LOGO PENDEKATAN TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dr Sutikno SE

LOGO PENDEKATAN &TEKNIK PERENCANAAN PEMBANGUNAN Dr. Sutikno, SE. , ME.

Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 2

Dua Unsur Utama Perencanaan Di dalam Proses Perencanaan, secara umum selalu terdapat dua unsur penting, yakni: (1) Unsur hal yang dicapai (2) Unsur cara untuk mencapainya. ingin

… q Dalam penjabarannya, di dalam proses perencanaan dikenal berbagai nomenklatur-nomenklatur seperti visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, proyek, aktifitas, dan lain-lain. q Di dalam pemanfaatannya, istilah-istilah tersebut sering saling dipertukarkan secara tidak konsisten dan bahkan cenderung dapat membingungkan sehingga dapat menganggu proses pembangunan akibat perencanaan yang ambiguous (tidak jelas).

Istilah-istilah di dalam proses perencanaan berdasarkan unsur perencanaan yang dikandungnya Istilah (nomenklatur) Hal yang ingin dicapai Visi V Misi Cara/materi untuk mencapai V Tujuan V Sasaran V Strategi V V Program V V Proyek V V Aktifitas V

q Visi (vision): Suatu Kondisi Ideal (Citacita) normatif yang ingin di capai di masa datang q Misi (mission): Cara normatif untuk mencapai visi q Tujuan-tujuan (Goals): Hal-hal yang ingin dicapai secara umum. Setiap bentuk tujuan (goal) bersifat dapat dimaksimumkan atau diminimumkan.

q Sasaran (Objective): Sub-elemen dari perencanaan, Bentuk operasional dari tujuan, biasanya lebih terukur, disertai target pencapaiannya. Kondisi minimum yang harus dicapai dalam mencapai tujuan dalam waktu tertentu. q Strategi (strategy): sekumpulan sasaran -sasaran dengan metode-metode untuk mencapainya. q Kebijakan (policy): sekumpulan aktivitas (actions), untuk pelaksanaan pencapaian jangka pendek.

q Aktifitas (actions): kegiatan pelaksanaan, khususnya menyangkut fisik dan biaya. q Program (program): sekumpulan aktivitas (actions) untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu q Proyek (project): sekumpulan aktivitas (actions) untuk mencapai suatu tujuan/target/sasaran tertentu yang dilakukan oleh suatu institusi tertentu dalam waktu tertentu dengan sumberdaya (biaya) tertentu

PENDEKATAN PERENCANAAN Proses perencanaan umumnya dilakukan berdasarkan berbagai kombinasi pendekatan. Beberapa pendekatan perencanaan: q Berbasis tujuan (goal-driven). q Berbasis kecenderungan (trends-driven). q Berbasis kesempatan/peluang (opportunity-driven). q Berbasis isu (issue-driven) q Berbasis visi (vision-driven)

Berbasis tujuan (goal-driven) PILAR UTAMA MP 3 EI

Berbasis kecenderungan (trends-driven) VISI NASIONAL 2025 Mengangkat Indonesia Menjadi Negara Maju dan Merupakan Kekuatan 12 Besar Dunia di Tahun 2025 dan 8 Besar Dunia Pada Tahun 2045 Melalui Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

PENTAHAPAN MP 3 EI

Berbasis kesempatan/peluang (opportunity-driven) 13

POLA DERIVASI RPJP – RKPD 2012 2005 RPJPD 2025 I II IV V Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak PENINGKATAN PRODUKTIVITS, DISTRIBUSI PRODUK, KUALITAS SDM, IPTEK & DAY ASAING EKONOMI 12 Peb ‘ 09 RPJMD 20 09 12 Peb ‘ 14 20 10 20 11 20 12 20 13 THEMA RKPD 2011: ”Pemerataan Pembangunan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung Pemantapan Tata Kelola Kepemerintahan dalam rangka mewujudkan Kemakmuran yang lebih baik. 20 14 VISI Terwujudnya Jawa Timur yang Makmur dan Berakhlak dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia MISI RKPD 2012 Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik melalui APBD untuk Rakyat Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Menuju Perluasan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Dalam Rangka mewujudkan Kemakmuran Rakyat Jawa Timur yang Lebih Baik 14 MP 3 EI daerah ?

Berbasis isu (issue-driven) Banda Aceh Medan Tanjung Pinang Manado Pekanbaru Gorontalo Samarinda Pontianak Padang Manokwari Palu Jambi Pangkal Pinang Palangkaraya Palembang Jayapura Mamuju Bengkulu Kendari Banjarmasin Jakarta Ambon Makassar Bandar Lampung Serang Sofifi Semarang Bandung Surabaya Mataram Yogyakarta Denpasar Kupang Jatim Sebagai Pusat Ekonomi Utama Jatim sebagai pusat KOLDIP Indonesia Timur Pusat Ekonomi Utama Pusat Ekonomi Kesatuan Ekonomi Wil 15

Berbasis visi (vision-driven) Visi 2025 Pusat Agrobisnis (Industri) Terkemuka di Asia, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak 2025 2013 2012 2011 Pertumbuhan ekonomi : 7, 4 – 7, 5 % PDRB : 1511, 12 Trilyun PDRB Perkapita : 40, 04 Juta Share ke Nasional : 19 % Pertumbuhan ekonomi : 7, 3 - 7, 4% PDRB : 1203, 1 Trilyun PDRB Perkapita : 32, 26 Juta Share ke Nasional : 17 % Pertumbuhan ekonomi : 7, 1 - 7, 3 % PDRB : 965, 28 Trilyun PDRB Perkapita : 26, 01 Juta Share : ke Nasional : 16, 5 % Pertumbuhan ekonomi : 14 - 15 % PDRB : 16. 322, 3 Trilyun PDRB Perkapita : 80 - 90 Juta Share ke Nasional : 25 – 30 % Target RPJMD : 5, 5 – 6, 0 Target RPJMD : 5, 0 – 5, 5 v Percepatan (? ) v Perluasan (? ) Target RPJMD : 5, 0 – 5, 5 16

TEKNIK/MODEL PERENCANAAN 1. Perencanaan Rasional (rational planning) Rasionalitas dapat diartikan sebagai suatu cara memilih pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Tahapan umum: (1) identifikasi masalah, (2) menetapkan tujuan/sasaran, (3) identifikasi peluang dan hambatan, (4) memunculkan alternatif-alternatif, (5) menetapkan pilihan dan melaksanakannya.

… Membutuhkan pengetahuan “sempurna” Disebut juga sebagai pendekatan yang komprehensif. Akhir-akhir ini pendekatan rasional cenderung hanya dipakai untuk perencanaan di tahap awal dan pada saat belum banyak melibatkan berbagai pihak.

2. Perencanaan incremental q Disebut sebagai “science of muddling trough” (Campbell dan Fainstein, 1996). q Akibat terbatasnya kapasitas pengambil keputusan, dan mereduksi cakupan (scoup) dan biaya pengumpulan informasi dan analisis. q Dilakukan agar tidak terlalu menyimpang dari kondisi saat ini (status quo).

… Prinsip-prinsip: 1. pilihan-pilihan diturunkan dari kebijakan dan perencanaan yang merupakan peningkatan, penambahan atau perbaikan dari kebijakan yang ada (status quo), 2. hanya sejumlah kecil pilihan dipertimbangkan, 3. hanya sejumlah kecil konsekuensi yang diinvestigasi, 4. tujuan dan pendekatan yang dipilih didasarkan atas pertimbangan yang mudah dilakukan, dan 5. keputusan dibuat dari proses analisis iterative dan evaluasi. Fokus pada isu-isu saat ini atau jangka pendek dibandingkan tujuan-tujuan jangka panjang, Pendekatan yang pro-inertia dan anti inovasi.

3. Perencanaan Adaptif q Didasarkan atas proses pengendalian adaptif yang berfokus pada proses pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Begitu didapat informasi baru segera dilakukan review atas pengelolaan yang sedang berjalan dan pendekatan-pendekatan baru dirumuskan.

… q Selalu menghadapi kendala terutama akibat adanya penolakan lembaga pengelola atau pihak-pihak yang memanfaatkan sumberdaya selama ini untuk melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang baru yang bagi mereka masih penuh ketidakpastian.

4. Perencanaan partisipatif berbasis konsensus q Reformulasi perencanaan komprehensif (Innes, 1996, p 461). q Rasionalitas setiap orang bersifat tidak sama dan terbatas (bounded rationality) akibat perbedaan informasi q Perencanaan rasional/komprehensif menuntut pengetahuan yang ”sempurna”, suatu kondisi yang sangat sulit dipenuhi.

… q Sempurna”, suatu kondisi yang sangat sulit dipenuhi. q Akibatnya rasionalitas masing-masing perencana/stakeholder bersifat terbatas, q Informasi sebenarnya tersebar beragam di masing-masing stakeholder dengan kepentingan yang berbeda-beda pula. q Sifat komprehensif suatu perencanaan dapat dipenuhi dengan membangun partisipasi seluruh stakeholder agar di dapat informasi yang lengkap dan dipahami bersama untuk kemudian dibangun keputusan yang terbaik.

q Perencanaan partisipatif awalnya hanya dianggap sesuai untuk perencanaan pembangunan di daerah-daerah yang terbelakang sistem informasinya (perdesaan, Negara yang sedang berkembang). q Di negara yang sudah majupun, akibat permasalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pengatahuan yang “sempurna” (seperti yang dituntut dalam perencanaan rasional), dimanapun juga hampir tidak pernah dicapai.

q Perkembangan konflik antar stakeholder dari waktu ke waktu ternyata terus berkembang semakin kompleks, karenanya pendekatan-pendekatan perencanaan partisipatif semakin dikembangkan bukan hanya di perdesaan atau di negara-negara yang sedang berkembang. q Bahkan juga semakin dibutuhkan di lingkup perkotaaan dan Negara-negara industri maju dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Tahap-tahap dan aktivitas perencanaan: Kombinasi rational dan participatory/consensus planning q Pengumpulan data q Social assessment q Analisis Masalah q Menetapkan Tujuan-tujuan q Mengidentifikasikan alternatif q Mengidentifikasi/investigasi hambatan dan peluang q Memilih alternative terbaik (decision making) q Implementasi q Monitoring dan Evaluasi

Model Perencanaan Penyusunan Master Plan Regional

Model Perencanaan Desa Partisipatif

Tiga tipologi kelembagaan perencanaan yaitu: q Kelembagaan perencanaan di bawah eksekutif. q Kelembagaan perencanaan di bawah legislatif. q Kelembagaan perencanaan bukan bagian dari badan politik tetapi hanya ahli profesi.

LOGO Click to edit company slogan.