Pendekatan Perencanaan Pembangunan Pendekatan Pendekatan adalah proses perbuatan

Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Pendekatan • Pendekatan adalah proses, perbuatan, atau cara mendekati (KBBI, 1995). • Dikatakan pula bahwa pendekatan merupakan sikap atau pandangan tentang sesuatu, yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang paling berkaitan (Senjaya, 2008)

Konsep Perencanaan v Perencanaan sbg cara bagaimana mencapai tujuan dgn sumber 2 yg ada, supaya lebih efisien dan efektif. (Tjokroamidjojo, 2009) v Perencanaan adalah suatu proses terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran utk mencapai tujuan tertentu di masa yg akan datang. (Bratakusumah, 2005) Perencanaan mencakup : q Menentukan tujuan yang akan dicapai, q Apa yang akan dilakukan, q Bagaimana mencapai tujuan, q Bilamana pencpaian tujuan, q Siapa perencananya.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan • • • Pendekatan Politik Pendekatan Teknokratik Pendekatan Partisipatif Pendekatan Top-Down Pendekatan Bottom-Up (Tertera UU No 25 Tahun 2004 tentg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional)

Pendekatan Politik q Proses penyusunan rencana, pembangunan didasarkan atas penjabaran visi dan misi dan program kepala daerah yang bersangkutan dan bersifat indikatif. Implementasi : q “Visi, Misi & Program Calon Kepala Daerah menjadi RPJM-D setelah ybs terpilih menjadi Kepala Daerah. Merupakan Instrumen Pendekatan Politik Perencanaan Pembangunan”

Pendekatan Teknokrat q Perencanaan dilaksanakan dgn menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu q Melibatkan-mengakomodasi keilmiahan dan perkembangan teknologi. q Pelaku atau perencana berasal dari masing bidang keahlian : perencanaan anggaran, perencanaan tata ruang, perencanaan pengembangan sistem informasi, dll) Pengamat dsini berasal dari : 1. Pejabat / birokrat pemerintah (Bappenas). 2. Pejabat non-pemerintah (LSM, NGO) 3. Perguruan tinggi (PTN, PTS)

Perencanaan Teknokrat Pengamat dsini berasal dari : 1. Pejabat / birokrat pemerintah (Bappenas). 2. Pejabat non-pemerintah (LSM, NGO) 3. Perguruan tinggi (PTN, PTS) Implementasi Perencanaan : 1. Perencanaan & Desain Jembatan Suramadu 2. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) 3. Penerapan Zoning Regulation, dipantau oleh BKPRD 4. Pengemban gan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) 5. Kajian Rencana Pengembangan Geotermal 6. Perencanaan Pembangunan & Pelaksanaannya Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Implementasi Perencanaan Teknokrat 1. 2. 3. 4. Perencanaan & Desain Jembatan Suramadu Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang (SITR) Penerapan Zoning Regulation, dipantau oleh BKPRD Pengemban gan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) 5. Kajian Rencana Pengembangan Geotermal 6. Perencanaan Pembangunan & Pelaksanaannya Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Pendekatan Partisipatif q Seluruh lapisan masyarakat ikut dalam merencakan proses pembangunan : q Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. q Pelaku : selruh aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah.

Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up Top Down Instrumental Policy Bottom Up Participative

Pendekatan Top - Down • Scara bahasa dari Atas ke Bawah. • Pendekatan dgn inisiatif dari organisasi/ unit/ lembaga ATAS yg ditindaklanjuti (diterjemahkan) ke BAWAH. • Sifat-sifat : 1. Substansi dr pusat ke daerah yang lebih mikro lagi. 2. Sumber utamanya : visi, misi Presiden/ Kepala daerah, proses internal kementrian/ lembaga/ SKPD. 3. Cenderung bersifat target oriented. 4. Cenderung bersifat strategis dan tujuan jangka panjang

Pendekatan Bottom - Up § Kebalikan dari pendekatan Top-Down. § Scara bahasa : dari Bawah ke Atas. § Pendekatan dgn inisiatif dari lembaga/ organisasi Bawah yang ditindaklanjuti –diterjemahkan ke Atas. § Sifat-sifat : 1. Substandi dari daerah mikro e daerah yang lebih luas (ke pusat) 2. Membawa substansi yg bersifat mikro (lokal) 3. Sumber utamanya : Swasta, NGO, Suara Masyarakat cenderung bersifat trend oriented (tren perkembangan) 4. Cenderung bersifat responsif dan tujuan jangka pendek.

Aspek Perbandingan Teknokratis Partisipatif Aktor-aktor Tenaga ahli dari pemerintah Asumsi-asumsi Tenaga ahli memiliki keahlian Masyarakat lgsung yg untuk mengambil keputusn yg terkena dampak mengetahui menguntungkan dan persoalan yg ada meminimalkan kerugian Hasil / Capaian Masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat Masy mngkn terlibat dgn isu tetapi tidak bs bertindak rasional Suara masyarakt menentukan pilihan publik Efisiensi dan rasionalitas Keterjangkauan dan tanggapan atas kebijakan bagi mereka yg terkena dampak lgsung (Sumber : Budiharsono, 2001)

Pendekatan Top Down Kelemahan Top Down Kelebihan Top Down Peran pemerintah lebih dominan bila dibanding peran dari masyarakat Masyarakat tidak perlu bekerja serta memberi masukan program tersebut sudah dapat berjalan sendiri karena Masyarakat tidak mengetahui capaian adanya peran pemerintah yang suatu program. optimal. Masyarakat hanya sebagai penerima Hasil yang dikeluarkan bisa optimal keputusan tanpa mengetahui jalannya dikarenakan biaya yang dikeluarkan proses pembentukan program dari ditanggung oleh pemerintah. awal hingga akhir. Mengoptimalkan kinerja para pekerja Terjadinya miss link antar kebutuhan dipemerintahan dalam masyrakat dgn kebijakan yg dibuat menyelenggarakan suatu program. pemerintah. Masyarakat menjadi kurang kreatif.

Pendekatan Bottom-Up Kelemahan Bottom-Up Pemerintah tidak begitu berharga karena perannya tidak begitu besar. Hasil kebijakan belum tentu baik karena adanya perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dibanding aparat birokrasi. Kelebihan Bottom-Up Peran masyarakat dapat optimal dalam memberikan masukan atau ideide kpd pemerintah Tujuan yang diinginkan sesuai dengan keinginan masyrakat. Pemerintah tidak perlu bekerja secara optimal dikarenakan ada peran masyarakat lebih banyak. Hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak berjalan harmonis karena adanya silih faham karna kurang jelasnya masing-masing tugas Masyarakat akan lebih kreatif dalam dari pemerintah dan juga masyarakat. mengeluarkan ide-ide yang akan digunakan dalam suatu jalannya proses suatu program.

Thank You