1 PENJELASAN PERMEN PUPR NOMOR 16PRTM2018 TENTANG KLASIFIKASI

1 PENJELASAN PERMEN PUPR NOMOR 16/PRT/M/2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan Oleh: Kepala Bagian Administrasi Perkantoran, Biro Umum –Sekretariat Jenderal Biro Umum - Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PUPR Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2018 tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencabut dua Peraturan Menteri sebelumnya: Permen PU Nomor 38/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Departemen Pekerjaan Umum Permenpera Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pola Klasifikasi Arsip Kementerian Perumahan Rakyat 2

3 LATAR BELAKANG “Struktur kegiatan” & “permasalahan” digunakan sebagai dasar klasifikasi atau pengelompokkan arsip Perubahan organisasi dari Departemen menjadi Kementerian mengubah “struktur kegiatan” & “permasalahan”. Penggabungan organisasi (Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat) maka akan mengubah “struktur kegiatan dan permasalahan” juga. Beberapa kode klasifikasi pada PKA Lama sudah jarang digunakan dalam penciptaan arsip karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang Penyusunan Klasifikasi Arsip Kementerian PUPR merupakan hasil koordinasi antara Biro Umum (Sub Bagian Kearsipan, Administrasi Perkantoran) Kementerian PUPR dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAN 4 PILAR INSTRUMEN KEARSIPAN Penciptaan (Creation) Penggunaan (Use) & Pemeliharaan (Maintenance) 1. Tata Naskah Dinas 2. Klasifikasi Arsip 3. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis 1. Klasifikasi Arsip 2. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Penyusutan (Disposition) 1. Klasifikasi Arsip 2. Jadwal Retensi Arsip (JRA) 4

5 PENGERTIAN ARSIP Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh pencipta arsip.

6 PENGERTIAN KLASIFIKASI ARSIP Pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan

7 Klasifikasi Arsip bertujuan: memudahkan dalam pelaksanaan pemberian klasifikasi untuk identifikasi subjek pada Arsip secara tepat dan benar menciptakan keseragaman dalam penerapan Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menciptakan tertib administrasi pengelolaan Arsip Dinamis mendinamiskan penyelenggaraan Arsip Dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu

8 SISTEM KLASIFIKASI Klasifikasi/pengelompokan arsip didasarkan atas pendekatan pd struktur kegiatan & permasalahan bukan pendekatan struktur organisasi karena kegiatan & permasalahan sifatnya tetap/tidak berubah. Lain halnya dg pendekatan organisasi yg bisa berubah sewaktu.

9 SISTEMATIKA KLASIFIKASI ARSIP sesuai dg fungsi utamanya, dalam proses administrasi Kementerian PUPR terdapat dua kegiatan pokok yaitu: 1. KLASIFIKASI FASILITATIF yaitu fungsi kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. KLASIFIKASI SUBSTANTIF yaitu fungsi kegiatan pelaksanaan tugas pokok Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

10 HUKUM HUBUNGAN LUAR NEGERI HUBUNGAN MASYARAKAT INDUSTRI KONSTRUKSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KAJIAN KEBIJKAN DAN STRATEGI KEPEGAWAIAN KEUANGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGOLAHAN DATA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERLENGKAPAN PENANAMAN MODAL PERENCANAAN PENGAWASAN TANAH UMUM BARU LAMA KLASIFIKASI FASILITATIF HUKUM HUBUNGAN LUAR NEGERI HUBUNGAN MASYARAKAT KEPEGAWAIAN KEUANGAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN DATA PENGADAAN BARANG/JASA PENANAMAN MODAL PERENCANAAN PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) PENGAWASAN UMUM

11 AIR MINUM ASSAINERING AIR TANAH BANGUNAN UMUM IRIGASI JEMBATAN JALAN KONSTRUKSI BANGUNAN KESEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN POLDER PENGAMANAN PANTAI RAWA SUNGAI TATA RUANG BARU LAMA KLASIFIKASI SUBSTANTIF SUMBER DAYA AIR BINA MARGA CIPTA KARYA PERUMAHAN BINA KONSTRUKSI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

12 KODE KLASIFIKASI ARSIP Klasifikasi Arsip Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menggunakan kode klasifikasi arsip Menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan arsip

13 KODE KLASIFIKASI ARSIP terdiri atas: Sub-sub Masalah (Sub-Sub Subject) Masalah Utama (Main Subject) Sub Masalah (Sub Subject) Sub-sub Masalah (Sub-Sub Subject)

14 CONTOH KLASIFIKASI FASILITATIF produk hukum bersifat pengaturan Produk hukum produk hukum bersifat penetapan perjanjian kerjasama dalam negeri hukum Perjanjian Kerjasama perjanjian kerjasama luar negeri Sosialisasi Hukum dst…. .

15 CONTOH KLASIFKIASI SUBSTANTIF perumusan kebijakan dan strategi bina konstruksi pelaksanaan kebijakan investasi infrastruktur sinkronisasi investasi infrastruktur dst…. bina konstruksi sistem penyelenggaraan jasa konstruksi kontrak konstruksi dst…. .

16 SISTEM DALAM KLASIFIKASI ARSIP Menggunakan sistem alfanumerik untuk mengenali HURUF Yaitu sistem yang menggunakan kode gabungan antara huruf dan angka masalah utama untuk mengenali ANGKA sub masalahnya & sub-sub

17 SISTEM ALFANUMERIK Jumlah butir sandi (kode) klasifikasi arsip dibatasi 6 (enam) digit: 2 digit huruf untuk Masalah Utama 2 digit angka untuk Sub Masalah 2 digit Masalah angka untuk Sub-Sub 17

18 CONTOH KLAFISIKASI FASILITATIF H K 0 1 Masalah Utama “Hukum” Sub Masalah “Produk Hukum” Sub-Sub Masalah “Produk Hukum bersifat Pengaturan” Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan Perundang-undangan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Instruksi, Surat Edaran, dan produk hukum sejenis lainnya yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.

19 CONTOH KLAFISIKASI SUBSTANTIF B K 0 2 0 4 Masalah Utama Konstruksi” Sub Masalah Infrastruktur” Sub-Sub Masalah Infrastruktur” “Bina “Investasi “Pasar Rekaman kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan pasar infrastruktur, meliputi pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis pembinaan pasar infrastruktur

20 PENCIPTAAN ARSIP Penciptaan Arsip, terdiri atas: • Pembuatan Arsip • Penerimaan Arsip Pada pembuatan arsip, Klasifikasi Arsip digunakan untuk penomoran Naskah Dinas Korespondensi dalam bentuk Surat Dinas dan Surat Undangan Pada penerimaan arsip, Klasifikasi Arsip digunakan untuk registrasi dan pendistribusian kepada pihak yang berhak diikuti dengan pengendalian naskah dinas

21 CONTOH PENOMORAN SURAT DINAS ATAU SURAT UNDANGAN MENGGUNAKAN KLASIFIKASI FASILITATIF HK 0101–Sh/101 Kode Klasifikasi Arsip Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum terkait dengan penyusunan produk hukum yang bersifat pengaturan

22 CONTOH PENOMORAN SURAT DINAS ATAU SURAT UNDANGAN MENGGUNAKAN KLASIFIKASI SUBSTANTIF BK 0204–Ki/312 Kode Klasifikasi Arsip Kode Identifikasi Nomor Urut Naskah Surat Dinas/Surat Undangan yang ditandatangani oleh Direktur Bina Investasi Infrastruktur terkait dengan pembinaan pasar infrastruktur

23 KLASIFIKASI FASILITATIF

KLASIFIKASI FASILITATIF (HUKUM) 24

KLASIFIKASI FASILITATIF (HUBUNGAN LUAR NEGERI) 25

KLASIFIKASI FASILITATIF (HUBUNGAN MASYARAKAT) 26

27 KLASIFIKASI FASILITATIF (KEPEGAWAIAN) KP KEPEGAWAIAN 01 02 Perencanaan Pegawai 05 Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural 01 Analisa Jabatan 01 Pengangkatan Jabatan 01 Perencanaan dan Pengembangan Karir 02 Analisa Beban Kerja 02 Pemberhentian Jabatan 02 Keterampilan/Keahlian 03 Formasi Kepegawaian 06 Administrasi Kepegawaian 01 Data Pegawai Pengadaan Pegawai 02 Absensi Pegawai 01 Penerimaan 02 Pengangkatan CPNS atau PNS 03 Penempatan 04 Penerimaan dan Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Non PNS 03 04 09 Pengembangan Pegawai Ujian Kenaikan Pangkat/Jabatan 04 Tanda Jasa 02 Kenaikan Jenjang Pangkat/Jabatan 05 Penggajian 03 Pemindahan Jabatan Fungsional Tertentu 06 Penyesuaian Masa Kerja 04 Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Tertentu 07 Penyesuaian Kelas Jabatan 05 Pemberhentian Jabatan Fungsional Tertentu Ujian Penyesuaian Ijazah 02 Ujian Dinas 01 Penilaian Prestasi Kerja 03 Ujian Kompetensi 02 Pembinaan Pembentukan Karakter Pegawai Kenaikan dan Penyesuaian Pangkat/Golonga 08 Pembinaan Pegawai 02 Rotasi Kerja 03 Alih Tugas 04 Penempatan Kembali 03 Hukuman Disiplin n 10 Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu 01 Pengangkatan Jabatan Fungsional Tertentu 01 01 04 Sertifikasi Profesi 03 Kart u - kartu Kepegawaian 07 Cuti Pegawai Mutasi 03 Tugas Belajar dan Izin Belajar 04 Penyelesaian Selisih/Sengketa Pegawai 11 Pemberhentian Pegawai 01 Dengan Hormat 02 Tidak dengan Hormat 12 Pensiun

28 KLASIFIKASI FASILITATIF (KEUANGAN) KU KEUANGAN 04 01 Penganggaran 01 Penyusunan Target dan Pagu Indikatif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 02 Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan 02 Pengembalian Belanja 05 Perhitungan 02 Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan 04 Belanja Sewa 05 Belanja Perjalanan 06 Belanja Bantuan Pemerintah 04 Belanja Modal Tanah 05 Mesin 07 Berita Acara Pemeriksaan Kas 08 Verifikasi Anggaran 09 Nota Verifikasi Pertanggungjawaban Anggaran 10 Pembukuan Anggaran 11 Pendampingan Perbendaharaan 12 Pembinaan Perbendaharaan 01 Pelaporan Laporan 07 Evaluasi 01 Evaluasi Laporan Keuangan 02 Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran 03 Evaluasi Pejabat Perbendaharaan 04 Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) Ketatausahaan Keuangan 01 Keterangan Penerimaa n Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP 4) Pelaporan 06 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 03 Ex - Officio 06 Pembukaan Rekening Bendahara 01 Belanja Pegawai 05 Belanja Modal Peralatan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 04 Tuntutan Perbendaharaan Pelaksanaan Anggaran 03 01 06 03 Tuntutan Ganti Rugi Umum (BLU) 02 Pengelolaan Perbendaharaan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara 07 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 02 Pelaporan P enerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 08 Belanja Modal Aset Lainnya 03 Pelaporan Keuangan 09 Belanja Lainnya 04 Pelaporan Pajak Pengeluaran Ang garan 05 Pelaporan Piutang Negara 02 Keterangan Penghasilan 03 Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) 04 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

KLASIFIKASI FASILITATIF (ORGANISASI DAN TATA LAKSANA) 29

KLASIFIKASI FASILITATIF (PENGELOLAAN DATA) 30

31 KLASIFIKASI FASILITATIF (PENGADAAN BARANG/JASA) PB PENGADAAN BARANG/JASA 01 02 Pengadaan Barang yang Dilakukan melalui Pemilihan Penyedia 03 yang dilakukan Pengadaan Jasa Konsultasi Barang/Jasa Penyedia Barang/Jasa. 01 Melalui Pelelangan Umum 01 Melalui Seleksi Umum 02 Melalui Pelelangan Terbatas 02 Melalui Seleksi Sederhana 03 Melalui Pelelangan Sederhana 03 Melalui Penunjukan Langsung 04 Melalui Penunjukan Langsung 05 Melalui Pengadaan Langsung 04 Melalui Pengadaan Langsung 06 Melalui Kontes 05 Melalui Sayembara Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Penyedia Barang/Jasa yang Dilakukan melalui Pemilihan 04 Pengadaan Jasa Lainnya yang dilakukan Barang/Jasa 01 Melalui Pelelangan Umum Melalui Pelelangan Terbatas 02 Melalui Pelelangan Sederhana 03 Melalui Pe milihan Langsung 03 Melalui Penunjukan Langsung 04 Melalui Peng adaan Langsung 05 Melalui Pengadaan Langsung 05 Melalui Sayembara 01 Melalui Pelelangan Umum 02 melalui Pemilihan Penyedia

KLASIFIKASI FASILITATIF (PENANAMAN MODAL) PM 32 PENANAMAN MODAL 01 Penanaman Modal Dalam Negeri 01 Penanaman Modal Langsung ( 02 Penanaman Modal Tidak Langsung ( Investment/Portofolio Investment 02 Direct Investment ) Indirect ) Penanaman Modal Luar Negeri 01 Penanaman Modal Langsung ( Direct Investment ) 02 Penanaman Modal Tidak Langsung ( Indirect Investment/Portofolio Investment )

KLASIFIKASI FASILITATIF (PERENCANAAN) 33

34 KLASIFIKASI FASILITATIF (PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA) PS PENGELOLAAN ASET BARANG MILIK NEGARA (BMN) 01 02 04 Pengadaan 01 Pengadaan Aset Lancar 02 Pengadaan Aset Tetap 03 Pengadaan Aset Lainnya Penggunaan 01 Penetapan Status Penggunaan 02 Penggunaan Sementara oleh Pengguna Barang Lain, Pengalihan Status Penggunaan, dan Penetapan Status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain 03 Pemanfaatan dan Pemeliharaan 01 Pemanfaatan 02 Pemeliharaan 03 Pemeriksaan 05 06 Pemindahtanganan 01 Penjualan 02 Tukar Menukar 03 Hibah 04 Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Penghapusan, Pemusnahan, Pengawasan, dan Pengendalian BMN 01 Penghapusan dan Pemusnahan 02 Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan 01 Pembukuan 02 Inventarisasi 03 Pelaporan dan Penilaian Kembali (Revaluasi BMN)

KLASIFIKASI FASILITATIF (PENGAWASAN) 35

36 KLASIFIKASI FASILITATIF (UMUM) UM UMUM 01 Ketatausahaan 01 02 05 Kerumahtanggaan Pelayanan Peringatan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Nasional, dan Hari 01 Penggunaan Sarana dan Prasarana Kantor 01 Poliklinik Bhakti PUPR 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 02 Perpustakaan Rapat/ Rapat Kerja/ Rapat Koordinasi/Rapat Teknis/ Konsultasi 03 Jaringan Listrik, Air, dan Telepon 03 Tempat Penitipa 04 Rumah Pintar 05 Koperasi Regional 02 03 04 Ketertiban dan Keamanan n Anak 03 Administrasi Perjalanan Dinas 01 Pengamanan da 04 Tanda Penghargaan/Kenang -kenangan/Hadiah 02 Izin Pemindahan (Keluar Masuk) Barang 05 Ja m Kerja 03 Kehilangan Kearsipan 04 Kerusakan 01 Penciptaan Arsip 05 Kecelakaan 02 Pengelolaan Arsip 06 Perparkiran 03 Penyusutan Arsip 01 Kegiatan Kerohanian 07 Seragam/Pakaian Dinas 02 Kegiatan Olah Raga 04 Pembinaan 03 Kegiatan Kesenian 05 Fasilitasi Arsip Statis 04 Sumbangan n Pengawalan 06 07 Keprotokolan 01 Upacara/Acara Kedinasan 02 Kunjungan 03 Agenda Pimpinan Kegiatan Sosial

37 KLASIFIKASI SUBSTANTIF

38 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (SUMBER DAYA AIR) SA SUMBER DAYA AIR 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Sumber Daya Air 02 Penatagunaan Sumber Daya Air 01 Perencanaan Wilayah Sungai 02 Kelembagaan 03 Pemanfaatan Sumber Daya Air 04 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air 05 Pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Sumber Daya Air 03 04 05 Perencanaan 02 Manajemen Mutu 06 Pengelolaan Sumber Daya Air 01 Pengelolaan Sungai dan Pantai 02 Pengelolaan Irigasi dan Rawa 03 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung 04 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku 01 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan P antai 02 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa 03 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ , dan Embung Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air 01 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 04 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku 05 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 01 Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 02 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo 03 Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 04 Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo 07 Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pemantauan dan Evaluasi

39 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (BINA MARGA) BM BINA MARGA 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Bina 02 Pengembangan Jaringan Jalan 01 Standar dan Pedoman 01 Keterpaduan Perencanaan 02 Perencanaan Teknis 02 Sistem Jaringan Jalan 03 Teknik Jembatan 03 Lingkungan dan Keselamatan Jalan 04 Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus 03 04 Marga Pembangunan Jalan 05 06 Pengelolaan Jembatan Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan 01 Standar dan Pedoman Daerah 02 Manajemen Konstruksi 01 Bimb ingan Teknik Jalan Daerah 03 Pengelolaan Geometrik, Perkerasan, dan Drainase 02 Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar 04 Peng elolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng 03 Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan 07 Preservasi Jalan Pengaturan Jalan Tol 01 Standar dan Pedoman 01 Pengadaan Investasi Jalan Tol 02 Perencanaan Tekn 02 Teknik Pengaturan Jalan Tol 03 Teknik Rekonstruksi 04 Teknik Pemeliharaan Jalan is 08 Pemantauan dan Evaluasi

40 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (CIPTA KARYA) CK CIPTA KARYA 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Cipta Karya 02 Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 01 Perencanaan Tekni s 01 Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 02 Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan 02 Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan 03 Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan Pengembangan Kawasan Permukiman 04 Sistem Penyediaan Air Minum Khusus 01 Perencanaan Teknis 05 Kelembagaan 02 Kawasan Permukiman Perkotaan 06 Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 03 Kawasan Permukiman Perdesaan 07 Pengelola an Laboratorium dan Bengkel Kerja 04 Kawasan Permukiman Khusus 05 Kelembagaan 03 04 05 06 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 01 Perencanaan Teknis Pembinaan Penataan Bangunan 02 Pengelolaan Air Limbah 01 Perencanaan Teknis 03 Pengelolaan Persampahan 02 Penataan Bangunan Gedung 04 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus 03 Pengelolaan Rumah Negara 05 Kelembagaan 04 Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus 06 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja 05 Kelembagaan 07 Pemantauan dan Evaluasi

41 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (PERUMAHAN) RU PERUMAHAN 05 Sistem Pembiayaan Perumahan 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Perumahan 06 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 01 Perencanaan Teknik 02 Perencanaan Pembiayaan Perumahan 07 Perencanaan Penyediaan Perumahan 02 Fasilitasi Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak 03 01 Keterpaduan Perencanaan 01 Keter paduan Perencanaan 02 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan 02 Analisa teknik 03 Kemitraan 03 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian 04 Kemitraan dan Kelembagaan Pola Pembiayaan Perumaha n Huni 03 Pelaksanaan Bantuan Stimulan Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum 02 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro 01 Perencanaan Teknik Perumahan 02 Penyediaan Pola Investasi Perumahan 03 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan 04 Pengelolaan 08 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Penyediaan Rumah Susun 01 Su mber Pembiayaan Primer 02 Sumber Pembiayaan Sekunder 01 Perencanaan Teknik 03 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya 02 Penyediaan dan Pengelolaan 09 Penyediaan 11 Penyediaan Rumah Umum dan Komersial 01 Perencanaan Teknik 01 03 04 10 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya 02 Pemberian Bantuan Rumah Umum 03 Fasilitasi Hunian Berimbang 04 Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Rumah Khusus Rumah Tapak Khusus 12 Pemantauan dan Evaluasi

42 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (BINA KONSTRUKSI) BK BINA KONSTRUKSI 01 Perumusan Kebijakan dan Strategi Bina Konstruksi 02 Investasi Infrastruktur 03 04 01 Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 02 Sinkronisasi Investasi Infrastruktur 03 Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur 04 Pasar Infrastruktur 05 06 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 01 Standar dan Materi Kompetensi 02 Penerapan Kompetensi 03 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 04 Pengembangan Produktivitas Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 01 Peningkatan Kerjasama 02 Pemberdayaan Jasa Konstruksi 01 Sistem Penyelenggaraan 02 Kontrak Konstruksi 01 Koordinasi dan Sinkronisasi 03 Konstruksi Berkelanjutan 02 Pelaksanaan Pengendalian Mutu 04 Manajemen Mutu 07 08 Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Peningkatan Jasa Konstruksi Rencana Kerja Penerapan Teknologi Konstruksi 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi 01 Kelembagaan 02 Material dan Peralatan Konstruksi 03 Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri 09 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi 04 Usaha Jasa Konstruksi 10 Pemantauan dan Evaluasi Konstruksi 02 Pengembangan Materi

KLASIFIKASI SUBSTANTIF (PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH) IW PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Strategi Pekerjaan Umum dan 05 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan 06 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infr Perumahan Rakyat (PUPR) 02 Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan 07 Perumahan Rakyat (PUPR) 03 04 01 Antarsektor 02 Antarwilayah Pengembangan Kawasan Strategis 01 Keterpaduan I nfrastruktur Kawasan Strategis 02 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perko taan 01 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 02 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru 03 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Perdesaan Pemantauan dan Evaluasi 43 astruktur Pekerjaan

44 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) LB PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 01 02 03 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air 01 Sumber Daya Kelitbangan 02 Penelitian 03 Pengkajian 04 Perekayasaan 05 Pengembangan 06 Penerapan 07 Standar, Pedoman, dan Manual 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan 04 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman 05 Karya Tulis Master Proceeding 01 Sumber Daya Kelitbangan 06 Policy Paper /Rekomendasi 02 Penelitian 07 Jasa Layanan 03 Pengkajian 01 Pengujian 04 Perekayasaan 02 Advis Teknis 05 Pengembangan 03 Sertifikasi 06 Penerapan 04 Kalib rasi 07 Standar, Pedoman, dan Manual 05 Akreditasi 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan 08 Alih Teknologi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi 09 Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan 01 Sumber Daya Kelitbangan 10 Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) 02 Penelitian 11 Pemantauan dan Evaluasi 01 Sumber Daya Kelitbangan 02 Penelitian 03 Pengkajian 04 Perekayasaan 05 Pengembangan 06 Penerapan 07 Standar, Pedoman, dan Manual 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan

45 KLASIFIKASI SUBSTANTIF (PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA)

46 TERIMA KASIH