KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 35
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Kementerian PPN / Bappenas Rapat Kerja Reguler Bappeda se-Sumatera Selatan Palembang, 8 April 2015

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Definisi: KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Definisi: KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara pihak. Slide - 2

Mengapa KPBU? Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi: Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan

Mengapa KPBU? Tujuan menggunakan skema KPBU meliputi: Mencukupi kebutuhan pendanaan penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan melalui pengerahan dana swasta. Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu. Menciptakan iklim investasi yang mendorong partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Mendorong prinsip pakai-bayar oleh pengguna, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna. Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha melalui pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha. KEMITRAAN BERSAING EFEKTIF KEMANFAATAN PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO EFISIEN PRINSIP KPS Slide - 3

KPBU Rp Kesalahpahaman Terhadap KPBU • KPS bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan

KPBU Rp Kesalahpahaman Terhadap KPBU • KPS bukan pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, tetapi KPS merupakan pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur kepada swasta; • Investasi swasta bukan sumbangan gratis kepada pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik; • KPBU bukan merupakan privatisasi barang publik; • KPBU bukan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang akan membebani masyarakat dalam pemberian pelayanan umum; • KPBU bukan merupakan pinjaman (utang) pemerintah kepada swasta. Slide - 4

Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU Peraturan Presiden No. 38 / 2015 tentang

Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU Peraturan Presiden No. 38 / 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah ditandatangani oleh Presiden pada 20 Maret 2015 yang menggantikan Perpres No. 67 / 2005 beserta perubahannya. Saat ini, rancangan OGM mengenai KPBU berdasarkan peraturan yang baru masih dalam proses penyusunan. Berikut merupakan poin-poin perubahan pada Perpres No. 38 / 2015: 1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) 2. Jenis Infrastruktur 3. Hybrid Financing 4. Proyek KPBU prakarsa Badan Usaha 5. Penganggaran Penyiapan Proyek oleh PJPK 6. Success Fee Mechanism 7. Pengadaan Tanah 8. Dukungan Pemerintah 9. Pengadaan Badan Usaha 10. Financial Close 11. Bentuk Pengembalian Investasi 12. Simpul KPBU Slide - 5

Subjek dalam KPBU berdasarkan Perpres 38/2005 Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai

Subjek dalam KPBU berdasarkan Perpres 38/2005 Pemerintah yang dalam hal ini akan berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) • Menteri/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili Kementerian/Lembaga / Kepala Daerah / BUMN/BUMD. • Proyek KPBU dapat dilakukan dengan penggabungan (bundling) 2 atau lebih jenis infrastruktur dimana Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah bertindak bersama-sama sebagai PJPK dengan menandatangai nota kesepahaman mengenai PJPK dan menunjuk pihak yang menjadi koordinator PJPK. Badan Usaha • Badan Usaha Milik Negara, • Badan Usaha Milik Daerah, • Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT), • Badan hukum asing, • Koperasi. • BUMN/D dapat bertindak sebagai PJPK sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor. Slide - 6

Jenis Infrastruktur pada Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU Transportasi Jalan Sumber Daya

Jenis Infrastruktur pada Perpres No. 38 / 2015 tentang KPBU Transportasi Jalan Sumber Daya Air dan Irigasi Air Minum Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat Sistem Pengelolaan Persampahan Telekomunikasi dan Informatika Ketenagalistrikkan Minyak dan Gas Bumi dan Energi Terbarukan Konservasi Energi Perkotaan Pendidikan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Kesenian Kawasan Pariwisata Lembaga Pemasyarakatan Kesehatan Perumahan Rakyat Slide - 7

HYBRID FINANCING • PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU. • Penyediaan Infrastuktur yang

HYBRID FINANCING • PJPK dapat membiayai sebagian penyediaan infrastruktur KPBU. • Penyediaan Infrastuktur yang sebagian dibiayai oleh PJPK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana yang pemilihannya dilakukan melalui pengadaan badan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres KPBU. • Pelaksanaan sebagian proyek KPBU yang dibiayai oleh PJPK dilakukan oleh badan usaha pelaksana pemenang pengadaan usaha sebagaimana diatur dalam Perpres. Operasi dan Pemeliharaan Konstruksi Swasta Pemerintah (PJPK) Swasta Slide - 8

Proyek Unsolicited Kriteria Proyek Unsolicited: § Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor

Proyek Unsolicited Kriteria Proyek Unsolicited: § Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; § Layak secara ekonomi dan finansial; dan § Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur. Perubahan pada Perpres 38/2015 adalah menghapus salah satu kriteria yang tercantum pada Perpres sebelumnya: “Tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan” Jenis Kompensasi: (1) Pemberian tambahan nilai sebesar 10%; (2) Right to match; dan (3) Pembelian prakarsa. Proyek Unsolicited dapat mendapatkan Jaminan Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Slide - 9

Anggaran Penyiapan Proyek KPBU & Success Fee Mechanism Anggaran Penyiapan Proyek KPBU Success Fee

Anggaran Penyiapan Proyek KPBU & Success Fee Mechanism Anggaran Penyiapan Proyek KPBU Success Fee Mechanism Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD menganggarkan dana perencanaan, penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya penyiapan dapat dibebankan kepada pemenang lelang baik sebagian atau seluruhnya, yang meliputi: • Biaya Transaksi; • Imbalan terhadap Badan Usaha dan lembaga/institusi/organisasi internasional pelaksana penyiapan yang dibayarkan berdasarkan keberhasilan transaksi KPBU (success fee); • Biaya lainya yang sah Slide - 10

Pengadaan Tanah Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

Pengadaan Tanah Pengadaan tanah untuk KPBU diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pendanaan pengadaan tanah untuk KPBU bersumber dari APBN dan APBD. Apabila PJPK adalah BUMN, pendanaan pengadaan tanah bersumber dari anggaran BUMN atau dari Badan Usaha melalui kerjasama dengan BUMN yang bersangkutan. Pengadaan Badan Usaha dalam rangka KPBU dilaksanakan setelah diperolehnya penetapan lokasi atas tanah yang diperlukan untuk pelaksanaan KPBU. Apabila KPBU layak secara finansial, Badan Usaha Pelaksana dapat membayar kembali sebagian / seluruh biaya pengadaan tanah. Slide - 11

Dukungan Pemerintah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup

Dukungan Pemerintah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah terhadap KPBU sesuai dengan lingkup kegiatan KPBU. KETENTUAN BENTUK • Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk Dukungan Kelayakan dan/atau insentif perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan berdasarkan usulan PJPK. • Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat memberikan Dukungan Pemerintah dalam bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • VGF atau insentif perpajakan yang disetujui Menteri Keuangan; dan/atau • Bentuk lainnya yang dapat diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pengadaan tanah dan perizinan merupakan kewajiban pemerintah. Slide - 12

Pengadaan Badan Usaha • Mekanisme pengadaan badan usaha: 1. Pelelangan; atau 2. Penunjukan langsung

Pengadaan Badan Usaha • Mekanisme pengadaan badan usaha: 1. Pelelangan; atau 2. Penunjukan langsung • Pelelangan atau penunjukan dilakukan melalui prakualifikasi. • Penunjukkan langsung dilakukan dengan kondisi tertentu, yaitu: §Pengembangan atas infrastruktur yang telah dibangun dan/atau dioperasikan sebelumnya oleh Badan Usaha Pelaksana yang sama; §Pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; atau §Badan Usaha telah menguasai sebagian besar atau seluruh lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. Slide - 13

Perolehan Pembiayaan dan Pengembalian Investasi Perolehan Pembiayaan (Financial Close) Pengembalian Investasi • Perolehan pembiayaan

Perolehan Pembiayaan dan Pengembalian Investasi Perolehan Pembiayaan (Financial Close) Pengembalian Investasi • Perolehan pembiayaan paling lama dalam 12 bulan dapat diperpanjang dari waktu ke waktu dalam hal kegagalan bukan karena kelalaian badan usaha pelaksanan. • Perolehan pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan proyek. • Setiap perpanjangan waktu perolehan pembiayaan diberikan paling lama 6 (enam) bulan. 1. Pembayaran oleh pengguna (user charge); dan/atau 2. Pembayaran oleh PJPK melalui skema pembayaran ketersediaan layanan (availability payment). Slide - 14

Simpul KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan K/L/D sebagai Simpul KPBU

Simpul KPBU Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah menunjuk unit kerja di lingkungan K/L/D sebagai Simpul KPBU FUNGSI TUGAS Sebagai unit yang akan melaksanakan tugas berkaitan dengan KPBU dalam Kementerian/Lembaga/ Daerah tersebut. Menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU Slide - 15

TERIMA KASIH DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS JL.

TERIMA KASIH DIREKTORAT PENGEMBANGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BAPPENAS JL. TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310 TELP/FAX: 021 31934175 / 021 31923813 WEBSITE: pkps. bappenas. go. id EMAIL: [email protected] go. id

LAMPIRAN

LAMPIRAN

AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN MUSRENBANG 2015 (TENTATIF) Pendalaman Dimensi Pembangunan (26 -30 Maret) Rakorbangpus I

AGENDA TAHAPAN RANGKAIAN MUSRENBANG 2015 (TENTATIF) Pendalaman Dimensi Pembangunan (26 -30 Maret) Rakorbangpus I dan Forum Konsultasi Bappeda (26 Maret 2015) Forum Ratek/ Rakernis KL ( Maret - April) Pembahasan Angka Dasar – Persiapan Pagu Indikatif (23 -25 Maret) Musrenbangprov (2 Maret – 13 April 2015 ) Forum Konsultasi Publik (6 April 2015) Pembahasan Angka Dasar – Persiapan Pagu Indikatif (Lanjutan ) (31 Maret – 2 April) Sidkab Pagu Indikatif (9 April) Rakor Khusus Papua & Papua Barat oleh Pemda (14 April 2015) TINDAK LANJUT PEMBAHASAN RKP 2016 DI DPR Rakorbangpus II (15 April) Trilateral Meeting (15 - 24 April) • Pra Musrenbangnas, (16 -24 April), • Penutupan Pramusrenbangnas (28 April) • Musrenbangnas, (29 April) Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP 2016 (13 Mei 2015) Buka Warung (9 -10 Mei) Perpres RKP 2016 (18 Mei 2015) Kegiatan lain: 1. Clean Water Summit (21 -23 April 2015) 2. Konferensi Asia Afrika (23 -24 April 2015) Slide - 18

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015 -2019 adalah:

VISI MISI PEMBANGUNAN 2015 – 2019 VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015 -2019 adalah: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong" Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Slide - 19

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN 2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan 4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Slide - 20

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2) 3) Membangun untuk manusia dan

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA 1) 2) 3) Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar. Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan; Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem 3 DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA Pendidikan DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Antarkelompok Pendapatan Kesehatan Perumahan Mental / Karakter Antarwilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Pariwisata dan Industri KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA RKP 2015 RKP 2016 RKP 2017 RKP 2018 RKP 2019 MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2017 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018 Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019 Slide - 21

RANCANGAN TEMA RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas q

RANCANGAN TEMA RKP 2016 Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas q Salah satu permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik. q Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas. q Pembangunan berkualitas adalah: § § q Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan Slide - 22

SUBJEK PEMBAHASAN DALAM PRA-MUSRENBANG NASIONAL

SUBJEK PEMBAHASAN DALAM PRA-MUSRENBANG NASIONAL

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU;

KEDAULATAN PANGAN Kemen Pertanian; Kemen Kehutanan & LH; Kemen Agraria & TTR; Kemen PU; Pemda Kemendag; Kemen Pertanian; Kemen Perindustrian; Pemda Pengendalian impor pangan Peningkatan kemampuan petani Pemb. Agribisnis kerakyatan Bank Indonesia; Kemen Koperasi Pendirian bank pertanian & UMKM Pembukaan 1 juta lahan sawah baru Reforma agraria 9 juta Ha BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN KEDAULATAN PANGAN Gudang dgn fasilitas pengolahan pasca panen di sentra produksi; Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi, bendungan, pasar, dan sarpras transportasi Kemen PU; Kementan Kemendag; Pemda Stop konversi lahan produktif Pemulihan kualitas kesuburan lahan; 1000 Desa Mandiri Benih Pemda; Kemen Agraria & TTR Kemen Pertanian; KLH/BPLH Pemda (BUMDes- Dana Desa) Kemen Pertanian; Kemen BUMN; Pemda Slide - 24

KEDAULATAN PANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KEDAULATAN PANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pembukaan 1 juta ha lahan sawah baru Pembukaan pertanian lahan kering 1 juta ha di luar Jawa Perbaikan/pembangunan irigasi untuk 3 juta lahan sawah Pembangunan pasar Pembangunan sarana prasarana transportasi Stop konversi lahan produktif Pemulihan kesubuhan lahan (1000 Desa mandiri benih) Gudang dengan fasilitas pengolahan pasca panen Bank Pertanian dan UMKM Peningkatan kemampuan petani Pembangunan agribisnis kerakyata Pengendalian impor pangan Reforma agraria 9 juta ha Slide - 25

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Peningkatan Kemen BUMN; produksi minyak bumi

KEDAULATAN ENERGI Kemen ESDM; Kemen BUMN Kemen ESDM; Peningkatan Kemen BUMN; produksi minyak bumi Kemendag; memperpanjangu Pertamina sia sumur 2 tua Pembangunan kilang migas dan Pengendalian impor minyak Kemen Keuangan; Kemen ESDM; Kemen BUMN Sistem fiskal yg flexibel BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Kemen ESDM; Kemen Perhubungan Kemen Perindustrian Iklim investasi migas yg kondusif Pengembangan energi baru & terbarukan Kemen ESDM; Kemen BUMN; Kemen Ristek Kemen ESDM; Kemen BUMN; SKK Migas Pertamina, PLN, PGN Percepatan Pembangunan Pembangkit listrik dan peningkatan Penggunaan Batu bara dan Gas utk produksi Listrik KEDAULATAN ENERGI Pengalihan Transportasi berbasis BBM ke gas (percepatan Pembangunan SPBG) Kemen ESDM; Kemen Keuangan; Pemda Tata kelola yg efektif & efisien industri migas dan energi (a. l kontrak pembelian minyak jangka menengah) Realokasi subsidi BBM ke biofuel Peningkatan kapasitas tangki/minyak mentah, BBM, dan LPG Kemen ESDM; Kemen BUMN; PLN; PGN Kemen ESDM; Kemen Keuangan Kemen BUMN Kementan Kemen ESDM; Pertamina Slide - 26

KEDAULATAN ENERGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

KEDAULATAN ENERGI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tata kelola industri migas dan energi Percepatan pembangunan pembangkit listrik Peningkatan penggunaan batu bara dan gas Realokasi subsidi BBM ke biofuel Peningkatan kapasitas tangki Pembangunan energi baru dan terbarukan Iklim investasi migas yang kondusif Pengalihan transportasi berbasis BBM ke gas Sistem fiskal yang fleksibel Peningkatan produksi minyak bumi, memperpanjang sumur tua Pengendalian impor minyak Pembangunan kilang minyak Slide - 27

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda Peningkatan produksi perikanan dua kali

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Agraria & TTR; Pemda Peningkatan produksi perikanan dua kali lipat (40 -50 juta ton per tahun pada thn 2019 Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan lautan yg mendukung kinerja pembangunan maritim dan perikanan Kemen KP; Kemen Koperasi UKM; Kemen PU; Kemen Hub; Kemen Ristek DIKTI; Kemen Perdagangan; Perbankan; Pemda Peningkatan kapasitas dan pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar Pembangunan 100 sentra perikanan sbg tempat pelelangan ikan terpadu dan pembangunan 24 pelabuhan strategis BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KEMARITIMAN Kemen KP; Kemen Ristek DIKTI Penerapan best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan Kemen KP; Kemen LH & Hut; Pemda Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan (17 juta ha) dan penambahan kawasan konservasi 700 ha dan rehab. Kerusakan lingkungan pesisir & laut Penguatan keamanan laut, daerah perbatasan dan pengamanan SDA dan ZEE Kemen KP; Kemen Hub Kemen BUMN; Pemda Pemberantasan illegal, unregulated dan unreported fishing (IIU) Mengurangi intensitas penangkapan di kawasan overfishing sesuai batas kelestarian Kemen KP; POLRI; Kemen Hukum HAM; Pemda Kemen KP; Pemda Kemen Han Kemen KP; Kemen Dagri; Kemen. Lu. Slide - 28

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Pemberian akses modal, sarpro, infrastruktur, teknologi dan pasar Pembangunan 100 sentra perikanan Pembangunan 24 pelabuhan strategis Pemberantasan illegal, unregulated, unreported fishing Penurunan peningkatan di kawasan overfishing Keamanan laut, daerah perbatasan Pengamanan SDA dan ZEE Kawasan konservasi perairan berkelanjutan 17 juta ha Penambahan kawasan konservasi 700 ha Rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir Best aqua-culture practices untuk komoditas unggulan Mendesain tata ruang wilayah pesisir dan laut Peningkatan produksi perikanan (40 -50 juta ton pertahun di 2019) Slide - 29

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA § § § Kemen Desa,

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA § § § Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; Kemendagri; Kemen PU & Pera; BNPP Pemda § Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; § Kemendagri; § Kemen PU & Pera; § Pemda § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Kementerian Sektor & Lembaga § Pemda Pembangun an Daerah Tertinggal dan Pulau Terpencil Penguranga n overhead cost (biaya rutin) untuk dialokasikan bagi pelayanan publik Pembangun an Kawasan Perbatasan Pembangun an Desa dan Kawasan Perdesaan BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAN DESA Penataan Daerah Otonomi Baru Pengemban gan Tata Kelola Pemerintah an Daerah dan Otonomi Daerah § § § Kemen Desa, PDT & Transmigrasi; § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Pemda; § Desa § Kemen Keuangan; § Kemendagri; § Pemda Kemen Keuangan; Kemendagri; DPR & DPRD; Pemda Slide - 30

DAERAH PINGGIRAN 1. Pembangunan Kawasan Perbatasan 2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 3. Pembangunan

DAERAH PINGGIRAN 1. Pembangunan Kawasan Perbatasan 2. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 3. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah 4. Penataan Daerah Otonomi Baru 5. Pengurangan overhead cost 6. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulaupulau kecil Slide - 31

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan

PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI LUAR JAWA • Kemen Perindustrian • Kemen Agraria dan TTR • Pemerintah Daerah * Penyediaa n lahan kawasan industri * SDA • • • Kemen Ristek-Dikti Kemen Pertanian Kemen Perikanan BPPT Pemda • Kemen Dik-Nas • Kemen Tenaga Kerja Science dan Techno Park Penyediaan Tenaga Terampil (BLK, SMK, Politeknik) Mensosialisasi kan mental Kewirausahaa n • BKPM • BKPD – Pemda • Kemendagri konektivit as BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN Industrialia si di luar Jawa Insentif fiskal dan non fiskal • Kemen PU/Pera • Kemen Perhubungan • Kemen ESDM • Kemen Keuangan • Kemen Perindustrian ikim investasi PTSP * Perda bermasala h Slide - 32

INDUSTRIALISASI 1. Penyediaan lahan kawasan industri 2. Ketersedian SDA 3. Konektivitas: jalan, pelabuhan laut,

INDUSTRIALISASI 1. Penyediaan lahan kawasan industri 2. Ketersedian SDA 3. Konektivitas: jalan, pelabuhan laut, bandara 4. Ketersediaan energi, air 5. Insentif fiskal dan non fiskal 6. Iklim investasi (PTSP) 7. Perda-perda bermasalah 8. Penyediaan TK terampil 9. Sosialisasi mental kewirausahaan 10. Science dan Techno Park Slide - 33

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda Percepatan

PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Keuangan; Pemda Percepatan Pembangunan Akses Transportasi Peningkatan Jumlah Investor Nasional Kebijakan Anggaran Pembangunan Pariwisata Kemen Pariwisata; Kemen PU; Kemen Perhubungan; Kemen BUMN; Pemda Percepatan Pembangunan Akses Informasi dan Komunikasi BAPPENAS : KOORDINASI PERENCANAAN MENKO : KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARAKTER DAN POTENSI PARIWISATA Kemen Pariwisata; Pemda Keterlibatan Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Lokasi Pariwisata Kemen Koperasi &UKM; Kemen Pariwisata; Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pemda; Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis pada Ecotourism Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat Lokal /Sekitar Objek Wisata Kemen Pariwisata; Kemen Kominfo; Pemda Peningkatan Infrastruktur Pengembangan Budaya Lokal Percepatan Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata (intersullar tourism) Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen BUMN; Pemda Kemen Pariwisata; Kemen Budaya Dikdasmen; Pemda Slide - 34

PARIWISATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Akses transportasi Akses informasi

PARIWISATA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Akses transportasi Akses informasi dan komunikasi Pengembangan budaya lokal Pengembangan dan pengelolaan kawasan pariwisata Kualitas SDM masyarakat lokal Ekonomi kreatif berbasis eco-tourism Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lokasi pariwisata Kebijakan anggaran pembangunan pariwisata Peningkatan jumlah investor nasional Slide - 35