KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  • Slides: 18
Download presentation
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2015 -2019 KEDAULATAN PANGAN DAN KEMARITIMAN DEPUTI BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Musrenbang Regional Wilayah SULAWESI Jakarta, Desember 2014

KEDAULATAN PANGAN 2

KEDAULATAN PANGAN 2

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN

KERANGKA KETAHANAN PANG AN, KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN sesuai UU No. tentang Pangan KETAHANAN PANGAN • KUALITAS KONSUMSI • (Diversifikasi Pangan dan Kualitas Gizi) • KETERSEDIAAN • (Produksi, Cadangan & Impor) • AKSESIBILITAS • (Distribusi & Harga Terjangkau) • MASALAH PANGAN • (Kemiskinan & Bencana Alam) KEMANDIRIAN PANGAN “kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat” KEDAULATAN PANGAN “Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal” 3

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82,

Kedaulatan Pangan 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait - Padi (Juta Ton) 70, 6 82, 0 Kementan - Jagung (Juta Ton) 19, 1 24, 1 Kementan - Kedelai (Juta Ton) 0, 92 1, 92 Kementan - Gula (Juta Ton) 2, 6 3, 8 Kementan - Daging Sapi (Ribu Ton) 452, 7 755, 1 Kementan - Produksi perikanan (juta ton) 24, 9 40 -50 KKP 8, 9 9, 89 Kemen PU dan Pera 2, 71 3, 01 Kemen PU dan Pera 189, 75 304, 75 Kemen PU dan Pera 21 49 Kemen PU dan Pera INDIKATOR Produksi DN untuk Kedaulatan Pangan Pembanguan, Peningkatan dan Rehabilitasi Irigasi: - Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan , air tanah dan rawa (juta ha) - Rehabililtasi jariangan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha) - Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak (ribu ha) - Pembangunan waduk * CACATAN: Untuk 3 tahun pertama: fokus pada swasembada padi. Untuk kedele fokus pada konsumsi DN utamanya untuk tahu dan tempe; Gula, daging sapi dan garam fokus pada pemenuhan konsumsi rumah tangga. ARAH KEBIJAKAN: 1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi DN: Padi: (i) penyelesaian pengamanan lahan berkelanjutan (menahan konversi sawah) dan perluasan sawah baru 1 juta ha dan jaringan irigasi; (ii) revitalisasi penyuluhan dan sistem perbenihan 1. 000 desa berdaulat benih dan 1. 000 desa pertanian organik; (iv) bank untuk pertanian. UKM-Koperasi; Produk perikanan: 40 juta ton (ikan dll)** 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan: (i) pembangunan gudang dg fasilitas pasca panen; pengendalian impor melalui pemberantasan mafia impor; (ii) penguatan cadangan pangan dan stabilisasi harga pangan; (iii) pengembangan sistem logistik ikan. 3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat: (i) konsumsi protein: telur, ikan, dan daging, sayur dan buah; (ii) penggunaan pangan lokal non beras. 4. Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan: (i) benih adaptif perubahan iklim, sekolah iklim dan asuransi pertanian. Slide - 4

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN

UPAYA-UPAYA STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN PANGAN (DARI : NAWA CITA) KEDAULATAN PANGAN PETANI - KESEJAHTERAAN PRODUKSI – KEMANDIRIAN/SWASEMBADA IMPOR - PENURUNAN Penciptaan daya tarik pertanian bagi tenaga kerja muda 2 Unit Kapal Pengangkut Ternak 1. 000 Desa Pertanian Organik SISTEM PERBENIHAN DAN PUPUK • 1. 000 Desa Mandiri Benih • Sekolah Lapang Kedaulatan Pangan • Perbaikan Sistem penyaluran benih dan pupuk bersubsidi tepat waktu Techno park dan science park Rehabilitasi 3 juta ha jaringan irigasi rusak dan 25 bendungan Pemantapan sistem pasca panen Pembentukan Badan Otorita Pangan Sistem Inovasi Nasional KAPASITAS SDM DAN PENYULUHAN • Peningkatan kemampuan petani, organisasi petani, dan pola hubungan pemerintah • Pelibatan aktif perempuan petani LAHAN Pengurangan laju konversi Pemanfaatan lahan ex pertambangan Distribusi 9 juta ha lahan ke petani Pemulihan kualitas kesuburan lahan yang airnya tercemar • Perluasan (di luar Jawa-Bali): ü Sawah baru 1 juta ha ü Lahan pertanian kering 1 juta ha • • Bank Khusus Pertanian, UMKM, Koperasi Pemberantasan Mafia Impor

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Sulawesi Komoditi Padi 9. 345. 196 9, 000 Jagung

Target Produksi Komoditi Utama 2019 Sulawesi Komoditi Padi 9. 345. 196 9, 000 Jagung 3. 866. 099 8, 000 Kedelai 152. 373 7, 000 Daging 48. 270 6, 000 Gula 10, 000 Ton Target 2019 120. 673 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 1, 000 - Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Padi Jagung Kedelai 514, 794 363, 636 654, 305 5, 744, 835 1, 292, 230 775, 397 140, 166 974, 161 101, 965 1, 842, 392 241, 525 565, 891 5, 170 9, 778 8, 837 92, 618 28, 466 7, 503 Daging Sapi dan Kerbau 4, 466 6, 161 4, 726 20, 493 6, 045 6, 380 Gula 53, 000 67, 673 - Keterangan: • Produsen utama padi di Kawasan Sulawesi ditargetkan di Sulsel dan Sulteng. • Untuk jagung ditargetkan di Sulsel. • Kedelai terutama di Sulsel dan proinsi lain dengan sebaran yang cukup merata. • Daging sapi dan kerbau ditargetkan di Sulsel. • Dan gula diproduksi di Gorontalo dan Sulsel.

 Dukungan Budidaya (ha) Provinsi SULAWESI 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi

Dukungan Budidaya (ha) Provinsi SULAWESI 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 30 Sulawesi Barat Sistem Perbenihan Desa Penangkar Padi Jagung Kedelai Mandiri Balai Benih (ha) benih 332. 08 262. 3 745. 7 1 63. 3 4 64 39 94 16 45 63. 14. 52. 473 72. 313 123 44 297 3 27. 11. 65. 591 48. 209 445 34 234 4 139. 12. 52. 473 407. 363 969 38 255 28 41. 11. 52. 473 137. 828 167 34 234 8 46. 5. 39. 355 22. 176 656 16 106 1 13. 9. 57. 850 722 28 191 1 7

 Penyuluhan Provinsi SULAWESI 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28

Penyuluhan Provinsi SULAWESI 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 30 Sulawesi Barat Rehabilitas Cetak i Irigasi Sawah (ha) Science (BPTP) & Techno Park (Unit) Perluasa n Areal Tebu (ha) Existing Kws Laboratori Tenaga BPP Lab Kom um Penyuluh (unit) Lapangan Baru Unggul (orang) Inovasi an Pertanian 615. 21 7. 975 3. 400 3. 520 871 154 - 6 19 44. 1. 221 11. 750 157 024 1 3 61. 1. 169 66. 750 138 181 1 3 382. 2. 403 71. 900 8. 060 302 735 1 4 63. 1. 312 36. 500 163 232 1 3 27. 273 13. 300 5. 460 70 461 1 3 37. 597 13. 200 41 521 1 3 8

MARITIM DAN KELAUTAN 9

MARITIM DAN KELAUTAN 9

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 504 KKP, Kemendagri, Kemlu

SASARAN INDIKATOR 2014 (baseline) 2019 Kementerian Terkait 13. 466 17. 504 KKP, Kemendagri, Kemlu 1 negara 9 negara KKP dan Kemlu 52% 87% KKP, Kemenhan 210 15 unit 24 270 1 juta orang Kemenhub 76 unit Kemenhub 22, 4 21 unit 15, 7 juta ha 40 -50 23 unit 20 juta ha KKP KKP 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim § Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB § Penyelesaian batas maritim antar negara 2. Pemberantasan Perikanan Liar • Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan 3. Membangun Konektivitas Nasional: • Membangun/mengembangkan pelabuhan • Pengembangan pelabuhan penyeberangan • Peningkatan SDM transportasi § Peningkatan dan pengembangan kapal perintis 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan § Produksi hasil perikanan (juta ton ) § Pengembangan pelabuhan perikanan § Peningkatan luas kawasan konservasi laut (%) Slide - 10

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi

ARAH KEBIJAKAN (1) 1. Memperkuat Jatidiri sbg negara Maritim dengan Menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi nasional melalui: (a) Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau 2 dan pendaftarannya; Pengaturan dan pengendalian ALKI; (b) Pengembangan dan penerapan tata kelola laut: penyusunan tata ruang laut nasional; Penyusunan rencana aksi dan roadmap Poros Maritim; (c) Peningkatan keamanan laut dan pengawasan SDA kelautan. 2. Pemberantasan Perikanan Liar: (a) Penguatan lembaga pengawasan laut; (b) Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana; (c) Penguatan sarana sistem pengawasan perikanan, termasuk pelaksanaan MCS secara intensif; Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT, melengkapi sarana dan prasarana pengawasan serta Penataan sistem perijinan usaha perikanan tangkap; (d) Peningkatan Penertiban Ketaatan Kapal di Pelabuhan, termasuk pelaporan hasil tangkapan dan wilayah tangkap. Slide - 11

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1.

ARAH KEBIJAKAN (2) ARAH KEBIJAKAN (lanjutan): 3. Membangun Konektivitas Nasional – KONEKSTIVITAS/TOL LAUT 1. Meningkatkan pembangunan sistem transportasi multimoda: Membangun dan mengembangkan 24 pelabuhan. 2. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan melalui: (a) Pembangunan prasarana dan sarana transportasi (pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis) di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar; (b) Optimalisasi dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service Obligation (PSO) diantara subsidi armada perintis, angkutan laut, penyeberangan. 4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan 1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan: (a) Inventarisasi dan evaluasi Potensi Sumberdaya Kelautan: pendataan potensi sumberdaya kelautan (perikanan, keanekaragaman hayati, migas dan mineral) dan kualitas lingkungan laut (b) Pengembangan industri kelautan berkelanjutan: pelabuhan perikanan, pengelolaan WPP 2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut 3. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan Iptek kelautan: Pengembangan 20 Technopark: 4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir: (i) peningkatan produktivitas nelayan kecil; (ii) Pengembangan sentra produksi perikanan; (iii) penyediaan infrastrukltur dasar utk masyarakat di pulau-pulau Kecil. Fokus pada: 100 sentra perikanan. Slide - 12

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH Sulawesi PPS 2 PP. Bitung; PP. Kendari CATATAN: RENCANA TAMBAHAN

PENINGKATAN PELABUHAN PERIKANAN WILAYAH Sulawesi PPS 2 PP. Bitung; PP. Kendari CATATAN: RENCANA TAMBAHAN S. D. 2019 : PP. Unthia (Sulsel) dan PP Dagho (Sulut) PPN 1 PP. Kwandang

BANTUAN KAPAL 30 GT - 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 4

BANTUAN KAPAL 30 GT - 2015 (DI WILAYAH PERBATASAN) No 1 2 3 4 5 Kab/Kota (Wilayah Perbatasan) Gorontalo Utara Sangihe Talaud Bolaang Mongondow Wakatobi JUMLAH Provinsi Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Rencana Alokasi (unit) 2 1 1 6 SISTEM INFORMASI NELAYAN PINTAR - 2015 No. Wilayah Pelabuhan Perikanan 1 Sulawesi PPS Bitung; PPI Labean Note: Sistem Informasi Nelayan pintar adalah Pelayanan informasi terkait cuaca, wilayah tangkap dan harga ikan.

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015 NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 SULAWESI SELATAN

SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 2015 NO PROVINSI TARGET (BIDANG TANAH) 1 SULAWESI SELATAN 2, 700 2 SULAWESI TENGGARA 1, 800 3 SULAWESI TENGAH 1, 400 4 SULAWESI BARAT 600 5 SULAWESI UTARA 400 6 GORONTALO 500 JUMLAH 7. 400 15

2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan

2. MENINGKATKAN KUALITAS, DAYA DUKUNG DAN KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN LAUT No Lokasi KKPN Luasan (Ha) 1 Laut Sawu, NTT 3. 521. 130 2 Gili Matra, NTB 2. 954 3 Laut Banda, Maluku 2. 500 4 Pulau Pieh, Sumbar 39. 900 5 Padaido, Papua 6 Kapoposang, Sulsel 7 Aru Tenggara, Maluku 8 Raja Ampat, Papua Barat 9 Waigeo, Papua Barat 10 Anambas, Kepri 10 9 8 5 4 6 3 7 2 1 KAWASAN KKPN (KKP) KKLD/KKPD K. Kons. (Kemenhut) TOTAL 183. 000 50. 000 114. 000 60. 000 271. 630 1. 262. 686, 2 LUAS (ribu ha) 5. 507, 8 5. 581, 4 4. 694, 9 15. 784, 1 1. Potensi Pengembangan wisata bahari 2. Pengembangan usaha ekonomi berbasis hasil keanekaragaman hayati

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015 -2019 Provinsi SULAWESI UTARA Kegiatan Technopark

SCIENCE DAN TECHNOPARK BERBASIS PERIKANAN DAN KELAUTAN 2015 -2019 Provinsi SULAWESI UTARA Kegiatan Technopark berbasis perkapalan dan perikanan (Aertembaga Bitung, perikanan tangkap dan pengolahan) Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Manadoekowisata bahari) SULAWESI SELATAN Technopark berbasis perikanan budidaya (Takalarudang, dan Barru-budidaya) GORONTALO Technopark berbasis perikanan budidaya (Boalemo budidaya rumput laut dan IMTA) SULAWESI TENGGARA Technopark berbasis sosial ekonomi KP (Kendariperikanan) 17

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TERIMA KASIH Slide - 18