KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 20
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 -2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah Maluku dan Papua Ambon, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN 2

KEDAULATAN PANGAN 2

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN PANGAN • KUALITAS KONSUMSI • (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN • (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS • (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN • (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal” 3

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82,

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82, 0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19, 1 24, 1 Kementan - Kedelai (Juta Ton) 0, 92 1, 92 Kementan - Gula (Juta Ton) 2, 6 3, 8 Kementan - Daging Sapi (Ribu Ton) 452, 7 755, 1 Kementan - Produksi perikanan (juta ton) 24, 9 40 -50 KKP 8, 9 9, 89 Kemen PU dan Pera 2, 71 3, 01 Kemen PU dan Pera 189, 75 304, 75 Kemen PU dan Pera - 49 Kemen PU dan Pera INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan 1. 000 desa berdaulat benih dan 1. 000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian. UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak 1. 000 Desa Pertanian Organik SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK • 1. 000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN • Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): ü Sawah baru 1 juta ha ü Lahan pertanian kering 1 juta ha • • Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Maluku - Papua Komoditi Target 2019 500, 000 Padi

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Maluku - Papua Komoditi Target 2019 500, 000 Padi 473. 235 450, 000 Jagung 65. 405 400, 000 Kedelai 14. 487 350, 000 Daging 10. 950 Ton 300, 000 250, 000 200, 000 150, 000 100, 000 50, 000 Papua Barat Maluku Utara Maluku Padi Jagung Kedelai 214, 220 49, 879 90, 650 118, 485 4, 207 8, 885 33, 991 18, 322 9, 658 1, 291 2, 998 540 Daging Sapi dan Kerbau 4, 187 3, 590 819 2, 354 Gula - Keterangan: • Di kawasan Maluku – Papua, komoditi padi terutama ditargetkan di Papua dan Maluku. • Jagung terutama di Maluku Utara dan Maluku. • Kedelai terutama di Papua. • Daging sapi dan kerbau merata di Papua, Paua Barat dan Maluku. • Gula tidak ditargetkan untuk diproduki di kawasan ini.

 Dukungan Budidaya (ha) Provinsi MALUKU - PAPUA 31 Maluku 32 Maluku Utara 33

Dukungan Budidaya (ha) Provinsi MALUKU - PAPUA 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Barat 34 Papua Padi Kedelai Sistem Perbenihan Desa Mandiri benih Penangkar Balai Benih (ha) 128. 9 40. 9 23. 4 91 75 72 88 6 934 167 32. 9. 641 41. 4. 820 27. 445 7. 231 27. 19. 283 5. 16 106 6. 19 127 3 4. 13 085 1 8. 25 170 2 7

 Penyuluhan Provinsi MALUKU - PAPUA Science (BPTP) dan Techno Park (unit) Rehabili Perluasa

Penyuluhan Provinsi MALUKU - PAPUA Science (BPTP) dan Techno Park (unit) Rehabili Perluasa Cetak Existing tasi n Areal Kws Sawah Tenaga (Laboratoriu Irigasi Tebu BPP Lab Kom (ha) Penyuluh m Lapangan (ha) (unit) Baru Unggul (orang) Inovasi an Pertanian) 44. 610 78. 650 - 191 2. 534 - 4 12 31 Maluku 11. 786 23. 500 - 52 522 - 1 3 32 Maluku Utara 11. 493 14. 100 - 47 525 - 1 3 33 Papua Barat 8. 571 12. 950 - 21 496 - 1 3 34 Papua 12. 760 28. 100 - 71 991 - 1 3 8

KEMARITIMAN 9

KEMARITIMAN 9

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 504 KKP, Kemendagri, Kemlu

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 504 KKP, Kemendagri, Kemlu 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 52% 87% KKP, Kemenhan - 24 60 1 juta orang Kemenhub 22, 4 21 unit 15, 7 juta ha 40 -50 23 unit 75 unit 20 juta ha KKP Kemenhub KKP 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim § Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB § Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan § Produksi hasil perikanan (juta ton ) § Pengembangan pelabuhan perikanan § Peningkatan dan pengembangan kapal perintis § Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jati diri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jati diri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau 2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1.

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: Muara Kamal, Buleleng, Takalar, Sukamandi, Subang, Depok (Ikan Hias), Bantul Gunung Kidul, Bungus, Sleman (budidaya air tawar), Muara Baru, Boalemo, Pemakasan, Palembang, Wakatobi, Jembarana Perancak, Sidoarjo 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN Sumber: http: //www. pipp. djpt. kkp. go. id/index. php/profil_pelabuhan, 2014 No

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN Sumber: http: //www. pipp. djpt. kkp. go. id/index. php/profil_pelabuhan, 2014 No WILAYAH PPS PPN 1. Sumatera 2 PP. Belawan; PP. Bungus 3 PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan 2. Jawa 2 PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta 6 PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi 3. Bali-Nusa Tenggara - 1 PP. Pengambengan 4. Kalimantan - 1 PP. Pemangkat 5. Sulawesi 2 1 PP. Kwandang 6. Maluku-Papua - 3 PP. Ambon; PP. Tual; PP. Ternate TOTAL 6 15 PP. Bitung; PP. Kendari

2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 10 9 8

2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No 10 9 8 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN KKPN (KKP) KKLD/KKPD K. Kons. (Kemenhut) TOTAL Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3. 521. 130 2 Gili Matra, NTB 2. 954 3 Laut Banda, Maluku 2. 500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39. 900 5 Padaido, Papua 6 Kapoposang, Sulsel 7 Aru Tenggara, Maluku 8 Raja Ampat, Papua Barat 9 Waigeo, Papua Barat 10 Anambas, Kepri 183. 000 50. 000 114. 000 60. 000 271. 630 1. 262. 686, 2 LUAS (ribu ha) 5. 507, 8 5. 581, 4 4. 694, 9 15. 784, 1 1. Potensi Pengembangan wisata bahari 2. Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

UPT PELABUHAN PERIKANAN DJPT 2015 -2019 No 1 WILAYAH PPS Nama Pelabuhan PPN Nama

UPT PELABUHAN PERIKANAN DJPT 2015 -2019 No 1 WILAYAH PPS Nama Pelabuhan PPN Nama Pelabuhan PP. Ambon; PP. Tual; PP. Ternate Maluku-Papua - 3 TOTAL 0 3

BANTUAN KAPAL 30 GT 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 4 5

BANTUAN KAPAL 30 GT 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 4 5 6 7 Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Morotai Ternate Maluku Barat Daya Maluku Tenggara Barat Kepulauan Aru Biak Merauke JUMLAH Provinsi Maluku Utara Maluku Papua Rencana Alokasi (unit) 1 2 2 2 1 11

SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR 2015 -2019 No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Papua-Maluku PPI Merauke;

SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR 2015 -2019 No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Papua-Maluku PPI Merauke; PPI Sorong; PPI Klaligi; PPI Piru Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015 NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 MALUKU UTARA

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015 NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 MALUKU UTARA 300 2 MALUKU 300 3 PAPUA BARAT - 4 PAPUA - JUMLAH 600 18

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015 -2019 MALUKU - PAPUA Lokus (Provinsi)

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015 -2019 MALUKU - PAPUA Lokus (Provinsi) PAPUA BARAT MALUKU Kegiatan Technopark berbasis penangkapan dan konservasi (Sorong) Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Ambon, budidaya laut) 19

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 20

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 20