KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT PELATIHAN PENYELENGGARAAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DN PERUMAHAN RAKYAT PELATIHAN PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA Peraturan Perundangan Rumah Swadaya

Pengalaman Bekerja v Direktur Konsolidasi Tanah BPN - RI v Kepala Pusat Hukum BPN - RI v Kepala Pusat Litbang BPN – RI v Inspektur BPN - RI v Kepala Biro Hukum Kementerian Perumahan Rakyat Maharani v Direktur Umum dan Hukum BLU Perumahan v Widya Iswara Utama Kementerian PUPR sampai sekarang

KONDISI SAAT INI TERDAPAT BACKLOG 11, 4 JT UNIT RUMAH

RUMAH SUSUN KUMUH

Banyak tanah diterlantakan

Banyak tanah BMN/BMD tidak dimanfaatkan

Banyak tanah wakaf yang tidur

5 la i sua e s h a m Ru n a ia d e y Pen o P Rumah Negara P K P UU Rumah Umum Rumah Komersial Rumah Khusus Rumah Swadaya

N A I R T R a E y a G d N a E w P S h a Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Tugas pemerintah Kabupaten/ / Kota untuk rumah Rumah Swadaya memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN Pasal 20 AYAT (1) UU 1/2011 RUMAH SWADAYA PRAKARSA DAN UPAYA MASYARAKAT SENDIRI MAUPUN BERKELOMPOK

DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN RUMAH SWADAYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN UU 4 / 2016 TTG TAPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2016 TTG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA WAJIB MEMPERTIMBANGKAN PERATURAN TERKAIT: 1. UU TTG PEMERINTAHAN DAERAH 2. UU TTG BANGUNAN GEDUNG 3. UU TTG KEUANGAN NEGARA 4. DLL

MEMBEDAH PUU TERKAIT RUMAH SWADAYA

UU PKP Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR Pasal 54 Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. d. e. f. g. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan; Perizinan; asuransi dan penjaminan; penyediaan tanah; sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, dan utilitas umum.

Pemberian kemudahan huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR. Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR diatur dengan Peraturan Menteri.

Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah atau pemerintah daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain, dalam hal: a. pewarisan; b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau c. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan huruf b dan huruf c, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan permukiman.

Pengambilalihan rumah Jika pemilik meninggalkan rumah secara terus-menerus dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, Pemerintah atau pemerintah daerah berwenang mengambil alih kepemilikan rumah tersebut. Rumah yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada MBR. Ketentuan mengenai penunjukkan dan pembentukan lembaga oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU TAPERA Pemanfaatan Dana Tapera Pasal 24 Ø Pemanfaatan Dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi Peserta. Ø Pemanfaatan Dana Tapera dikecualikan bagi Peserta warga negara asing. Ø Pembiayaan perumahan dilaksanakan oleh Bank atau Perusahaan Pembiayaan.

Pembiayaan perumahan bagi Peserta Pasal 25 Pembiayaan meliputi : a. pemilikan rumah; b. pembangunan rumah; atau c. perbaikan rumah. Pembiayaan perumahan bagi Peserta mempunyai ketentuan: a. merupakan rumah pertama; b. hanya diberikan 1 (satu) kali; dan c. . . .

Lanjutan c. mempunyai nilai besaran tertentu untuk tiap-tiap pembiayaan perumahan. Rumah dimaksud dapat berupa : rumah tunggal, rumah deret, rumah susun, atau penyebutan lain yang setara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perumahan dan nilai diatur dengan Peraturan BP Tapera.

Sewa Beli Pembiayaan kepemilikan rumah huruf a dapat dilakukan dengan mekanisme sewa beli. ketentuan mengenai mekanisme sewa beli diatur dengan Peraturan BP Tapera.

PP 14/2016 Kemudahan dan/atau Bantuan Pembangunan dan Perolehan Rumah Bagi MBR Ø Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR. Ø Untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR , Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah melalui program perencanaan pembangunan Perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Ø Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud dapat berupa: a. subsidi perolehan Rumah; b. stimulan Rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Lanjutan Pemberian kemudahan dan/atau bantuan subsidi perolehan Rumah huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan. Kemudahan dan/atau bantuan stimulan Rumah swadaya huruf b diberikan berupa perbaikan dan pembangunan baru Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Kemudahan/bantuan insentif perpajakan dan asuransi dan penjaminan huruf c dan huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudahan perizinan huruf d diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lanjutan Pemberian kemudahan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf f dilakukan melalui: a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara; b. Konsolidasi Tanah oleh pemilik tanah; c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah; d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/ atau f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sertifikasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf g dilakukan melalui fasilitasi sertifikasi hak atas tanah. (7) Bantuan pembangunan berupa penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf h dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Lanjutan rumah swadaya Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diberikan dalam bentuk: a. dana; b. bahan bangunan Rumah; dan/atau c. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum. Bantuan pembangunan Rumah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan pembangunan Rumah bagi MBR dapat diperoleh dari Badan Hukum melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan kemudahan perolehan Rumah bagi MBR dengan Peraturan Menteri.

Pembatasan Bagi Pemilih Ø Orang perseorangan yang memiliki Rumah umum dengan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah kepada pihak lain dalam hal: Ø a. pewarisan; Ø b. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau Ø c. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik. Ø Pengalihan kepemilikan Rumah umum melalui pewarisan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ø Pengalihan kepemilikan dalam hal penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun huruf b, dapat dilakukan dengan berdasarkan bukti pembayaran Rumah umum dan surat penyataan kepemilikan Rumah umum. Ø Bukti pembayaran Rumah umum dan surat penyataan kepemilikan Rumah umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal Ø dilakukan karena: a. pindah kota tempat tugas; atau b. memiliki Rumah baru. Ø Pengalihan kepemilikan karena pindah tempat tinggal wajib melapor kepada lembaga yang ditunjuk dengan melampirkan paling sedikit:

Lanjutan a. surat pindah dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang; dan b. surat pernyataan mengembalikan Rumah umum. Ø Dalam hal dilakukan pengalihan kepemilikan, pengalihannya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk atau dibentuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam bidang Perumahan dan Permukiman.

MEMBEDAH PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/PRT/M/2016 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

LATAR BELAKANG A B Mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya; Mengoptimalkan pengaturan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berupa stimulan rumah swadaya serta melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undangundang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya C

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum.

TUJUAN PERMEN PUPR Peraturan Menteri ini bertujuan agar penyaluran BSPS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

LINGKUP PENGATURAN a. b. c. d. Bentuk BSPS; Jenis kegiatan BSPS; Persyaratan penerima BSPS; Penetapan lokasi dan calon penerima BSPS; e. Penyaluran BSPS; f. Pembinaan pelaksanaan BSPS; dan g. Pemantauan dan evaluasi

A. BENTUK BSPS 1. Uang Bentuk BSPS ini diberikan kepada perseorangan penerima BSPS guna membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan pembangunan baru atau peningkatan kualitas. 2. Barang Bentuk BSPS yang ini diberikan berupa: • • • Bahan bangunan untuk rumah Rumah Bahan bangunan rumah

B. JENIS KEGIATAN BSPS 1. Pembangunan Baru : a. Pembangunan baru pengganti RTLH; b. Pembangunan rumah baru 2. Peningkatan Kualitas Perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan: • Keselamatan bangunan • Kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau • Kesehatan penghuni 3. Pembangunan PSU : Pembangunan jalanan atau drainase lingkungan

C. PERSYARATAN PENERIMA BSPS Penerima BSPS meliputi perseorangan atau kelompok. 1. Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan : • WNI yang sudah berkeluarga • Memiliki atau menguasai tanah • Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni • Belum pernah memperoleh BSPS dari pemerintah pusat • Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat • Diuatamakan yang telah memiliki kswadayaan • Bersedia membentuk kelompok (paling banyak 20 orang) • Bersedia membuat pernyataan

C. PERSYARATAN PENERIMA BSPS 2. Kelompok penerima BSPS yang mengajukan pembangunan PSU harus memenuhi persyaratan: • Menyelesaikan pembangunan baru dan peningkatan kualitas tepat waktu dengan kualitas baik • Anggota kelompok paling sedikit berjumlah 15 orang • Bersedia menyelesaikan pembangunan PSU sesuai kesepakatan • Bersedia memelihara PSU yang telah dibangun • Bersedia mengikuti ketentuan BSPS

D. PENETAPAN LOKASI DAN CALON BSPS I II Bupati/walikota mengusulkan desa/kelurahan sebagai calon lokasi BSPS yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi melakukan verifikasi terhadap usulan bupati/walikota IV III Lokasi BSPS ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan program priorotas Pemerintah Pusat Hasil verfikasi pemerintah provinsi berupa daftar prioritas lokasi BSPS disampaikan kepada Pemerintah Pusat

E. PENYALURAN BSPS 1. Penyaluran BSPS dalam bentuk uang dilakukan dengan 1 tahap atas persetujuan Direktur Jenderal 2. Penyaluran BSPS dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK

E. PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BSPS Muatan petunjuk teknis penyaluran BSPS meliputi : 1. Dasar hukum pemberian BSPS 2. Tujuan pemberian BSPS 3. Pemberi BSPS 4. Persyaratan penerima BSPS 5. Bentuk BSPS 6. Alokasi anggaran dan rincian jumlah BSPS 7. Tata kelola pencairan dana BSPS 8. Penyaluran dana BSPS 9. Pertanggungjawaban BSPS 10. Ketentuan perpajakan 11. Sanksi

F. PEMBINAAN PELAKSANAAN BSPS Bentuk pembinaan BSPS dapat berupa : 1. Sosialisasi 2. Pelatihan 3. Bimbingan Teknis 4. Supervisi

TUGAS PEMERINTAH Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba; d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. menyelenggarakan pelaksanaan fungsi kebijakan operasionalisasi nasional dan penyediaan koordinasi rumah pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman; dan

TUGAS PEMERINTAH f. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR; g. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional; i. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; j. melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

WEWENANG PEMERINTAH Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang: a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman; b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman; c. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; d. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim;

WEWENANG PEMERINTAH f. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal; g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; h. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional; i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman; j. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; k. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; l. memfasilitasi pengelolaan prasarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan m. memfasilitasi kerja sama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pemantauan dan evaluasi meliputi kegiatan: 1. Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh KPA/Kepala Satker dan PPK 2. Evaluasi BSPS dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal

JENIS RUMAH DAN MAKNA RUMAH SWADAYA Pasal 21 Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi: a. rumah komersial; b. rumah umum; c. rumah swadaya; d. rumah khusus; dan e. rumah negara. Rumah swadaya diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Rumah swadaya dapat memperoleh bantuan dan kemudahan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. (1) -

kemudahan pembangunan dan perolehan rumah Pasal 54 Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, dan utilitas umum. Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Definisi Terkait rumah Swadaya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/ peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, dan utilitas umum. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan dya beli sehingga memerlukan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni Pembangunan baru (PB) adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni Peningkatan kualitas (PK) adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat

Definisi Terkait rumah Swadaya 7. Perumahan swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebgaai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum 8. PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman dan nyaman 9. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran pada Kementerian PUPR 10. Satker adalah unit organisasi Kementerian PUPR yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran 11. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota (SKPD) kabupaten/kota adalah unit kerja pemerintah sub bidang perumahan

Definisi Terkait rumah Swadaya 12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unit kerja pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintah sub bidang perumahan. 13. PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian PUPR 14. TFL adalah tenaga professional permberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS 15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah 16. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Definisi Terkait rumah Swadaya 17. Lokasi BSPS adalah lokasi penerima BSPS per desa/kelurahanyang ditetapkan oleh Menteri. 18. Pihak Ketiga adalahperorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh PPKuntuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab Satker atau PPK. 19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKIAN TERIMA KASIH