PERTEMUAN 9 Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 2025 Perkembangan

PERTEMUAN 9 Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945 -2025

Perkembangan Undang-undang Dasar Perencanaan pembangunan sebagai bagian dari manajemen pemerintahan yang mengemban tugas spesifik untuk mrelakukan fungsi perencenaa dalam rangka mewujudkan cita-citaa daan tujuan Indonesia Merdeka harus didasarkan pada Kostitusi Negara Indonesia Merdeka.

Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang Indonesia telah memakai lima buah konstitusi, yaitu : 1. UUD 1945 yang berlaku sejak 1945 sampai 1949 2. UUD Republik Indonesia Serikat (UUD-RIS) yang berlaku pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS-RI) berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 4. Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD-RI 1945) yang berlaku sejak 5 Juli 1959 1999 5. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 hasil Amandemen yang ditetapkan melalui serangkaian sidang umum MPR Tahun 1999, 2000, 2001, 2002)

Tantangan Pembangunan, 1945 -1949 Tantangan utama yang dihadapi Indonesia pada kurun 1945 -1949 adalah: Mempertahankan kemerdekaan, karena Belanda ingin menjajah kembali dengan melakukan dua kali agresi militer Mengatasi Kesulitan di bidang ekonomi dan sosial, antara lain, akibat blokade Belanda (sejak akhir 1945) Menjaga kestabilan politik dalam negeri Perbedaan paham di antara partai politik dalam mengelola negara, khususnya dalam menghadapi Belanda, memicu terjadinya pemberontakan dalam negeri Banyak prasarana fisik hancur akibat peperangan Pemerintah di hadapkan pada masalah inflasi dan defisit anggaran belanja Keadaan ini memunculkan pelbagai masalah sosial seperti tidak tertanganinya kesehatan dan terbengkalainya pendidikan masyarakat

Falsafah, Arah, dan Tujuan Pembangunan Falsafah pembangunan nasional yang dianut bertolak dari semangat Proklamasi dan amanat konstitusi yang memandang pembangunan sebagai baagian dan kelanjutan dari perjuangan kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Maklumat Pemerintah tentang pembangunan menegaskan kehendak bahwa rakyat tanggungjawab. dan negara pada pembangunan dilaksanakan 18 Agustus 1945 harus memperhatikan secara seksama dan

Arah Pembangunan ditujukan : q q Pada pembebasan kehidupan bangsa dari berbagai kekurangan, kemiskinan dan keterbelakangan dalam berbagai kehidupan, serta pengakuan keadulatan bangsa Pada pembangunan perekonomian dengan semangat koperasi dan disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun tujuan pembangunan kurun 19451949 adalah : v v Tercapainya pengakuan dunia internasional secara penuh atas kedaulatan bangsa dan negara Indonesia di seluruh wilayah Nusantara Terselenggaranya upaya-upaya mengatasi masalah pembangunan nasional

Paradigma, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan, 1945 -1949 Paradigma pembangunan periode 1945 -1949 : Pertama : kolektivitas dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan, meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, termasuk di bidang ekonomi Kedua : strategi pembangunan adalah pembebasan dari Ketiga : kebijakan dan penjajahan, kemiskinan, program pembangunan dan keterbelakangan dikembangkan dan politik, ekonomi dan dilaksanakan oleh kabinet sosial serta pengelolaan mencakup berbagai ekonomi dilaksanakan sektor dan bidang. menurut Pasal 33 UUD 1945

Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Pertama Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dibentuk pada masa Kabinet Sjahrir III, berhasil menyusun “ Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia” yang berisi rancangan program pembangunan dengan tujuan untuk memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata dengan cara : 1. 2. 3. 4. Mengintensifkan usaha produksi Memajukan pertukaran internasional Mencapai standar hidup yang lebih tinggi Mempertinggi derajat kecakapan dan kecerdasan rakyat

Langkah Kebijakan yang ditempuh mencakup : a) b) c) Peningkatan sektor perdagangan. Impor dibatasi pada barang yang penting. Mendorong ekspor hasil-hasil perkebunan, hutan dan tambang. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana perhubungan dan rencana pembangunan berbagai industri tingkat pertama. Upaya penyebaran penduduk dengan cara memindahkan sekitar 20 juta penduduk Jawa ke Sumatera sselma 10 sampai 15 Tahun. Dengan demikian diharapkan kemakmuran di Jaawa berkembang dan terbuka kemakmuran baru di Sumatera. Dasar politik ekonomi permerintah pasal 33 UUD 1945, karena semua perusahaan vital harus dikuasai oleh negara.

Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Menteri Kemakmuran AK Gani pada masa Kabinet Sjahrir III berinisiatif membentuk Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ). Badan perancang ini bertugas membuat rencana pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi untuk jangka dua sampai tiga tahun. Tugas dan kewajiban paanitia pemikir ini adalah menyiapkaan bukti dan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian Pemerintah Negara Republik Indonesia daalam menghadapi perundingan dengan Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara.

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi ini menghasilkan dokumen perencanaan yang disebut “ Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia ”. Rancangan ini berisi program pembangunan dengaan tujuan memperbesar dan menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Ini merupakan dokumen perencanaan pertama yang berhasil disusun dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia.

Sistem dan Proses Perencanaan Pembangunan Kandungan Penetapan Presiden Nomor 3 tertanggal 12 April 1947 tentang panitia pemikir siasat ekonomi menunjukan gambaran mengenai sistem dan proses perencanaan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan.

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi di bagi atas beberapa bagian Ketua bagian-bagian tersebut diangkat dan diberhentikan oleh presiden Sidang Panitia Pemikir Siasat Ekonomi diadakan setiap waktu atas sepertiga permintaan anggota Undangan untuk bersidang dikirim sepuluh hari sebelum sidang dimulai dengan menyebutkan acara yang akan dibahas Sidang Bagian – bagian Panitia Pemikir Siasat Ekonomi diadakan setiap waktu dianggap perlu oleh ketua bagian Sekurang-kuraangnya sekali dalam 15 hari ketua Panitia Pemikir Siasat Ekonomi mengadakan pertemuan dengan ketua atau wakil Untuk menghadiri sidang Panitia Pemikir setiap anggota menerima “uang duduk” Setiap bulan Desember keterangan yang telah selesai dikerjakan oleh panitia harus segera diampaikaan kepada pemerintah

PERTEMUAN 10 Perencanaan Pembangunan 1950 -1959

UUD-S 1950: Negara Kesatuan Dengan sistem Multipartai dan Pemerintahan Parlementer Sistem multipartai dan pemerintahan parlementer periode 19501959 diwarnai banyak silang pendapat antar pimpinan partai. Ini menjadi kendala bagi terselenggaranya pemerintahan yang stabil serta perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif. Dalam tempo 9 tahun telah jatuh bangun sebanyak 7 kali. Artinya umur rata-rata kabinet hanya empat belas bulan.

Falsafah Pembangunan Periode 1950 - 1959 Falsafah pembangunan periode 1950 – 1959 bertolak dari pancasila sebagai landasan bernegara dan pasal 38 UUD Sementara 1950 yang substansinya sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945. Arah, Asas dan tujuan pembangunan mengandung semangat kebangsaan, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pembangunan adalah secara tuntas melepaskan diri dari sisa-sisa dominasi ekonomi kolonial dan berusaha mengembangkan lembaga sosial-politik.

Kelembagaan Pemerintahan dan Perencanaan dalam Dinamika Konstelasi Politik Multipartai Format Hubungan Kelembagaan Periode 1950 -1959 adalah sebagai berikut : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat ooleh DPR Menteri beertanggungjaawab atas setiap kebijakan pemerintah Perdana Menteri diangkat oleh Presiden berhak membubaakan DPR

Pemilu Petama di Indonesia, Kegagalan Konstituante, dan Lahirnya Dekrit 5 juli 1959 Pemilihan umum pertama berhasil diselenggarakan oleh kabinet Burhanudin Harahap dengan pemilu anggota DPR pada 29 September 1955 dan pemilu anggota konstituante pada 15 Desember 1955. Namun, hasil-hasil pemilu 1955 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sesuai jadwal semula, karena pada 5 juli 1959 Presiden Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden yang intinya membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945.

Sistem dan Proses Perencanaan Pembangunan 1950 -1959 Sebelum Biro Perancangan Negara terbentuk pada 1952, kegiatan perencanaan diselenggarakan oleh masing-masing kementerian bersifat ad hoc, tanpa koordinasi, dan tanpa dilandasi visi dan misi bersifaat nasional. Dalam situasi belum disusun sebuah rencana pembangunan ekonomi nasional. Setelah Biro Perancangan Negara terbentuk, kegiatan perencanaan pembangunan mulai mencakup kegiatan perencanaan pembangunan.

Sistem Pelaksanaan Rencana Pembangunan Era 1950 - 1959 Sesuai dengan amanat UUDS 1950, Rencana Urgensi Industri (19511955) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 -1960) dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan mekanisme pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (ABN). Ada beberapa kendalam beberapa pengelolaan anggaran belanja era 1950 -1959. Satu diantaranya adalah sangat lambatnya otorisasi pemerintah daerah yang membuat waktu untuk melaksanakan proyek-proyek pembaangunan semakin singkat.

PERTEMUAN 11 Perencanaan Pembangunan 1960 -1965

Tantangan Pembangunan, 1959 -1965 Perubahan drastis cara pandang tentang landasan falsafah peenyelenggaraan negara berdampak pada sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain menghadirkan persoalan baru, perubahan falsafah tersebut juga memunculkan kontroversi dan sikap pro kontra di tengah masyarakat. Sementara dibidang ekonomi terutama soal menyangkut keuangan negara. Kondisi perekonomian Indonesia cukup memprihatinkan pada tahun 1959 -1960. dibidang budaya, sifat kegotongroyongan dan kekeluargaan teranam oleh paham liberal dan paham komunisme yang tidak sesuai dengan pancasila.

Falsafah, Arah, dan Tujuan Pembangunan Falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia periode 1959 -1965 tetap pancasila, tetapi dalam implementasinya selalu digandengkan dengan paradigma Manipol-Usdek. Nasakom Arah pembangunan adalah untuk mencapai masyarakat Sosialis Indonesia Tujuan pembangunan adalah untuk memperkukuh dasar-dasar rohaniah dan jasmaniah serta membangun perekonomian bangsa yang mandiri dan maju

Paradigma dan Strategi Pembangunan, 19591965 Paradigma pembangunan Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 -1969 adalah Manipol. Usdek-Nasakom Strategi pembangunan periode 1959 -1965 berlandaskan konsep “revolusi belum selesai” dan bertumpu pada “politik adalah panglima”

Kebijakan dan Program Pembangunan 1959 -1965 Kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama terbagi enam bidang, yakni mental / agama / kerohanian / penelitian; kesejahteraan; pemerintahan dan keamanan / pertahanan; produksi; distribusi dan perhubungan, serta keuangan dan pembiayaan.

Sistem dan Proses Perencanaan, 1959 -1965 Setelah MPRS menetapkan Manipol-Usdek sebagai GBHN pada 1960, Dapernas menyusun dan menjabarkan Rancangan Dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961 -1969 dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Untuk menyusun kebijakan, program, dan proyek-proyek pembangunan diperlukan sejumlah data tentang jumlah penduduk dan tingkat pendapatan nasional.

Sistem dan Proses Perencanaan, 1959 -1965 Diperlukan beberapa sumber investasi dengan ketentuan : Tidak dengan defisit spending Tidak menaikkan pajak Tidak mengganggu anggaran belanja taahunan Salah satu cara untuk memperbesar investasi adalah dengan meningkatkan manfaat dan pengolahan kekayaan melalui pengembangan proyek

Sistem Pelaksanaan Pembangunan. 1959 -1965 1. 2. 3. Bab II Pasal 8 Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang ketentuan pelaksanaan RPNSB menerangkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan RPNSB 1961 -1969, hasil karya Dapernas Jilid IV sampai dengan Jilid XVII harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan ini. . Kementerian dan badan-badan usaha harus menyusun rencana pelaksanaan lebih rinci dengan “Tripola” yaitu : Pola proyek pembangunan Pola penjelasan proyek pembangunan Pola pembiayaan pelaksanaan pembangunan

Hasil Pelaksanaan Program Mental Rohani dan Penelitian 1959 -1965 Hasil-hasil pelaksanaan RPNSB Pertama tahun 1965 di subbidang pendidikan telah dibangun prasarana dan fasilitas fisik. Di subbidang agama/kerohanian antara lain dimasukkanya pendidikan agama dan budi pekerti, sementara terkain dengan keolahragaan adalah pembangunan stadion. Di subbidang penelitian berhasil dibangun pelbagai prasarana, sarana dan fasilitas pendukung kegiatan penelitian di semua sektor dan kegiatan.

Hasil Pelaksanaan Program Bidang Poduksi, Distribusi dan Perhubungan, 1959 -1965 Hasil-hasil pelaksanaan program bidang produksi antara lain adalah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan beberapa pabrik didirikan. Namun sarana produksi di sektor pertanian tidak tercapai. “Keberhasilan” di subbidang distribusi dan perhubungan ditandai dengan panjang jalan aspal yang bertambah sekitar 10. 802 kilometer menjadi 20849 km, namun panjang jalan tidak-beraspal justru “menyusut” 6. 291 kilometer menjadi 62. 389 km.

PERTEMUAN 12 -13 Perencanaan Pembangunan di Indonesia 1966 -1998

Tantangan Pembangunan Periode 1966 -1968 Tantangan pada era 1966 -1968 adalah kemorosotan ekonomi dan rusaknya dasar-dasar sistem ekonomi dan politik dan budaya bangsa. Berbagai indiikator ekonomi menunjukkan kemerosotan ekonomi, seperti tingkat inflasi sangat tinggi pada 1965 dan pada 1966 akibat defisit anggaran belanja: defisit neraca pembayaran naik. Tantangan lain yang dihadapi adalah pemerrintahan. centang-perenang administrasi negara dan

Falsafah, Paradigma, dan Prinsip Pengelolaan Kebijakan Pembangunan Era 1966 -1968 Falsafah Pembangunan era 1966 -1968 adalah pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen berbasis imtak dan iptek yang melandasi kearifan dan penerapan paradigma pembangunan Paradigma yang digunakan adalah penataan kembali sistem politik dan ekonomi secara konstitusional, rasional, dan realistis berdasarkan UUD 1945. Prinsip yang digunakan adalah bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mencerminkan pasal dalam undang 1945, berpegang pada asas demokrasi ekonomi.

Strategi Stabilitasi dan Rehabilitasi Strategi untuk melaksanakan program stabilitasi dan rehabilitasi adalah : Penertiban dan penyehatan keuangan negara Penanganan urusan moneter dan dunia perrbankan Memperluas keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan meemberi tempat dan peranan yang wajar

Program, Sasaran, dan Skim Kebijakan Stabilitasi dan Rehabilitasi 1966 -1968 Sasaran Program stabilitasi dan rehabilitasi adalah : Pengendalian Inflasi Pencukupan Kebutuhan Pangan Rehabilitasi prasarana ekonomi Peningkatan kegiatan ekspor Pencukupan kebutuhan sandang

Komponen Utama program stabilisasi dan Rehabilisasi Rencana Fisik Rencana Moneter

Prinsip Pengelolaan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Ketetapan MPRS RI No. XXIII/MPRS/1966 menggariskan bahwa kredit luar negeri hanya dapat dibenarkan apabila benar-benar merupakan bagian integral dari rencana stabilisasi dan rehabilitasi secara keseluruhan. Besarnya kredit Luar Negeri tergantung pada kemampuan untuk membayar kembali dikemudian hari tanpa membebani lagi rakyat dan mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan bisa membebaskan diri dari ketergantungan luar negeri.

Posisi dan Peran Bappenas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tugas Bappenas antara lain: Menyusun kerangka dasar rencana pembangunan nasional, materiil dan siritual untuk jangka panjang, sedang dan pendek Melakukan koordinasi perencanaan dan mengusahakan keserasian antara rencana sektor dan regional Membantu pimpinan peerintahan dalam menyusun rancangan anggaran belanja pembangunan tahunan Menyarankan tindakan – tindakan untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional Mengamati persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional serta mengusasahakan sinkronisasi di antar program

Sistem Perencanaan dan Pokok Kebijakan dalam Penyusunan Repelita I belum didasarkan pada GBHN, karena MPRS tidak sempat menyusun GBHN. Penyusunan Repelita I didasarkan pada Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/3/1967. Sasaran Pokok Kebijakan pembangunan terdiri atas : 1. Bidang ekonomi : menambah pendapatan nasional perkapita; memperbesar hasil devisa; memperluas kesempatan kerja; memperbaiki pendapatan riil perkapita 2. Bidang Spiritual : mencapai kemajuan dan keleluasaan lebih nyata dalam pengembangan jiwa dan bakat rakyat 3. Bidang Pertahan dan keamanan : melindungi rakyat, kemerdekaan bangsa dan keutuhan wilayah negara

Sistem Pelaksanaan Program Stabilisasi dan Rehabilitasi 1966 -1968 Tahap stabilisasi dan rehabilitasi dilaksanakan melalui program pengendalian tingkat inflasi; program pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang; program rehabilitasi prasarana ekonomi; dan program peningkatan ekspor

Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Menangani Program Stabilisasi dan Rehabilitasi 1966 -1968 Penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional dengan mengambil tindakan yang realistis dilakukan untuk beberapa pencapaian yaitu : Keseimbangan yang wajar dalam pendapatan dan pengeluaran negara Keseimbangan yang wajar dalam neraca Luar Negeri Kelancaran produksi Kelancaaran peredaran barang

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Stabilitasi dan Rehabilitasi 1966 -1968 Kinerja yang dicapai juga ditandai dengan kenaikan produksi beras dan sandang, rehabilitasi prasarana seperti irigasi, jalan, lapangan udara, serta rehabilitasi, perluasan dan penyelesaian pabrik-pabrik, serta usaha meningkatkan produksi kerajinan rakyat. Untuk mendorong penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing, diterbitkan UU tentang PMA (1967) dan PMDN (1968).

Makna dan Hakikat Pembangunan Nasional Selama PJP 25 Tahun Pertama GBHN dalam era PJP-I (1969 -1993) berisi grand design atau “garis besar kebijakan” penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa yang mendasari pola dasar pembangunan nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 Tahun dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahunan.

Tantangan Pembangunan dalam PJP-I Tantangan yang dihadapi dalam era PJP-I adalah bagaimana membangun landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang sendiri melalui pembangunan secara bertahap agar siap memasuki era tinggal landas dalam upaya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Tantangan pada Repelita I adalah terlaksanannya pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat banyak. Repelita II adalah Perluasan kesempatan kerja Repelita III adalah Perluasan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat Repelita IV adalah Peningkatan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat Repelita V adalah Pemantapan, konsolidasi dan peningkatan pembangunan disetiap bidang kehidupan agar dalam Repelita VI Bangsa Indonesia siap untuk memasuki tahap awal tinggal landas.

Falsafah, Arah dan Tujuan Utama PJP-I Falsafah pembangunan selama PJP-I adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila Arah Pembangunan adalah untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan ntara kemajuan Lahiriah dan Batiniah dan terlaksananya pembangunan secara merata di seluruh tanah air Tujuan utama PJP-I adalah terciptannya laandasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil an makmur berdasarlan pancasila

Bidang Pembangunan pada PJP-I mencakup pembangunan dibidang ekonomi; agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sosial budaya; politik dan pertahan keamanan

Paradigma dan Strategi PJP-I Pembangunan Indonesi bertumpu pada sinergi pada tiga paradigma berupa keterpaduan pemikiran dan tindakan yang saling menunjang antara peemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di seluruh Tanah Air.

Delapan Jalur Pemerataan Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang dan perumahan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita Pemerataan pembangunan di seluruh tanah air Pemerataan memperoleh peradilan

Optimasi Sumber Pembiayaan Pembangunan Dalam dan Luar Negeri Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, diperlukan investasi dalam jumlah besar. Dengan berpedoman bahwa pelaksanaan pembangunan pendanaan berlandaskan luar negeri kemampuan diletakkan sendiri, sebagai sumber-sumber pelengkap. Adapun pertimbangan bahwa di satu pihak sumber penerimaan dalam negeri masih belum mencukupi sedangkan di lain pihak pelaksanaan pembangunan nasional dilaksanakanlebih luas, llebih cepat dan lebih merata, maka ditempuh kebijakan untuk menerima sumber daa luar negeri, baik berupa bantuan dan pinjaman luar negeri maupun penanaman modal asing.

Peningkatan Daya Saing Untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia dilakukan serangkaian kebijakan devaluasi. Sedangkan untuk mendukung upaya peningkatan ekspor pemerintah menerapkan kebijakan kurs valuta aktif mengambang dan terkendali.

Kelembagaan Bappenas Pada Era PJP-I Peran penting Bappenas bukan saja terlihat dari posisi, tugas dan fungsinya, melainkan juga dari karya nyata yang dihasilkan dengan menjabarkan GBHN ke dalam Repelita serta penilaian kenierja yang dilaksanakan sepanjang PJP-I

Sistem dan Proses Perencanaan Era PJP-I Sistem perencanaan pembangunan yang dikembangkan pada PJP-I meliputi Perencanaan Jangka Panjang 25 Tahun yang disusun dalam GBHN yang diwujudkan secara bertahap melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Repelita kemudian dijabarkan dalam Rencana Oprasional Tahunan (ROT) yang memuat berbagai program pembangunan sektor dan daerah lengkap dengan target fisik dan pembiayaan. Adapun pertimbangan pagu anggaran yang diberikan Bappenas dan proyek-proyek yang akan dilaksanakan adalah proyek dengan prioritas tinggi.

Sistem Pelaksanaan Rencana Pembangunan Untuk mencapai berbagai saran dan tujuan pembangunan nasional secara efesien dan efektif, dalam sistem pelaksanaan rencana pembangunan dikembangkan tata cara pengelolaan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Pengelolaan pelaksanaan program yang mendapatkan dukungan anggaran didasarkan pada ketetapan Presiden tentang pedoman pelaksanaan APBN yang terus disempurnakan. Langkah-langkah perbaikan meliputi sistem dan proses pengelolaan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan, dan pemantauan serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Keluarga Berencana Melalui pembangunan kependudukan diupayakan agar penduduk Indonesia yang besar jumlahnya dapat benar-benar menjadi modal dasar bagi pembangunan. Upaya pengendalian jumlah penduduk selama PJP-I yang dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana dan program terkait berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara bermakna. Keberhasilan dalam melaksanaka program KB diakui dunia internasional dan menjadikan Indonesia sebagai model bagi pelaksanaan program keluarga berencana yang dinilai berhasil.

Falsafah, Arah dan Tujuan PJP II Ø Ø Falsafah pembangunan PJP II tetap Bersumber pada Pancasila. Dalam falsafah pembangunan bangsa Indonesia yaitu pembangunan sebagai pengamalan pancasila, manusialah yang merupakan pengamalan titik sentral dari segala upaya pembangunan. Manusia adalah sumbeer daya pembangunan yang merupakan sasaran paling utama yang akan dibangun kemampuannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan PJP-II brtujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin, dengan sasaran umum terciptanya kualitas manusia dan masyarakat indonesia yang maju, mandiri dan sejahtera

Sistem dan Proses Perencanaan Era PJP-II o o o Sistem Perencanaan Pembangunan era PJP-II, khususnya Repelita VI, pada dasarnya mirip PJP-I. Penjabaran Tahunan Repelita VI dituangkan dalam rencana tahunan yang diakomodasi dalam RAPBN. Proses perencanaan, penyusunan Repelita VI dan perencanaan anggaran pembangunan dilakukan Bappenas dengan memperhatikan aspirasi dan mengundang partisipasi aktif masyarakat.

Hasil Pelaksanaan Repelita VI Hasil pelaksanaan Repelita VI, antara lain terlihat dari kesejahteraan rakyat secara keseluruhan bertambah baik dan beberapa sasaran akhir Repelita VI telah terlampaui, walaupun masih ada sejumlah sasaran yang belum dapat dicapai

Krisis Moneter 1997 -1998 Krisis Multidimensi yang mengakhiri pemerintahan Orde Baru bermula dari guncangan nilai tukar mata uang beberapa negara dikawasan Asia Tenggara dan Asia Timur terhadap mata uang kuat dunia, terutama Dollar AS. Landasan ekonomi yaang dianggap kuat ternyata tidak berdaya menghadapi gejolak keuangan eksternal, serta kesulitan makro dan mikro ekonomi. Salah satu kelemahan Indoesia adalah besarnya beban utang luar negeri sektor swasta yang tiidak dilindungi terhadap resiko fluktasi mata uang. Sistem pengawasan perbankan yang lemah akibat intervensi pemerintah yang kuat merupakan faktor lain yang menyebabkan sistem keuangan domestik tidk mampu menghadapi tekanan eksternal tersebut.

PERTEMUAN 14 Perencanaan Pembangunan di Indonesia 1998 -2004

Tantangan 1998 -2004: Krisis Moneter, Kerapuhan Sistem dan Struktur Perekonomian, serta Berbagai Kesenjangan Di Indonesia, krisis yang berkembang menjadi krisis ekonomi itu telah menguak berbagai kelemahan dalam ssistem dan struktur perekonomian nasional. Akibatnya, muncul berbagai kesenjagan yang di tandai dengan besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Kelemahan Fundamental terletak pada diabaikannya perekonomian keerakyatan. Perkembangan yang ada cenderung menunjukan corak sangan monopolistik. Wabah KKN tampak terbendung dan tata kelola pemerintahan tidak tegak dengan baik.

Tantangan Lain yang dihadapi pada era 1998 -2004 adalah berkembangnya kultur politik yang tidak mendukung berlangsungnya pelaksanaan fungsi berbagai lembaga pemerintahan, politik dan ekonomi secara demokratis. Berkembangnya mekanisme hubungan pusan daerah cenderung perpola pada sentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan yang kurang sesuai dengan kondisi geografis dan demografis yaang justru membutuhkan sistem yang desentralistik. Selain itu, dihadapi pula tantangan dependensi sistem peradilan pada eksekutif.

Paradigma, Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan Paradigma pembangunan periode 1998 -2004 merupakan reformasi total secara terencana, melembaga, dan berkesinambungan sebagai koreksi terhadap seluruh penyimpangan yang telah terjadi di bidang ekonomi, pemerintahan. politik, dan kelembagaan

Strategi pembangunan nasional pemerintahan Presiden BJ Habibie yang dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid adalah : Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkatnya, dengan sasaran pokok dan langkah kebijakan yang terarah pada stabilisasi nilai tukar rupiah Konsolidasi demokrasi dengan sasaran pokok dan langkah kebijakan dan terarah pada peniingkatan partisipasi aktif rakyat dengan memberikan rumang gerak lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat Penataan aparatur pemerintah dengan mengembangkan sistem akuntabilitas publik dengan sasaran pokok dan langkah kebijakan terarah pada penciptaan pemerintahan yaang bersih dari praktik KKN

Sistem dan Proses Perencanaan Pembangunan Perencanaan pembangunan periode 1998 -2004 didasarkan pada GBHN 1999 yang dijabarkan menjadi Propenas. Penyusunan rencana pembangunan berdasarkan model Propenas digunakan pendekaan yang lebih menekankan skala prioritas dalam perumusan masalah dan penyelesiannya. Pendekatan ini sejalan denga keterbatasan pembiayaan dalam masa krisis. Selain itu, penyusunan Propenas dilaksanakan dengan mengembangkan sistem perencanaan yang mengakomodasi prinsip bottom up dan menghindari kekuasaan yang sentralistis dengan menampung semua aspirasi masyarakat sesuai dengan semangat demokratisasi dan desentralisasi yang berkembang saat itu.

Makna UU SPPN dalam Menjaga Kelangsungan Perjuangan Mewujudkan UU No. 25 / 2004 tentang SPPN merupakan sebuah produk hukum pentingsetelah terhapusnya GBHN akibat amandemen konstitusi, ia juga melengkapi dan memberi makna mengenai kinerja yang harus dicapai dari pengeluaran anggaran yang ditetapkan dalam UU No. 17/2003 tentang keuangan negara, disampping rangkaian kebijakan lain yang perlu di tempuh untuk mencapai tujuan NKRI sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.

UU SPPN juga melembagakan sistem dan proses penyusunan kebijakan pembangunan nasional dan daerah di negara hukum yang demokratis tidak hanya dengan memadukan perencanaan dari atas dan dari bawah, tetapi juga perencanaan tehnokratis (tehnical planning process) dan perencanaan partisipatif (socio-political planning process)

Sistem Pelakssanaan Rencana Pembangunan Sistem pelaksanaan pembangunan era 1998 -2004 utamanya berisi taata cara pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai APBN, pemantauan dan pengawasan pelaksanaannya, serta pengelolaan pengembangan dan pelaksanaan berbagai kebijakan yang direncanakan. Dalam tata cara pelaksanaan APBN termuat regulasi mengenai swakelola, lelang, dan penunjukan langsung yang menunjukan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sistem pelaksanaan era reformasi ditandai dengan diterapkannya prinsip-prinsip clean government dan good governance berupa keterbukaan , partisipasi , dan akuntabilitas.

Hasil Pembangunan Periode 1998 -2004 (1) Kinerja yang ditunjukkan pada reformasi di berbagai bidang kehidupan : Upaya stabilitasi rupiah dan pencegahan hiperinflasi telah meningkatkan nilai rupiah terhadap dolar AS dan menurunnya tingkat inflasi secara nyata Netralisasi BI berhasil dikukuhkan dengan diterbitkannya UU No 23/1999 yang didasarkan pada prinsip indepensi bank sentral terhadap intervensi eksekutif Terbitnya UU No 5/1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Inflasi selama periode itu mencapai 10 -12 persen, lebih tinggi dari sasaran Propenas yang sebesar 6 -8 persen.

Hasil Pembangunan Periode 1998 -2004 (II) Hasil fenomenal yang dicapai pemerintahan periode 1998 -2004 adalah pelunasan seluruh hutang pemerintah, sekaligus mengakhiri hubungan kerja sama dengan IMF. Amandemen Konstitusi berhasil dituntaskan pada 2002 dan sistem perencanaan pembangunan nasional pada 2004 telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana tertuang dalam UU No. 25/2004 tentang sistem Perncanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

PERTEMUAN 15 Perencanaan Pembangunan di Indonesia 2004 -2025

Tantangan Pembangunan 2004 -2009 Beberapa tantangan yang dihadapi selama era 2004 -2009 sebagai berikut : Bidang Kesejahteraan Rakyat : - Menurunnya kesejahteraan rakyat. Bidang Tata Ruang: - alih fungsi lahan pertanian meningkat Bidang Sosial : - Pembagian peran dan tanggujawab antar pemerintahan belum mantap Bidang Perekonomian : -Kesenjangan anatr ddaerah massih lebar Bidang Keamanan : - Kejahatan konvensional dan transnasional serta penyalahgunaa n narkoba masih tinggi

Paradigma, Strategi, Kebijakan, dan Program (1) q q q Paradigma pembangunan era 2004 -2009 adalah pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, keseimbangan antara demokrasi politik dan ekonomi, pemantapan sistem kelembagaan dan perwujudan tata kelola dan pemerintahan yang baik dan bersih. Strategi pembangunan yang ditempuh adalahn : 1. menata kembali sistem kelembagaan 2. membangun negara di segala bidang untuk memenuhi hak dasar rakyat. Agenda kebijakan pembangunan nasional adalah menciptakan negeri yang aman damai, adil dan demokratis dan rakyat yang sejahtera

Paradigma, Strategi, Kebijakan, dan Program (2) Agenda Kebijakan I • Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat • Pengembangan kebudayaan yang berdasarkan pada nilai luhur Agenda Kebijakan II • Pembenahan sistem hukum nasional ddan politik hukum • Penghapusan deskriminasi Agenda Kebijakan III • Penanggulangan kemiskinan • Peningkatan daya saing industri manufaktur

Perencanaan, Konstitusi, dan Tantangan Lingkungan Strategis Sejak proklamasi kemerdekaan Agustus 1945, negara dan bangsa Indonesia meletakkan perencanaan pembangunan sebagai bagian penting dalam sistem dan proses penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Peran dan fungsi perencanaan dinilai perlu dalam kondisi negeri yang relatif terbelakang. Kolonialisme masa silam dan globalisasi masa kini yang bergerak cepat sejak dekade akhir abad ke 20 membawa berbagai tantangan dan ancaman sekaligus peluang. Karena itu dibutuhkan ketahanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan serta daya saing yang tinggi. Semuanya memerlukan perencanaan strategis yang konsisten dengan amanat perjuanagan bangsa dan sesuai dengan perkembangan lingkungan yang strategis pada tataran nasional.

Falsafah Pembangunan Dan Pandangan Hidup Bangsa Dengan Pola Pikir Berbasis Ilmu Pengetahuan Falsafah pembangunan adalah pemikiran mendasar yang dipilih dan disepakati bersama untuk dijadikan “pedo-man prilaku berpikir dan bertindak” dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Hal tersebut berlandaskan nilai-nilai dasar yang tersua dalam Pembukaan UUD 1945 disertai grand teori, paradigma atau pola pikir yang konsisten dengan falsafah bernegara dan pandangan hidup bangsa, serta kesepakatan untuk mencari, memahami dan mengambangkan solusi bersama yang dihadapi bangsa demi mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.

Mengawal Konsistensi dan Integritas Penyelenggaraan Negara dan Pembangunan Bangsa Dimensi nilai-nilai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 utamanya adalah guiding values and principles dalam mengembangkan sistem dan proses penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, termasuk dalam memilih paradigma dan mengembangkan strategi serta berbagai instrumen dan indikator kinerja penyelenggaraan negara (governance) dan pembangunan (development).