KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 09. 05. 2019

SK TIM PMPRB PUPR Keputusan Menteri PUPR No. 381/KPTS/M/2019 Tanggal 25 April 2019 ASESOR DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA 1 Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya 2 Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 3 Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Wilayah 4 Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 5 Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman A N G O T A 3

1. KRONOLOGIS PEMBAHASAN PMPRB Tanggal 11 April 2019 Pembahasan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB, sebagai tindaklanjut surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor OR 03 -Is/523 tanggal 9 April 2019, Hal Penyampaian Jadwal Pelaksanaan PMPRB Kementerian PUPR TA 2019 2. Tanggal 16 April 2019 Pembahasan Desk Koordinasi Pemenuhan Bukti Dukung PMPRB Tingkat Unit Organisasi di Hotel Grand Kemang, sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Kepegawaian, Ortala Kementerian PUPR Nomor UM 01 02 -SP/117 tanggal 11 April 2019 3. Tanggal 25 April 2019 Terbit Keputusan Menteri PUPR Nomor 381/KPTS/M/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 4. Tanggal 6 Mei 2019 Kick Off Meeting PMPRB, dalam rangka persiapan penilaian PMPRB di Kementerian PUPR, sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR Nomor UM 01 02 -Is/654 tanggal 3 Mei 2019 4

PEMENUHAN PMPRB DITJEN CIPTA KARYA 1 Penyampaian dokumen pendukung PMPRB 2 Progress PMPRB secara Pokja Masing-masing Pokja DJCK sudah melakukan input PMPRB dan mengupload dokumen pendukung. 1. Pokja 1 (Manajemen Perubahan) : 77, 52% 2. Pokja 2 (Penataan Peraturan Perundang-undangan) : 100% 3. Pokja 3 (Penataan dan Penguatan Organisasi) : 100% 4. Pokja 4 (Penataan Tata Laksana) : 100% 5. Pokja 5 (Penataan Manajemen SDM) : 98, 57% 6. Pokja 6 (Penguatan Akuntabilitas) : 100% 7. Pokja 7 (Penguatan Pengawasan) : 91, 25% 8. Pokja 8 (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) : 90, 57% Status per 8 Mei 2019 5

HASIL LKE PMPRB DJCK 2019 No Komponen Penilaian Bobot Nilai 2019 1 Manajemen Perubahan 5, 00 3, 88 2 Penataan Peraturan Perundangan 5, 00 3 Penataan dan Penguatan Organisasi 6, 00 4 Penataan Tatalaksana 5, 00 5 Penataan Sistem MSDM 15, 00 14, 79 6 Penguatan Akuntabilitas 6, 00 7 Penguatan Pengawasan 12, 00 10, 95 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6, 00 5, 43 60, 00 57, 05 Total Komponen Pengungkit (A)

KEGIATAN RB SELAMA 2018 1. Penyusunan Peraturan Menteri di bidang Cipta Karya (Permen PUPR Nomor 11, 17, 22, 27, 29 Tahun 2018). 2. Restrukturisasi Kelembagaan DJCK dengan adanya pembentukan Pusat Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, serta 34 Balai Prasarana Permukiman Wilayah) 3. Telah dilakukan Revisi Proses Bisnis Ditjen Cipta Karya sesuai tugas dan fungsi. 4. Telah ditetapkan SOP Ditjen Cipta Karya untuk Pelaksanaan Kegiatan. 5. Penerapan e-Government seperti aplikasi TNDE, Aplikasi SIMEKA, aplikasi SIKADIR, aplikasi pelayanan terpadu Rumah Negara, Website DJCK. 6. Telah dilakukan penilaian kompetensi bagi pejabat struktural dan perbendaharaan (sebagian besar), dan peningkatan kompetensi bagi pegawai melalui keikutsertaan dalam diklat. 7. Telah dilakukan review dan tindak lanjut penilaian kinerja individu dengan penilaian kinerja organisasi (integrase E-Sakip, E-Kinerja, dan EHRM)

1. KENDALA PEMENUHAN PMPRB Pokja Manajemen Perubahan belum secara aktif melakukan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Ditjen Cipta Karya. 2. Belum adanya Quick Win di Ditjen Cipta Karya yang dapat diusulkan dalam Road Map RB PUPR tahun 2015 – 2019. 3. Sosialisasi Roadmap RB belum menyentuh seluruh pegawai Ditjen Cipta Karya. 4. Penerapan pengukuran penilaian kinerja individu masih dilakukan secara tahunan. 5. Belum dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal. 6. Pengaduan masyarakat belum dilakukan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya. 7. Dalam pelaksansaan pelayanan prima, belum adanya sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. 8. Belum ditetapkannya unit pengelola pengaduan secara formal, namun demikian telah memiliki media pengaduan dan SOP penanganan pengaduan. 8

CONTOH LAMAN LKE PMPRB DJCK 9

Terima kasih