RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA Menentukan perbuatan yang dilarang

RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA • Menentukan perbuatan yang dilarang disertai dengan sanksi pidana; • Menentukan kapan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; • Menentukan dengan cara bagaimana sanksi pidana itu dapat dikenakan. 1

• SKEMA HUKUM PIDANA HP MATERIAL HUKUM PIDANA - Perbuatan yang dilarang - Sanksi pidana HP FORMAL HP UMUM HP KHUSUS

SISTEMATIKA KUHP TERDIRI DARI TIGA BUKU, YAITU: BUKU I : MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM TERDIRI DARI 9 BAB, TIAP BAB TERDIRI DARI BERBAGAI PASAL YANG JUMLAHNYA 103 PASAL (PASAL 1 S. D. 103) BUKU II: MENGATUR TENTANG KEJAHATAN TERDIRI DARI 31 BAB DAN 385 PASAL (PASAL 104 S. D. 448) BUKU III: MENGATUR TENTANG PELANGGARAN TERDIRI DARI 10 BAB YANG MEMUAT 82 PASAL (PASAL 449 S. D. 569).

Sistematika KUHP Buku I Aturan Umum Pasal 1 -103, Bab I - IX Buku II Kejahatan Pasal 104 - 488 Bab X - XXXXI Buku III Pelanggaran Pasal 489 - 569 Bab XXXXI - XXXXXX Hukum Pidana Khusus (Aturan Pidana dalam UU di luar KUHP) UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Terorisme, UU HAM, UU KDRT, dll 4

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA DI INDONESIA • KUHP (beserta UU yang merubah & menambahnya) • UU Pidana di luar KUHP • Ketentuan Pidana dalam Peraturan perundang-undangan non-pidana

PEMBAGIAN HUKUM PIDANA HK. PIDANA SUBYEKTIF HK. PIDANA (IUS PUNIENDI) HUKUM PIDANA UMUM HK. PIDANA MATRIIL HK. PIDANA KHUSUS OBYEKTIF (IUS PUNALE) HK. PIDANA H. P. MILITER FORMIL H. P. PAJAK

Fungsi Hukum Pidana 1. Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. 2. Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, a. Melindungi kepentingan hukum, b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum; c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.