Tata Cara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan SEKRETARIS

  • Slides: 26
Download presentation
Tata Cara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Tata Cara Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Preventif Represif Korektif a. b. c. d. e. f. g. Pre-emtif a. Gerakan WTP

Preventif Represif Korektif a. b. c. d. e. f. g. Pre-emtif a. Gerakan WTP b. Pengawalan Kegiatan Strategis c. Pemeriksaan Perencanaan AUDIT KINERJA d. Pendampingan Proses Pengadaan Barang/Jasa AUDIT KHUSUS PENGAWASAN DGN TUJUAN TERTENTU Reviu Lap. Keuangan Evaluasi LAKIP Evaluasi Program Strategis Pemantauan TLHP Pengenaan Sanksi PP 53 Th 2010 Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/kasus ke Aparat Penegak Hukum a. b. c. d. Pembinaan SDM Pembinaan SPI Pelaksanaan Pakta Integritas Reformasi Birokrasi 2

PERUBAHAN PARADIGMA WATCH DOGS QUALITY ASSURANACE PENINGKATAN INTESITAS DAN QUALITAS PENGAWASAN MULAI DARI PERENCANAAN

PERUBAHAN PARADIGMA WATCH DOGS QUALITY ASSURANACE PENINGKATAN INTESITAS DAN QUALITAS PENGAWASAN MULAI DARI PERENCANAAN DAN BERSIFAT PENCEGAHAN PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGAWASAN SINERGITAS PENGAWASAN DENGAN APIP DAN APF LAINNYA JOINT AUDITS PENYELESAIAN DUMAS – TERPADU PERCEPATAN TL LHP

Perjalanan temuan lha Audit oleh Inspektorat, BPKP, dan BPK Selesai Proses Draf LHA /

Perjalanan temuan lha Audit oleh Inspektorat, BPKP, dan BPK Selesai Proses Draf LHA / Notisi Audit / Istilah Lainnya Tanggapan Tindak Lanjut (150 hari) LHP Definitif Belum di TL Bila Berlanjut Sanksi Kasus TP/TGR Black List PUPN Perdata Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Tanggapan (Draf LHA) DILAKUKAN DENGAN RESMI (TERDOKUMENTASI) MENYATAKAN MENERIMA ATAU TIDAK MENERIMA TEMUAN TSB.

Tanggapan (Draf LHA) DILAKUKAN DENGAN RESMI (TERDOKUMENTASI) MENYATAKAN MENERIMA ATAU TIDAK MENERIMA TEMUAN TSB. DENGAN MEMBERIKAN KLARIFIKASI TERTULIS ATAS DRAF LHP/NOTISI AUDIT DENGAN MELAMPIRKAN DOKUMEN/BUKTI YANG RELEVAN. ARSIPKAN DOKUMEN TANGGAPAN

TINDAK LANJUT (LHA Definitif) PERBAIKAN ORGANISASI SESUAI SARAN / REKOMENDASI ATAS LHP DEFINITIF. SARAN/REKOMENDASI

TINDAK LANJUT (LHA Definitif) PERBAIKAN ORGANISASI SESUAI SARAN / REKOMENDASI ATAS LHP DEFINITIF. SARAN/REKOMENDASI ADALAH TANGGUNG JAWAB PIMPINAN UNIT KERJA/INSTANSI/ORGANISASI UNTUK PERBAIKAN ORGANISASINYA. BUKTI ADMINISTRATIF YANG DIKIRIMKAN HARUS SAH (TERLEGALISIR) DENGAN PENGANTAR DARI PIMPINAN SATKER ARSIPKAN DOKUMEN TINDAK LANJUT

INGAT !!!!!!! PERATURAN BPK NO 2 TAHUN 2010 PASAL 10 YANG MENYATAKAN, “PENYELESAIAN TINDAK

INGAT !!!!!!! PERATURAN BPK NO 2 TAHUN 2010 PASAL 10 YANG MENYATAKAN, “PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TIDAK MENGHAPUSKAN TUNTUTAN PIDANA” SANKSI BAGI PIMPINAN SATKER YANG TIDAK MENINDAKLANJUTI HASIL TEMUAN

ITJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TEMUAN HASIL PENGAWASAN MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN

ITJEN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TEMUAN HASIL PENGAWASAN MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI MASING-MASING UNTUK MENINDAKLANJUTI SETIAP SARAN/ REKOMENDASI YANG TERTUANG DALAM LHP APIP MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA YANG LALAI /TIDAK MELAKSANAKAN PELAKSANAAN TLHP, SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN DAPAT DIJADIKAN SALAH SATU DASAR PENILAIAN KEPEMIMPINAN (DP 3) SERTA BAHAN PERTIMBANGAN DALAM PROMOSI JABATAN.

KERUGIAN NEGARA Laporan atasan perhitungan ex offico (Dilaporkan ke BPK paling lambat 7 hari

KERUGIAN NEGARA Laporan atasan perhitungan ex offico (Dilaporkan ke BPK paling lambat 7 hari setelah KN diketahui) LHP: Inspektorat BPKP BPK RI Penelitian Data dan Verifikasi Kasus KN Kerugian Negara (KN) Tim TPKN Kemenke s Majelis TP-TGR (BPK-RI) Laporan TP-TGR BPK RI

TPTD = TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SARAN/REKOMENDASI YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI

TPTD = TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SARAN/REKOMENDASI YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Tindak lanjut

Tindak lanjut

Permasalahan tindak lanjut 1. WAKTU DIAUDIT TIDAK DIDAMPINGI SEHINGGA DOKUMEN/BUKTI DAN KLARIFIKASI TIDAK SESUAI

Permasalahan tindak lanjut 1. WAKTU DIAUDIT TIDAK DIDAMPINGI SEHINGGA DOKUMEN/BUKTI DAN KLARIFIKASI TIDAK SESUAI KONDISI. 2. TANGGAPAN TIDAK DIBUAT DENGAN BAIK/BENAR DAN TIDAK DIDUKUNG DENGAN DOKUMEN/BUKTI YANG RELEVAN. 3. PERSEPSI PIMPINAN SATUAN KERJA BAHWA TINDAK LANJUT MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PIMPINAN SEBELUMNYA. 4. TINDAK LANJUT BELUM MENJAWAB REKOMENDASI SECARA SUBSTANSI

Timeline Tindak Lanjut (Peraturan BPK No 2 Tahun 2010) No Uraian Waktu Pasal 1

Timeline Tindak Lanjut (Peraturan BPK No 2 Tahun 2010) No Uraian Waktu Pasal 1 Tindak Lanjut setelah LHP diterima 60 hari Pasal 3 ayat (3) 2 Penelaahan Tindak Lanjut (Status TL) 30 hari Pasal 6 ayat (3) 3 Penelaahan TL status Belum TL / Proses (BA Pembahasan) 30 hari Pasal 9 ayat (2) 4 Tindak Lanjut Status Belum TL 30 hari Pasal 9 ayat (5) Jumlah Waktu Penyelesaian TL 150 hari PASAL 9 ayat (7) “Apabila pejabat satker tetap tidak menindaklanjuti BPK akan segera melaporkan kepada instansi yang berwenang”

Pelaksanaan tindak lanjut 1. 2. 3. MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA/INSTANSI/ORGANISASI DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan tindak lanjut 1. 2. 3. MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB PIMPINAN SATUAN KERJA/INSTANSI/ORGANISASI DALAM MENGKOORDINASIKAN PELAKSANAAN SARAN/REKOMENDASI. TINDAK LANJUT LHP BERSIFAT ADMINISTRATIF YAITU MENGIRIMKAN DOKUMEN/BUKTI TERLEGALISIR BAHWA SARAN/REKOMENDASI TELAH DILAKSANAKAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU KEPADA INSTITUSI YANG MELAKUKAN AUDIT/MENGELUARKAN LHA. TINDAK LANJUT ATAS LHP PENUNTASANNYA OLEH INSTANSI YANG MENGAUDIT/MEMERIKSA (UNTUK LHP ITJEN SESUAI DENGAN SK IRJEN KEMENKES NO. 01 T. PS. 00. 212. 10. 5518 TANGGAL 6 DESEMBER 2010 PASAL 2 HURUF C POIN “ 4)”)

JENIS SARAN / REKOMENDASI Saran / Rekomendasi Administrasi Kerugian Negara Organisasi Oleh Bendahara Uang

JENIS SARAN / REKOMENDASI Saran / Rekomendasi Administrasi Kerugian Negara Organisasi Oleh Bendahara Uang Pegawai Oleh Pegawai Non Bendahara Barang Pihak Ketiga Oleh Pihak Ketiga Surat Berharga

Tindak Lanjut SARAN / REKOMENDASI BISA DI TL TIDAK BISA DI TL (TPTD) Surat

Tindak Lanjut SARAN / REKOMENDASI BISA DI TL TIDAK BISA DI TL (TPTD) Surat Pengantar (asli) Surat Usulan TPTD (asli) Buat Keterangan / Kronologis (asli) Bukti / dokumen lampiran (fotokopi legalisir)

TPTD = TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SARAN/REKOMENDASI YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI

TPTD = TEMUAN PEMERIKSAAN YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SARAN/REKOMENDASI YANG TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETENTUAN PERATURAN TPTD LHA BPK RI Tim TPTD Peraturan BPK-RI No. 2 Tahun 2010

KETENTUAN PERATURAN TPTD LHA BPK RI Tim TPTD Peraturan BPK-RI No. 2 Tahun 2010 Selesai LHA ITJE N Tim TPTD SK Irjen No 01 T. PS. 00. 212. 10. 5 518 Selesai Tim TPTD Peraturan Kepala BPKP No. S-03. 01488/D. VI/1999 tanggal 5 Oktober 1999 Selesai LHA BPK P

LAMPIRAN SK INSPEKTUR JENDERAL KEMENKES RI NO. 01 T. PS. 00. 212. 10. 5518

LAMPIRAN SK INSPEKTUR JENDERAL KEMENKES RI NO. 01 T. PS. 00. 212. 10. 5518 Prosedur Penyelesaian Temuan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti A. Temuan Pemeriksaan Yang Rekomendasinya Cacat 1. REKOMENDASI BERSIFAT HIMBAUAN 2. REKOMENDASI PERBAIKAN ATAS TINDAKAN MASA LALU, YANG PADA SAAT PEMERIKSAAN TIDAK PERLU DILAKUKAN LAGI KARENA SUDAH DIPERBAIKI 3. REKOMENDASI KEPADA INSTANSI DILUAR INSTANSI YANG DIPERIKSA 4. REKOMENDASI TERHADAP SUATU INSTANSI YANG DIPERIKSA YANG SAAT INI INSTANSI TERSEBUT SUDAH TIDAK ADA LAGI 5. REKOMENDASI YANG TIDAK SEJALAN DENGAN KETENTUAN YANG MENGATUR KEGIATAN YBS 6. REKOMENDASI YANG BERADA DILUAR WEWENANG PIMPINAN INSTANSI YANG DIPERIKSA UNTUK MELAKSANAKANNYA 7. REKOMENDASI YANG TINDAKLANJUTNYA BERKAITAN DENGAN REKANAN YANG SUDAH BUBAR ATAU ALAMATNYA SUDAH TIDAK JELAS LAGI, DENGAN PEMBUKTIAN YANG SAH

B. Temuan Pemeriksaan Tidak Memadai 1. DASAR PEMBUKTIAN TIDAK CUKUP KUAT, ANTARA LAIN KARENA

B. Temuan Pemeriksaan Tidak Memadai 1. DASAR PEMBUKTIAN TIDAK CUKUP KUAT, ANTARA LAIN KARENA KURANG ATAU TIDAK ADANYA DATA PENDUKUNG (TERMASUK KKP) 2. SEBELUMNYA DIPERIKSA TIDAK DIBICARAKAN DENGAN INSTANSI YANG 3. TIDAK ADA KESEPAKATAN DENGAN PIHAK YANG DIPERIKSA C. Temuan Pemeriksaan Lain yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti 1. Penanggungjawabnya sudah tidak aktif (pensiun, meninggal dan atau tidak diketahui lagi alamatnya) dengan pembuktian yang sah, kecuali untuk temuan yang belum kadaluarsa dan sudah ada TP/TGR atau SKTJM 2. Kurang material nilainya dan sudah berlarut-larut 3. Pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan

Menyusun dokumen Tindak Lanjut BACA DAN PAHAMI LHP DENGAN BAIK. SURAT PENGANTAR TINDAK LANJUT

Menyusun dokumen Tindak Lanjut BACA DAN PAHAMI LHP DENGAN BAIK. SURAT PENGANTAR TINDAK LANJUT I/II/III DARI KEPALA SATKER PERIHAL TINDAK LANJUT LHP NO. . SURAT KEPALA SATKER PERIHAL TINDAKLANJUT TEMUAN NO. 1 . . . DST DOKUMEN ASLI (UNTUK PENGANTAR/KRONOLOGIS) ATAU FOTOKOPI TERLEGALISIR DOKUMEN TINDAK LANJUT DISUSUN BERURUTAN SESUAI NOMOR TEMUAN / SARAN DIJILID RAPIH

STRATEGI TINDAK LANJUT SESUAI JADWAL SESUAI SARAN (TIDAK BERLEBIH ATAU TIDAK KURANG DARI SARAN)

STRATEGI TINDAK LANJUT SESUAI JADWAL SESUAI SARAN (TIDAK BERLEBIH ATAU TIDAK KURANG DARI SARAN) KIRIM DOKUMEN ASLI ATAU LEGALISIR KIRIM KE ALAMAT TL INSTITUSI TERKAIT YANG VALID CEK PERKEMBANGAN STATUS TL DENGAN MEMINTA MATRIK TPB (TEMUAN PEMERIKSAAN YANG BELUM SELESAI DI TL)

Pengiriman ke Sekretaris Itjen c. q. Bagian APTLHP untuk tindak lanjut: 1. LHP ITJEN

Pengiriman ke Sekretaris Itjen c. q. Bagian APTLHP untuk tindak lanjut: 1. LHP ITJEN KIRIMKAN SEBANYAK 1 RANGKAP 2. LHP BPKP KIRIMKAN SEBANYAK 1 RANGKAP SELAIN TL YANG DIKIRIM KE BPKP PUSAT / PERWAKILAN 3. LHP BPK RI KIRIMKAN SEBANYAK 2 RANGKAP (1 RANGKAP AKAN ITJEN KIRIMKAN LANGSUNG KE TIM PEMANTAUAN TL BPK RI) UNTUK POIN 2 DAN 3 TERKAIT DENGAN DANA APBN (KANTOR DAERAH / DEKONSENTRASI / TUGAS PEMBANTUAN)

Dialamatkan kepada : YTH. SEKRETARIS ITJEN KEMENKES C. Q. BAGIAN APTLHP D. A. JL.

Dialamatkan kepada : YTH. SEKRETARIS ITJEN KEMENKES C. Q. BAGIAN APTLHP D. A. JL. HR RASUNA SAID BLOK X-5 KAVLING 4 -9 KUNINGAN – JAKARTA SELATAN 12950 LANTAI 3 R 316 GEDUNG PROF DR ADHYATMA TELP (021) 52960889

Terima kasih

Terima kasih