KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 62
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Ambon, 08 Desember 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 –

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) PULAU 1978 1983 1988 1993

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27, 6 28, 7 24, 9 22, 8 22, 0 22, 4 22, 9 23, 8 Jawa 50, 6 53, 8 57, 4 58, 6 58, 0 60, 0 57, 9 58, 0 Kalimantan 10, 2 8, 7 8, 9 9, 2 9, 9 8, 9 10, 4 8, 7 Sulawesi 5, 5 4, 2 4, 1 4, 6 4, 0 4, 3 4, 8 Bali dan Nusa Tenggara 3, 1 2, 8 3, 0 3, 3 2, 9 2, 8 2, 5 Maluku dan Papua 2, 9 1, 8 1, 7 2, 0 2, 5 1, 8 2, 0 2, 2 100, 0 100, 0 Total Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah Maluku dan Papua dalam pembentukan PDB Nasional mengalami peningkatan. Slide - 3

REALISASI INVESTASI PMA 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam US$) 2010 No. 2011 2012 2013

REALISASI INVESTASI PMA 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam US$) 2010 No. 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Wilayah Proyek 1 Sumatera 2 Jawa 3 Investasi Proyek 2. 076, 56 747, 13 1. 973 11. 498, 77 Bali-Nusa Tenggara 372 502, 66 474 952, 65 477 1. 126, 55 932 4 Kalimantan 254 2. 011, 45 331 1. 918, 85 355 3. 208, 65 5 Sulawesi 80 859, 10 146 715, 26 187 6 Maluku 10 248, 89 31 141, 54 7 Papua 28 346, 77 61 1. 345, 14 3. 076 16. 214, 77 2. 632 12. 324, 54 4. 342 19. 474, 54 695 3. 729, 29 Proyek 359 Jumlah 667 Investasi Proyek Investasi 3. 395, 35 990 2915. 21 3. 892 12. 863, 54 13, 02 11, 54 6. 059 17. 326, 38 5443 11619. 88 18. 914 66. 429, 49 63, 27 59, 58 888, 87 673 1675. 63 2. 928 5. 146, 36 9, 80 4, 62 849 2. 773, 40 645 3675. 55 2. 434 13. 587, 90 8, 14 12, 19 1. 507, 03 343 1. 498, 16 359 1569. 05 1. 115 6. 148, 60 3, 73 5, 51 19 98, 77 94 321, 23 71 97. 09 225 907, 52 0, 75 0, 81 39 1. 234, 47 154 2. 414, 16 102 1081. 60 384 6. 422, 14 1, 28 5, 76 9. 612 28. 617, 55 8283 100, 00 2. 807 13. 659, 92 4. 579 24. 564, 68 1. 181 Investasi Proyek 2. 2634. 01 29. 892 111. 505, 55 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 4

REALISASI INVESTASI PMDN 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah) 2010 No. Wilayah 2011

REALISASI INVESTASI PMDN 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah) 2010 No. Wilayah 2011 2012 2013 Proyek Investasi 2014 TOTAL Proyek Investasi % Proyek Investasi 1 Sumatera 222 4. 224, 20 370 16. 334, 26 287 14. 256, 24 522 22. 913, 76 107 9. 321, 30 1508 67. 049, 76 30, 46 16, 82 2 Jawa 397 35. 140, 34 601 37. 176, 19 636 52. 692, 94 1. 085 66. 495, 67 276 21. 107, 10 1911 212. 612, 24 38, 61 53, 35 3 Bali-Nusa Tenggara 39 2. 119, 27 32 356, 74 29 3. 167, 76 71 4. 400, 25 10 53, 96 181 10. 097, 98 3, 66 2, 53 4 Kalimantan 149 14. 575, 58 198 13. 467, 39 183 16. 739, 69 305 28. 713, 61 64 7. 703, 90 899 81. 200, 17 18, 16 20, 37 5 Sulawesi 58 4. 337, 57 82 7. 227, 52 59 4. 900, 99 101 3. 624, 19 36 3. 091, 58 336 23. 181, 85 6, 79 5, 82 6 Maluku 2 0, 00 4 13, 57 4 323, 89 7 1. 114, 91 1 53, 71 18 1. 506, 08 0, 36 0, 38 7 Papua 8 229, 31 26 1. 425, 02 12 100, 51 38 888, 21 13 242, 80 97 2. 885, 85 1, 96 0, 72 875 60. 626, 27 1. 313 76. 000, 69 1. 210 92. 182, 02 1. 045 128. 150, 60 507 41. 574, 35 4. 950 398. 533, 93 100, 00 Jumlah Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 5

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: § Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: § Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). § Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983 -2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: • Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; • Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Slide - 7

KERANGKA PAPARAN Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat

KERANGKA PAPARAN Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa q Pembangunan Kawasan Strategis: Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi q Pembangunan Kawasan Perkotaan q Pembangunan Kawasan Perbatasan q Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan q q Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Slide - 8

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 9

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 9

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 – 2019

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU RPJMN 2015 -2019 § Sebagai produsen makanan laut dan lumbung

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU RPJMN 2015 -2019 § Sebagai produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; § Percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; § Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga. Slide - 11

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA RPJMN 2015 -2019 § Sebagai lumbung pangan melalui pengembangan industri

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA RPJMN 2015 -2019 § Sebagai lumbung pangan melalui pengembangan industri berbasis komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sagu, ubi, sayur dan buah-buahan; § Pengembangan peternakan dan tanaman non-pangan, seperti tebu, karet, dan kelapa sawit; § Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan pariwisata bahari; § Lumbung energi di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan minyak, gas bumi, dan tembaga. Slide - 12

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015 -2019 No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015 -2019 No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013 Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019 1 Sumatera 23, 8 24. 6 2 Jawa 58, 0 55, 1 3 Kalimantan 8, 7 9, 6 4 Sulawesi 4, 8 5, 2 5 Bali Nustra 2, 5 2, 6 6 Maluku Papua 2, 2 2, 9 100, 0 Nasional Keterangan : § Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5, 8 -8% tahun 2015 -2019 § Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. § Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 14

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (1/6) § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi:

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (1/6) § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 1 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, dan 2 Kawasan Ekonomi Terpadu dan kawasan potensial lainnya. § Pengentasan 10 Kabupaten tertinggal di Wilayah Maluku dengan outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7, 28 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 13, 40 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72, 00. § Pengentasan 9 Kabupaten tertinggal di Wilayah Papua dengan outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 9, 50 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 18, 00 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 68, 34. Slide - 15

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (2/6) § Pembangunan 2 kota baru

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (2/6) § Pembangunan 2 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta perwujudan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara di Wilayah Maluku. § Perwujudan optimalisasi peran 2 kota otonom berukuran sedang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pelayanan primer, dan hub untuk Pulau Papua dan Maluku dalam bentuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN), sekaligus sebagai pendukung pengembangan kawasan perbatasan negara di Wilayah Papua. § Pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi sedikitnya 140 desa di Wilayah Maluku dan 340 desa di Wilayah Papua, atau peningkatan jumlah desa mandiri sedikitnya 150 desa di Wilayah Maluku dan 140 desa di Wilayah Papua. § Perkuatan 3 pusat pertumbuhan di Wilayah Maluku dan 4 pusat pertumbuhan di Wilayah Papua sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk keterkaitan kota-desa. § Pengembangan 4 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Wilayah Maluku dan 3 PKSN di Wilayah Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Slide - 16

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU RPJMN 2015 -2019 (3/6) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU RPJMN 2015 -2019 (3/6) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Maluku adalah: (1) Peningkatan: • proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 20 persen untuk provinsi dan 7 persen untuk kabupaten/kota; • proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 30 persen, Kabupaten/Kota sebesar 30 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; • jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 Provinsi dan 5 Kabupaten/Kota di Wilayah Kepulauan Maluku; • kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S 1 sebesar 50 persen dan S 2 -S 3 sebesar 5 persen; • implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Slide - 17

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA RPJMN 2015 -2019 (4/6) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA RPJMN 2015 -2019 (4/6) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Papua adalah: (1) Peningkatan: • proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 10 persen untuk provinsi dan 8 persen untuk kabupaten/kota; • proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 35 persen, Kabupaten/Kota sebesar 35 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; • jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 2 Provinsi dan 8 Kabupaten/Kota di Wilayah Kepulauan Papua; • kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S 1 sebesar 50 persen dan S 2 -S 3 sebesar 5 persen; • implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Slide - 18

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (5/6) § Untuk mengurangi risiko serta

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019 (5/6) § Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulangan bencana di wilayah Pulau Maluku & Papua adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: • 2 (dua) PKN terdiri dari Kota Ambon dan Kota Ternate, • 2 (dua) PKN terdiri dari Kota Sorong dan Kota Jayapura, • 3 (tiga) PKW terdiri dari Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur yang akan menjadi pusat pertumbuhan baru dan Kabupaten Maluku Tengah sebagai wilayah Kawasan Seram; serta • 1 (satu) PKSN KEK Morotai • 4 (empat) PKW terdiri dari Kota Manokwari, Kabupaten Nabire yang merupakan bagian wilayah Kawasan Biak; Kabupaten Merauke sebagai lokasi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan Kabupaten Sarmi. Slide - 19

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA RPJMN 2015 -2019 (6/6) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA RPJMN 2015 -2019 (6/6) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Maluku 6, 9 - 7, 0 7, 1 - 7, 4 8, 0 - 8, 6 8, 1 - 8, 7 8, 2 - 9, 0 Maluku Utara 5, 9 - 6, 0 6, 2 – 6, 4 6, 8 - 7, 3 7, 2 – 7, 8 7, 4 - 8, 2 Papua Barat 7, 8 - 8, 0 10, 1 - 10, 5 14, 3 - 15, 1 15, 8 - 17, 4 14, 0 - 14, 3 14, 7 - 15, 3 16, 2 - 17, 2 16, 9 - 18, 3 16, 9 - 18, 6 Papua SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Wilayah Tingkat Kemiskinan (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 17, 7 - 17, 4 16, 9 - 16, 2 15, 1 - 14, 2 13, 3 - 12, 2 10, 5 - 9, 5 Maluku Utara 6, 1 - 5, 9 5, 7 - 5, 5 5, 1 - 4, 8 4, 5 - 4, 1 3, 5 - 3, 2 Papua Barat 23, 4 - 22, 9 22, 1 - 21, 2 19, 6 - 18, 5 17, 1 - 15, 8 13, 4 - 12, 1 Papua 28, 2 - 27, 6 26, 8 - 25, 7 23, 9 - 22, 5 21, 0 - 19, 4 16, 6 - 15, 0 Maluku SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Wilayah Tingkat Pengangguran (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Maluku 7, 1 - 7, 0 6, 8 - 6, 6 - 6, 2 6, 4 - 5, 9 6, 2 - 5, 6 Maluku Utara 4, 4 - 4, 3 - 4, 1 - 3, 9 4, 0 - 3, 6 3, 8 - 3, 4 Papua Barat 5, 1 – 5, 0 4, 9 - 4, 7 - 4, 4 4, 5 - 4, 2 4, 3 - 3, 9 Papua 3, 4 - 3, 3 - 3, 2 - 3, 0 3, 1 - 2, 8 2, 9 - 2, 7 Slide - 20

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU-PAPUA RPJMN 2015 -2019

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI • Rendahnya nilai tambah komoditas kakao, sawit,

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI • Rendahnya nilai tambah komoditas kakao, sawit, karet, perikanan, industri petrokimia, dan industri maritim • Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 1 KI, 5 KEK, dan 2 Kawasan Ekonomi Terpadu dengan kawasan penyangga • Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri • Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang kakao, sawit, karet, perikanan, industri petrokimia, dan industri maritim • Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha • Terdapat permasalahan status hutan lindung di sekeliling rencana lokasi KI Teluk Bintuni • Belum adanya indikator yang jelas dan terukur tentang percepatan pembangunan kawasan ekonomi lokal Papua berbasis lima wilayah adat (Saireri, Mamta, Me Pago, La Pago, Anim-Ha) • Belum adanya pemetaan dan penegasan batas (deliniasi) hak ulayat • Permasalahan alih fungsi lahan yang berstatus konservasi Slide - 22

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: § percepatan pengembangan pusat-pusat

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: § percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Strategi : § Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah di Papua – Maluku melalui percepatan pengembangan klaster-klaster industri/hilirisasi pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dapat menciptakan kesempatan kerja baru serta berbasis adat; § Percepatan penguatan konektivitas/infrastruktur dengan menyiapkan infrastruktur jalan akses, bandara, pelabuhan, listrik dan air bersih dalam mendukung produktivitas kawasan terutama menjadikan Timika sebagai pusat distribusi logistik ke wilayah Pegunungan Tengah dan revitalisasi Biak sebagai Pintu gerbang Indonesia ke wilayah Asia Pasifik ; § Penguatan kemampuan SDM dan Iptek dengan membangun BLK-BLK, SMK Kejuruan, Politeknik dan science dan techno park berbasis pertanian, perikanan-kelautan, pariwisata, dan pendampingan Masyarakat Asli Papua oleh transmigran; § Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kompetitif, pemanfaatan tanah ulayat sebagai asset/saham Masyarakat Asli Papua, dan Sinkronisasi regulasi alih fungsi lahan untuk pembangunan fasilitas pelayanan publik Slide - 23

SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PAPUA-MALUKU KI TELUK BINTUNI/Potensi Pengembangan KEK Teluk Bintuni KEK Morotai

SEBARAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH PAPUA-MALUKU KI TELUK BINTUNI/Potensi Pengembangan KEK Teluk Bintuni KEK Morotai • Migas • Petrokimia • Pupuk • Industri pengolahan ikan • Industri manufaktur • Logistik • industri pariwisata Kawasan BIAK Potensi: Perikanan. Kelautan dan Pariwisata Kawasan SERAM Potensi: Perikanan. Kelautan dan Pariwisata Potensi Pengembangan KEK Raja Ampat • Industri Pariwisata berbasis Maritim Potensi Pengembangan KEK Sorong/KI ARAR • Pengolahan hasil laut • Industri pengilangan • Petrokimia MIFEE/Potensi Pengembangan KEK Merauke • Pangan • Energi Slide - 24

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS KEPULAUAN MALUKU No 1 2 3 4 5 6 7

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS KEPULAUAN MALUKU No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Pelabuhan Pembangunan pelabuhan akses KI Buli dengan kapasitas mencapai 35. 000 DWT Pengembangan Pelabuhan Daruba Pembangunan Pelabuhan Khusus di Tanjung Buli Pengembangan Pelabuhan Tobelo Pengembangan Pelabuhan Sofifi Pengembangan Pelabuhan Ternate Pengembangan Pelabuhan Kaiyasa Pengembangan Pelabuhan Ambon Pengembangan Pelabuhan Matui-Jailolo Pengembangan Pelabuhan Labuha/Babang Pengembangan Pelabuhan Subaim Pengembangan Pelabuhan Malbufa Pengembangan Pelabuhan Tikong Pengembangan Pelabuhan Wayaluar-Obi Pengembangan Pelabuhan Saketa Pengembangan Pelabuhan Bosua Pembangunan dermaga kapal di Waisamu, Pembangunan Pelabuhan Pengumpul Dokyar Pembangunan Pelabuhan Areate Pembangunan dermaga laut di Makariki Pembangunan pelabuhan kontainer di Passo Pembangunan dermaga penyeberangan Fatkayon Pembangunan dermaga penyeberangan Gane Timur Pembangunan dermaga penyeberangan Bicoli-Maba Selatan Pembangunan dermaga penyeberangan Weda Pembangunan dermaga Ferry Airmanang No 1 2 3 4 1 2 3 Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Bandara Pembangunan Bandara Sultan Babullah Ternate Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara Morotai Pengembangan Bandara Oesman Sadik Labuha Pengembangan dan rehabilitasi Bandar Udara di Tual Jalan Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli Pembangunan jalan akses dari KI Buli ke pelabuhan Pembangunan jalan akses dari KI Buli Ke kota Slide - 25

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS PAPUA DAN PAPUA BARAT Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS PAPUA DAN PAPUA BARAT Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Perhubungan Udara No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Jalan 1 Pengembangan (re-aktivasi) Bandara Frans Kaisiepo Biak 4 Pembangunan Jalan Timika – Kenyam 2 Pengembangan Bandara Waghete 5 Pembangunan Jalan Kenyam - Dekai 3 Pengembangan Bandara Mopah 6 Pembangunan Jalan Dekai – Oksibil 4 Pengembangan Bandara Wamena 7 Penanganan Jalan Oksibil – Waropko 5 Pengembangan Bandara Kambuaya 8 Penanganan Jalan Waropko – Tanah Merah 6 9 Penanganan Jalan Tanah Merah – Merauke Pengembangan Bandara Mozes Kilangin Pengembangan Bandara Mindiptana 10 Penanganan Jalan Momugu – Batas Batu – Kenyam 7 11 Pembangunan Jalan Kenyam – Wamena 12 Pembangunan Jalan Wamena – Jayapura 13 Pembangunan Jalan Lingkar Yapen 14 Perhubungan laut 1 Pengembangan pelabuhan Sorong 2 Pengembangan pelabuhan Merauke 3 Pengembangan pelabuhan Pomako 4 Penambahan kapasitas kargo Pelabuhan Laut Pomako, Timika Pengembangan pelabuhan terminal agribisnis dan pergudangan Depapre 15 Pembangunan Jalan Sumo – Holuwon – Mugi (Batas Jayawijaya) Pembangunan Jalan Ambuni - Tandia 16 Pembangunan Jalan Aimas – Klali – Siwis 17 Pembangunan Jalan Sailolof – Waliam 6 Pengembangan pelabuhan ekspor-impor Depapre, Jayapura 18 Penanganan Jalan Klamono - Segun 7 Pengembangan pelabuhan ekspor Serapuh dan Wogikel, Merauke Ketenagalistrikan 5 Jalan 1 Pembangunan PLTA Urumuka 1 Pembangunan Jalan Yaur – Wanggar 2 Pembangunan PLTA Mamberamo 2 Penanganan Jalan Wanggar – Batas Kota Nabire 3 Pembangunan PLTA Baliem 3 Pembangunan Jalan Nabire – Timika 4 Pembangunan PLTA Orya

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Maluku-Papua

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 28

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 28

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH MALUKU-PAPUA PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA Arah

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH MALUKU-PAPUA PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA Arah Kebijakan : Memperkuat keterkaitan kota – desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); 2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak; 3. Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 4. Pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota; 5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Arah Kebijakan: Menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui: 1. Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (backbone) keterhubungan desa-kota 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkages) desakota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. 3. Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. 29

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH PULAU PAPUA

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DI WILAYAH PULAU PAPUA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Maluku-Papua

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, khususnya di kawasan perbatasan dan pegunungan tengah wilayah Papua; Rendahnya jumlah ketersediaan distribusi tenaga kesehatan (dokter, bidan paramedis); Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di bidang pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informasi, elektrifikasi, serta transportasi (darat, air, dan udara), khususnya di kawasan perbatasan dan pegunungan tengah wilayah Papua; Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah, khususnya di kawasan perbatasan dan pegunungan tengah wilayah Papua; Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Slide - 33

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (1/3) Arah Kebijakan: § Percepatan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (1/3) Arah Kebijakan: § Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas Strategi : § Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan; § Meningkatkan pertumbuhan; aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat § Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal; § Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal; § Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; Slide - 34

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (2/3) Strategi : § Melakukan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (2/3) Strategi : § Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal; § Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; § Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; § Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait; Slide - 35

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (3/3) Strategi : § Meningkatkan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA (3/3) Strategi : § Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor. § Mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui pemantapan sistem tata kelola yang baik, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan Badan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Slide - 36

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 2015 – 2019 Slide - 37

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 2015 – 2019 Slide - 37

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama dan asrama sekolah khususnya di kawasan perbatasan dan terisolir; Pengembangan sekolah kecil khususnya di di kawasan perbatasan dan terisolir; Pengadaan sarana kesehatan keliling khususnya di kawasan Pegunungan Tengah wilayah Papua; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama terutama di kawasan perbatasan; Pengadaan puskesmas terapung di wilayah Kepulauan Maluku; Pengembangan PLTMH, PLTS, PLTU diutamakan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Kabupaten Yahukimo, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang, Yalimo, Tolikara, Nduga, Dogiyai, Deiyai, Lanny Jaya, dan Kawasan Perbatasan; Pembangunan menara penguat sinyal dan RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Aru, Buru Selatan, Maluku Barat Daya Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Seram Bagian barat, Seram Bagian Timur, Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Puncak, Yalimo, Nduga, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Puncak Jaya, Yahukimo, Maybat, dan Tembraw; Pengembangan jaringan irigasi dan embung untuk mendukung jaringan irigasi; Pengembangan gudang dan fasilitas pengolahan pasca panen; Pengembangan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, promosi, dan peningkatan peran masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Fak-Fak, Biak Numfor, Merauke, Pulau Morotai, Halmehara, Buru, Banda, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara Barat; Pembangunan pasar kecamatan; Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Maluku; Pengembangan pelabuhan penyeberangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di Maluku dan Maluku Utara; Pengembangan pelabuhan ferry untuk mendukung jalur operasional Trans Maluku di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Maluku Tengah; Pengembangan 15 ruas jalan strategis sepanjang 966 Km di Provinsi Papua yang meliputi daerah tertinggal seperti Kabupaten Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yapen, Memberamo Raya, dan Waropen; serta di Provinsi Papua Barat yang meliputi daerah tertinggal seperti Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, dan non tertinggal seperti Kabupaten Manokwari Selatan; Pembangunan jalan yang menghubungkan kampung-kampung dan distrik yang masih terisolir dan kawasan perbatasan; Pengembangan bandara perintis dan jalur keperintisan udara di wilayah terisolir dan perbatasan; Pengembangan pelabuhan, dermaga dan moda transportasi sungai, danau, dan laut sebagai penghubung rute regional dan antarpulau; Pengembangan terminal dan prasarana penunjang transportasi darat; Pembangunan sentra logistik di wilayah Papua dan Papua Barat; Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalan kaki di wilayah Pegunungan Tengah. Slide - 38

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Wilayah Maluku-Papua

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN q Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup §

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN q Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup § Kaya akan SDA, namun pemanfaatan sumberdaya alam yang ada untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan taraf hidup masyarakat belum optimal § Minimnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur, khususnya transportasi (jalan, moda); serta pulau-pulau di perbatasan laut Maluku yang masih terisolir/belum terhubung § Khusus perbatasan Papua, perlu peningkatan nilai transaksi lintas batas dengan PNG. q Aspek Sosial Jumlah penduduk relatif sedikit dan tersebar sehingga pemenuhan pelayanan sosial dasar relatif sulit (pendidikan, kesehatan) § Mobilitas lintas batas relatif tinggi karena adanya kesamaan budaya dan adat. § q Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum Beberapa tanda batas wilayah dengan PNG tidak jelas; serta masih sering terjadi pelanggaran di laut perbatasan wilayah Maluku-Maluku Utara § Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan § Lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan § Slide - 40

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: § Mewujudkan halaman

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: § Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi : § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura, Merauke, Saumlaki, dan PKSN lainnya; § Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di desa-desa dalam Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri), sistem transportasi laut yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; § Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di distrik-distrik terdepan dan terisolir dengan penyediaan sarana prasarana sesuai karakteristik geografis wilayah serta pengembangan sekolah bertaraf internasional (standarisasi kawasan perbatasan) dan sekolah berasrama; § Mengembangkan pusat perdagangan lintas batas negara berbasis komoditas lokal berorientasi pasar ke negara tetangga serta secara bertahap menurunkan jumlah pelintas batas tradisional dititik lintas batas; § Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan, kerjasama pertahanan dan keamanan, dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan. Slide - 41

PETA SEBARAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PAPUA-MALUKU (1) Slide - 42

PETA SEBARAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PAPUA-MALUKU (1) Slide - 42

PETA SEBARAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PAPUA-MALUKU (2) Slide - 43

PETA SEBARAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH PAPUA-MALUKU (2) Slide - 43

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH MALUKU-PAPUA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau-Pulau kecil terluar di Kepulauan Maluku dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Distrik-distrik Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri di wilayah perbatasan Papua; Meningkatkan intensitas dan pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik , Depo BBM khususnya untuk pulau kecil terluar berpenduduk; Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); dan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatasan; Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Kecil Terluar; Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di Pulau Kecil Terluar; Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI, TVRI, dan telekomunikasi khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar; Pembangunan pasar perbatasan; Pembangunan ruas-ruas jalan strategis perbatasan, seperti oksibil-iwur-waropko (Pegunungan Bintang), jalan lingkar Raja Ampat Pembangunan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw (CIQS Terpadu) Pembangunan bandara Kiwirok, pengembangan bandara Merauke. Pembangunan Bandara Moa (Maluku), Pembangunan Bandara Pitu (P. Morotai) Pembangunan Pelabuhan Jayapura dan Merauke (Tol Laut) penunjang pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). Slide - 44

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Maluku-Papua

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH MALUKU Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: §

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH MALUKU Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: § Struktur ruang wilayah Kepulauan Maluku melalui kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana dengan sistem jaringan prasarana yang handal § Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau § Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan melalui pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan. § Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan § Pengembangan Kawasan Strategis Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional Strategi : § Perwujudan struktur ruang wilayah § Pengembangan kawasan lindung § Pengembangan kawasan budidaya § Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan, ekonomi, dan pemanfaatan sumberdaya alam Slide - 46

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH PAPUA Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: §

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH PAPUA Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: § Struktur ruang Pulau Papua yang menggunakan prinsip pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat; § Kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70 persen dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang § Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian serta perikanan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan § Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Pulau Papua untuk kepentingan pertahanan keamanan, pengembangan perekonomian nasional dan pemanfaatan sumberdaya alam Strategi : § Perwujudan struktur ruang wilayah § Pengembangan kawasan lindung § Pengembangan kawasan budidaya § Pengembangan kawasan strategis nasional perbatasan, ekonomi, dan pemanfaatan sumberdaya alam Slide - 47

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG PROVINSI Maluku No. 16 Tahun 2013 Maluku Utara No.

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG PROVINSI Maluku No. 16 Tahun 2013 Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 Papua No. 23 Tahun 2013 Papua Barat No. 2 Tahun 2013 Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Maluku 9 9 2 2 Maluku Utara 7 7 2 2 TOTAL WILAYAH MALUKU 16 16 4 4 Papua 28 22 1 1 Papua Barat 10 8 1 1 TOTAL WILAYAH PAPUA 38 30 2 2 Slide - 48

REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria § Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu

REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria § Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitu penyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidang tanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya; § Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untuk memperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani; Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: § Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan lokasi pemberdayaan masyarakat; § Pengembangan teknologi pertanian; § Pengembangan jasa keuangan mikro; § Interkoneksi UKM dengan industri. Slide - 49

REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu

REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikan lokasi aset dan akses, namun mengingat: § Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; § Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta hektar dan 4, 5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kota pada 34 provinsi; Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinator untuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya masing-masing. Slide - 50

REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: § Bersama

REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: § Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); § Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. § Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name by address); § Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untuk memastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasuk mekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaan collateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakat miskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagal bayar. § Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reforma agraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakat penerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan; Slide - 51

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Risiko Bencana Wilayah Maluku-Papua

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU MALUKU 250 219. 2 214 200

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU MALUKU 250 219. 2 214 200 180. 4 194. 8 179. 2 173. 2 179. 6 160. 4 156. 4 164. 4 Pulau Morotai Halmahera Kota Tidore Kepulauan Utara Kepulauan Sula 150 100 50 0 Kota Ambon Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Maluku Tengah Maluku Tenggara Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU) Buru Kota Ternate

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU PAPUA 250 204. 8 203. 2

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU PAPUA 250 204. 8 203. 2 200 170 183. 2 171. 6 200. 8 180. 8 166. 8 147. 2 150 117. 2 100 50 0 Jayapura Merauke Sarmi Kepulauan Kota Sorong Manokwari Yapen Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU) Nabire Raja Ampat Teluk Wondama Teluk Bintuni

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA WILAYAH MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: §

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA WILAYAH MALUKU-PAPUA Arah Kebijakan: § Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; § Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Strategi : § Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui: a. penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kota b. integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Penyusunanrencana kontinjensi menghadapi bencana alam banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api dan puting beliung. § Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana, b. Penyelesaian rehabilitasi danrekonstruksi wilayah pascabencana alam di Wasior, Kab. Yapen, Way Ela Maluku Tengah dan pasca bencana alam lainnya. c. Penataan bangunan dan lingkungan di sekitar DAS Wae Hatu Merah Apur Efir maupun daerah rawan bencana lainnya. § Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, tanah longsor, banjir dan letusan gunung api c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor, letusan gunung api dan puting beliung. d. Pengembangan Desa Tangguh Bencana e. Pembangunan pusat logistik kebencanaan di wilayah Pulau Papua dan Pulau Maluku, yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Slide - 55

PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU MALUKU Slide - 56

PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU MALUKU Slide - 56

PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU PAPUA Slide - 57

PETA INDEKS RISIKO WILAYAH PULAU PAPUA Slide - 57

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN MALUKU-PAPUA 1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba, Pantai

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN MALUKU-PAPUA 1. Pembangunan Konstruksi Pengamanan Pantai Maba, Pantai Jailolo, Pantai Bisui , Pantai Obi, Pasir Putih, Pantai Wosi dan Rendani, Pantai Kaimana, Pantai Rado, Pantai Miey, Pantai Biriosi Wirsi, Pantai Maruni Maripi, Pantai di Kab. Teluk Bintuni, Pantai di Kab. Nabire, Pantai di Kab. Mimika, Pantai Oransbari dan Pantai Ransiki di Kab. Manokwari Selatan, Pantai Tanjung Kasuari dan Pantai Makbon Kota Sorong, Pantai Pulau Fani Kab. Raja Ampat, Pantai Sausapor Kab. Tambrauw, Pantai Seget Kab. Sorong , Pantai Sailolof Kab. Sorong , Pantai Kotam Kab. Fak. 2. Pembangunan Irigasi Lahan Kering Kec. Tanimbar Maluku Tenggara Barat. 3. Pengendalian Banjir Sungai Aimasi Kab. Manokwari, Sungai Ransiki Kab. Manokwari Selatan, Sungai Wariori Kab. Manokwari , Sungai Tubhi Kab. Teluk Bintuni, Banjir Kabupaten Keerom, Banjir Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi, Banjir Kota Sarmi Kabupaten Sarmi, Banjir S. Titiwuk Kabupaten Sarmi, Banjir Sungai Yahim Kabupaten Jayapura, Banjir Sungai Dobokurung Kabupaten Jayapura, Banjir Distrik Lereh Kabupaten Jayapura, Banjir Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura, Banjir Sungai Wanggar Kabupaten Nabire, Banjir Sungai Nabire Kabupaten Nabire, Banjir Sungai Musairo Kabupaten Nabire, Banjir Sungai Maryadei Kabupaten Yapen, Banjir Sungai Mantembu Kabupaten Yapen, Banjir Sungai Newi, Banjir Sungai Woru, Banjir Sungai Uwe dan Banjir Sungai Elokorak Kabupaten Jayawijaya, Banjir Sungai Digoel Kabupaten Boven Digoel Boven Digul. 4. Pembangunan Pengaman Pantai Anggaduber Kab. Biak Numfor; Pantai Maff, Pantai Sarmi Kabupaten Nabire; Pantai Animi, Pantai Wadibu, Pantai Soba, Pantai Anggopi Kab. Biak Numfor; Pantai Skouw Sae, Pantai Skow, Pantai Holtekamp Kota Jayapura; Pantai Warbefondi, Pantai Maryadori Kab. Supiori; Pantai Warpen Kab. Waropen; Pantai Biak Kab. Biak Numfor; Pantai Lampu Satu Kabupaten Merauke. Slide - 58

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah Wilayah Maluku-Papua

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH MALUKU Arah

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH MALUKU Arah Kebijakan wilayah Maluku: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pembangunan ekonomi dan pelayanan publik berbasis kepulauan Strategi : 1. Peningkatan profesionalisme, pendidikan, dan keterampilan aparatur pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan daerah berbasis kepulauan. 2. Pengembangan jaringan sosial dalam penguatan peran masyarakat dalam pengembangan demokrasi lokal. 3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam penanganan konflik daerah. 4. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik pada wilayah kepulauan. 5. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pelayanan publik di wilayah kepulauan. 6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka restrukturisasi organisasi perangkat daerah berbasis kepulauan. 7. Peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menggerakkan perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal daerah. 8. Peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang akuntabilitas keuangan daerah dari Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 9. Peningkatan kapasitas SDM bidang perencanaan dan penganggaran daerah dalam rangka peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas keuangan daerah. 10. Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien berbasis wilayah kepulauan. Slide - 60

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH PAPUA Arah

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH PAPUA Arah Kebijakan wilayah Papua: Peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang mendorong pelestarian pembangunan berbasis masyarakat adat dan lingkungan Strategi : 1. Penguatan kapasitas pelayanan publik pada tingkat distrik untuk pemerataan pembangunan di Papua. 2. Percepatan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua. 3. Peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam rangka pengembangan tata pemerintahan daerah. 4. Pengembangan kebijakan pelaksanaan otonomi khusus dalam penataan urusan pemerintahan daerah. 5. Peningkatan efektivitas belanja modal dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas wilayah Papua. 6. Peningkatan opini Badan Pemeriksa Keuangan tentang akuntabilitas keuangan daerah dari Tidak Menyatakan Pendapat (TMP/Disclaimer) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 7. Pengembangan kebijakan penataan daerah (pemekaran) dalam optimalisasi pembangunan Daerah Otonom Baru yang masuk kawasan tertinggal. 8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua. 9. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Pilkada di tingkat distrik. Slide - 61

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH