KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 52
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015 -2019 ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI Oleh: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas Palu, 06 Desember 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 –

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH 2015 – 2019

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) PULAU 1978 1983 1988 1993

PERAN WILAYAH/PULAU DALAM PEMBENTUKAN PDB NASIONAL 1978 -2013 (persen) PULAU 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 Sumatera 27, 6 28, 7 24, 9 22, 8 22, 0 22, 4 22, 9 23, 8 Jawa 50, 6 53, 8 57, 4 58, 6 58, 0 60, 0 57, 9 58, 0 Kalimantan 10, 2 8, 7 8, 9 9, 2 9, 9 8, 9 10, 4 8, 7 Sulawesi 5, 5 4, 2 4, 1 4, 6 4, 0 4, 3 4, 8 Bali dan Nusa Tenggara 3, 1 2, 8 3, 0 3, 3 2, 9 2, 8 2, 5 Maluku dan Papua 2, 9 1, 8 1, 7 2, 0 2, 5 1, 8 2, 0 2, 2 100, 0 100, 0 Total Sumber: BPS Pergeseran peran wilayah Sulawesi dalam pembentukan PDB Nasional mengalami peningkatan. Slide - 3

REALISASI INVESTASI PMA 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam US$) 2010 No. 2011 2012 2013

REALISASI INVESTASI PMA 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam US$) 2010 No. 2011 2012 2013 2014 TOTAL % Wilayah Proyek 1 Sumatera 2 Jawa 3 Investasi Proyek 2. 076, 56 747, 13 1. 973 11. 498, 77 Bali-Nusa Tenggara 372 502, 66 474 952, 65 477 1. 126, 55 932 4 Kalimantan 254 2. 011, 45 331 1. 918, 85 355 3. 208, 65 5 Sulawesi 80 859, 10 146 715, 26 187 6 Maluku 10 248, 89 31 141, 54 7 Papua 28 346, 77 61 1. 345, 14 3. 076 16. 214, 77 2. 632 12. 324, 54 4. 342 19. 474, 54 695 3. 729, 29 Proyek 359 Jumlah 667 Investasi Proyek Investasi 3. 395, 35 990 2915. 21 3. 892 12. 863, 54 13, 02 11, 54 6. 059 17. 326, 38 5443 11619. 88 18. 914 66. 429, 49 63, 27 59, 58 888, 87 673 1675. 63 2. 928 5. 146, 36 9, 80 4, 62 849 2. 773, 40 645 3675. 55 2. 434 13. 587, 90 8, 14 12, 19 1. 507, 03 343 1. 498, 16 359 1569. 05 1. 115 6. 148, 60 3, 73 5, 51 19 98, 77 94 321, 23 71 97. 09 225 907, 52 0, 75 0, 81 39 1. 234, 47 154 2. 414, 16 102 1081. 60 384 6. 422, 14 1, 28 5, 76 9. 612 28. 617, 55 8283 100, 00 2. 807 13. 659, 92 4. 579 24. 564, 68 1. 181 Investasi Proyek 2. 2634. 01 29. 892 111. 505, 55 Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 4

REALISASI INVESTASI PMDN 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah) 2010 No. Wilayah 2011

REALISASI INVESTASI PMDN 2010 -2014 (Nilai Investasi dalam miliar rupiah) 2010 No. Wilayah 2011 2012 2013 Proyek Investasi 2014 TOTAL Proyek Investasi % Proyek Investasi 1 Sumatera 222 4. 224, 20 370 16. 334, 26 287 14. 256, 24 522 22. 913, 76 107 9. 321, 30 1508 67. 049, 76 30, 46 16, 82 2 Jawa 397 35. 140, 34 601 37. 176, 19 636 52. 692, 94 1. 085 66. 495, 67 276 21. 107, 10 1911 212. 612, 24 38, 61 53, 35 3 Bali-Nusa Tenggara 39 2. 119, 27 32 356, 74 29 3. 167, 76 71 4. 400, 25 10 53, 96 181 10. 097, 98 3, 66 2, 53 4 Kalimantan 149 14. 575, 58 198 13. 467, 39 183 16. 739, 69 305 28. 713, 61 64 7. 703, 90 899 81. 200, 17 18, 16 20, 37 5 Sulawesi 58 4. 337, 57 82 7. 227, 52 59 4. 900, 99 101 3. 624, 19 36 3. 091, 58 336 23. 181, 85 6, 79 5, 82 6 Maluku 2 0, 00 4 13, 57 4 323, 89 7 1. 114, 91 1 53, 71 18 1. 506, 08 0, 36 0, 38 7 Papua 8 229, 31 26 1. 425, 02 12 100, 51 38 888, 21 13 242, 80 97 2. 885, 85 1, 96 0, 72 875 60. 626, 27 1. 313 76. 000, 69 1. 210 92. 182, 02 1. 045 128. 150, 60 507 41. 574, 35 4. 950 398. 533, 93 100, 00 Jumlah Sumber: BKPM, 2014 s/d Q 3 Slide - 5

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: § Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH ISU UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH: § Masih besarnya kesenjangan antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). § Hal ini tercermin salah satunya dari kontribusi PDRB terhadap PDB, yang mana selama 30 tahun (1983 -2013), kontribusi PDRB KBI sangat dominan dan tidak pernah berkurang dari 80 persen terhadap PDB. ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH: • Mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; • Tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Slide - 7

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DI WILAYAH SULAWESI Meningkatan Produktivitas

MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DI WILAYAH SULAWESI Meningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa q Pembangunan Kawasan Strategis: Pusat -pusat Pertumbuhan Ekonomi q Pembangunan Kawasan Perkotaan q Pembangunan Kawasan Perbatasan q Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan q q Pembangunan Daerah Tertinggal dan Pulau-Pulau Terpencil Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah Slide - 8

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 9

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 9

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 – 2019

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 § Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia

TEMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 § Sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia; § Pengembangan industri berbasis logistik; § Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri berbasis kakao, padi, jagung; § Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, dan bijih besi; § Percepatan pembangunan berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangam industri perikanan dan pariwisata bahari. Slide - 11

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015 -2019 No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun

SASARAN/TARGET PERAN PDRB PER WILAYAH 2015 -2019 No. Wilayah Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2013 Peran PDRB Wilayah (%) Tahun 2019 1 Sumatera 23, 8 24. 6 2 Jawa 58, 0 55, 1 3 Kalimantan 8, 7 9, 6 4 Sulawesi 4, 8 5, 2 5 Bali Nustra 2, 5 2, 6 6 Maluku Papua 2, 2 2, 9 100, 0 Nasional Keterangan : § Asumsi target pertumbuhan PDB Nasional 5, 8 -8% tahun 2015 -2019 § Perhitungan proyeksi masih menggunakan atas dasar harga konstan tahun 2000. § Perhitungan proyeksi dapat berubah dengan adanya perubahan harga konstan tahun dasar 2010. Slide - 13

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (1/5) § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi:

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (1/5) § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi: 5 Kawasan Industri, 2 Kawasan Ekonomi Khusus, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu. § Pengentasan 15 Kabupaten tertinggal dengan outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 9, 15 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 11, 66 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 72, 77. Slide - 14

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (2/5) § Percepatan 1 Kawasan Perkotaan

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (2/5) § Percepatan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada saat ini, membangun 2 kota baru serba lengkap dan terpadu di kawasan perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, serta perwujudan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi. § Pengurangan jumlah desa tertinggal menjadi sedikitnya 640 desa atau peningkatan jumlah desa mandiri sedikitnya 260 desa. § Perkuatan 9 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) untuk keterkaitan kota-desa. § Pengembangan 2 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya. Slide - 15

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (3/5) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (3/5) § Pelaksanaan otonomi daerah sasaran untuk wilayah Sulawesi adalah: (1) Peningkatan: • proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25 persen untuk provinsi dan 10 persen untuk kabupaten/kota; • proporsi belanja modal dalam APBD provinsi sebesar 30 persen, Kabupaten/Kota sebesar 27 persen pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; • jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebesar 6 Provinsi dan 20 Kabupaten/Kota di Wilayah Pulau Sulawesi; • kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur sipil negara untuk jenjang S 1 sebesar 70 persen dan S 2 -S 3 sebesar 10 persen; • implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (2) Pembentukan kerjasama daerah diantara 6 daerah Sulawesi dalam rangka percepatan konektivitas dan peningkatan pelayanan publik; (3) Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan karakteristik Wilayah Pulau Sulawesi; Slide - 16

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (4/5) § Untuk mengurangi risiko serta

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (4/5) § Untuk mengurangi risiko serta dampak bencana, maka sasaran penanggulangan bencana di wilayah Pulau Sulawesi adalah kawasan pengembangan wilayah berisiko tinggi yaitu: • Kawasan Palapas, • Kawasan Manado-Bitung, • Kawasan Bangsejahtera, • KEK Palu, • KEK Bitung; • 4 (empat) PKN terdiri dari Gorontalo, Palu, Makassar, Sungguminasa; serta • kelompok PKW yang terkait dengan pengembangan perkotaan minapolitan/agropolitan. Slide - 17

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (5/5) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI

SASARAN UTAMA PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019 (5/5) SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 Sulawesi Utara 7, 0 - 7, 2 7, 1 - 7, 4 7, 5 - 8, 0 7, 5 - 8, 2 7, 9 - 8, 7 Gorontalo 6, 6 - 6, 7 7, 1 - 7, 4 8, 1 - 8, 6 8, 3 - 9, 0 8, 5 - 9, 4 Sulawesi Tengah 7, 5 - 7, 6 - 7, 9 7, 8 - 8, 3 8, 0 - 8, 6 8, 4 - 9, 3 Sulawesi Selatan 7, 3 - 7, 5 7, 4 - 7, 6 8, 0 - 8, 5 8, 7 - 9, 4 8, 7 - 9, 6 Sulawesi Barat 8, 0 - 8, 1 9, 6 - 10, 0 9, 8 - 10, 4 9, 8 - 10, 6 9, 9 - 10, 9 Sulawesi Tenggara 7, 8 - 7, 9 - 8, 2 8, 0 - 8, 5 9, 7 - 10, 5 9, 8 - 10, 8 SASARAN TINGKAT KEMISKINAN PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Tingkat Kemiskinan (Persen) Wilayah 2015 2016 2017 2018 2019 6, 5 - 6, 4 6, 2 - 6, 0 5, 6 - 5, 3 5, 0 - 4, 6 4, 0 - 3, 6 Gorontalo 14, 5 - 14, 2 13, 8 - 13, 3 12, 9 - 12, 2 10, 9 - 10, 1 8, 6 - 7, 8 Sulawesi Tengah 12, 5 - 12, 3 11, 9 - 11, 5 10, 7 - 10, 1 9, 4 - 8, 7 7, 4 - 6, 7 Sulawesi Selatan 8, 3 - 8, 2 8, 0 – 7, 7 7, 2 - 6, 8 6, 4 – 5, 9 5, 1 - 4, 6 Sulawesi Barat 9, 3 - 9, 2 8, 9 - 8, 5 7, 9 - 7, 5 7, 0 - 6, 4 5, 5 - 5, 0 12, 3 - 12, 1 11, 7 - 11, 2 10, 4 - 9, 8 9, 1 - 8, 4 7, 2 - 6, 5 Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara SASARAN TINGKAT PENGANGGURAN PER PROVINSI TAHUN 2015 -2019 Wilayah Tingkat Pengangguran (Persen) 2015 2016 2017 2018 2019 Sulawesi Utara 7, 3 - 7, 1 - 6, 8 6, 9 - 6, 5 6, 7 - 6, 2 6, 6 - 5, 9 Gorontalo 4, 0 - 3, 9 - 3, 8 - 3, 6 3, 7 - 3, 4 3, 6 - 3, 2 Sulawesi Tengah 3, 7 – 3, 6 - 3, 4 3, 5 - 3, 3 - 3, 1 3, 2 - 2, 9 Sulawesi Selatan 5, 6 - 5, 5 - 5, 3 5, 4 - 5, 0 5, 2 - 4, 8 4, 6 - 4, 2 Sulawesi Barat 2, 1 – 2, 0 - 1, 9 2, 0 - 1, 8 1, 9 - 1, 7 Sulawesi Tenggara 3, 7 - 3, 6 - 3, 4 3, 5 - 3, 3 - 3, 1 3, 2 - 2, 9 Slide - 18

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI RPJMN 2015 -2019

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI § Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral,

ISU DAN PERMASALAHAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI § Rendahnya nilai tambah komoditas pertambangan mineral, agroindustri (kakao karet, dan rotan), dan industri manufaktur § Terbatasnya konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan yang terdapat di 5 KI, 2 KEK, dan 4 Kawasan Ekonomi Terpadu dengan kawasan penyangga § Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri § Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang pengolahan pertambangan mineral, agroindustri (kakao karet, dan rotan), dan industri manufaktur § Hambatan regulasi dalam mendukung peningkatan iklim investasi dan iklim usaha § Status lahan yang digunakan oleh KEK Bitung masih digugat oleh Masyarakat Adat § Kawasan Industri yang direncanakan di Bantaeng tidak memiliki sumber daya lokal Slide - 20

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI SULAWESI Arah Kebijakan: § percepatan pengembangan pusat-pusat

ARAH DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DI SULAWESI Arah Kebijakan: § percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Strategi : § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pengembangan klaster -klaster industri pengolahan SDA sesuai dengan potensi dan keunggulan di masing-masing koridor ekonomi; § Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur dari dan antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi; § Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek; § Debottlenecking peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan iklim usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi. Slide - 21

PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 KEK Bitung/KI Bitung KAWASAN MANADO -

PETA LOKASI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 KEK Bitung/KI Bitung KAWASAN MANADO - BITUNG • Industri Pengolahan Perikanan • Industri agro berbasis kelapa dan tanaman obat • Aneka industri • Logistik Potensi: Kelapa dan perikanan KAWASAN PALAPAS Potensi : Rotan, Kakao, dan karet KI Morowali • • KEK Palu/KI Palu • Industri Manufaktur • Industri Agro berbasis kakao, karet, rumput laut, rotan • Industri pengolahan Nikel, Biji Besi, Emas • Logistik KAWASAN PARE Potensi : Peternakan, rumput laut Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan Downstream stainless steel KAWASAN BANGSEJAHTERA Potensi: Rumput laut dan Nikel KI Konawe • • Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan Downstream stainless steel KI Bantaeng • • Industri Smelter Ferronikel, Stainless steel, dan Downstream stainless steel Slide - 23

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS WILAYAH SULAWESI No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN STRATEGIS WILAYAH SULAWESI No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Kereta Api No. Kegiatan Strategis Infrastruktur Jangka Menengah Nasional Jalan 1. Pembangunan jalur KA antara Manado - Bitung 1. Pembangunan Jalan Tol Manado – Bitung 2. Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Palu – Poso 2. 3. Pembangunan jalur KA antara Makassar - Pare-Pare 3. Pembangunan Jalan Tomohon - Manado Pembangunan Jalan Palu-Parigi Bandara 1. Pengembangan Bandara Samratulangi 2. Pengembangan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Pelabuhan 1. 2. 3. Pengembangan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung) Pembangunan infrastruktur penunjang eksport hasil perikanan Bitung Pengembangan Pelabuhan Pantoloan 6. Pegembangan Fasilitas pelabuhan laut Pantoloan, Sulawesi Tengah Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Garongkong Barru Pembangunan Pelabuhan Pare-pare 7. Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) 8. Pengembangan Pembangunan Faspel Laut Garongkong 9. Pengembangan Pelabuhan Kendari 4. 5. 6. 7. 8. 9. Pembangunan Jalan Poros Soroako – Bahodopi (Industri Morowali) Pembangunan Jalan Akses Mendukung Kawasan Industri Bitung Pembangunan Jalan Akses Mendukung Kawasan Industri Palu Pembangunan Jalan Akses Mendukung Kawasan Industri Bantaeng Pembangunan Jalan Lingkar Kota Kendari Pembangunan Jalan Akses Pendukung Kawasan Industri Konawe Slide - 23

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Wilayah Sulawesi

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 25

SKETSA HIRARKI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN HINTERLAND Slide - 25

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SULAWESI PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA Arah

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SULAWESI PERKOTAAN KETERKAITAN KOTA - DESA Arah Kebijakan : Memperkuat keterkaitan kota – desa serta membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi dan budaya lokal, melalui: 1. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); 2. Perwujudan Kota Layak Huni yang Aman dan Nyaman, melalui Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) yang mudah diakses bagi seluruh kalangan masyarakat kota, termasuk kelompok lansia, disabel, wanita, anak; 3. Perwujudan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; 4. Pengembangan Kota Cerdas dan daya saing kota; 5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Arah Kebijakan: Menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui: 1. Perwujudan konektivitas antar kota sedang dan kota kecil, dan antar kota kecil dan desa sebagai tulang punggung (backbone) keterhubungan desa-kota 2. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu (upstream linkages) dan kegiatan ekonomi hilir (downstream linkages) desakota dengan pengembangan agribisnis (agrowisata dan agroindustri), melalui pusat kawasan transmigrasi, kawasan agropolitan dan minapolitan, serta kawasan pariwisata. 3. Peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, dan masyarakat dalam peningkatan keterkaitan kota-desa DESA DAN KAWASAN PERDESAAN Arah Kebijakan : Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan, melalui : 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi geografis Desa 2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa 4. Penguatan Pemerintahan Desa 5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan 6. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. 26

PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 Slide -

PETA LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 Slide - 27

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Wilayah Sulawesi

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI § Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI § Lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal; § Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; § Rendahnya jumlah ketersediaan distribusi tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan paramedis); § Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal, khususnya di bidang kesehatan, air bersih, dan transportasi (darat, air, dan udara). § Rendahnya tingkat aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah; § Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian didaerah tertinggal; § Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Slide - 29

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI (1/2) Arah Kebijakan: § Percepatan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI (1/2) Arah Kebijakan: § Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas Strategi : § Mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan; § Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; § Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal; § Mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal; § Memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluh pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; Slide - 30

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI (2/2) Strategi : § Melakukan

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI (2/2) Strategi : § Melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal; § Meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; § Melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; § Mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait; § Meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor. Slide - 31

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI 2015 – 2019 Slide - 32

PETA SEBARAN DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI 2015 – 2019 Slide - 32

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERTINGGAL WILAYAH SULAWESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Pengembangan sekolah kecil di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); Pembangunan asrama sekolah di di bagian tengah dan bagian barat Sulawesi; Penyediaan bus sekolah; Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di bagian Tengah dan Selatan Sulawesi; Pengadaan puskesmas terapung di kawasan pulau kecil terluar; Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di daerah tertinggal; Pengembangan PLTMH, PLTS, dan PLTU, khususnya di Sulawesi Tengah; Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI dan TVRI, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan, Mamuju Utara, Toju Una-Una, dan Bombana; Pengembangan minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut serta pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan; Pengembangan jaringan irigasi; Pembangunan embung untuk mendukung jaringan irigasi; Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi, serta peningkatan peran serta masyarakat adat, khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una, dan Banggai Kepulauan; Pembangunan pasar tradisional; Pengembangan pelabuhan penyeberangan di pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah kepulauan Sulawesi; Peningkatan kapasitas pelabuhan kapal penumpang dan ferry; Pengadaan unit armada ferry baru di wilayah Sulawesi; Pengembangan bandara perintis, khususnya di bagian selatan, barat, dan utara Sulawesi; Pengembangan jalur kereta api antarkota pada kawasan utara, selatan, dan barat Kepulauan Sulawesi; Peningkatan status jalan dan pembangunan jalan penghubung diutama antara bagian selatan, barat, dan tengah Sulawesi Slide - 33

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Perbatasan Wilayah Sulawesi

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI q Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan

ISU DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI q Aspek Ekonomi, SDA, dan Lingkungan Hidup § Kaya SDA laut, namun pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada untuk meningkatkan perekonomian wilayah dan taraf hidup masyarakat tidak tertata, ancaman over exploitation, beberapa pulau-pulau kecil terluar terancam abrasi § Rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur khususnya transportasi laut yang menghubungkan Bitung dengan Miangas dan Marore. § Terbatasnya nilai transaksi perdagangan bagi Masyarakat perbatasan dengan negara Filipina. q Aspek Sosial § Mobilitas penduduk lintas batas sangat tinggi karena adanya kesamaan budaya dan adat, serta kesenjangan ekonomi. § q Adanya masyarakat perbatasan yang kewarganegaraan (Sangir-Philipines). tidak memiliki kejelasan status Aspek Batas Wilayah Negara, Pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum § Transnational crime akibat lemahnya sistem pengawasan. § Masih lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana pengawasan perbatasan. § Masih tingginya pelanggaran lintas batas negara. Slide - 35

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan: § Mewujudkan halaman

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan: § Mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga Strategi : § Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara: Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna, Melonguane; serta peningkatan hasil perikanan dan kelautan dan nilai tambah untuk perdagangan ekspor lintas negara (Filipina); § Peningkatan konektivitas dengan membangun sistem transportasi laut (perintis) yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi; § Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pengembangan sekolah kejuruan berbasis kelautan, pengembangan balai-balai latihan kerja/kewirausahaan; § Penguatan fungsi pertahanan dan keamanan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam menjaga kedaulatan; § Menjamin ketersedian logistik termasuk bahan bakar minyak (BBM), khususnya di pulau-pulau kecil terluar (termasuk Miangas, Marore); § Penyelesaian status kewarganegaraan dengan indentifikasi, pendataan, serta verifikasi status kewarganegaraan masyarakat perbatasan. Slide - 36

PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 Slide - 37

PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI 2015 -2019 Slide - 37

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN WILAYAH SULAWESI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pengembangan pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; Pengembangan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Miangas, Pulau Marore, Pulau Kawio, Pulau Kawaluso, Pulau Marampit dan Pulau Kakarotan dengan pendekatan keamanan, ekonomi dan lingkungan; Pelayanan keperintisan yang menghubungkan pulau-pulau di kawasan perbatasan negara, di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud, termasuk pulau kecil terluar berpenduduk, Pengembangan pusat aktifitas perdagangan dan gudang logistik , Depo BBM khususnya untuk pulau kecil terluar berpenduduk (perhatian terhadap Pulau Miangas dan Pulau Marore); Penyelenggaraan sekolah satu atap berasrama (SD, SMP, SMA/SMK); Pengembangan sekolah kejuruan (SMK, politeknik) berbasis kelautan, standarisasi kawasan perbatsan; Pengadaan sarana kesehatan keliling diutamakan di Pulau Kecil Terluar; Pengembangan energi terbarukan (PLTMH, PLTS, dan PLTU), berbasis potensi lokal, khususnya di Pulau Kecil Terluar; Pembangunan menara penguat sinyal dan penguat siaran RRI, TVRI, dan telekomunikasi khususnya di Pulau-Pulau Kecil Terluar Pengembangan sarpras minapolitan dan penganekaragaman produk hasil laut serta pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan; Pengembangan kegiatan kepariwisataan bahari dan sosial-budaya melalui peningkatan insfrastruktur, sarana, promosi; Pembangunan pasar perbatasan; Pengembangan jalur kereta api antarkota pada kawasan utara, selatan, dan barat Kepulauan Sulawesi; Pengadaan kapal tangkap 30 GT di wilayah perbatasan Miangas dan Marore; Pembangunan/pengembangan bandara Miangas; Pembangunan dermaga penyeberangan Miangas, Melonguane, Marampit, Kawaluso; Pembangunan bandara Siau; Slide - 37

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Ruang Wilayah Sulawesi

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: §

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan, untuk mewujudkan: § Pusat pengembangan ekonomi kelautan, lumbung pangan nasional, dan pusat pertambangan mineral § Jaringan transportasi antarmoda § Kelestarian kawasan berfungsi lindung, dengan hutan tetap 40% § Kawasan strategis nasional perbatasan dan ekonomi Strategi : § Perwujudan struktur ruang wilayah § Pengembangan kawasan lindung § Pengembangan kawasan budidaya § Pengembangan kawasan strategis nasional. Slide - 40

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG PROVINSI Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 Sulawesi Tengah

STATUS PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG PROVINSI Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014 Gorontalo No. 4 Tahun 2011 Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Provinsi Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Sulawesi Utara 11 11 4 3 Sulawesi Tengah 10 9 1 1 Sulawesi Selatan 21 21 3 2 Sulawesi Tenggara 10 10 2 2 Gorontalo 5 5 1 1 Sulawesi Barat 5 3 - - 62 59 11 9 TOTAL Slide - 41

REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria § Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu

REFORMA AGRARIA (1/3) Konsep Ideal Reforma Agraria § Reforma agraria meliputi asset reform, yaitu penyediaan tanah bagi masyarakat petani yang belum memiliki tanah (landless farmer) dan juga access reform yaitu penyediaan bantuan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan petani penerima dalam mengelola dan mengambil manfaat bidang tanah yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya; § Pemerintah melakukan reforma agraria untuk melakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sekaligus untuk memperbaiki ketimpangan kesejahteraan khususnya petani; Reforma agraria meliputi beberapa tahap yaitu: § Koordinasi lokasi pelaksanaan redistribusi tanah (dan legalisasi aset) dengan lokasi pemberdayaan masyarakat; § Pengembangan teknologi pertanian; § Pengembangan jasa keuangan mikro; § Interkoneksi UKM dengan industri. Slide - 42

REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu

REFORMA AGRARIA (2/3) Tantangan Reforma Agraria Walaupun secara konsep reforma agraria cukup sederhana yaitu mensinergikan lokasi aset dan akses, namun mengingat: § Kewenangan birokrasi yang berbeda dimana reforma aset merupakan kewenangan BPN, sedangkan reforma akses berada pada K/L dan pemda; § Jumlah bidang tanah dan jumlah keluarga yang terlibat cukup besar yaitu 9 juta hektar dan 4, 5 juta keluarga, tersebar pada sekitar 9 ribu desa di 512 kab/kota pada 34 provinsi; Seringkali koordinasi lokasi dan sinergi aset dan akses tidak dapat dilakukan dengan optimal. Untuk itu diperlukan peran Gubernur/ Bupati/ Walikota sebagai koordinator untuk mensinergikan lokasi aset dan akses pada wilayah administrasinya masing-masing. Slide - 43

REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: § Bersama

REFORMA AGRARIA (3/3) Peran Kepala Daerah (Pemerintah Daerah) sebagai koordinator perlu melakukan: § Bersama dengan Kemenhut, mengidentifikasi tanah kawasan hutan yang sesuai bagi pertanian dan akan dilepaskan sebagai sumber TORA (tanah obyek reforma agraria); § Mengidentifikasi seluruh program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh K/L (termasuk Pemda) yang ada pada wilayahnya. § Memimpin koordinasi antara K/L dengan Kanwil BPN/Kantah setempat dalam mensinergikan lokasi dan target keluarga sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan lokasi-lokasi pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset (by name by address); § Melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank umum setempat untuk memastikan bank melakukan penyaluran pinjaman kredit KUR dan UMKM, termasuk mekanisme dan prosedur penyediaan fasilitas jaminan pinjaman – penyediaan collateral fund (dana jaminan pinjaman) – bagi pinjaman modal usaha masyarakat miskin sehingga tidak perlu dilakukan penyitaan agunan pinjaman apabila terjadi gagal bayar. § Memastikan kelanjutan pemberdayaan masyarakat pasca pelaksanaan reforma agraria dengan terus berkoordinasi baik dengan BPN maupun K/L hingga masyarakat penerima benar-benar lepas dari garis kemiskinan; Slide - 44

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana Wilayah Sulawesi

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU SULAWESI 250 200. 4 202 200

INDEKS RISIKO BENCANA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DI WILAYAH PULAU SULAWESI 250 200. 4 202 200 202 168. 4 150 146. 4 189. 2 163. 2 144. 4 172. 4 173. 6 177. 2 181. 2 186. 4 173. 6 148. 4 144. 4 163. 2 158. 4 173. 6 154. 4 130. 4 123. 2 100 72 50 Keterangan: Risiko Tinggi: >144 (warna peta MERAH); Risiko Sedang: 36 – 144 (warna peta KUNING) Risiko Rendah: < 36 (warna peta HIJAU) g Ka ala Pa b rig. Po i M so ou to M ng or ow Ko ali ta Pa lu Ko la k Ko a Ko na w ta Ke e Ko nda M ta B ri in itu a M has ng in a a. U Ke has tar pu a S a e la ua lata n n S Ko ang ih ta M e an ad o i ng Sig Do G Ko oro n ta Go talo ro nt a Po M lo le am w u al i M ju an da r M ar o Ta s ka la r Go Lu w wa u T Ko ta imu r M ak as ar 0

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan: §

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan: § Peningkatan ketangguhan dalam menghadapi bencana; § Penguatan tata kelola penanggulangan bencana di pusat dan daerah. Strategi : § Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui: a. penyusunan kajian dan peta risiko bencana tingkat kabupaten/kota b. integrasi kajian dan peta risiko dalam RPJMD dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota. c. Penyusunan rencana kontinjensi menghadapi bencana banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, gempa bumi, dan letusan gunung api. § Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana, melalui: a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dalam masyarakat, b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana c. Percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana di Manado dan daerah pasca bencana alam. § Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, melalui: a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana. b. Penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir, tanah longsor, tsunami dan letusan gunung api c. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api, banjir dan tanah longsor. d. Pengembangan Desa Tangguh Bencana e. Pembangunan 2 (dua) unit depo logistik di wilayah Pulau Sulawesi yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil f. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana. Slide - 47

PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU SULAWESI 2015 -2019 Slide - 48

PETA INDEKS RISIKO BENCANA WILAYAH PULAU SULAWESI 2015 -2019 Slide - 48

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN SULAWESI 1. Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha Konawe 2.

RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENANGGULANGAN BENCANA KAWASAN SULAWESI 1. Pembangunan Tanggul Sungai Konaweha Konawe 2. Pembangunan Pengaman Abrasi Pantai Lengnga Pinrang; Pantai Tanaberu Bulukumba; Sepanjang Pantai Mamuju; Sepanjang Pantai Kab. Polman; Pantai Baurung dan Pantai Onang Kab. Majene; Pantai Sumalata , Pantai Tolinggula , Pantai Atinggola Gorontalo Utara; Pantai Leato Kota Gorontalo; Pantai Biluhu Barat dan Timur Kab. Gorontalo, Pantai Amurang (Lanjutan) Kab. Minahasa Selatan, Pantai Pulau Miangas (Lanjutan) Kab. Kepulauan Talaud 3. Rehabilitasi Bangunan Pengendali Sedimen Bagian Hulu Gowa 4. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air Sungai Taroang dan Muara Sungai Tamanroya Jeneponto, Alur Sungai Kalaena dan Sungai Angkona Luwu Timur, Sungai Rongkong Luwu Utara, Sungai Baliase Luwu, Sungai Kanjiro Luwu, Sungai Bone-Bone Luwu, Sungai Cenranae Wajo-Bone, Air Sungai Walanae Soppeng, Sungai Tilamuta Boalemo, Sungai Molosipat Pohuwato, Sungai Lemito Pohuwato, Sungai Bone Bolago, Sungai Tolinggula Prov. Gorontalo, Sungai Pontolo Gorontalo Utara. 5. Pembuatan Tanggul Penahan Tebing Danau Poso Danau poso, Kab. Poso 6. Pembangunan Tanggul dan Pemecah Ombak Pantai Pasangkayu Mamuju Utara 7. Perkuatan Tebing dan Tanggul Banjir Sungai Tondano. 8. Pembangunan Sabo Dam Sungai Milangodaa Kab. Bolsel Slide - 49

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah Wilayah Sulawesi

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH SULAWESI Arah

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH WILAYAH SULAWESI Arah Kebijakan wilayah Sulawesi: Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah yang mendorong pembangunan ekonomi secara merata berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan Strategi : 1. Peningkatan efektivitas belanja modal melalui pengembangan skema pinjaman dan hibah daerah (Kerjasama Pemerintah-Swasta) untuk mendukung konektivitas wilayah Sulawesi. 2. Penyederhanaan pelayanan bagi dunia usaha melalui peningkatan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menggerakkan perekonomian local. 3. Penerapan pola karier terbuka dan pemberdayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P 3 K) dalam menjamin pemerataan pelayanan publik. 4. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka evaluasi dan harmonisasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. 5. Penguatan kerja sama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas fiskal wilayah Sulawesi yang rendah. 6. Pemetaan potensi-potensi kerja sama daerah serta memfasilitasi terbentuknya kerja sama daerah di Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. 7. Peningkatan efisiensi pelaksanaan demokrasi lokal melalui pelaksanaan Pilkada Serentak yang dilakukan secara bertahap di wilayah Sulawesi. Slide - 51

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH