KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 14
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL ISU STRATEGIS PROVINSI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS JAKARTA, 29 FEBRUARI 2011

Tahapan Musrenbang Tahun 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Mendiseminsikan Rancangan Awal RKP 2013 dan SEB

Tahapan Musrenbang Tahun 2012 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Mendiseminsikan Rancangan Awal RKP 2013 dan SEB Pagu Indikatif 2013 2 Menghasilkan masukan untuk Rancangan Renja K/L Januari 1 PRA-RAKOR BANGPUS (<21 Mar) Menyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisasi pusat daerah 4 3 RATEK K/L (< 21 Maret) RAKORBANGPUS/ TRIWULANAN II (21 Mar) Februari TRIWULANAN I (29 Feb) Menetapkan Isu Strategis Menghasilkan UPPD MUSREN BANGPROV (21 Mar-10 Apr) Maret FORUM OMS (21 -30 Mar) Menjaring aspirasi publik bagi RKP 2013 Untuk masukan penajaman Renja K/L Persandingan UPPD & Renja K/L (10 -15 Apr) April 5 PRA-MUSREN 6 MUSREN BANGNAS (16 -20, 25 Apr) 1. Membahas Sinkronisasi Pusat Daerah. 2. Per wilayah/ hari (26 Apr) 1. Laporan hasil Pra Musren 2. Arahan presiden 3. Dialog Pusat. Daerah Mei 7 PASCA MUSREN BANGNAS (30 Apr) Pertemuan Bappenas – K/L membahas hasil Musrenbangnas untuk penyempurnaan RKP 2013 Rangkaian Musrenbangnas 2

TEMU KONSULTASI TRIWULANAN I KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS • Tujuan: Membahas beberapa hal sebagai berikut:

TEMU KONSULTASI TRIWULANAN I KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS • Tujuan: Membahas beberapa hal sebagai berikut: 1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah; 2. Penyusunan target sasaran pembangunan per provinsi; serta 3. Kesepakatan mengenai isu strategis per Provinsi yang akan menjadi guidance bagi daerah serta Kementerian/Lembaga dalam mengalokasikan program, kegiatan dan pendanaan di daerah. 3

OUTPUT TIAP TAHAPAN MUSRENBANG KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHAPAN OUTPUT Temu Konsultasi Triwulanan (29 Februari)

OUTPUT TIAP TAHAPAN MUSRENBANG KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TAHAPAN OUTPUT Temu Konsultasi Triwulanan (29 Februari) Penjaringan dan kesepakatan Isu Strategis Provinsi (3 – 5 Isu Strategis Provinsi). • Konfirmasi atas usulan yang telah masuk di Bappenas dengan paparan dari daerah. Rakorbangpus dan Triwulanan II (21 -22 Maret) • Catatan rapat mengenai Tema dan Prioritas RKP 2013 dan Pagu Indikatif 2013 sebagai masukan Renja K/L per provinsi • Isu Strategis Provinsi § Membahas dan memfinalkan rencana aksi isu strategis provinsi dengan institusi terkait (contoh : perluasan bandara Juanda melibatkan Kemen. Hub, Pemda Jatim dan Angkasa Pura dan/atau Direktorat Sektor Bappenas) Musrenbangprov (21 Maret – 10 April) • Penyampaian dan Tindak Lanjut Isu Strategis Provinsi oleh Daerah • Program / Kegiatan Prioritas yang akan dibiayai APBD • Program / Kegiatan Prioritas yang diusulkan didanai APBN Pra. Musrenbangnas (16 – 20 dan 25 April) • Kesepakatan isu strategis provinsi serta program dan kegiatan yang akan di danai dari APBN • Dituangkan dalam Berita Acara • Sebagai Acuan pemutakhiran Renja K/L Musrenbangnas (26 April) • Laporan Kesepakatan Pra Musrenbangnas • Arahan Presiden dan Wakil Presiden • Dialog Para Menteri dangan Gubernur / Bupati / Walikota Se-Indonesia Pasca Musrenbangnas (30 April) • Klarifikasi akhir kesepakatan Program dan Kegiatan Strategis • Rancangan Akhir Renja K/L 2013 • Rancangan Akhir RKP 2013 4

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENTINGNYA ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2013 • Pencapaian Tujuan

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENTINGNYA ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2013 • Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional (RPJMN 2010 – 2014 dan RKP 2013) adalah penting Mencerminkan Kinerja Nasional; • Lokasi dan Dampak Langsung Pembangunan adalah di Daerah; • Maka Perbaikan Kinerja Pembangunan Daerah akan Berdampak pada Kinerja Pembangunan Nasional; • Perlu Identifikasi Isu Strategis di Daerah dalam Pencapaian Target Pembangunan Nasional; 5

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2013 ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM PENYUSUNAN RKP 2013 ISU STRATEGIS PROVINSI (DALAM KERANGKA ISU STRATEGIS NASIONAL RPJMN 2010 -2014) Proses Awal KINERJA PROVINSI DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMN 2010 – 2014 DAN RKP 2013 APA SEBABNYA? BAGAIMANA MENGATASINYA? BERAPA, SIAPA, DI MANA? Teridentifikasi permasalahan Teridentifikasi Intervensi Teridentifikasi kegiatan, penanggungjawab, lokasi 6 6

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KRITERIA ISU STRATEGIS DALAM MUSRENBANG ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KRITERIA ISU STRATEGIS DALAM MUSRENBANG ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 ISU STRATEGIS KELUARAN QUICK WINS DAERAH BERDAMPAK SIGNIFIKAN PADA PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MEMPERLIHATKAN KARAKTERISTIK DAERAH/WILAYAH MEMPERHATIKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN (PUSAT, DAERAH, SWASTA) DIUTAMAKAN SELESAI SELAMBATNYA 2014 Contoh: 1. Papua : Pembangunan Bandara perintis 2. Jawa Tengah : Pengembangan Bandara A. Yani dan Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo, Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Utara (Semarang-Surabaya) 3. NTB : Pembangunan Jalan Trans Nusa Tenggara 7

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH KAITAN ISU STRATEGIS DENGAN DAERAH : PRIORITAS 5 ISU STRATEGIS

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH KAITAN ISU STRATEGIS DENGAN DAERAH : PRIORITAS 5 ISU STRATEGIS NASIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 1. 7. 8. 9. Isu Strategis Prioritas 1 Isu Strategis Prioritas 2 Isu Strategis Prioritas 3 Isu Strategis Prioritas 4 Isu Strategis Prioritas 5 a) Peningkatan produksi pangan Input Utama : i. Pencetakan sawah baru dan optimasi lahan ii. Pembangunan dan Rehabiilitasi jaringan irigasi, jaringan rawa, sumur air tanah, TAM iii. Optimasi pemanfaatan air irigasi b) Stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri c) Pengembangan diversifikasi pangan Isu Strategis Prioritas 6 Isu Strategis Prioritas 7 Isu Strategis Prioritas 8 Dst. 53 ISU STRATEGIS DAERAH Isu Strategis Prioritas 5 Optimasi Lahan dan air di DAS: • DAS Bengawan Solo • DAS Brantas • DAS Welang – Rejoso • DAS Pekalen Sampean • DAS Baru – Bajulmati • DAS Madura FI (SHORTLIST) 1. 2. 3. Pengelolaan produksi tanaman serealia Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar OUTPUT MUSRENBANG PROV. JAWA TIMUR 8

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH KAITAN ISU STRATEGIS DENGAN DAERAH : PRIORITAS 6 ISU STRATEGIS

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH KAITAN ISU STRATEGIS DENGAN DAERAH : PRIORITAS 6 ISU STRATEGIS NASIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Isu Strategis Prioritas 1 Isu Strategis Prioritas 2 Isu Strategis Prioritas 3 Isu Strategis Prioritas 4 Isu Strategis Prioritas 5 Isu Strategis Prioritas 6 a) Domestic Connectivity Input Utama : i. Pembangunan Jalur Ganda KA Lintas Utara (Semarang-Surabaya) ii. Pengembangan KA akses ke Bandara Juanda Surabaya iii. Pembangunan MRT Jalur Utara. Selatan b) Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan c) Pengembangan Transportasi di Kota Metropolitan d) Infrastruktur SDA untuk Ketahanan dan ketersediaan air e) Infrastuktur Perumahan dan Permukiman, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan f) KPS Isu Strategis Prioritas 7 Isu Strategis Prioritas 8 Dst. 53 ISU STRATEGIS DAERAH FI (SHORTLIST) 1. Isu Strategis Prioritas 6 a)Pembangunan KA Gubeng – Bandara Juanda b)Pembangunan Jalan KA Double Track Lintas Utara c)Pembangunan Jalan KA Double Track lintas Selatan, Lintas timur, Kediri – Kertosono, Surabaya – Malang - Kepajen 2. 3. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol Pembinaan dan Pelaksanaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah OUTPUT MUSRENBANG PROV. JAWA TIMUR 9

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH MATRIKS USULAN STRATEGIS PROPINSI (bahan : Paparan Gub Jatim di

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS CONTOH MATRIKS USULAN STRATEGIS PROPINSI (bahan : Paparan Gub Jatim di depan Ibu Menteri PPN)

CONTOH: ALOKASI ANGGARAN KL TAHUN 2011 -2012 PROVINSI JAWA TIMUR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Rp.

CONTOH: ALOKASI ANGGARAN KL TAHUN 2011 -2012 PROVINSI JAWA TIMUR KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Rp. Juta Rupiah KL/PROGRAM/KEGIATAN APBN 2011 APBN 2012 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian 353. 872, 3 896. 765, 0 Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api 352. 533, 4 894. 659, 3 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Program Penyelenggaraan Jalan 1. 782. 596, 0 1. 441. 554, 6 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 1. 782. 596, 0 1. 441. 554, 6 Program Pengelolaan Sumber Daya Air 505. 182, 1 537. 492, 0 210. 773, 3 *) 239. 169, 0 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya *) Tahun 2011 masuk pada kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Sungai, Waduk, Pengendalian 11 Lahar dan Pengamanan Pantai (perlu konfirmasi)

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERAN & OUTPUT LO Dalam Rangka Memperkuat Sinergi Perencanaan Pusat dan

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PERAN & OUTPUT LO Dalam Rangka Memperkuat Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah, perlu adanya Pejabat Pendamping Provinsi untuk Mengawal Keseluruhan Proses Penyusunan RKP dan RKPD. • Peran LO: 1. Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam penyusunan rencana pelaksanaan isu strategis nasional (11+3) di daerah. 2. Sebagai penghubung antara Bappenas dengan Provinsi dalam mengkoordinasikan usulan isu strategis provinsi. Dalam pelaksanaannya, setiap LO akan dibantu oleh Staf Teknis PENGHUBUNG PROVINSI • Output LO: Laporan pelaksanaan hasil koordinasi. Usulan daerah yang menjadi quick wins (Fokus pada 3 -5 isu/proyek strategis di Provinsi): 1. 2. 3. Memperlihatkan karakteristik kebutuhan daerah Bersifat jangka menengah (sampai dengan tahun 2014). Menunjukan kegiatan utama dari isu strategis dengan pembagian kerja sesuai dengan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta. 12

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENUTUP • Kebijakan pendampingan provinsi merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENUTUP • Kebijakan pendampingan provinsi merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas proses penyusunan RKP 2013 dan ‘sinergi’ perencanaan pusat-daerah. • Isu Strategis Provinsi perlu untuk segera disusun dan disepakati pada Temu Konsultasi Triwulanan I, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 13

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Terima kasih. 14

KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Terima kasih. 14