Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Slides: 42
Download presentation
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Optimalisasi Peran BKPRD dalam Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3 -K dengan RTRW serta Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 5 September 2014 1

I. PENDAHULUAN Kementerian PPN/Bappenas Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang

I. PENDAHULUAN Kementerian PPN/Bappenas Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 6 ayat 4 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat 5 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang) RZWP-3 -K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Hingga saat ini, penyelesaian Perda RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota sudah 78% Perda yaitu 25 Provinsi, 305 Kabupaten, dan 77 Kota. Sedangkan penyelesaian Perda RZWP-3 -K perlu didorong percepatan penyelesaiannya, karena baru 5 Provinsi, 7 Kabupaten, dan 5 Kota yang telah menetapkan perda RZWP-3 -K. 2

PENDAHULUAN (2) Kementerian PPN/Bappenas Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007: RZWP-3 -K diserasikan, diselaraskan,

PENDAHULUAN (2) Kementerian PPN/Bappenas Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007: RZWP-3 -K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU 27/2007 “RZWP-3 -K Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. ” Dibutuhkan sinergi antara RTRW dengan RZWP-3 -K Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 3

II. Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 Kementerian PPN/Bappenas 1. Perlu percepatan penetapan: a) Perda RTRW

II. Kesepakatan Rakernas BKPRN 2013 Kementerian PPN/Bappenas 1. Perlu percepatan penetapan: a) Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan b) Perda RZWP-3 -K. 2. RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengakomodir materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil (RZWP-3 -K) sehingga dapat ditetapkan menjadi 1 (satu) Perda, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut sampai dengan 12 mil laut (Catatan: 1 Perda dalam hal RTRW sedang dalam proses penyusunan atau review). Akselerasi Penyusunan RZWP-3 -K 4

III a. Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

III a. Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas TERWUJUDNYA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH sinkronisasi RENCANA TATA RUANG WILAYAH (darat, laut, udara, dalam bumi) 5

III b. Dokumen Rencana pada UU No. 27 Tahun 2007 dan Keterkaitannya dengan Rencana

III b. Dokumen Rencana pada UU No. 27 Tahun 2007 dan Keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Daerah Keterkaitannya dengan Rencana Pembangunan Dokumen Rencana Kementerian PPN/Bappenas RSWP-3 -K (Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil) Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari RPJPD Produk Hukum Jangka Waktu Berlaku Peraturan 20 tahun, ditinjau Kepala Daerah 5 tahun sekali RZWP-3 -K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Peraturan Daerah RPWP-3 -K (Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil) Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari RPJMD Peraturan 5 tahun, dapat Kepala Daerah ditinjau kembali sekurangnya 1 kali RAPWP-3 -K (Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) Bagian tak terpisahkan dan/atau komplemen dari Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah/Tahunan Daerah Peraturan Berlaku 1 sampai Kepala Daerah 3 tahun Sumber: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 20 tahun, ditinjau kembali setiap 5 tahun 6

III c. Keterkaitan Rencana Pengelolaan Ruang WP -3 -K dengan Rencana Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas

III c. Keterkaitan Rencana Pengelolaan Ruang WP -3 -K dengan Rencana Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas RSWP-3 -K diacu RAPWP-3 -K RZWP-3 -K & RTRW RSWP-3 -K diacu RPWP-3 -K RZWP-3 -K & RTRW 7

Kementerian PPN/Bappenas IV. Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3 -K dengan RTRW Aspek Indikator Penyerasian

Kementerian PPN/Bappenas IV. Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3 -K dengan RTRW Aspek Indikator Penyerasian • Penyamaan tujuan dan sasaran. • Kesatuan pola dan struktur ruang • Sinergi kebijakan, rencana dan program Tercapainya kesamaan arah dan tujuan pemanfaatan ruang darat dan laut Penyelarasan Integrasi dalam: • Pemanfaatan ruang • Pengelolaan ruang • Program • Penganggaran Tercapainya integrasi program dan penganggaran Penyeimbangan Aspek Teknis RTRW dan RZWP-3 -K: • Data, peta dan Analisis • Skala Peta • Lingkup kajian lainnya Tercapainya keseimbangan aspek teknis sesuai dengan kondisi wilayah pesisir 8

Identifikasi Kendala Penyerasian RZWP-3 -K, RTRWP/K dan Rencana Pembangunan* Kementerian PPN/Bappenas PELAKSANAAN PERENCANAAN •

Identifikasi Kendala Penyerasian RZWP-3 -K, RTRWP/K dan Rencana Pembangunan* Kementerian PPN/Bappenas PELAKSANAAN PERENCANAAN • Pada kawasan pulau-pulau kecil, proses pengumpulan data relatif lebih sulit karena kondisi bentang alam yang berupa kepulauan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. • Kapasitas SDM bidang penataan ruang di daerah belum cukup memadai, terutama pada penataan ruang wilayah laut. • Kebutuhan pendanaan dalam pengumpulan data dan penyusunan peta matra laut lebih besar dibandingkan dalam penyusunan peta matra darat. • Penetapan RZWP-3 -K dalam Perda tersendiri membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan jika diintegrasikan dengan Perda RTRW. • Proses legalisasi RZWP-3 -K tertunda akibat belum rampungnya peraturan dan/atau dokumen rencana lain yang menunjang materi RZWP-3 -K. • Masih terdapat irisan pengaturan RZWP-3 -K dan RTRW pada kecamatan pesisir. • Masih terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. * Dengan asumsi utama, RTRWP/K telah diserasikan dengan rencana pembangunan 9

Kementerian PPN/Bappenas V. Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW • Waktu pengintegrasian RZWP-3 -K

Kementerian PPN/Bappenas V. Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW • Waktu pengintegrasian RZWP-3 -K mengacu pada waktu mekanisme penyusunan dan Peninjauan Kembali RTRW • Sebelum waktu Peninjauan Kembali RTRW atau RZWP-3 -K agar pada tahun sebelumnya dilakukan Kajian Peninjauan Kembali yang juga memuat KLHS. • Dalam mengintegrasikan RZWP-3 -K ke dalam RTRW perlu memperhatikan ketentuan berikut: – Wilayah daratan kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RTRW – Wilayah perairan wilayah kecamatan pesisir mengikuti ketentuan RZWP-3 K – Wilayah pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan ekosistem dengan matra laut mengikuti ketentuan penyusunan RZWP-3 -K – Keputusan legalisasi RZWP-3 -K dan RTRW dalam 1 Perda atau terpisah 10 diserahkan kepada kebutuhan daerah masing-masing.

Kondisi RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dengan RZWP 3 K saat ini Kementerian PPN/Bappenas 1 •

Kondisi RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota dengan RZWP 3 K saat ini Kementerian PPN/Bappenas 1 • RTRW dan RZWP-3 -K telah diperdakan dengan perda yang berbeda, namun terdapat perbedaan rentang waktu penetapan 2 • Perda RTRW dan Perda RZWP 3 -K telah diperdakan dengan perda yang berbeda dan pada tahun yang sama 3 4 5 • Perda RTRW telah ditetapkan namun belum menyusun Perda RZWP-3 -K • Perda RTRW dan Perda RZWP 3 -K belum ditetapkan • Perda RTRW telah ditetapkan dan memuat substansi RZWP 3 -K (terintegrasi), seperti pada Kabupaten Gresik (Perda RTRW No. 8 Tahun 2011) 11

Kementerian PPN/Bappenas Roadmap Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW(1) RPJMN II Wilayah 2010 2011

Kementerian PPN/Bappenas Roadmap Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW(1) RPJMN II Wilayah 2010 2011 RPJMN III 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kajian PK RTRW Kajian Dokumen Penyusunan Final RZWP-3 -K Kabupaten Pandeglang A RTRW B RZWP-3 -K Usulan C tahun integrasi PERDA RTRW Integrasi muatan RZWP-3 -K ke dalam PK RTRW 12

Kementerian PPN/Bappenas Roadmap Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW(2) RPJMN II Wilayah 2010 2011

Kementerian PPN/Bappenas Roadmap Integrasi RZWP-3 -K ke dalam RTRW(2) RPJMN II Wilayah 2010 2011 2012 2013 RPJMN III 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PK RTRW Integrasi pengaturan kecamatan pesisir ke dalam PK RTRW Kabupaten Aceh Timur A RTRW B RZWP-3 -K Usulan C tahun integrasi PERDA RTRW Kajian Dokumen Penyusunan Final RZWP-3 -K* *Tidak dimungkinkan penetapan RZWP-3 -K dan RTRW dalam 1 Perda 13

VI. Sinergi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang

VI. Sinergi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kementerian PPN/Bappenas Dalam rangka mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang aman, nyaman dan produktif, maka disepakati perlunya lembaga yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam kegiatan penataan ruang, baik pada aspek perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Tingkat Pusat : Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) Tingkat Daerah : Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) 14

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Ketua Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Struktur Organisasi Kementerian PPN/Bappenas Ketua Sekretaris Daerah Provinsi/Kab/Kota Kelompok Kerja Pokja Perencanaan Tata Ruang a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota Sekretaris Kepala Bappeda Provinsi/Kab/Kota Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota Sekretariat BKPRD Sekretaris Bappeda Provinsi/Kab/Kota Anggota SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah 15

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Fungsi dan Tugas Kementerian PPN/Bappenas BKPRD Provinsi/Kabupaten/Kota berfungsi

BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD): Fungsi dan Tugas Kementerian PPN/Bappenas BKPRD Provinsi/Kabupaten/Kota berfungsi sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah yang bertugas: Perancanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang • Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang provinsi/kabupaten/kota • Memaduserasikan rencana pembangunan dengan RTR dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjuta melalui instrumen KLHS • Mengintegrasikan, memaduserasikan dan mengharmoniasikan antar. RTR • Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, konsultasi, evaluasi hingga proses penetapan RTR • Mengkoordinasikan dan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang • Memberikan rekomendasi pemecahan permasalahan tersebut • Memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang • Menjaga akuntabilitas publik • Melakukan fasilitasi pelaksanaan kerja sama penataan ruang antar Daerah • Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang Sumber: Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Mengkoordinasikan penetapan arahan peraturan zonasi • Memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang • Melakukan fasilitasi pelaksanaan penetapan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang • Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang 16

Kementerian PPN/Bappenas VII. Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3 -K (1) 1. Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3

Kementerian PPN/Bappenas VII. Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3 -K (1) 1. Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3 -K dengan memperhatikan: – Arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan daerah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil – Arah kebijakan dan strategi Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Mengkoordinasikan penyusunan RZWP-3 -K berdasarkan Permen KKP No. 16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil – Melakukan kajian berbasis matra laut – Memfasilitasi pemenuhan data dan peta – Memfasilitasi pemberian tanggapan dan/atau saran terhadap Dokumen Final RZWP-3 -K – Memfasilitasi proses legalisasi RZWP-3 -K 17

Kementerian PPN/Bappenas Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3 -K (2) 3. Memfasilitasi pengambilan keputusan atas

Kementerian PPN/Bappenas Peran BKPRD dalam Akselerasi RZWP-3 -K (2) 3. Memfasilitasi pengambilan keputusan atas pilihan pengintegrasian RZWP-3 -K ke dalam RTRW yang memperhatikan kebutuhan daerah 4. Menjamin terselenggaranya penataan ruang matra laut sesuai dengan RZWP-3 -K melalui: – Penyerasian pemanfaatan ruang matra darat dan laut yang dijabarkan dalam Indikasi Program Rencana Tata Ruang – Memfasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang 5. Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penataan ruang, BKPRD memfasilitasi pemberian rekomendasi penyelesaian masalah. 18

Optimalisasi Peran BKPRD Kementerian PPN/Bappenas Guna optimalisasi peran BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang

Optimalisasi Peran BKPRD Kementerian PPN/Bappenas Guna optimalisasi peran BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang di daerah, maka diperlukan: • Penyusunan SOP Tata Kerja BKPRD yang berbasis internet (e. BKPRD). Di masa mendatang, e-BKPRD menjadi bagian dari e. BKPRN • Penyusunan Agenda Kerja BKPRD • Pengembangan Sistem Informasi dan Kehumasan sebagai media penyebarluasan informasi bidang penataan ruang • Komitmen Pemda dalam penyediaan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. 19

Kementerian PPN/Bappenas VIII. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 -2019 bidang Tata Ruang telah mengakomodir Arah

Kementerian PPN/Bappenas VIII. Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 -2019 bidang Tata Ruang telah mengakomodir Arah Kebijakan dan Strategi terkait RZWP-3 -K, antara lain: • Arah Kebijakan 1 Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis Strategi : 1. Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 (pengelolaan ruang laut di atas 12 mil) 2. Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP 3 K • Arah Kebijakan 3 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi : 1. Peningkatan kualitas produk RTR 2. Peningkatan efektifitas pegendalian pemanfaatan ruang • Arah Kebijakan 4 Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Strategi: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang 20

Kementerian PPN/Bappenas Agenda Penyusunan RPJMN 2015 -2019 Kegiatan Penyusunan BS RT RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Agenda Penyusunan RPJMN 2015 -2019 Kegiatan Penyusunan BS RT RPJMN 2015 -2019 Penyusunan RT RPJMN 2015 -2019 Pengayaan materi RT RPJMN Rancangan Awal RPJMN 2015 -2019 Musrenbang RPJMN 2015 -2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015 -2019 Penetapan RPJMN 2015 -2019 Waktu Jan – Des 2013 Jan– Jun 2014 Jul – Sep 2014 Okt 2014* Nov 2014* Des 2014* Jan 2015 * Intepretasi atas Peraturan Men PPN/Ka. Bappenas No. 1/2014 tentang Pedoman Penyusunan RPJMN Tahun 2015 -2019 21

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terima kasih www. bkprn. org www.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Terima kasih www. bkprn. org www. scribd. com/Tata Ruang dan Pertanahan http: //groups. google. com/d/forum/bkprn http: //groups. google. com/d/forum/tata-ruang-danpertanahan tanahair. indonesia. go. id (INA GEOPORTAL) 22

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAMPIRAN 1. IDENTIFIKASI WAKTU PELAKSANAAN PENINJAUAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAMPIRAN 1. IDENTIFIKASI WAKTU PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI RTRW, RZWP-3 -K DAN INTEGRASI RZWP-3 -K KE DALAM RTRW (STATUS PER JULI 2014) 23

Konfigurasi Wilayah Provinsi berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K TAHUN KEGIATAN JUMLAH

Konfigurasi Wilayah Provinsi berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K TAHUN KEGIATAN JUMLAH 2014 PK RTRW 6 Riau, Kep. Riau, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara 2015 PK RTRW 6 Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 1 Yogyakarta PK RTRW 4 Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo PK RZWP 3 -K 1 Yogyakarta PK RTRW 3 Sumatera Barat, Bengkulu, DKI Jakarta PK RZWP 3 -K 1 Jawa Barat PK RTRW dan RZWP 3 -K 1 Jawa Timur INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 1 Jawa Timur 2018 PK RTRW 9 Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat 2019 PK RTRW 7 Kep. Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara 24 Kementerian PPN/Bappenas 2016 2017 RINCIAN WILAYAH PROVINSI

Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K

Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K (1) TAHUN KEGIATAN JUMLAH 2014 PK RTRW 7 Blitar, Lumajang, Sidoarjo, Bangkalang, Sumba Barat Daya, Nabire, Jayapura 2015 PK RTRW 4 Pacitan, Malang, Pasuruan, Sumba Timur PK RZWP 3 -K 1 Pekalongan 47 Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Bangka Tengah, Bengkulu Selatan, Tanggamus, Garut, Cirebon, Bekasi, Pendeglang, Serang, Tangerang, Purworejo, Cilacap, Wonogiri, Lembang, Jepara, Batang, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Kendal, Pati, Demak, Gunung Kidul, Bantul, Probolinggo, Gresik, Lamongan, Bima, Lombok Utara, Lombok Tengah, Dompu, Ende, Sumba Tengah, Nagekeo, Sabu Raijua, Lembata, Belu, Parigi Moutong, Luwu Utara, Luwu Timur, Maluku Tengah, Kep. Sula, Biak Numfor, Merauke 2016 PK RTRW RINCIAN WILAYAH KABUPATEN 25

Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K (2) Kementerian

Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K (2) Kementerian PPN/Bappenas TAHUN 2017 KEGIATAN PK RTRW JUMLAH RINCIAN WILAYAH KABUPATEN 97 Pasaman Barat, Natuna, Bintan, Karimun, Tanjung Jabung Timur, Banyuasin, Kaur, Seluma, Muko-muko, Bengkulu Tengah, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Barat, Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Ciamis, Cianjur, Kebumen, Tegal, Kulon Progo, Trenggalek, Banyuwangi, Tulung Agung, Tuban, Sampang, Pamekasan, Karang Asem, Tabanan, Gianyar, Jembrana, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Manggarai Timur, Timor Tengah Selatan, Sikka, Ngada, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sukamara, Kota Baru, Barito Kuala, Boalemo, Bone Bolango, Pahuwato, Banggai, Poso, Donggala, Toli-toli, Buol, Marowali, Tojo Una, Wajo, Kepulauan Selayar, Janeponto, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Pinrang, Bulukumba, Bantaeng, Maros, Takalar, Majene, Buton Utara, Kolaka, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Maluku Tenggara Barat, Buru Selatan, Kep. Aru, Maluku Tenggara, Seram Bagian Timur, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Mappi, Waropen, Yapen, Mimika, Supriori, Asmat, Fak-fak, Sorong, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambrauw, Raja Ampat 26

Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K

Kementerian PPN/Bappenas Konfigurasi Wilayah Kabupaten Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K (3) TAHUN KEGIATAN JUMLAH 2017 PK RTRW dan RZWP 3 -K 1 Sinjai INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 2 Sinjai, Pangkajene Kepulauan, PK RTRW 36 Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Serdang Bedagai, Batubara, Langkat, Solok, Lingga, Kepulauan Anambas, Ogan Komering Ilir, Bangka, Tulang Bawang, Karawang, Lebak, Sumenep, Situbondo, Buleleng, Badung, Klungkung, Rote Ndao, Alor, Kutai Kartanegara, Minahasa Tenggara, Minahasa Utara, Bolaang Mangondow Utara, Gorontalo Utara, Bone, Polewali Mandar, Konawe Selatan, Bombana, Maluku Barat Daya, Manokwari PK RZWP-3 -K 1 Pangkajene Kepulauan PK RTRW dan RZWP 3 -K 2 Banjar, Bolaang Mangondow Utara INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 2 Banjar, Bolaang Mangondow Utara 12 Blitar, Lumajang, Sidoarjo, Bangkalan, Sumba Barat Daya, Kepulauan Talaud, Mamuju Utara, Muna, Buton, Sarmi, Nabire, 27 Jayapura 2018 2019 PK RTRW RINCIAN WILAYAH KABUPATEN

Konfigurasi Wilayah Kota Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K Kementerian PPN/Bappenas

Konfigurasi Wilayah Kota Pesisir berdasarkan Waktu PK dan Integrasi dengan RZWP-3 -K Kementerian PPN/Bappenas TAHUN KEGIATAN JUMLAH 2015 PK RTRW 1 Probolinggo PK RZWP-3 -K 1 Pekalongan PK RTRW 13 Medan, Bandar Lampung, Cirebon, Serang, Cilegon, Pekalongan, Semarang, Denpasar, Mataram, Kupang, Gorontalo, Palu, Parepare PK RZWP-3 -K 2 Pontianak, Ternate INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 1 Pekalongan PK RTRW 17 Sabang, Gunung Sitoli, Padang, Pariaman, Pangkal Pinang, Bengkulu, Tegal, Pasuruan, Bima, Singkawang, Balikpapan, Bontang, Bitung, Palopo, Bau-bau, Ambon, Ternate PK RTRW dan RZWP 3 -K 1 Kendari INTEGRASI RZWP 3 -K & RTRW 3 Bitung, Kendari, Ternate PK RTRW 4 Langsa, Pontianak, Tual, Tidore Kepulauan PK RZWP-3 -K 1 Bitung PK RTRW 1 Jayapura 2016 2017 2018 2019 RINCIAN WILAYAH KABUPATEN 28

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAMPIRAN 2. KERANGKA PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional LAMPIRAN 2. KERANGKA PELAKSANAAN ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 20152019 BIDANG TATA RUANG 29

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis Pendanaan Strategi Regulasi A. Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 UU terkait pengelolaan ruang udara dan regulasi turunannya APBN: Penyusunan peraturan perundangan Kemenhan: Menyusun peraturan perundangan terkait pengelolaan ruang udara Peraturan perundangan pengelolaan ruang laut diatas 12 mil APBN: Penyusunan peraturan perundangan KKP: Menyusun peraturan perundangan terkait perairan bebas diatas 12 mil Pemerintah Swasta Kelembagaan 30

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Ketersediaan Regulasi

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis Pendanaan Strategi Regulasi B. Penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 terkait RZWP 3 K Harmonisasi pelaksanaan UU 26/2007 dengan UU 27/2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang PWP 3 K APBN: Penyusunan peraturan perundangan C. Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang Harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang APBN: Harmonisasi UU Pemerintah APBD Swasta Kelembagaan KKP: Menyusun regulasi turunan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 Menko Ekon, Bappenas, Setkab: Harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang 31

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: . . . (3) Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 1: . . . (3) Meningkatkan Ketersediaan Regulasi Tata Ruang yang Efektif dan Harmonis Kementerian PPN/Bappenas Strategi Regulasi D. Penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata Ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya E. Terintegrasinya RTR UU 26/2007 dengan rencana tentang pembangunan Penataan Ruang dan UU 25/2004 tentang SPPN Pendanaan Pemerintah APBN: Penyusunan NSPK APBD APBN: - Penyusunan pedoman integrasi - Penyusunan mekanisme implementasi integrasi Swasta Kelembagaan PU: Menyusun NSPK yang mengakomodir kebijakan sektoral Bappenas, Kemdagri: - Menyusun pedoman integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan dan rencana sektor - Menyusun mekanisme implementasi integrasi pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacu pada indikasi program RTR 32

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: Kementerian PPN/Bappenas Strategi Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: Kementerian PPN/Bappenas Strategi Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang Regulasi A. Optimasi • Implementasi kinerja lembaga Keppres 4/2009 penyelenggara tentang BKPRN dan TR Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah • Kepmen PPN 46/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN Pendanaan Pemerintah APBN, APBD: - Penyusunan standarisasi instansi penyelenggara TR - Pembinaan SDM - Penyelenggaraan Rakernas BKPRN dan Raker Regional BKPRD - Penyusunan Mekanisme Hubungan Kerja BKPRN-BKPRD Swasta Kelembagaan Kemdagri, PU: - Menyusun standarisasi instansi penyelenggara TR - Melakukan pembinaan SDM Penataan Ruang di Nasional dan Daerah dengan kurikulum terstandardisasi Kemdagri: - Menyelenggarakan Rakernas BKPRN dan Rakereg BKPRD - Menyusun Mekanisme Hubungan Kerja BKPRNBKPRD 33

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang Pendanaan Strategi Regulasi B. Pembentukan perangkat PPNS yang handal UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN, APBD: - Penyusunan pedoman kerja PPNS - Pelatihan PPNS C. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha PP. No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang APBN, APBD: Pembentukan forum masyarakat Pemerintah Swasta Kelembagaan PU, Kemdagri: -Menyusun pedoman kerja PPNS -Pelatihan PPNS Hibah, CSR: Pembentukan forum masyarakat Kemdagri, Bappeda: Membentuk forum masyarakat dalam rangka pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kemen. PU: Melakukan pembinaan kemitraan masyarakat dan dunia usaha 34

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: . . . (3) Kementerian PPN/Bappenas Strategi D. Penyusunan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 2: . . . (3) Kementerian PPN/Bappenas Strategi D. Penyusunan sistem informasi penataan ruang Meningkatkan Pembinaan Kelembagaan Penyelenggara Penataan Ruang Regulasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya Pendanaan Pemerintah Swasta APBN, APBD: Penyusunan sistem informasi penataan ruang Hibah, CSR: Penyusunan sistem informasi penataan ruang Kelembagaan PU: Menyusun sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi 35

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi Regulasi Pendanaan Pemerintah Swasta Kelembagaan A. Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN, Perda RTRW Prov dan Kab/Kota, Perda Rencana Rinci Tata Ruang) Peninjauan Kembali RTR Pulau/ Kepulauan, RTR KSN, RTRW Prov dan Kab/Kota, serta RZWP 3 K UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: - Percepatan penyelesaian RTR KSN, RTRW dan Rencana Rinci - Penyusunan rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW daerah APBN, APBD: Penyelesaian dan implementasi RZWP 3 K PU: Melakukan percepatan penyelesaian Perpres RTR KSN, Perda RTRW dan Perda Rencana Rinci Kemdagri: Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW daerah KKP: Percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP 3 K 36

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (2) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi Regulasi Pendanaan Pemerintah Swasta Kelembagaan A. Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Peninjauan Kembali RTRWN Revisi PP 26/2008 tentang RTRWN APBN: Revisi PP PU: Melakukan Revisi PP 26/2008 tentang RTRWN dan menghimpun masukan K/L Indikator Output: Melaksanakan mekanisme persetujuan substansi /pemberian tanggapan RTR dan RZWP 3 K termasuk sertifikasi bagi tim persub UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: - Penyusunan rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuan substansi RTR - Penyusunan sertifikasi bagi tim persub - Penyusunan mekanisme proses pemberian tanggapan RZWP 3 K PU: Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuan substansi RTR termasuk sertifikasi bagi tim persub KKP: Menyusun mekanisme/tata cara proses pemberian tanggapan RZWP 3 K 37

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (3) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (3) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi Regulasi Pendanaan Pemerintah Swasta Kelembagaan A. Peningkatan kualitas produk RTR Indikator Output: Terlaksananya pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan UU 25/2004 tentang SPPN APBN, APBD: Pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan Bappenas, PU: Melakukan pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 38

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (4) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (4) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Pendanaan Strategi Regulasi B. Penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya C. Percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir PP 8/2013 APBN, APBD: tentang Tingkat Penyediaan peta Ketelitian Peta untuk RTR Pemerintah APBN, APBD: - Penyusunan peraturan zonasi - Pembinaan kapasitas kelembagaan terkait peraturan zonasi Swasta Kelembagaan PU: Menyusun peraturan zonasi Kemdagri: Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan peraturan zonasi BIG, PU: Menyediakan peta dan data lain yang mutakhir untuk penyelenggaraan penataan ruang 39

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (5) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (5) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi Regulasi Pendanaan Pemerintah Swasta Kelembagaan D. Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Indikator Output: Terlaksananya pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: Kajian dan penyusunan pedoman PU: Melakukan kajian dan penyusunan pedoman mekanisme insentif dan pemberian sanksi Kemdagri: Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan mekanisme insentif dan pemberian sanksi 40

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (6) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 3: . . . (6) Kementerian PPN/Bappenas Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Strategi Regulasi Pendanaan Pemerintah Swasta Kelembagaan D. Peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang Indikator Output: Pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di Daerah UU No. 26 Tahun APBN, APBD: 2007 tentang Penyusunan sistem Penataan Ruang informasi dan regulasi turunannya Indikator Output: Terlaksananya evaluasi pemanfaatan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya APBN: *Penyusunan pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatan ruang APBD: *Pelaksanaan evaluasi Hibah, CSR PU: Menyusun sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di Daerah PU: Menyusun pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatan ruang Bappeda: Melakukan evaluasi pemanfaatan ruang di tingkat daerah 41

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 4: Kementerian PPN/Bappenas Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Strategi Regulasi

Kerangka Pelaksanaan Arah kebijakan 4: Kementerian PPN/Bappenas Melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Strategi Regulasi A. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelengga raan penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan regulasi turunannya Pendanaan Pemerintah Swasta APBN: - Penyusunan indikator outcome dan baseline - Penyusunan sistem informasi penataan ruang Hibah, CSR APBD Kelembagaan PU: - Menyusun indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang - Menyusun sistem informasi penataan ruang yang mendukung pemantauan dan evaluasi PU, Bappeda: Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang 42