Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

  • Slides: 65
Download presentation
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kondisi Umum Bidang Tata Ruang Wilayah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kondisi Umum Bidang Tata Ruang Wilayah per Pulau Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Presentasi § Status RTRW sampai dengan 13 Maret 2015 § Permasalahan

Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Presentasi § Status RTRW sampai dengan 13 Maret 2015 § Permasalahan penetapan RTRWP § Pembahasan per pulau: 1. Papua 2. Maluku 3. Nusa Tenggara 4. Sulawesi 5. Kalimantan 6. Jawa-Bali 7. Sumatera

Kementerian PPN/Bappenas Status RTRW Status Prov Kab Kota Jumlah total 34 412 93 Perda

Kementerian PPN/Bappenas Status RTRW Status Prov Kab Kota Jumlah total 34 412 93 Perda sudah ditetapkan 26 330 84 76. 47% 80. 10% 90. 32% Status penyelesaian (%) Status per 13 Maret 2015

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi yang belum menetapkan Perda RTRWP Pulau Sumatera No Prov Pulau Kalimantan

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi yang belum menetapkan Perda RTRWP Pulau Sumatera No Prov Pulau Kalimantan No Prov 1 Sumatera Utara 5 Kalimantan Tengah 2 Riau 6 Kalimantan Selatan 3 Sumatera Selatan 7 Kalimantan Timur 4 Kepulauan Riau 8 Kalimantan Utara

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Sumatera Utara Permasalahan • RTRWP Sumatera Utara telah

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Sumatera Utara Permasalahan • RTRWP Sumatera Utara telah melalui proses evaluasi Mendagri (Kepmendagri No. 650 -1650 Tahun 2014 tanggal 5 Mei 2014) • Sementara proses evaluasi berlangsung, SK Penunjukkan Kawasan Hutan No. SK. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 menjadi objek uji materiil di Mahkamah Agung (MA) • Putusan MA No. 47 P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013: Menhut harus mencabut SK. 44/Menhut-II/2005 dan menerbitkan SK Penunjukkan yang baru dengan memperhatikan RTRW Kab/Kota akibat pemekaran beberapa wilayah di Provinsi Sumatera Utara • Mendagri akan meninjau kembali Evaluasi Raperda RTRWP Sumatera Utara (Surat No. 650/4247/SJ tanggal 22 Agustus 2014) Tindak Lanjut • Menteri Kehutanan telah menerbitkan SK Penunjukkan Kawasan Hutan yang baru yaitu: SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 • Perlu persetujuan DPRD sebagai konsekuensi penerbitan SK Menhut No. 579/Menhut. II/2014 • Pemprov harus mengajukan kembali permohonan evaluasi RTRWP Sumatera Utara

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Riau Permasalahan • SK Penunjukkan Kawasan Hutan yang

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Riau Permasalahan • SK Penunjukkan Kawasan Hutan yang menjadi dasar untuk evaluasi Raperda RTRWP belum terbit • Dasar yang digunakan: SK Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan (SK. 637/Menhut-II/2014 tanggal 9 Agustus 2014) • SK belum mengakomodir beberapa lokasi kawasan budidaya seperti: permukiman, pusat pemerintahan, kawasan industri dan jalan tol • 2. 577 hektar belum mendapatkan persetujuan DPR (Surat Permohonan Menteri Kehutanan Nomor S. 320/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014) Tindak Lanjut Proses penetapan RTRW Provinsi Riau menunggu diterbitkannya SK Penunjukkan Kawasan Hutan

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Sumatera Selatan Permasalahan • Pemerintah Provinsi tidak sepakat

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Sumatera Selatan Permasalahan • Pemerintah Provinsi tidak sepakat atas hasil penetapan kawasan hutan (SK. 822/ Menhut/2013) • Wilayah yang belum disepakati: pemukiman di Tanjung Api-Api, Dangku II di Kab. Musi Banyuasin • DPR menyetujui perubahan 19. 000 Ha yang tidak memasukkan kawasan Dangku II namun mengakomodir kawasan Tanjung Api-Api Tindak Lanjut • Perlu jawaban KLHHut untuk usulan perubahan fungsi Dangku II.

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Timur Permasalahan Tindak Lanjut • Raperda RTRWP

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Timur Permasalahan Tindak Lanjut • Raperda RTRWP Kalimantan Timur disepakati oleh provinsi yang berbatasan. • Raperda belum disepakati oleh DPRD. • Telah diterbitkan SK Menhut No. 718/Menhut. II/2014 untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada 29 Agustus 2014. • Telah dilaksanakan rapat pembahasan antara Prov Kalimantan Timur dan Prov Kalimantan Utara dalam rangka sinkronisasi pola dan struktur ruang.

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Utara Permasalahan Tindak Lanjut Daerah Otonomi Baru

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Utara Permasalahan Tindak Lanjut Daerah Otonomi Baru (DOB) yang sedang dalam Raperda RTRW Provinsi proses penyusunan RTRWP. Kalimantan Utara sedang dalam proses penyempurnaan

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Permasalahan • DPRD belum selesai melakukan

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Permasalahan • DPRD belum selesai melakukan pembahasan Kawasan Hutan berstatus DPCLS. • Jadwal pembahasan dengan DPRD belum ditetapkan Tindak Lanjut • Menunggu jadwal pembahasan Raperda dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah • Mengajukan permohonan evaluasi kepada Kemendagri.

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan Permasalahan • Pemerintah Provinsi tidak sepakat

Kementerian PPN/Bappenas Permasalahan Penetapan RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan Permasalahan • Pemerintah Provinsi tidak sepakat dengan penetapan kawasan hutan oleh Menhut. • Belum tersedianya peta rupa bumi Indonesia (RBI) yang dimutakhirkan dengan peta administrasi wilayah. • SK Menhut SK. 435/Menhut-II/2009 tidak sesuai dengan kondisi eksisting, beberapa berstatus kawasan budidaya (permukiman dan fasilitas umum). Tindak Lanjut Penggambaran peruntukkan pola ruang non-kehutanan yang masih berstatus kawasan hutan, yang semula disajikan dalam bentuk arsir diubah menjadi bentuk outline, sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta RTR

Kementerian PPN/Bappenas Rekomendasi percepatan penetapan RTRWP: Delineasi Kawasan Hutan Wilayah yang masih menjadi Kawasan

Kementerian PPN/Bappenas Rekomendasi percepatan penetapan RTRWP: Delineasi Kawasan Hutan Wilayah yang masih menjadi Kawasan Hutan, tetapi eksistingnya di luar kegiatan kehutanan, penulisan delineasi kawasan tersebut dalam RTR disesuaikan dengan Lampiran PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta RTR sebagai berikut: Nama Unsur Pengertian Notasi Kegiatan Lainnya pada Kawasan Hutan Deliniasi batas Dk rencana penggunaan kawasan hutan untuk Contoh: kepentingan Kt pembangunan diluar kegiatan kehutanan Keterangan Dk =Diluar kegiatan kehutanan Kt= Kawasan tambang

Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pembahasan Per Pulau Isu Strategis Pusat Kegiatan dalam Rencana Tata Ruang

Kementerian PPN/Bappenas Kerangka Pembahasan Per Pulau Isu Strategis Pusat Kegiatan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Status Penyelesaian Rencana Tata Ruang (RTR) Peta

Kepulauan Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Pulau Papua Kep. Maluku Pulau Kalimantan Kep. Nusra Pulau Jawa

Kepulauan Indonesia Kementerian PPN/Bappenas Pulau Papua Kep. Maluku Pulau Kalimantan Kep. Nusra Pulau Jawa -Bali Pulau Sulawesi Pulau Sumatera

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional I. PULAU PAPUA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional I. PULAU PAPUA

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan (Kakao dan

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan (Kakao dan Kopi) sebagai penggerak perekonomian Pulau Papua Rendahnya dukungan industri pengolahan yang memberi nilai tambah lebih terhadap pengembangan sektor dan komoditas unggulan Pengembangan Wilayah Papua yang belum mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua, khususnya Kampung Masyarakat Adat Belum optimalnya pengembangan wilayah Kawasan Perbatasan Negara Rendahnya infrastruktur yang dapat diakses penduduk pedalaman dan perbatasan Tanah Ulayat

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Papua Barat Papua PKN Sorong PKW

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Papua Barat Papua PKN Sorong PKW Fak-Fak PKSN Manokwari Ayamaru Timika Biak Jayapura Nabire Tanah Merah Muting Bade Merauke Sarmi Arso Wamena

Kementerian PPN/Bappenas 3. KSN Pertahanan dan Keamanan • Kawasan. Perbatasan Negara di Provinsi Maluku

Kementerian PPN/Bappenas 3. KSN Pertahanan dan Keamanan • Kawasan. Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi • Kawasan Timika Prov. Papua • Kawasan Stasiun Bumi Satelit Cuaca dan Lingkungan Prov. Papua • Kawasan Stasiun Telemetry Tracking and Command Wahana Peluncur Satelit Prov. Papua Ekonomi Lingkungan Hidup • Kapet Biak (Prov. Papua) • Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat Prov. Papua Barat • Kawasan Taan Nasional Lorentz Prov. Papua • Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni Prov. Papua

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Papua No. 23 Tahun 2013 Papua Barat

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Papua No. 23 Tahun 2013 Papua Barat No. 2 Tahun 2013 Provinsi Per 13 Maret 2015 Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Papua 28 26 1 1 Papua Barat 12 8 1 1 TOTAL 40 34 2 2

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Papua RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Papua RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional II. KEPULAUAN MALUKU

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional II. KEPULAUAN MALUKU

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rendahnya aksesibilitas dan keterhubungan antar pulau mengingat Kepulauan Maluku

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rendahnya aksesibilitas dan keterhubungan antar pulau mengingat Kepulauan Maluku merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dalam kesatuan Gugus Pulau dengan luas lautan yang lebih besar dari daratan. Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan (perikanan) sebagai penggerak perekonomian Kepulauan Maluku Rendahnya dukungan industri pengolahan yang memberi nilai tambah lebih terhadap pengembangan sektor dan komoditas unggulan. Rendahnya pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil. Tingginya perambahan hutan dan perusakan atau gangguan lingkungan, baik di daratan maupun laut

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Maluku Utara PKN Ambon PKW Masohi

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Maluku Utara PKN Ambon PKW Masohi PKSN Saumlaki Werinama Ilwaki Kairatu Dobo Tual Namlea Wahai Bula Ternate Tidore Daruba Tobelo Labuha Sanana

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Pendayagunaan Sumberdaya alam Ekonomi 3. KSN • Kawasan Perbatasan

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Pendayagunaan Sumberdaya alam Ekonomi 3. KSN • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat • Kawasan Laut Banda Prov. Maluku • Kapet Seram Prov. Maluku

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Maluku No. 16 Tahun 2013 Maluku Utara

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Maluku No. 16 Tahun 2013 Maluku Utara No. 2 Tahun 2013 Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Maluku 9 9 2 2 Maluku Utara 8 7 2 2 17 16 4 4 Provinsi Per 13 Maret 2015 TOTAL

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Maluku RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Maluku RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional III. KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional III. KEPULAUAN NUSA TENGGARA

Kementerian PPN/Bappenas Rendahnya aksesibilitas antarwilayah di kepulauan Nusa Tenggara terutama pada pulau-pulau bagian timur

Kementerian PPN/Bappenas Rendahnya aksesibilitas antarwilayah di kepulauan Nusa Tenggara terutama pada pulau-pulau bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara Kurangnya pemenuhan kebutuhan sumberdaya air untuk memenuhi beragam kegiatan Belum optimalnya pengembangan sektor dan komoditas unggulan (perikanan, Mutiara, Pertambangan) sebagai penggerak perekonomian Kepulauan Nusra Rendahnya dukungan industri pengolahan yang memberi nilai tambah lebih terhadap pengembangan sektor dan komoditas unggulan. 1. Isu Strategis

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi NTB NTT PKN Mataram PKW PKSN

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi NTB NTT PKN Mataram PKW PKSN Praya Raba Sumbawa Besar Kupang Soe Kefamenanu Atambua Kalabahi Ende Kefamenanu Maumere Waingapu Ruteng Labuan Bajo

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup 3. KSN • Kawasan Perbatasan Negara

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi Lingkungan Hidup 3. KSN • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur • Kapet Bima Prov NTB • Kapet Mbay Prov. NTT • Kawasan Taman Nasional Komodo Prov. NTB • Kawasan Gunung Rinjani Prov. NTB

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Nusa Tenggara Barat Perda No. 3 Tahun

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Nusa Tenggara Barat Perda No. 3 Tahun 2010 Nusa Tenggara Timur Perda No. 1 Tahun 2011 Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Nusa Tenggara Barat 8 8 2 2 Nusa Tenggara Timur 21 19 1 1 TOTAL 29 27 3 3 Provinsi Per 13 Maret 2015

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Nusa Tenggara RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional IV. PULAU SULAWESI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional IV. PULAU SULAWESI

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Belum optimalnya pengembangan potensi perikanan budidaya, pertanian, dan pertambangan.

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Belum optimalnya pengembangan potensi perikanan budidaya, pertanian, dan pertambangan. Rendahnya aksesibilitas di kawasan perbatasan negara dengan 14 pulau kecil terluar dan 46 pintu gerbang internasional Rendahnya dukungan industri pengolahan yang memberi nilai tambah lebih terhadap pengembangan sektor dan komoditas unggulan.

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Kawasan Perkotaan Makassar.

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sulawesi Selatan 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Kawasan Perkotaan Makassar. Sunggumina Pangkajene sa-Takalar. Maros (Mamminasa ta) Jeneponto Palopo Watampone PKSN Provinsi Gorontalo Sulawesi Utara Sulawesi Barat PKN PKW Gorontalo Isimu Kuandang Tilamuta Kawasan Tomohon Melonguane Perkotaan Manado. Bitung Tondano Tahuna Kotamobagu Mamuju Bulukumba Majene Barru Pasangkayu Parepare PKSN

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara PKN PKW

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Provinsi Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara PKN PKW Palu Poso Luwuk Buol Kolonedale Tolitoli Donggala Kendari Unaaha Lasolo Bau-bau Raha Kolaka PKSN

Kementerian PPN/Bappenas Ekonomi 3. KSN. . (1) • Kapet Pare-pare Prov. Sulsel • Kapet

Kementerian PPN/Bappenas Ekonomi 3. KSN. . (1) • Kapet Pare-pare Prov. Sulsel • Kapet Manado-Bitung Prov. Sultra • Kapet Batui Prov. Sulteng • Kapet Buton, Kolaka, dan Kendari Prov. Sultra • Kawasan Perkotaan Maminasata: Kota Makassar, Kab. Maros, Sungguminasa (Ibukota Kab. gowa), Kab. Takalar Sosial Budaya • Kawasan Poso dan sekitarnya Prov. Sulteng Pertahanan dan Keamanan • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo-Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara

Kementerian PPN/Bappenas Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi Lingkungan Hidup 3. KSN. . (2)

Kementerian PPN/Bappenas Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi Lingkungan Hidup 3. KSN. . (2) • Kawasan Soroako Prov. Sulsel • Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Pare-Pare Prov. Sulsel • Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano Prov. Sulut • Kawasan Kritis Lingkungan Balingara Prov. Sulteng • Kawasan Kritis Lingkungan Buol. Lambunu Prov. Sulteng • Kawasan Toraja dan sekitar Prov. Sulsel • Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa. Watumohai, dan Rawa Tinondo Prov. Sultra

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 Sulawesi

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2014 Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2013 Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2014 Gorontalo No. 4 Tahun 2011 Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Sulawesi Utara 11 11 4 4 Sulawesi Tengah 12 9 1 1 Sulawesi Selatan 21 21 3 2 Sulawesi Tenggara 12 10 2 2 Gorontalo 5 5 1 1 Sulawesi Barat 6 3 - - TOTAL 67 59 11 10 Provinsi Per 13 Maret 2015

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sulawesi RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sulawesi RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional V. PULAU KALIMANTAN

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional V. PULAU KALIMANTAN

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rendahnya pembangunan dan aksesibilitas di kawasan perbatasan Rendahnya dukungan

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rendahnya pembangunan dan aksesibilitas di kawasan perbatasan Rendahnya dukungan industri pengolahan yang memberi nilai tambah lebih terhadap pengembangan sektor dan komoditas unggulan. Laju deforestasi di Pulau Kalimantan yang mulai mengancam fungsi Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia Perda RTRW Provinsi sampai sekarang belum selesai (kecuali Provinsi Kalimantan Barat)

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN. . (1) PKN Kalimantan Pontianak Barat

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN. . (1) PKN Kalimantan Pontianak Barat PKW PKSN Mempawah Entikong Singkawang Paloh Sambas Jagoibabang Ketapang Nangabadau Putussibau Jasa Entikong Sanggau Sintang Provinsi PKN PKW Kalimantan Palangkaraya Kuala Kapuas Tengah Pangkalan Buntok Muarateweh Sampit Kalimantan Banjarmasin Amuntai Selatan Martapura Marahaban Kotabaru PKSN

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN. . (2) Provinsi Kalimantan Timur PKN PKW

Kementerian PPN/Bappenas 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN. . (2) Provinsi Kalimantan Timur PKN PKW Kawasan Perkotaan Tanjung Balikpapan. Redeb Tenggarong. Samarinda-Bontang Tarakan Sangata Nunukan Tanjung Selor Malinau Tanlumbis Tanah Grogot Sendawar PKSN Nunukan Simanggaris Long Midang Long Pahangai

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi Lingkungan Hidup 3.

Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tinggi Lingkungan Hidup 3. KSN • Kawasan Perbatasan Kalimantan • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara-Gorontalo. Sulawesi Tengah-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara • Kapet Khatulistiwa Prov. Kalbar • Kapet DAS Kahayan, Kapuas, dan Barito (Kakab) Prov. Kalteng • Kapet Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba) Prov. Kaltim • Kapet Batulicin Prov. Kalsel • Kawasan Perkotaan Banjarbakuala Kota Banjarmasin, Kab. Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Baritokuala, Kab. Tanah Laut • Kawasan stasiun pengamat dirgantara pontianak Prov. Kalbar • Kawasan Taman Nasional Betung Kerihun Prov. Kalbar • Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting Prov. Kalteng • Kawasan Heart of Borneo 45

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Kalimantan Barat 1 Provinsi Kalimantan Tengah Belum

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Kalimantan Barat 1 Provinsi Kalimantan Tengah Belum Perda Kalimantan Selatan Belum Perda Kalimantan Timur Belum Perda Kalimantan Utara Belum Perda Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Kalimantan Barat 12 2 Kalimantan Tengah 13 5 1 0 Kalimantan Selatan 11 7 2 2 Kalimantan Timur 7 3 3 3 Kalimantan Utara 4 4 1 1 47 21 9 8 Provinsi 4 Provinsi Per 13 Maret 2015 No. 10 Tahun 2014 TOTAL 46

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Kalimantan RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Kalimantan RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional VI. PULAU JAWA-BALI

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional VI. PULAU JAWA-BALI

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rawan peningkatan muka air laut akibat perubahan iklim dan

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Rawan peningkatan muka air laut akibat perubahan iklim dan laju deforestasi tinggi (142. 600 ha/tahun). Rendahnya kualitas lingkungan dan kerusakan tatanan permukiman akibat kawasan pertambangan (termasuk daerah lepas pantai). Terjadi fenomena aglomerasi kota-kota dan urban sprawl

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW DKI Jakarta Kawasan Banten Perkotaan

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW DKI Jakarta Kawasan Banten Perkotaan Jabodetabek Serang Pandeglang Cilegon Jawa Barat Rangkas Bitung Kawasan Sukabumi Perkotaan Bandung Raya Cirebon Cikampek – Cikopo Pelabuhanratu Indramayu Kadipaten Tasikmalaya Pangandaran PKSN Provinsi Jawa Tengah PKN PKW Surakarta Boyolali Kawasan Klaten Perkotaan Semarang. Kendal. Demak. Ungaran. Purwodadi (Kedungsepur) Cilacap Salatiga Tegal Pekalongan Kudus Cepu Magelang Wonosobo Kebumen Purwokerto PKSN

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi PKN PKW Bantul DIY Jawa Timur 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi PKN PKW Bantul DIY Jawa Timur 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN Sleman Kawasan Probolinggo Perkotaan (Gerbangkertosusila) Malang Tuban Kediri Madiun Banyuwangi Jember Blitar Pamekasan Bojonegoro Pacitan PKSN Provinsi Bali PKN Kawasan Perkotaan Denpasar. Bangli. Gianyar- Tabanan (Sarbagita) PKW Singaraja Semarapura Negara PKSN

Kementerian PPN/Bappenas Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi 3. KSN. . (1) • Kawasan

Kementerian PPN/Bappenas Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi 3. KSN. . (1) • Kawasan Instalasi Lingkungan dan Cuaca DKI • Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit DKI • Kawasan Fasilitas Uji Terbang Roker Pamengpeuk Prov. Jabar • Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjung Sari Prov. Jabar • Kawasan Stasiun Telecomand Prov. Jabar • Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro Prov. Jabar • Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Watukosek Prov. Jatim

Kementerian PPN/Bappenas Lingkungan Hidup Ekonomi 3. KSN. . (2) • Kawasan Pacangsanak Prov. Jabar

Kementerian PPN/Bappenas Lingkungan Hidup Ekonomi 3. KSN. . (2) • Kawasan Pacangsanak Prov. Jabar dan Jateng • Kawasan Borobudur Prov. Jateng • Kawasan Prambanan Prov. Jateng • Kawasan Tamana Nasional Gunung Merapi Prov. Jateng dan DIY • Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Prov. Banten • • Kawasan Perkotaan Sarbagita Kawasan Perkotaan Kedungsepur Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kep. Seribu • Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila Prov. Jatim

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Banten No. 2 Tahun 2011 DKI Jakarta

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Banten No. 2 Tahun 2011 DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 Yogyakarta No. 2 Tahun 2010 Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Jawa Timur No. 5 Tahun 2012 Bali No. 16 Tahun 2009 Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Banten 4 4 Jawa Barat 18 17 9 7 Yogyakarta 4 4 1 1 Jawa Tengah 29 29 6 6 Jawa Timur 29 28 9 9 Bali 8 8 1 1 92 90 30 28 Provinsi Per 13 Maret 2015 TOTAL

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Jawa-Bali RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional VII. PULAU SUMATERA

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional VII. PULAU SUMATERA

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Laju deforestasi di Pulau Sumatera mencapai 269. 100 ha/tahun

Kementerian PPN/Bappenas 1. Isu Strategis Laju deforestasi di Pulau Sumatera mencapai 269. 100 ha/tahun yang mengancam luas tutupan hutan eksisting Adanya ancaman degradasi ekosistem unik seperti hutan tropis dan keanekaragaman hayati Rendahnya aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau kecil Belum efektifnya pengembangan wilayah Kawasan Perbatasan Negara

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sumatera Utara 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Kawasan Tebing Tinggi

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sumatera Utara 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Kawasan Tebing Tinggi Perkotaan Medan-Binjai. Deli-Serdang. Karo (Mebidangro) Sidikalang Pematang Siantar Balige Rantau Prapat Kisaran Gunung Sitoli Padang Sidempuan Sibolga PKSN Provinsi Aceh PKN PKW Lhokseumawe Sabang PKSN Sabang Banda Aceh Langsa Takengon Meulaboh Sumatera Padang Barat Pariaman Sawahlunto Muarasiberut Bukittinggi Solok

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Riau 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Pekanbaru Bangkinang PKSN Dumai

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Riau 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Pekanbaru Bangkinang PKSN Dumai Taluk Kuantan Bengkalis Bagan Siapiapi Tembilahan Rengat Pangkalan Kerinci Pasir Pangarayan Siak Sri Indrapura Provinsi Kep. Riau PKN Batam Jambi PKW PKSN Tanjung Pinang Batam Terempa Ranai Daik Lingga Dabo – Pulau Singkep Tanjung Balai Karimun Kuala Tungkal Sarolangun Muarabungo Muara Bulian

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sumatera Selatan Bengkulu 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Palembang Muara

Kementerian PPN/Bappenas Provinsi Sumatera Selatan Bengkulu 2. Pusat Kegiatan dalam RTRWN PKW Palembang Muara Enim PKSN Provinsi PKN PKW Pangkal Pinang Bangka Belitung Kayuagung Baturaja Prabumulih Tanjungpandan Lubuk Linggau Manggar Sekayu Lahat Muntok Bandar Lampung Metro Liwa Manna Menggala Muko-Muko Kotabumi Kota Agung Bengkulu Curup Lampung Kalianda PKSN

3. KSN. . (1) Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi • Kawasan Perbatasan Negara

3. KSN. . (1) Kementerian PPN/Bappenas Pertahanan dan Keamanan Ekonomi • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara • Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau • • KPBPB Sabang Prov. Aceh Kawasan Industri Lhokeumawe Prov. Aceh Kapet Banda Aceh Darussalam Prov. Aceh Kawasan Perkotaan Mebidangro Prov. Sumut • Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun Prov. Kepri • Kawasan Selat Sunda Prov. Lampung & Banten

Kementerian PPN/Bappenas 3. KSN. . (2) Pendayagunaan Sumberdaya • Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang

Kementerian PPN/Bappenas 3. KSN. . (2) Pendayagunaan Sumberdaya • Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Kototabang Prov. Sumbar Alam dan Teknologi Tinggi Lingkungan Hidup • Kawasan Ekosistem Leuseur Prov. Aceh • Kawasan Danau Toba dan sekitarnya Prov. Sumut • Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh Prov. Riau & Prov. Sumbar • Kawasan Hutan Lindung Mahato Prov. Riau • Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat Prov. Jambi, Sumbar, Bengkulu, dan Sumsel • Kawasan Taman Nasional Berbak Prov. Jambi • Kawasan Taman Nasional Tigapuluh Prov. Jambi & Riau • Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas Prov. Jambi

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah

Kementerian PPN/Bappenas 4. Status Penyelesaian RTR PROVINSI Total Kab. Sudah Perda Total Kota Sudah Perda Aceh 18 15 5 5 Provinsi Aceh No. 19 Tahun 2013 Sumatera Utara Belum Perda Sumatera Barat No. 13 Tahun 2012 Sumatera Utara 25 6 8 7 Riau Belum Perda Sumatera Barat 12 11 7 7 Kepulauan Riau Belum Perda Riau 10 - 2 - Sumatera Selatan Belum Perda Kepulauan Riau 5 5 2 1 Bangka Belitung No. 2 Tahun 2014 Sumatera Selatan 13 10 4 3 Bengkulu No. 2 Tahun 2012 Bangka Belitung 6 6 1 1 Jambi No. 10 Tahun 2013 Bengkulu 9 8 1 1 Lampung No. 1 Tahun 2010 Jambi 9 9 2 2 Lampung 13 12 2 2 120 83 34 29 TOTAL 4 Provinsi 8 Provinsi Per 13 Maret 2015 63

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera RPJMN 2015 -2019

Kementerian PPN/Bappenas Peta Lokasi Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera RPJMN 2015 -2019

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional TERIMA KASIH trp@bappenas. go. id www.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional TERIMA KASIH [email protected] go. id www. trp. or. id