganya yang besar, namun penggunaannya dibatasi mengingat potensi emisi karbon yang tinggi. Slide - 40

PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK Lapangan Sumber Daya (MWe) Speculative Cadangan (MWe) Hypothetic

PEMANFAATAN PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK Lapangan Sumber Daya (MWe) Speculative Cadangan (MWe) Hypothetic Probable Possible Kapasitas Terpasang (MWe) Proven Sumatera 4, 925 2, 076 5, 983 15 380 122 Jawa 1, 935 1, 946 3, 415 885 1, 815 1, 134 410 359 973 - 30 5 1, 000 127 992 150 78 80 545 43 341 - - - Kalimantan 45 - - - Papua 70 - - - 8, 935 4, 551 11, 704 1, 050 2, 303 Bali-Nusa Tenggara Sulawesi Maluku Total 285 Lapangan Cadangan/Kapasitas Terpasang (MW) q q q 28, 543 1, 341 Pemanfaatan baru 4% dari total potensi panas bumi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) baru mencapai 1. 341 MW, dari total potensi 28. 000 MW. Lapangan yang sudah menghasilkan listrik adalah lapangan Pertamina, sedangkan yang telah diserahkan ke Pemda (Green Fields) belum ada yang berproduksi – masih dalam proses lelang/tender dan negosiasi (Power Purchase Agreement – PPA) dengan pihak pembeli listrik (PLN) Dari total potensi 28. 000 MW, sebanyak 6. 000 MW (21%) diidentifikasi berada di hutan konservasi dan 6. 600 MW (23%) berada di hutan lindung. Pengembangan lapangan panas bumi terkendala konflik lahan. Slide - 41

PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum –

PEMANFAATAN BBG UNTUK SEKTOR TRANSPORTASI Program Konversi BBM ke BBG untuk kendaraan umum – stimulan pemanfaatan BBG di sektor Transportasi WILAYAH JUMLAH KENDARAAN UMUM SPBG YANG DIBUTUHKAN ALOKASI GAS (MMSCFD) PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH s. d 2014 SPBG JARINGAN PIPA (km) KONVERT ER KIT PARTISIPASI BADAN USAHA MEMBANGUN SPBG MULAI 2015 Jabodetabek 77. 983 68 23, 1 9*) 109, 2 59 Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) 10. 774 13 10, 2 4 - 9 3. 101 5 2, 2 4 - Sumsel (Palembang) 1 20. 500**) Kaltim (Balikpapan) 5. 775 4 1 4 - - Jawa Tengah (Semarang) 4. 762 4 1 4 35, 0 - Kepri (Batam) 2. 976 4 1 4 31, 8 - 105. 371 98 38, 5 29 176, 0 69 Total *) Tahun 2013 dan 2014 disediakan juga 8 Mobile Refueling Unit **) Tahun 2013 dan 2014 ada alokasi 19 ribu konverter kit yang belum diketahui secara pasti pendiistribusiannya ke masing-masing wilayah Sampai dengan 2013, telah dibangun 16 SPBG, 22 km jaringan pipa gas, dan konverter kit 7. 500 unit. Tahun 2014 akan dibangun 13 SPBG, jaringan pipa sepanjang 153, 8 km, dan penyediaan konverter kit 13. 000 unit. q Pada tahun 2015, diharapkan badan usaha mulai terlibat didalam penyediaan BBG untuk kendaraan umum, baik dalam membangun jaringan pipa BBG maupun SPBG (60 -70 unit), termasuk dalam penyediaan konverter kit (80 -85 ribu unit), serta penyediaan BBG di kota-kota lain. q Slide - 42

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) 35 30 25 20 15 10

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) 35 30 25 20 15 10 5 0 Low Rank Coal (<5100 kcal/kg) Medium Rank Coal (5100 -6100 High Rank Coal (>6100 kcal/kg) q Low rank coal mendominasi penggunaan batubara dalam pembangkit listrik (7580%), atau sekitar 35 juta ton q Sebagain besar batubara berkalori tinggi di ekspor, sehingga hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik Slide - 43

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) Juta Tons 140 120 100 80

PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK (PLTU) Juta Tons 140 120 100 80 LOW-GROWTH REGIME HIGH-GROWTH REGIME Seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, penggunaan Low rank coal akan terus meningkat, dan dalam akhir tahun 2019/2020, penggunaan batubara jenis ini akan mencapai 120 juta ton 60 40 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PROYEKSI PEMANFAATAN BATUBARA KALORI RENDAH (2001 -2020) Dalam akhir tahun 2019/20, penggunaan batubara kalori rendah mencapai 120 juta ton Slide - 44

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR/KONEKTIVITAS

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2) q Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum;

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2) q Pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar sesuai dengan standar pelayanan minimum; q Pemenuhan infrastuktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; q Peningkatan pemerataan pembangunan antar wilayah dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui konektivitas nasional; q Peningkatan koordinasi investasi Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta; q Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur serta pengembangan mekanisme pendanaan alternatif (creative financing scheme). Slide - 46

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) q Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan disharmoni dalam aturan perundang-undangan

TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) q Aturan perundang-undangan: masih terdapat kelemahan disharmoni dalam aturan perundang-undangan antar bidang infrastruktur maupun dengan bidang non-infrastruktur (contoh: kehutanan, otonomi daerah, pertanahan, keuangan) q Kapasitas kelembagaan: belum optimalnya tatakelola (governance), hubungan antar lembaga dan kapasitas SDM q Pembebasan tanah: kesulitan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur secara tepat waktu dan tepat biaya q Pendanaan: efektifitas alokasi dan keterbatasan dana untuk pembangunan infrastruktur q Prioritisasi: belum sinkron-nya prioritas pembangunan infrastruktur lintas sektor, lintas wilayah maupun antar tingkatan (nasional, propinsi, kabupaten/kota) Slide - 47

KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke

KOORDINASI INVESTASI PUSAT, DAERAH, BUMN DAN SWASTA Pengintegrasian proses KPS dan penugasan BUMN ke dalam masing-masing sektor infrastruktur q Peningkatan kualitas proyek KPS yang bankable untuk menjamin kepastian bagi investor melalui pengintegrasian proses KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pada masing-masing sektor infrastruktur. q Menegaskan kriteria dan ruang lingkup penugasan BUMN di dalam pembangunan infrastruktur. q Memperjelas kewenangan antara pusat dan daerah di dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Slide - 48

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan

SKEMA ALTERNATIF PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR • Infrastructure Bond yang penggunaannya dikhususkan hanya untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur • Penugasan BUMN (seperti penugasan Hutama Karya dalam proyek Trans Sumatera Highway) yang didukung melalui penyertaan modal pemerintah dan direct-lending yang dijamin oleh pemerintah • Private Finance Initiative (PFI) – multi-year contract 15 hingga 30 tahun • Performance-Based Annuity Scheme (PBAS) atau Availability Payment • Pengenaan tariff/biaya akses seperti Electronic Road Pricing (ERP) • Infrastruktur swasta (private infrastructure) • Pembangunan infrastruktur berbasis partisipasi masyarakat (communitybased infrastructure) Slide - 49

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, 2013

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT, 2013 -2018

PERAN STRATEGIS JAWA BARAT ¢ Secara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi strategis karena

PERAN STRATEGIS JAWA BARAT ¢ Secara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki lokasi strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Negara ¢ Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar ketiga terhadap PDB Nasional. ¢ Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mencukupi, khususnya di tingkat pendidikan tinggi karena ditunjang banyaknya perguruan tinggi. Slide - 51

PERMASALAHAN JAWA BARAT: EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN § Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami

PERMASALAHAN JAWA BARAT: EKONOMI DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN § Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari 4, 8 persen (2004) menjadi 6, 1 persen (2013 Q 2). Namun demikian, PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2012 (Rp 21, 25 Juta) masih berada di bawah PDRB per kapita nasional tahun 2012 (Rp 33, 75 Juta). § Provinsi Jawa Barat telah berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara cepat dari 14, 51 % (Feb 2007) ke 8, 90 % (Feb 2013). Namun, tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat masih berada di atas TPT Nasional 5, 92 % (Feb 2012). § Selama periode 2007 -2011, kontribusi ekonomi Jawa Barat terhadap PDB Nasional semakin menurun (14, 79 % di tahun 2007 menjadi 14, 30 % di tahun 2011). § Peranan sektor industri pengolahan pada PDRB Jawa Barat terus mengalami penurunan yang dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja sehingga berdampak terhadap tingkat pengangguran (44, 97 % di tahun 2007 menjadi 35, 79 % di tahun 2012) § Pembangunan ekonomi Jawa Barat tidak merata. Jawa Barat bagian selatan cenderung tertinggal dan lambat pertumbuhannya. Slide - 52

PERMASALAHAN JAWA BARAT: PENDIDIKAN § Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa

PERMASALAHAN JAWA BARAT: PENDIDIKAN § Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat Provinsi Jawa Barat pada § § § tahun 2011/2012 sudah mencapai 74, 12%, lebih rendah dari rata-rata nasional (77, 7%). Selain itu, kesenjangan APM antarkabupaten/kota juga masih cukup lebar, dari 61, 4% di Kab. Sukabumi sampai 98, 7% di Kota Banjar (Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang menengah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011/2012 (67, 8%) juga masih rendah dibanding rata-rata nasional (76, 4%). Sebaran APK antar kab/kota juga cukup lebar, yaitu dari 47, 2% di Kab. Bandung Barat sampai lebih dari 100% di berbagai kota seperti Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, dan Kota Bogor (Data Kemdikbud, 2011/2012). Angka partisipasi sekolah penduduk usia 19 -24 tahun Provinsi Jawa Barat tidak banyak meningkat dari tahun 2004 sebesar 9, 29% dan pada tahun 2012 sebesar 12, 09%. Angka-angka tersebut lebih rendah dari angka nasional periode 2004(12, 07%) – 2011 (15, 94%) (Data Susenas) Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Jawa Barat pada tahun 2012 cukup rendah (3, 82%) tetapi angka untuk penduduk usia 45 tahun keatas masih sangat tinggi (10, 72%). Slide - 53

PERMASALAHAN JAWA BARAT: KESEHATAN § Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat

PERMASALAHAN JAWA BARAT: KESEHATAN § Beberapa indikator menunjukkan kesehatan masyarakat di Jawa Barat meningkat dan lebih baik dari rata-rata nasional; misalnya kematian bayi – 30 per 1. 000 kelahirah hidup 1; kekurangan gizi pada balita-13%2 dan cakupan imunisasi dasar lengkap – 65, 6%1 § Tetapi banyak indikator yang masih di bawah atau di sekitar rata-rata nasional seperti stunting (anak pendek) karena kurang gizi (33. 6%)1, persalinan oleh tenaga kesehatan (80. 3%)1 dan anak usia 12 -23 bulan dengan imunisasi campak (72. 8%) § Kesenjangan antar wilayah masih tinggi. Banyak fasilitas kesehatan yang sistem manajemen dan tenaga kesehatannya cukup baik, tetapi banyak yang masih tertinggal misalnya: kebutuhan akan tenaga dokter, apoteker, dan sanitarian di Puskesmas; kurangnya pelatihan dan refreshing bagi bidan. § Sebagai provinsi ber-penduduk terbesar, pembangunan kesehatan di Jawa Barat akan sangat besar daya ungkit-nya di tingkat nasional. § Kesiapan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan perlu di tingkatkan, terutama dari sisi supply side: fasilitas (puskesmas, rumah sakit); tenaga (dokter, bidan perawat), dan sistem kesehatan (pelayanan dan sistem rujukan) Sumber data: 1) SDKI 2012; 2) Riskesdas 2010 Slide - 54

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1/3) 1. Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih

AKSELERASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT (1/3) 1. Menciptakan Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan yang lebih baik § Pengembangan wilayah WALINI. § Pengembangan Kereta Api, Monorel, Tol dalam kota Bandung (Terusan Pasteur-Ujung Berung- Cileunyi- Gedebage, dan tol Pasir Koja-Soreang). § Pembangunan permukiman perdesaan. § Pembangunan sarana prasarana lingkungan, termasuk rehabilitasi sungai Citarum, pembangunan Waduk santosa, the Construction of transfer Water Interbasin Cibatarua Cilaki Project. § Pembangunan infrastruktur air bersih (Proyek Air Minum Jatiluhur, PAM Pondok Gede, Bekasi, PAM Bekasi Utara, PAM Jatigede, Sumedang), drainase, persampahan (Pengelolaan Persampahan Greater Bandung Area, Pengelolaan Sampah Bogor dan Depok). Slide - 55

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (2/3) 2. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (2/3) 2. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Revitalisasi Kawasan Industri § Pembangunan Kawasan Ekonomi Terpadu/Kawasan Industri Subang, Majalengka, dan Sukabumi. § Revitalisasi Kawasan Industri Bekasi, Karawang, Purwakarta. § Penyelesaian pembangunan Tol CISUMDAWU; Tol Ciawi-Sukabumi; Tol Sukabumi-Bandung; Tol Cileunyi-Tasikmalaya; Tol Cikampek-Palimanan. § Pengembangan pembangkit panas bumi dan PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTsa Gedebage. § Pengembangan Kawasan Industri Jawa Barat (Ciamis, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya) dan penyelesaian jalur Jawa Barat Selatan. Slide - 56

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (3/3) 3. Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan

AKSELERASI PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT (3/3) 3. Membangun Sistem Logistik yang Efisien dan Efektif § § 4. Peningkatan Teknologi dan Kualitas SDM § § § 5. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Karawang. Pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Majalengka. Pembangunan Tol dan Kereta Api Karawang – Cilamaya. Pembangunan Terminal Gedebage. Pembangunan Pusat Inovasi (NARC) di Bogor dan Majalengka. Pembangunan Pusat Pelatihan di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka. Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas di Bekasi, Sukabumi, dan Majalengka. Reformasi Birokasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha § § § Review Perda-Perda yang menghambat iklim investasi dan iklim usaha. Penyederhanaan Perda. Memperlancar dan mempermudah perijinan. Slide - 57

MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH q Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan

MENINGKATKAN PERAN AKTIF GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH q Mengefektifkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara sinergis dan partisipatif dengan instansi vertikal, kabupaten/kota, serta koordinasi antar kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat; q Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan, pelaksanaan dan monev baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota; q Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Slide - 58

PENUTUP q Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah

PENUTUP q Sinkronisasi perencanaan menjadi kunci bagi peningkatan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah q Perencanaan pembangunan daerah yang baik perlu menjaga kesinambungan pembangunan disertai adaptasi dengan dinamika internal dan eksternal q Keberhasilan pembangunan daerah akan membentuk daya tahan nasional yang tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan di tingkat global yang semakin sulit diprediksi. Slide - 59

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN I: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG TRANSPORTASI PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 JAWA BARAT

KEGIATAN INFRASTRUKTUR TA. 2014 JAWA BARAT

Program Transportasi 2014 Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat) Kegiatan / Output / Paket JALAN

Program Transportasi 2014 Sektor Jalan (Provinsi Jawa Barat) Kegiatan / Output / Paket JALAN Rencana Tahun 2014 Vol. Satuan Output RPM PHLN Jumlah (Juta Rp) 905, 6 76. 733, 3 - 76. 733, 3 13. 496, 8 17. 801, 9 - 17. 801, 9 Pemeliharaan Rutin Jalan Km Pemeliharaan Rutin Jembatan M Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan Km 113, 5 364. 652, 0 - 364. 652, 0 Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan M 143, 8 91. 500, 0 - 91. 500, 0 Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Km 64, 9 323. 053, 2 - 323. 053, 2 Penggantian Jembatan M 45, 6 11. 116, 0 - 11. 116, 0 Pembangunan Jalan Baru Km 2, 5 25. 000, 0 - 25. 000, 0 Pelebaran Jalan Km 12, 9 59. 196, 0 - 59. 196, 0 Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan M 53, 9 10. 058, 8 - 10. 058, 8 Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Pembangunan/Pelebaran Jln di Kaw. Srategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan Km 3, 4 - Pengumpulan Data Jalan Dan Jembatan 101. 000, 0 1, 2 5. 922, 5 - 5. 922, 5 Dokumen - 5. 827, 0 Perencanaan Teknis Dan Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Dokumen - 53. 270, 9 Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Jalan Dan Jembatan Dokumen - 1. 115, 0 Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan Dokumen - 74, 0 Layanan Publik (PNBP) Bulan Laya 12, 0 697, 4 - 697, 4 72, 0 31. 162, 1 - 31. 162, 1 Km Layanan Perkantoran Bulan Sistem Pelaporan secara Elektronik (e-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 21 - 40) Laporan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit Subtotal 61, 0 77, 4 - 77, 4 3. 247, 5 - 3. 247, 5 1. 080. 505, 0 101. 000, 0 1. 181. 505, 0

Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian (Provinsi Jawa Barat) NO UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB

Program Transportasi 2014 Sektor Perhubungan Laut, Udara, Perkeretaapian (Provinsi Jawa Barat) NO UNIT KERJA/PROGRAM/KEGIATAN-SUB KEGIATAN UDARA LAUT 1 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla KSOP Cirebon Unit Penyelenggara Pelabuhan Ratu Unit Penyelenggara Pelabuhan Indramayu Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla Unit Penyelenggara Pelabuhan Pangandaran Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan 2 dan Pengerukan Jumlah JUMLAH RAYA (Ribu Rupiah) 35. 977. 658 15. 982. 112 3. 912. 938 9. 221. 493 3. 071. 406 14. 497. 049 20. 807. 030 56. 784. 688 1 Bandar Udara Cakrabuwana-cirebon 13. 375. 000 2 Bandara Kertajati 100. 000 133. 375. 000 1 PERKERETAAPIAN JUMLAH Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Lanjutan peningkatan jalan KA dengan mengganti Rel R. 33 Btln besi 92. 787. 690 menjadi Rel R. 54 Btln Beton berikut normalisasi tubuh jalan di Km. 0+000 s/d Km. 29+000 lintas Bogor - Sukabumi (mendukung angkutan barang tahap II) Penanggulan longsor di Km. 212+400 – Km. 212+500 antara 33. 786. 000 Leuwigoong – Cibatu lintas Bandung-Banjar Pembangunan badan jalan KA berikut drainase dan tembok penahan 40. 919. 634 tanah antara Cibungur - Tanjungrasa Pembangunan jembatan KA di km 0+300 - km 8+700 antara Cibungur 184. 130. 191 - Tanjungrasa (tahap 1) 514. 711. 915

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya Air Prov. Jawa Barat Isu Strategis:

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor Sumber Daya Air Prov. Jawa Barat Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan Kegiatan Strategis : 1. Pembangunan Daerah Irigasi 2. Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Prioritas Nasional : Infrastruktur Lokasi Alokasi (Rp juta) Kabupaten Garut 91. 060, 00 Kabupaten Indramayu Kabupaten Cirebon Kabupaten Indramayu Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya 24. 794, 1 76. 809, 48 91. 700, 00 Waduk Kuningan 184. 500, 00 Waduk Jatigede 920. 870, 00

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN III: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA - PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI Prov. Jawa Barat Isu Strategis: Kualitas dan

Program Kegiatan Perhubungan Tahun 2014 Sektor ETI Prov. Jawa Barat Isu Strategis: Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan Kegiatan Strategis : 1. Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat 2. Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Prioritas Nasional : Infrastruktur Target Fisik 261 km 1250 Tungku; 50 Unit Biogas; Rehabilitasi 1 PLTMH di Sumedang Alokasi (Rp juta) 53. 199, 75 1. 400, 00

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN IV: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA - PROPINSI JAWA BARAT TA. 2013

Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN V: KEGIATAN MP 3 EI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN V: KEGIATAN MP 3 EI PROVINSI JAWA BARAT TA. 2014

KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (1/4)

KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (1/4)

KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (2/4) ENERGI Nama Proyek Nilai Investasi Mulai (Miliar Rp)

KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (2/4) ENERGI Nama Proyek Nilai Investasi Mulai (Miliar Rp) Selesai Pelaksana Status Proyek KPI Pembangunan gardu induk/trafo di Jawa Barat sampai 2021 (24640 MVA) 20768 2012 2021 Kementerian ESDM, PT PLN Sebagian dalam tahap pelaksanaan, sebagian dalam Nasional tahap persiapan Pembangunan PLTU Jawa-1 1 x 1000 MW (Usulan Revisi FTP 2) 15000 2014 2017 PT. PLN - IPP Persiapan tender Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-3 2 x 660 MW (Usulan Revisi FTP 2) 16300 2014 PT. PLN - IPP Persiapan tender Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-4 2 x 1000 MW (Usulan Revisi FTP 2) 30000 2014 PT. PLN - IPP Persiapan tender Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-5 2 x 1000 MW (Usulan Revisi FTP 2) 30000 2014 2019 PT. PLN - IPP Dalam tahap Studi Kelayakan. Lainnya Pembangunan PLTU Jawa-6 2 x 1000 MW (Usulan Revisi FTP 2) 30000 2015 2021 PT. PLN Dalam tahap Studi Kelayakan. Lainnya Pembangunan PLTU Cirebon 660 MW 7560 2007 2011 PT. PLN - IPP Sudah selesai Lainnya Pembangunan PLTU Suralaya 625 MW 5500 2007 2011 PT. PLN Sudah selesai Lainnya PLTU 1 Jabar – Indramayu (3 x 330 MW) 8698 2007 2011 PT. PLN Sudah selesai Lainnya Indramayu 2017 dan 2018 2019 dan 2020 Pembangunan PLTU Indramayu #4 1 x 1000 MW (FTP 2) 33800 2013 2019 dan 2020 PT. PLN Dalam tahap persiapan konstruksi dan ada kendala terhambatnya penyelesaian persetujuan amdal dari Pemda Pembangunan PLTU Indramayu #5 1 x 1000 MW 14200 2013 2019 dan 2020 PT. PLN Dalam proses perencanaan Pembangunan transmisi listrik di Jawa Barat sampai 2021 (4740 kms) 8235 2012 2021 PT. PLN Sebagian dalam tahap pelaksanaan, sebagian dalam Nasional tahap persiapan Pengembangan PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 2 x 110 MW (FTP 2) 4700 2014 2019 Star Energy, PT. PLN Percepatan pengembangan hidro skala besar (4 x 260 MW) Upper Cisokan (FTP 2) di Jawa Barat 8000 2013 2017 PT. PLN Eksplorasi tambahan sumur ke-3 (proses lelang EPC unit Bandung 3 dihentikan oleh pengembang) Proses pra konstruksi (pembangunan sebagian Bandung access road) Ijin prinsip dari kemenhut sdh keluar 13 Feb ’ 12

PERMUKIMAN SDA LAUT UDARA KA ENERGI SEKTOR KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (3/4) Nama

PERMUKIMAN SDA LAUT UDARA KA ENERGI SEKTOR KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (3/4) Nama Proyek Nilai Investasi Mulai (Miliar Rp) Selesai Pembangunan Rel Kereta Api Barang menuju Pelabuhan Cilamaya 3. 400 2025 Pembangunan Rel Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung 39. 800 2025 Pelaksana Kementerian Perhubungan dan swasta Status Proyek Jabodetabek Area Track Padalarang-Bandung-Cicalengka 45 km, track Kiara Condong-Cicalengka 22 km. TA 2013 : (Rupiah Murni) Kajian AMDAL dan Bandung Larap untuk pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi antara Padalarang - Bandung - Cicalengka Pembangunan elektrifikasi Padalarang- Bandung-Cicalengka dan Kiara Condong-Cicalengka 1722 2015 2018 Kementerian Perhubungan Pembangunan Bandara Karawang 36199 2017 2025 Kementerian Perhubungan; , Ap 2, Swasta 2020 Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Prov. Jawa Barat Dan jalan akses ke pelabuhan sepanjang 30 km. FS Maret 2013 selesai, AMDAL dan DED direncanakan 2013. 2014 : persiapan pelabuhan cilamaya Pembangunan Bandara Kertajati 8299 2013 KPI Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya 40345 2015 2020 Kementerian Perhubungan dan swasta Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3900 l/s; irigasi 90. 000 ha) 3252 2011 2014 Kementerian PU (Ditjen SDA) Progres 76 %, selesai 2013. Pendanaan: Proses penambahan Loan baru $172 juta (total Majalengka biaya: $411 juta), blm termasuk biaya pemb. Unit air baku Pengembangan sistem penyediaan air untuk pembangunan infrastruktur skala besar (Jatiluhur Tahap 2) 4300 2015 2018 SWASTA Jabodetabek Area Pembangunan Kota Baru di Karawang 5. 600 2015 2018 SWASTA Jabodetabek Area

SEKTOR KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (4/4) Nama Proyek Nilai Investasi Mulai (Miliar Rp)

SEKTOR KEGIATAN PRIORITAS MP 3 EI (4/4) Nama Proyek Nilai Investasi Mulai (Miliar Rp) Selesai Pelaksana Status Proyek KPI Penanganan Jalan Pantura Cikampek – Cirebon (166, 1 Km) 3. 199, 0 2011 2025 Kementerian PU Indramayu Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 33, 9 km (JORR 2) 4. 200, 0 2012 2016 Kementerian PU Jabodetabek Area Penambahan Jalur Jalan Tol Jakarta - Cikampek 4. 800, 0 2015 2018 Jabodetabek Area JALAN Jasa Marga Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Cilamaya 3. 500, 0 2020 2025 Kementerian PU Karawang Pembangunan jalan Tol Ciawi-Sukabumi 7. 775, 0 2014 2018 SWASTA Panjang ruas 54 km. Bogor Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan 9. 853, 0 2012 2017 Kementerian PU Panjang ruas 60, 10 km. Proses Pengadaan Tanah : Seksi I (Ruas Cileunyi - Rancakalong) : 27%, Seksi II (ruas Rancakalong-Sumedang) : 48%; (23102012) Progress pembebasan tanah 21. 62% (Seksi I dan II), Progress pekerjaan Majalengka fisik: Paket APBN th. 2011 = 100 % Paket th. 2012 (0%), terkendala karena belum ditandatanganinya Loan Agreeement dengan Pemerintah China. Ada di PPP Book 2012. Pembangunan jalan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi, Soekarno Hatta - Gedebage 11. 523, 0 2017 2020 SWASTA Panjang ruas 27, 3 km. Belum Tender. Ada di PPP Book 2012. Bandung Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (JORR 2) 4. 524, 0 2015 2020 PT Cimanggis Cibitung Tol Ways Panjang ruas 25, 39 km. Jabodetabek Area

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN 2010

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL LAMPIRAN VI: HASIL EVALUASI RPJMN 2010 -2014

HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010 -2014 2010 2011 2012 TARGET RPJM REALISASI 5, 5

HASIL PENCAPAIAN KINERJA RPJMN 2010 -2014 2010 2011 2012 TARGET RPJM REALISASI 5, 5 - 5, 6 6, 2 6, 0 - 6, 3 6, 5 6, 4 - 6, 9 6, 23 Inflasi 4 -6 7 4, 0 - 6, 0 3, 8 4, 0 - 6, 0 4, 30 Pengangguran 7, 6 7, 1 7, 3 - 7, 4 6, 6 6, 7 - 7, 0 6, 14 (Agt) 12, 0 - 13, 5 13, 33 11, 5 - 12, 5 12, 49 10, 5 - 11, 5 11, 66 (Sept) Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan 2013 2014 TARGET RPJM TARGET APBN 2013 TARGET RPJM TARGET RKP STATUS Pertumbuhan Ekonomi 6, 7 - 7, 4 5, 9 7, 0%-7, 7% 6, 4 – 6, 9 2 Inflasi 3, 5 – 5, 5 9, 2 3, 5 – 5, 5 1 Pengangguran 6, 0 - 6, 6 5, 8 – 6, 1 5%-6% 5, 0 – 6, 0 1 Kemiskinan 9, 5 - 10, 5 9, 5 – 10, 5 8%-10% 8, 0 – 10, 0 2 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras Slide - 77

REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010 -2014 Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan

REKAPITULASI REVIEW RPJMN 2010 -2014 Beberapa indikator utama pembangunan sudah on track dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014. NO PRIORITAS NASIONAL 1 2 3 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 4 2 Pendidikan 6 0 0 3 Kesehatan 3 3 4 4 Penanggulangan Kemiskinan 4 1 0 5 Ketahanan Pangan 3 5 1 6 Infrastruktur 8 2 1 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 3 3 1 8 Energi 3 1 2 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 11 0 0 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik 1 3 0 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi 5 0 0 12 Politik, Hukum, dan Keamanan 8 5 0 13 Perekonomian 1 2 0 14 Kesejahteraan Rakyat 6 0 0 JUMLAH 66 27 13 PERSENTASE 62% 26% 12% 1 = Sudah tercapai atau On Track/on Trend 2 = Perlu Kerja Keras 3 = Sangat Sulit tercapai Slide - 78