KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 18
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA 2015 -2019 Direktorat Industri,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN PARIWISATA 2015 -2019 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Desember 2014

PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertumbuhan URAIAN

PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Pertumbuhan URAIAN SASARAN Baseline 2014 *) 2019 1 Kontribusi terhadap PDB Nasional 4, 2% 8% 2 Wisatawan Mancanegara (Orang) 9 juta 20 juta 3 Wisatawan Nusantara (Kunjungan) 250 juta 275 juta 4 Devisa (triliun rupiah) 120 240 2. Sasaran Pembangunan Inklusif Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. Slide - 2

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Pemasaran Pariwisata Nasional Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Pemasaran Pariwisata Nasional Jenis pariwisata yang akan diandalkan dalam promosi ke Wisman mencakup: I. Wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan. II. Wisata budaya yang terdiri dari wisata heritage dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa. III. Wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & event, wisata olahraga, dan wisata kawasan terpadu. 2. Pembangunan Destinasi Pariwisata I. Fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan bentuk advokasi penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RDRW, bantuan penyusunan site plan, rancangan detail (detail design) kawasan destinasi wisata. II. Bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata. III. Meningkatkan citra kepariwisataan. IV. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, destination management organisation (DMO). Slide - 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3. Pembangunan Industri Pariwisata I. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3. Pembangunan Industri Pariwisata I. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, II. Fasilitasi investasi usaha sektor pariwisata, serta III. Fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata; IV. Mendorong terbangunnya sikap/mental penduduk lokal yang ramah terhadap wisatawan. 4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata I. Berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; II. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta III. Turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta. Slide - 4

PEMBANGUNAN EKOWISATA SUNGAI MARINA SUNGAI PEMBANGUNAN FASILITAS EKOWISATA SUNGAI: PELABUHAN (MARINA SUNGAI) DAN DERMAGA

PEMBANGUNAN EKOWISATA SUNGAI MARINA SUNGAI PEMBANGUNAN FASILITAS EKOWISATA SUNGAI: PELABUHAN (MARINA SUNGAI) DAN DERMAGA APUNG / SINGGAH DI 5 TITIK SINGGAH PERJALANAN WISATA DERMAGA APUNG SASARAN : 5 SUNGAI KAPUAS, SUNGAI BARITO, SUNGAI MAHAKAM, SUNGAI MUSI DAN SUNGAI BATANG HARI

PEMBANGUNAN EKOWISATA MARITIM Anambas Tarakan Bitung Raja Ampat Tg. Pinang Lingga Wakatobi Makassar Karimun

PEMBANGUNAN EKOWISATA MARITIM Anambas Tarakan Bitung Raja Ampat Tg. Pinang Lingga Wakatobi Makassar Karimun Jawa Lovina Alor Saumlaki Kupang SASARAN: Pembangunan 38 Titik Labuh dengan 3 Entry Port: (1) Kupang; (2) Saumlaki; dan (3) Tarakan Biak

TITIK LABUH DAN TATA RUANGNYA 1. Titik Labuh adalah tempat para pelaku layar dapat

TITIK LABUH DAN TATA RUANGNYA 1. Titik Labuh adalah tempat para pelaku layar dapat melabuhkan jangkarnya; 2. Penentuan titk labuh mempertimbangkan atraksi pariwisata, budaya dan kehidupan yang menarik; 3. Titik labuh harus nyaman dan aman; berada di kawasan perairan yang bersih baik dari limbah kapal maupun dari daratan; 4. Harus mempunyai penerangan yang cukup pada malam hari dengan akses yang mudah; 5. Memiliki koneksi internet /komunikasi lain. Mengacu pada standar internasional – ISPS Code

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN INDUSTRI 2015 -2019 Direktorat Industri,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN INDUSTRI 2015 -2019 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Desember 2014

AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (1) SASARAN INDIKATOR Industri (%) Share dalam PDB (%) 2015 2016

AKSELERASI INDUSTRI MANUFAKTUR (1) SASARAN INDIKATOR Industri (%) Share dalam PDB (%) 2015 2016 2017 2018 2019 6, 0 6, 9 7, 5 8, 1 8, 6 20, 8 21, 0 21, 1 21, 3 21, 6 Pertumbuhan PDB rata-rata 7, 0 persen Slide - 9

ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan

ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan Perwilayahan Industri di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi ; (2) Kawasan Peruntukan Industri ; (3) Kawasan Industri; (4) Sentra IKM; (5) Kawasan Ekonomi Khusus; (6) Kawasan Berikat / Export Processing Zone (EPZ); (7) Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) 2. Penumbuhan Populasi Industri dengan menambah paling tidak sekitar 9 ribu usaha industri berskala besar dan sedang dimana 50% tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha 3. Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) Slide - 10

STRATEGI PEMBANGUNAN 1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI a. Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang

STRATEGI PEMBANGUNAN 1. PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI a. Memfasilitasi pembangunan 13 Kawasan Industri (KI) yang terdiri dari 7 KI di Kawasan Timur Indonesia dan 6 KI di Kawasan Barat Indonesia b. Membangun PALING TIDAK 1 Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (Quality Working Life) bagi pekerja. Slide - 11

KAWASAN INDUSTRI (KI) DAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM) Kuala Tanjung Sei Mangke

KAWASAN INDUSTRI (KI) DAN SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (SIKIM) Kuala Tanjung Sei Mangke Bitung Landak Palu Ketapang Tanggamus Jepara Batulicin Morowali Halmahera Timur Teluk Bintuni Konawe Bantaeng Gresik Rencana Pembangunan Kawasan Industri: 13 di luar Jawa, 2 di P Jawa Rencana Pembangunan: 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia

STRATEGI PEMBANGUNAN 2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI A. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya

STRATEGI PEMBANGUNAN 2. PENUMBUHAN POPULASI INDUSTRI A. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah: • Hasil-hasil pertanian/perkebunan. • Produk turunan Migas (petrokimia). • Mineral hasil pertambangan. B. Mendorong investasi industri penghasil: • Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika. • Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan sub-assembly (pendalaman struktur). C. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan subsidiary, contract manufacturer, maupun sebagai independent supplier (Integrasi ke Global Production Network). D. Pembinaan industri kecil dan menengah (Pembinaan IKM) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (Original Equipment Manufacturer, OEM) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang. Slide - 13

STRATEGI PEMBANGUNAN 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS 1. Peningkatan Efisiensi Teknis • Pembaharuan

STRATEGI PEMBANGUNAN 3. PENINGKATAN DAYA SAING DAN PRODUKTIVITAS 1. Peningkatan Efisiensi Teknis • Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri • Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja • Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (economic of scope) melalui pembinaan klaster industri 2. Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi • Infrastruktur mutu (measurement, standardization, testing, and quality) • Layanan perekayasaan dan teknologi • Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi • Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi (teknopreneur) 3. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (New Product Development) oleh industri domestik. 4. Pembangunan Faktor Input • Peningkatan kualitas SDM Industri • Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau Slide - 14

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN IPTEK 2015 -2019 Direktorat Industri,

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PEMBANGUNAN IPTEK 2015 -2019 Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta, Desember 2014

Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah

Pembangunan Techno Park dan Science Park SASARAN : Terbangunnya 100 Techno Park di daerah-daerah kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. ARAH KEBIJAKAN : q Pembangunan Tecno Park diarahkan berfungsi sebagai: § § q § § § pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen) yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi; tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas; Pembangunan Science Park diarahkan berfungsi sebagai: penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi; penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Techno Park; sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal. Slide - 16

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing PRESIDEN TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas;

PEMBANGUNAN SCIENCE AND TECHNO PARK Menuju Bangsa Berdaya Saing PRESIDEN TIM PENGARAH: Menteri PPN/Bappenas; Menteri Ristek dan Dikti; Menteri Pertanian; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Perindustrian; dsb BPPT National Science and Techno Park Puspitek Serpong (BPPT, LIPI, BATAN) PROVINSI/ KELOMPOK PROVINSI KABUPATEN/ KOTA Techno Park Science Park Techno Park Techno Park Slide - 17

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

SEKIAN DAN TERIMA KASIH