ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA BAGANSKEMA

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA

BAGAN/SKEMA ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT ALASAN HAPUSNYA MENJALANKAN PIDANA Tidak adanya pengaduan (delik adu Ne Bis in Idem Matinya Tersangka/Terdakwa Daluwarsa Afkoop Matinya terpidana Daluwarsa

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 1. 2. 3. 4. 5. Tidak ada pengaduan pada delik aduan; Ne bis in idem/ asas double jeopardy; Matinya terdakwa; Daluwarsa; Telah adanya pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk pelanggaran yang hanya diancam denda saja (afkoop); Alasan-alasan di atas berasal dari KUHP. Selain alasan-alasan di atas, terdapat alasan hapusnya kewenangan menuntut di luar KUHP, yaitu pemberian abolisi atau amnesti.

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 1. Tidak adanya pengaduan pada aduan: § § Diatur dalam pasal 72 -75 KUHP Pihak yang berhak mengadu : Pasal 72 ybs belum 16 th/belum cukup umur/di bawah pengampuan, yang berhak mengadukan: - Oleh walinya yg sah dalam perkara perdata, atau oleh : - Wali pengawas/pengampu - Istrinya - Keluarga sedarah garis lurus - Keluarga sedarah garis menyimpang sampai derajat ke-3 Pasal 73 Ybs meninggal dunia, yang berhak mengadukan: - Orang tuanya - Anaknya, atau - Suami/istrinya (kecuali yang bersangkutan tidak menghendaki).

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 1. Tidak adanya pengaduan pada aduan: Tenggang waktu pengaduan : Pasal 74 Pasal 75 Pengajuan: Penarikan kembali: - Bertempat tinggal di Indonesia - 3 bulan sejak diajukan 6 bulan sejak mengetahui adanya kejahatan - Bertempat tinggal di luar Indonesia 9 bulan sejak mengetahui adanya kejahatan

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: Ketentuan pengaduan yang sifatnya khusus: Delik Perzinahan (Pasal 284 KUHP): § Yang berhak mengadu hanya suami atau istri yang tercemar § Penarikan kembali aduan bisa dilakukan sewaktu, selama persidangan belum dimulai Delik Melarikan wanita (Pasal 332 KUHP): Yang berhak mengadu : § Jika belum cukup umur, oleh wanita ybs, atau orang yang harus memberi izin bila wanita itu kawin § Jika sudah cukup umur, oleh wanita ybs, atau suaminya.

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 2. Ne Bis in Idem : § § § Diatur dalam Pasal 76 KUHP Artinya : tidak atau jangan dua kali yang sama Dalam sistem common law, dikenal sebagai asas double jeopardy Dasar pikiran asas ini : q Untuk menjaga martabat pengadilan q Untuk rasa kepastian bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 2. Ne Bis in Idem : Syarat Ne Bis in Idem: a. Ada putusan hakim yang berkekuatan tetap § Sudah tidak ada upaya hukum (biasa) lagi § Tidak berlaku untuk penetapan § Terhadap putusan yang menyangkut perkara pidana b. Orangnya (pelaku) sama c. Perbuatannya sama § Berkaitan dg concursus (jika suatu perbuatan dipandang sbg conc. Idealis maka ada ne bis. Sebaliknya, jika dipandang sbg conc. Realis, tidak ada ne bis. ) § Berkaitan dg alternativitas dalam tuduhan (perbuatan, tempus, atau locus dari perbuatan)

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 3. Matinya tersangka/terdakwa : Dasar hukum: Pasal 77 KUHP berpendirian bahwa yang dapat menjadi subjek hukum hanyalah orang dan pertanggungjawaban bersifat pribadi

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 4. Daluwarsa Penuntutan: Tidak bisa dituntut apabila perbuatan telah lewat tenggang waktu Pasal 78 ayat (1) KUHP : § Untuk semua pelanggaran dan kejahatan percetakan : sesudah 1 tahun § Untuk kejahatan yang diancam denda, kurungan atau penjara maksimum 3 th : sesudah 6 th. § Untuk kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 3 th : sesudah 12 th § Untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup : sesudah 18 th

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 4. Daluwarsa Penuntutan: Pasal 78 Ayat (2) – Ketentuan daluwarsa bagi “anak” : § Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun, masing-masing tenggang waktu daluwarsa dikurangi menjadi sepertiga § Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa (Pasal 81 ayat (2) UU SPPA) Pasal 79 : § Tenggang daluwarsa mulai diberlakukan pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan Pasal 79 (lihat Pasal 79 KUHP)

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DALAM KUHP: 5. Afkoop (pembayaran denda damai): § Afkoop : apabila denda dibayarkan, maka perkara tidak dilanjutkan ke penuntutan § Pasal 82 ayat (1) KUHP : Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya -biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT DI LUAR KUHP: Amnesti dan Abolisi § § § UU No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi Amnesti: menghapuskan semua akibat hukum pidana seseorang Abolisi: menghapuskan penuntutan

ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN MENJALANKAN PIDANA : Dalam KUHP Di Luar KUHP - Matinya Terpidana (Pasal 83) - Amnesti (UU DRT No. 11 - Daluwarsa Pemidanaan Tahun 1954) (Pasal 84, 85) - Grasi (UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010)

Daluwarsa Menjalankan Pidana : Tenggang waktu daluwarsa (Pasal 84 ayat (2)) : § Semua pelanggaran : 2 tahun § Kejahatan percetakan : 5 tahun § Kejahatan lainnya : daluwarsa penuntutan ditambah sepertiga § Pidana mati : tidak ada daluwarsa Pasal 85 ayat (1) : Tenggang waktu daluwarsa dihitung mulai pada keesokan harinya sesudah putusan hakim dapat dijalankan

Penundaan terhadap daluwarsa hak untuk mengeksekusi pidana, dapat terjadi dalam dua hal : Ø Selama perjalanan pidana ditunda menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (misal dalam hal ada grasi) Ø Selama terpidana dirampas kemerdekaannya (ada dalam tahanan), walaupun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain.

Pencegahan terhadap daluwarsa, dapat terjadi dalam 2 hal (Pasal 85 ayat 2) : Ø Jika terpidana melarikan diri selama menjalani pidana: Maka tenggang daluwarsa baru, dihitung pada keesokan harinya setelah melarikan diri Ø Jika pelepasan bersyarat dicabut: Maka tenggang daluwarsa baru, dihitung pada keesokan harinya setelah pencabutan.

Grasi : Dasar hukum: UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 § Grasi tidak menghilangkan putusan hakim yang bersangkutan, hanya pelaksanaannya dihapuskan atau dikurangi/diringankan. § Grasi dari Presiden, dapat berupa : - Tidak mengeksekusi seluruhnya - Hanya mengeksekusi sebagian saja, atau - Jenis pidananya diganti.