TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI Saya tidak sepakat dengan

TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI

Saya tidak sepakat dengan penggunaan istilah “kejahatan korporasi” tetapi lebih kepada memilih untuk menggunakan istilah “tindak pidana korporasi”, dengan alasan: a. Istilah kejahatan (rechdelict/mala in se) adalah pembagian yuridis yang diberikan KUHP. Selain kejahatan, dalam KUHP mengenal pula pelanggaran (wetdelict/mala prohibita); b. Beberapa UU di luar KUHP yang mengatur korporasi sbg subyek hukum, pada umumnya menggunakan istilah “tindak pidana”, misal tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dll; c. Rancangan KUHP tidak mengenal pembagian/kulifikasi delik berupa kejahatan dan pelanggaran.

KUHP (Wv. S) MOBIL KUNO/ANTIK Buatan Belanda (Stb. 1915: 732) MODIFIKASI DARI Wv. S BLD 1881 Berlaku di Indonesia brdskn: 1. Perpres No. 2 Tahun 1945 2. UU: 1/1946 jo. UU: 73/ 1958 CODE PENAL PERANCIS 1791 USIA KUHP: Sudah 1 abad lebih dihitung dari 1915 Sudah memasuki 2 abad dihitung dari 1881 Sudah memasuki 3 abad dihitung dari 1791 Didasari filsafat: liberalisme, sekulerisme, legisme.

Subyek adalah pemangku hak dan kewajiban. Pada awalnya, dalam ilmu hukum pidana hanya dikenal subyek hukum berupa orang/individu (naturlijk person). Wv. S (KUHP) hanya mengatur subyek hukum orang, sehingga menurut KUHP, hanya orang yang bisa dipertanggungjawabkan.

PANDANGAN KUHP: 1. ASAS UNIVERSITAS (societas delinquere non potest) 2. Rumusan tindak pidana dalam KUHP lazim dimulai dengan “barang siapa” (hij die), dan istilah-istilah lain seperti “setiap orang”, “warga negara Indonesia”, “pejabat atau pegawai”, “dokter”, “orang yang telah cukup umur (atau orang dewasa)”, “pengusaha (pedagang)”, “pengacara” sehingga hal ini merujuk pada orang; 3. Pidana Pokok (kecuali Pidana denda) didesain untuk dikenakan kepada orang;

PERBUATAN (TINDAK PIDANA) ORANG/ KESALAHAN PIDANA (SANKSI) Strafbaar feit Criminal Actus Reus Schuld Criminal resposibility Mens rea Straf Punishment Poena ASAS LEGALITAS ASAS CULPABILITAS ASAS PEMIDANAAN

ASAS KESALAHAN (ASAS CULPABILITAS/Afwezigheid van Alle Schuld) Maxim/Adagium: Actus non facit reum, nisi mens sit rea (“An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” atau “an act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy”) – perbuatan seseorang tidak mengakibatkan kesalahan, kecuali jika pikiran orang itu jahat Maxim/Adagium yang serupa: Non est reus nisi men sit rea Nulla poena sine culpa Geen straf zonder schuld (Belanda) Keine straf ohne schuld (Jerman) Tiada pidana tanpa kesalahan.

ASAS KESALAHAN (ASAS CULPABILITAS/Afwezigheid van Alle Schuld) Adagium tersebut mengandung arti: Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (criminal liability) apabila dalam melakukan suatu perbuatan (delikpen), telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan opset/dolus) atau bukan karena kelalaiannya (culpa) Harus ada MENS REA diartikan: Sikap batin (state of mind)

Mens rea adalah sikap kalbu; mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element). Merupakan unsur subyektif. Apa yang ada di dalam kalbu seseorang merupakan hasil dari proses cipta, rasa, dan karsa (kehendak/keinginan). Konsekuensi asas “tiada pidana tanpa kesalahan”: hanya subyek hukum yang memiliki sikap batin (mens rea) yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Karena hanya manusia yang memiliki mens rea sedangkan korporasi tidak memiliki mens rea, maka hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, sedangkan korporasi tidak.

Pasal 59 KUHP Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan rumusan Pasal 59 KUHP (sama dengan bunyi Pasal 51 Wv. S Belanda), KUHP Indonesia seolah-olah mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana, tetapi pada prinsipnya, ketentuan Pasal 59 KUHP hanya menjatuhkan pidana kepada pengurus/anggota-anggota badan pengurus/komisaris yang melakukan tindak pidana.

KORPORASI DALAM UU INDONESIA Korporasi dijadikan subyek hukum pertama oleh UU Drt. Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang. Dalam UU tersebut, sudah ada pemikiran bahwa pelaku tindak pidana bukan hanya orang perorang saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh perseroan, perserikatan orang, dan yayasan. Istilah korporasi secara resmi baru gunakan dalam UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan beberapa undang yang dibuat belakangan

Undang-undang (lain) yang mengatur korporasi di Indonesia: 1. UU Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; 2. UU No. 11 PNPS tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi (telah dicabut); 3. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Penyimpanan Narkotika; 4. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan; 5. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; 6. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 7. UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai; 8. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 9. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 10. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 11. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; 12. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 13. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 14. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TP Terorisme 15. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 16. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

RUU KUHP juga mengadopsi pendirian bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana. Pasal 48 RUU KUHP: Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

KEDUDUKAN KORPORASI DALAM HUKUM Kedudukan Korporasi dalam hukum bisa dituliskan sebagai berikut: 1. Korporasi sebagai pelaku (crime for corporation): kejahatan dilakukan dengan memberikan manfaat/keuntungan bagi korporasi. 2. Korporasi sebagai korban (crime against corporation): korporasi menjadi korban dari perbuatan orang-orang di dalamnya. 3. Korporasi kriminal (criminal corporation): korporasi yang memang dibentuk untuk melakukan kriminalitas.

Korporasi berasal dari kata corporation (Inggris), corporatie (Belanda), korporation (Jerman); Secara etimologis berasal dari kata corporatio dalam bahasa Latin. Black’s Law: An entity (usu. a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely (suatu entitas yang memiliki kewenangan secara hukum untuk berbuat secara pribadi yang membedakannya dari perbuatan pemilik saham, dan berhak mengeluarkan saham, serta keberadaannya ada menurut hukum); Black’s Law: a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution give it. (sebuah kelompok atau kumpulan perorangan yang ditetapkan oleh hukum sebagai badan hukum atau pribadi yang secara hukum memiliki kedudukan hukum yang membedakan dengan orang pada umumnya, keberadaannya dijamin UU, dan memiliki kekuatan hukum yang diberikan konstitusi).

1. UU No. 5/1997 tentang Psikotropika: Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. 2. UU No. 31/1999 sbgmn yg diubh. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

PRO DAN KONTRA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HP (PROF. SUTAN REMY) Pro: 1. Dalam kehidupan manusia modern, korporasi menduduki posisi penting dalam kehidupan sosial, dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia; 2. Adanya asas equality before the law yang memandang siapapun sama didepan hukum, termasuk korporasi; 3. Korporasi dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, dan hanya menyisakan pengurusnya untuk dipertanggungjawabkan, sedangkan korporasinya tetap beroperasi seperti biasa; 4. Suatu korporasi memiliki kemampuan lebih besar dalam membayar denda dibandingkan apabila denda

PRO DAN KONTRA KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HP (PROF. SUTAN REMY) Kontra: Korporasi tidak memiliki mens rea (sikap batin) sendiri, karena itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat disalahkan secara pidana; Berlakunya actus non facit reum, nisi mens sit rea tidak memungkinkan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keharusan bagi terdakwa untuk tampil sendiri secara pribadi di muka sidang pengadilan tidak memungkinkan bagi korporasi untuk menjadi terdakwa. Tidak mungkin untuk memenjarakan suatu korporasi dengan tujuan untuk pencegahan (deterrence), penghukuman, dan rehabilitasi yang menjadi tujuan dari sanksi-sanksi pidana. Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada para konsumen, pemegang saham, dan para pegawai korporasi.

Menurut Prof Mardjono Reksodiputro, ada 3 kemungkinan: 1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Menurut Prof Sutan Remy Sjahdeini, ada 4 kemungkinan: 1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana. 4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

TEORI PJP KORPORASI: Berkenaan dengan diterimanya pendirian korporasi dapat menjadi pelaku tindak pidana, timbul pertanyaan akademis: Atas dasar teori atau falsafah pembenaran apa bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana Beberapa teori yang dijadikan dasar pembenar dalam penuntutan korporasi dalam persidangan adalah sebagai berikut: 1. Doctrine of strict liability (teori pertanggungjawaban ketat) 2. Doctrine of vicarious liability (teori pertanggungjawaban pengganti ) 3. Doctrine of identification (teori identifikasi)

1. DOKTRIN STRICT LIABILITY Menurut ajaran ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa membuktikan unsur kesalahan (mens rea) pada pelakunya. Dalam praktik di Indonesia, ajaran strict criminal liability diterapkan dalam TP Lingkungan Hidup (menggunakan B 3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B 3 yang menimbulkan ancaman thd lingkungang, Pasal 88 UU PLH). RUU KUHP, telah menerima ajaran strict liability. RUU KUHP berpendirian bahwa ajaran tersebut hanya diterapkan dalam hal secara tegas undang-undang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut (telah melakukan actus reus) tanpa harus memperhatikan adanya unsur kesalahan

2. DOKTRIN VICARIOUS LIABILITY Vicarious liability diambil oleh hukum pidana dari hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum berdasarkan doctrine of respondeat superior. Menurut asas respondeat superior berlaku maxim yang berbunyi “qui facit per alium facit per se” (seorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu). Di Inggris, pertanggungjawaban vicarious, pada umumnya hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang (statutory offences). Contoh vicarious liability di Indonesia: Pasal 65 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai: Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir barang Kena Cukai bertanggung jawab atas perbuatan orang yang

3. DOKTRIN IDENTIFICATION/DOKTRIN PERTANGGUNGJAWABAN LANGSUNG/ALTER EGO Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, penuntut umum harus mampu mengidentifikasikan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Menurut doktrin ini, tindak pidana yang dilakukan oleh directing mind/senior officer dari korporasi, maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi (diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi). Dengan kata lain, perbuatan/kesalahan dari directing mind/senior officer diidentifikasikan sebagai perbuatan korporasi.

Korporasi dapat di PERTANGGUNGJAWABKAN apabila memenuhi semua unsur-unsur sebagai berikut: 1. Tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh directing mind korporasi. 2. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup usaha korporasi. 4. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. 5. Bagi delik-delik yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), kedua unsur tersebut (actus reus dan mens rea) tidak harus terdapat pada satu orang saja.

KORPORASI dalam UU Darurat no. 17/1951 tentang Penimbunan Barang-barang: PASAL 11 : 1. Bilamana suatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman dijatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang termaksud dalam ayat (2) pasal ini, atau terhadap kedua-duanya. 2. Suatu perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, jika dilakukan oleh seorang atau lebih yang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan hukum itu.

KORPORASI dalam UU Darurat no. 17/1951 tentang Penimbunan Barang-barang: Catatan : 1. Pasal 11 ayat (1) penegasan badan hukum (korporasi) sebagai subyek hukum; sistem PJP nya adalah: (a) korporasi sebagai pelaku, pengurus bertanggung jawab dan (b) korporasi sebagai pelaku, korporasi bertanggungjawab; 2. Pasal 11 ayat (2) adalah kriteria/syarat suatu kejahatan dianggap sebagai kejahatan korporasi, yaitu : perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang atau lebih baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama; Dilakukan atas nama badan hukum ybs.

KORPORASI dalam UU Darurat No. 7/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi : Pasal 15 ayat (1): Djika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang jang lainnya, atau suatu jajasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib didjatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau jajasan itu, baik terhadap mereka jang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau jang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanja.

KORPORASI dalam UU No. 32 Th 2009 tentang Pengelolaan LH : Pasal 116 ayat (1): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

KORPORASI dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR: PASAL 20: 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. 2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

KORPORASI dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan TIPIKOR: PASAL 20: 5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

CATATAN: UU Pemberantasan TIPIKOR berpendirian bahwa suatu tindak pidana dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi hanya apabila: perbuatan itu dilakukan oleh orang-orang “yang memiliki hubungan kerja” maupun “yang memiliki hubungan lain” selain perbuatan itu harus dilakukan “dalam lingkungan korporasi tersebut”. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan “orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain” maupun yang dimaksudkan dengan “bertindak dalam lingkungan korporasi”.

KORPORASI dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Pasal 6 ayat (1): Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. .

KORPORASI dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Syarat pemidanaan bagi korporasi, Pasal 6 ayat (2): a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

KORPORASI dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Sanksi Pidana bagi Korporasi, Pasal 7: Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus miliar rupiah). Pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

KORPORASI dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU: Pasal 9 (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

TERKANDUNG MASALAH APA? Prof. Sudarto: Sehubungan dengan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan sifat dari korporasi. Dalam sistem hukum pidana Inggris, korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Dalam teori, korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada batasan-batasannya. Delik yang tidak dapat dilakukan korporasi adalah delik-delik: 1. Yang satu-satunya ancaman pidananya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa. Misal murder yang diancam dengan life imprisonment; 2. Yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Misal perkosaan, bigami, sumpah palsu.

Prof. Barda : Menurut Prof BNA, ada delik-delik yang tidak bisa dilakukan oleh korporasi, yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Delik tersebut menurut kodratnya tidak bisa dilakukan oleh korporasi. Misal perzinahan, perkosaan, bigami, sumpah palsu. 2. Dalam perkara yang ancaman pidananya tidak mungkin dikenakan kepada korporasi. Misal pembunuhan (338) yang diancam pidana 15 tahun penjara.

Suprapto : Jenis pidana (strafsoort) yang dapat dijatuhkan kepada korporasi: 1. Penutupan seluruhnya atau sebagian korporasi untuk waktu tertentu; 2. Pencabutan seluruh atau sebagian fasilitas tertentu; 3. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan selama waktu tertentu. Prof Muladi dan Prof Dwija Priyatno : Korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati dan pidana penjara. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah: 1. Denda 2. Pengumuman putusan hakim 3. Penutupan seluruhnya/sebagian perusahaan; tindakan administrasi berupa pencabutan fasilitas yang ada dalam korporasi;

KETENTUAN PIDANA POKOK TERHADAP KORPORASI DALAM BEBERAPA UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 109 ayat (5): Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103” UU Pemberantasan TIPIKOR, Pasal 20 ayat (7): “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)” UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pasal 7 ayat (1): “Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100. 000, 00 (seratus miliar rupiah)” Pasal 7 ayat (1);

KETENTUAN PIDANA POKOK TERHADAP KORPORASI DALAM BEBERAPA UU Terorisme, Pasal 18 ayat (2): “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1. 000, - (satu triliun rupiah)” UU Mata Uang, Pasal 39 ayat (1): “Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan ketentuan ancaman pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, atau Pasal 37 ditambah 1/3 (satu per tiga)” UU ITE, Pasal 52 ayat (4): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”

- Arti “mati” bagi korporasi harus diartikan sebagai bubarnya korporasi; - Menurut Prof Sutan Remy, dimungkinkan penjatuhan pidana “mati” bagi korporasi, dalam bentuk “pembubaran korporasi”; - Walaupun secara fisik, pidana “pembubaran” korporasi tidak bisa disamakan dengan “mati”, namun pada hakekatnya mengandung makna “mati” secara praktik. - Menurut saya, dalam penjatuhan pidana “mati” harus dipertimbangkan segala aspek, termasuk dari aspek sosial, ekonomis, politis, dll.

- Arti pidana “penjara” harus dimaknai agar suatu korporasi tidak dapat menjalankan aktifitasnya; - Pidana pembekuan usaha dapat dimaknai sebagai pidana penjara bagi korporasi.

Apa itu Penuntutan? Penuntutan adalah tindakan PU untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dasar Penuntutan: UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan UU Pidana Khusus lainnya. PENUNTUTAN KORPORASI DALAM PERADILAN PIDANA

PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI Mengandung permasalahan : Siapa yang harus tampil di depan pengadilan apabila korporasi dituntut pidana menurut berbagai UU Pidana Indonesia?

Penuntutan dalam UU Pemberantasan TIPIKOR (31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001) : Pasal 20 ayat (3), (4), dan (5) menentukan sbb: (3)Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. (4)Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain. (5)Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dapat dibawa ke sidang pengadilan.

Siapakah yang dimaksudkan dengan “pengurus” dalam UU Pemberantasan TIPIKOR? Menurut Penjelasan Pasal 20 ayat (1): Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Penuntutan dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Pasal 6 ayat (2) UU TPPU menentukan: Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KANTOR CABANG KORPORASI Timbul pertanyaan, apakah boleh bagian (kantor cabang perusahaan) dari suatu korporasi, dijatuhi pidana? Mengingat konsep pertanggungjawaban pidana korporasi diambil dari hukum perdata, maka sejalan dengan ajaran dalam hukum perdata, menurut Sutan Remy, penuntutan pidana terhadap kantor cabang korporasi saja tidak dimungkinkan.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KANTOR CABANG KORPORASI Bila hanya kantor cabang tersebut yang dituntut dan dipidana, maka hal itu bertentangan dengan asas hukum perdata yang berpendirian bahwa keseluruhan atau semua bagian dari korporasi secara totalitas yang merupakan legal person, bukan salah satu bagiannya saja. Dengan kata lain, kantor cabang suatu korporasi bukanlah korporasi. Menurut Sutan Remy, oleh karena konsep korporasi berasal dan diambil oleh hukum pidana dari hukum perdata, maka hukum pidana harus bersikap sejalan dengan atau tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, baik dalam hal korporasi itu adalah suatu badan hukum maupun bukan badan hukum. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh kepala kantor cabang suatu korporasi, maka penuntutan dan pemidanaan harus dilakukan terhadap korporasi secara keseluruhan bukan hanya kepada kantor cabang tersebut, sekalipun tindak pidana dilakukan oleh kepala atau pejabat teras dari kantor cabang tersebut.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR Bubarnya korporasi dapat terjadi: a. bubar demi hukum (misalnya karena jangka waktu pendiriannya telah sampai dan tidak diperpanjang lagi oleh RUPS) atau b. dibubarkan oleh RUPS atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Prof. Cleveringa, Guru Besar dari Universiteit Leiden seperti yang dikutip oleh Remmelink mengemukakan: Korporasi tidak akan mengalami kematian, jika mereka dibubarkan, eksistensi korporasi tidak serta merta hilang, yakni sepanjang menyangkut hak dan kewajiban yang masih harus dibereskan.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR Remmelink merujuk Pasal 19 ayat (4) Buku 2 BW Belanda yang menyatakan: Setelah dibubarkan, badan hukum tetap dianggap ada sepanjang ia diperlukan untuk pemberesan kekayaannya. Menurut Prof. Remmelink, dengan cara yang sama, dalam hukum pidana, korporasi yang dibubarkan tetap dianggap ada sepanjang ia diperlukan demi kepentingan penyelesaian perkara pidana

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR Menurut hukum perdata, eksistensi korporasi yang bubar baru betul-betul berakhir setelah selesai dilakukan tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan (asset) korporasi oleh likuidatornya. Menurut hukum perdata, korporasi yang bubar, pengurusnya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan perbuatan hukum karena harta kekayaannya telah berada di bawah pengampuan, yaitu di bawah pengampuan likuidatornya.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR Selanjutnya yang dapat melakukan tindakan hukum berkaitan dengan harta kekayaan korporasi yang bubar itu adalah likuidator, yaitu untuk kepentingan harta kekayaan tersebut. Lebih lanjut, likuidator pula yang berwenang melakukan gugatan perdata terhadap pihak lain atau menghadapi gugatan perdata dari pihak lain, bukan lagi pengurusnya. a

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG BUBAR q Hukum pidana seyogianya sejalan dengan pendirian hukum perdata sebagaimana telah dijelaskan di atas. q Karena itu, masih dimungkinkan untuk menjatuhkan pidana denda terhadap korporasi yang telah bubar sepanjang tindakan pemberesan terhadap aset korporasi (proses likuidasi) belum selesai dilakukan oleh likuidatornya. q Apabila nantinya korporasi dijatuhi pidana denda, maka denda tersebut dibayarkan dari harta likuidasi. q Dengan demikian, tuntutan pidana dapat saja tetap diproses terhadap korporasi yang telah bubar sepanjang proses likuidasi terhadap aset korporasi belum selesai dilakukan oleh likuidatornya.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG PAILIT Hukum kepailitan pada umumnya termasuk hukum kepailitan Indonesia, menentukan bahwa kepailitan terhadap suatu perusahaan tidak mengakibatkan bubarnya perusahaan tersebut. Menurut Sutan Remy, oleh karena terhadap perseroan yang bubar saja masih dapat diajukan tuntutan pidana dan masih dapat diperiksa perkaranya oleh pengadilan pidana, maka tentunya lebih-lebih lagi apabila korporasi itu hanya sekadar dinyatakan pailit oleh pengadilan yang tidak menimbulkan konsekuensi bubarnya perusahaan. Selama dalam proses likuidasi oleh kurator, penuntutan terhadap korporasi yang pailit diwakili oleh kurator. Apabila korporasi yang pailit dijatuhi pidana denda, pidana

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PUBLIK Suatu badan hukum publik, termasuk pemerintah daerah, adalah suatu badan hukum perdata yang dapat melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan badan hukum publik itu sendiri. Dalam kedudukannya selaku badan hukum perdata, tidak mustahil badan tersebut juga menjalankan kegiatan usaha yang melanggar peraturan pidana. Menurut Sutan Remy, badan hukum publik yang menjalankan kegiatan dalam bidang hukum perdata bukan saja dapat digugat perdata dalam menjalankan fungsinya selaku badan hukum perdata tetapi juga dapat dituntut pidana dan diajukan sebagai terdakwa di muka pengadilan pidana.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PUBLIK Sebagai contoh, adalah memberikan ijin kepada pengusaha untuk mendirikan pabrik dengan tidak memperhatikan UU Lingkungan Hidup atau Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dalam hal yang demikian itu, pemerintah daerah dapat digugat melalui PTUN atau melalui pengadilan perdata biasa dan dapat dituntut telah melakukan tindak pidana.

PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP KORPORASI PUBLIK Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, badan tersebut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan publik untuk kepentingan umum. Dalam menjalankan peraturan perundang-undangan publik, menurut Sutan Remy, badan hukum publik tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana. Alasannya karena dalam menjalankan fungsinya sebagai badan hukum publik dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan publik yang bertujuan untuk kepentingan umum, perbuatannya itu tidak pernah bersifat melawan hukum. Disini ada alasan pembenar bagi badan publik yang melakukan tindak pidana.

PENUNTUTAN PIDANA DALAM HAL DIRECTING MIND KORPORASI MENINGGAL DUNIA Apakah dengan meninggalnya orang yang menjadi pelaku sesungguhnya dari tindak pidana tersebut, berakibat hapus pula pertanggungjawaban pidana dari korporasi? Pertanyaan tersebut timbul karena menurut ketentuan hukum dengan meninggalnya pelaku tindak pidana berakibat berakhir pula hak negara (jaksa penuntut umum) untuk menuntut pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Meninggalnya personil yang menjadi directing mind korporasi hanya menghapuskan hak negara (jaksa penuntut umum) untuk melakukan penuntutan pidana terhadap personil yang bersangkutan, tetapi tidak menghapuskan penuntutan pidana terhadap korporasi.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SULITNYA MENUNTUT KORPORASI DI PENGADILAN 1. KUHAP belum mengatur mengenai tata cara bagi penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap keterlibatan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Sangat disayangkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang pidana formal yang menggantikan HIR, dibuat tidak sejalan dengan perkembangan mutakhir dengan undang-undang pidana (materiil). Hal itu dapat dilihat dari ketentuan KUHAP yang di dalamnya tidak memuat pengaturan mengenai bagaimana caranya melakukan penuntutan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam berbagai undang-undang pidana tersebut.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SULITNYA MENUNTUT KORPORASI DI PENGADILAN Lebih disayangkan lagi bahwa ternyata Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (48/2009) hanya didasarkan pendirian bahwa orang saja yang dapat melakukan tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. ” Oleh undang-undang itu, tidak diberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan “orang”. Penjelasan Pasal 4 undang-undang tersebut juga tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan “orang”. Oleh karena undang-undang tersebut tidak memberikan definisi atau memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “orang”, maka dalam memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan orang harus merujuk kepada pengertian yang dianut oleh umum atau orang awam. Menurut pengertian umum atau pengertian orang awam, yang dimaksudkan dengan “orang” adalah manusia.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SULITNYA MENUNTUT KORPORASI DI PENGADILAN 2. Pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi belum dipahami oleh sebagian besar penegak hukum, baik polisi, jaksa penuntut umum, maupun hakim; 3. Kompleksitas terkait dengan pembuktiannya.

Penuntutan terhadap suatu korporasi dalam rangka menjalankan berbagai ketentuan pidana dalam berbagai undang -undang Indonesia hanyalah mungkin dilakukan apabila: 1. Segera dilakukan perubahan terhadap KUHP dan KUHAP; 2. Dalam undang-undang khusus, ditentukan secara tegas bahwa terhadap berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut penuntutannya dapat dilakukan terhadap korporasi; 3. Pembuat undang-undang memberikan ketentuan hukum acara khusus di luar KUHAP bagi penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam berbagai undang, sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh pembuat undang-undang dalam membuat beberapa undang-undang tindak pidana khusus akhir-akhir ini, antara lain Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung yang khusus menetapkan acara mengenai penuntutan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Hal ini pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung ketika mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action); 5. Kejaksaan melakukan terobosan hukum dengan mulai menuntut korporasi yang telah melakukan salah satu tindak pidana dalam undang-undang yang memungkinkan suatu korporasi dituntut; atau 6. Pengadilan (hakim atau majelis hakim) yang memeriksa perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang menuntut suatu korporasi memiliki jiwa pembaru dengan bersedia menciptakan hukum dalam rangka mengisi kekosongan hukum berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana atas suatu korporasi.

1. Tragedi Bhopal, India, 3 Desember 1984, tentang kebocoran gas dari pabrik Union Carbide India Limited. Korban yang tewas dalam tragedi ini adalah 20. 000 jiwa, dan diperkirakan sekitar 150. 000 jiwa mengalami luka dan cacat permanen; 2. Tragedi Zeebrugge, Inggris pada tahun 1987 yang merupakan tragedi dalam moda transportasi akibat kelalaian petugas sebuah feri, sehingga akibat kelalainya itu ditimbulkan 192 orang tewas; 3. Tragedi Piper Alpha pada 1988 yang terjadi karena adanya ledakan dalam lokasi pengeboran minyak lepas pantai milik Perusahaan Piper Alpha. Dalam tragedi ini mengakibatkan tewasnya 167 orang; 4. Beberapa tragedi kecelakaan kereta api di Paddington dan Hatfield, kebakaran di Stasiun King’s Cross, Inggris, dan lain-lain tragedi kemanusiaan.

KASUS KORPORASI DI INDONESIA URAIAN KASUS TERDAKWA PUTUSAN Tenggelamnya KM. Orang: Wiratno Tjendanawasih dijatuhi pidana Senopati pada 29 Tjendanawasih penjara selama 2 tahun 3 bulan kepada Desember 2006 (nahkoda kapal). dan pencabutan sertifikat keahlian pelaut ANT III selama 5 bulan. Pengedaran bahan Freddy Sutedy dilepaskan dari pangan yang (direktur PT Bina segala tuduhan; kadaluwarsa Dinamika); Yulita Supriyani bebas. Yulita Supriyani Namun oleh MA, akhirnya diputuskan (karyawan). bahwa masing-masing terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 100 juta rupiah, subsidair 6 bulan kurungan. Tidak melakukan PT Newmont Terdakwa I dijatuhi pidana bebas; upaya yang Minahasa Raya Terdakwa II tidak terbukti seara sah seharusnya (Terdakwa I); dan meyakinkan atas tindak pidana dilakukan dalam Richard Bruce yang dilakukan. pengelolaan limbah (Presiden Direktur, Terdakwa II).

Pasal 48: Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri atau bersama-sama. Pasal 49: Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 50: Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Terkandung ajaran ultra vires. Apa itu ultra vires? Yaitu: suatu kewenangan yang berada di luar kewenangan yang seharusnya. Dalam hukum perdata, keadaan demikian dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM. Jadi, suatu korporasi yang berada dalam keadaan ultra vires, tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang di pertanggungjawabkan adalah pengurus sbg individu, BUKAN KORPORASI.

Pasal 51 RUU KUHP: Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.