BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU ASAS LEGALITAS Asas

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT WAKTU [ASAS LEGALITAS]

Asas legalitas bagian dari masalah pokok hukum pidana; Salah satu asas paling fundamental dalam HP; Diformulasikan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP; Dalam bahasa latin “Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Lege Poenali”; § Dikemukakan pertama kali oleh Anselm van Feuerbach (1775 -1833); § § MASALAH POKOK HUKUM PIDANA? NULLUM DELICTUM …. ? AD ASTRA PER ASPERA ASAS LEGALITAS?

PERBUATAN ORANG/ KESALAHAN PIDANA § Strafbaar feit § Criminal Act § Actus Reus § Schuld § Crim. Resposibility § Mens rea § Straf § Punishment § Poena ASAS LEGALITAS ASAS KESALAHAN/ CULPABILITAS ASAS PEMIDANAAN

§ Lex certa (cermat dan rinci) § Lex scripta (tertulis) § Lex stricta (jelas dan ketat)

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan-Pasal 1 ayat (1) KUHP Konsekuensi a. b. 1. Suatu tindak pidana HARUS DIRUMUSKAN dalam peraturan UU Perbuatan yg tidak dicantumkan dalam UU tidak bisa dipidana (UU harus tertulis/lex scripta); Larangan penggunaan analogi; 2. Peraturan UU HARUS ADA sebelum perbuatan yg dilakukan Konsekuensi Peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (ASAS NON RETROAKTIF)

1. Perbuatan yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana, tidak dikatagorikan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dipidana. 2. Hukum tak tertulis tidak mempunyai kekuatan hukum. TERKANDUNG MASALAH APA? 1. APA SUMBER HUKUM HANYA HUKUM TERTULIS? 2. APA HUKUM YG HIDUP BISA MENJADI SUMBER HUKUM PASAL 18 B ayat (2) UUD NRI: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU.

DEFINISI ANALOGI: KBBI: (1) persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yg berlainan; kias; (2) sepadanan antara bentuk bahasa yg menjadi dasar terjadinya bentuk lain; (3) sesuatu yg sama dl bentuk, susunan, atau fungsi, tetapi berlainan asal-usulnya sehingga tidak ada hubungan kekerabatan; (4) kesamaan sebagian ciri antara dua benda atau hal yg dapat dipakai untuk dasar perbandingan; PROF. SUDARTO: memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu, kemudian menerapkan aturan tsb kepada suatu perbuatan konkret yang tidak diatur dalam UU.

§ Penetapan secara analogi dilakukan apabila ada kekosongan hukum. § PRO ANALOGI: Traverne, Pompe, Jonkers, Roling § KONTRA ANALOGI: Simons, van Bemmelen, van Hattum, Jan Remmelink, Moeljatno; § MODERAT: Vos dan Ny. Hezewingkel Suringa § Prof. Moeljatno menolak analogi, namun beliau mengakui bahwa pada sifatnya, analogi dan PENAFSIRAN EKSTENSIF memiliki kesamaan sifat. § Ada batas-batas yang jelas antara analogi dan penafsiran ekstensif. § Menurut Moeljatno, batas 2 tersebut dapat dibaca secara tepat pada putusan H. R. Belanda tahun 1934. § Batasan yang dimaksud adalah apabila suatu maksud dalam peraturan perundang-undangan telah mengalami perjalanan masa, dan mengalami perubahan makna

1. Interpretasi Gramatikal: penafsiran menggunakan bahasa umum/bahasa sehari-hari. 2. Interpretasi Sistematis/Logis: penafsiran menggunakan hubungan dengan peraturan hukum lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. 3. Interpretasi historis: penafsiran menggunakan dengan meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut, termasuk melalui notulen-notulen rapat. 4. Interpretasi teleologis/sosiologis: menfasirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk UU. 5. Interpretasi otentik.

LATAR BELAKANG ASAS NON RETROAKTIF: § Menjamin kebebasan individu atas kesewenang-wenangan penguasa; § Terkait dengan teori paksaan psikis (teori dari Anselm von Feuerbach) yang mengemukakan bahwa dengan adanya ancaman pidana terhadap suatu perbuatan, diharapkan orang akan “terancam” psikisnya agar tidak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, ancaman dari suatu perbuatan (sanksi pidana) harus sudah ada pada saat perbuatan itu dilakukan. RETROAKTIF NON RETROAKTIF

PENYIMPANGAN ASAS NON RETROAKTIF 1. Penjelasan Pasal 4 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “…Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. ” 2. Pasal 43 ayat (1) UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc; 3. Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003 Jo. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TP Terorisme: “Ketentuan dalam PERPPU ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undangundang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

HUKUM TRANSITOIR (Perkecualian Asas Non Retroaktif dalam KUHP) PASAL 1 AYAT (1) KUHP PASAL 1 AYAT (2) KUHP Jika sesudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa 1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP adalah bentuk penyimpangan asas non -retroaktif, yang disebut sebagai ketentuan transitoir/peralihan (HUKUM TRANSITOIR); 2. Bisa “berlaku surut”, apabila : q Ada perubahan perundang-undangan; q Perubahan itu menguntungkan terdakwa.

KETENTUAN HUKUM TRANSITOIR Psl. 1 ayat (1) UU LAMA TP PN UU BARU MA PT UU BARU Psl. 1 ayat (2) HUKUM TRANSITOIR berlaku bila: 1. Ada perubahan UU 2. Perubahan itu menguntungkan TERDAKWA. UU BARU HUKUM TRANSITOIR UU BARU

APLIKASI HUKUM TRANSITOIR DALAM KASUS Pada September 2016, A melakukan pencemaran nama terhadap B melalui media sosial. Atas perbuatannya, A dilaporkan B kepada pihak yang berwajib. A disangka melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perjalanan kasusnya, terjadi perubahan atas UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016, sedangkan A masih dalam tahap persidangan. Analislah: a. Adakah ketentuan mengenai hukum transitoir? b. Aturan mana yang digunakan hakim nantinya untuk mengadili A? c. Berapa ancaman pidana maksimal yang bisa dijatuhkan kepada A?

Tiada suatu perbuatan dapat dipidana keucuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan -Pasal 1 ayat (1) KUHPLEGALITAS FORMIL ASAS LEGALITAS MATERIIL - Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. (Pasal 1 ayat (1) RKUHP) - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Pasal 2 ayat (1) RKUHP)

PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS Pada dasarnya, asas legalitas mengatur tentang: 1. Berlakunya hukum pidana menurut tempat (peraturan yang digunakan adalah peraturan yang masih berlaku saat perbuatan dilakukan-asas non retroaktif); dan 2. Sumber hukum pidana yang berlaku. Dari kedua hal di atas, timbul pertanyaan: 1. Apakah dimungkinkan penyimpangan terhadap asas non retroaktif? Mungkinkah diterapkan asas retroaktif dalam perundang-undangan? 2. Apa hukum tertulis saja yang menjadi sumber hukum? Bagaimana dengan sumber hukum tidak tertulis?

PERKEMBANGAN ASAS REALITASNYA DI INDONESIA: LEGALITAS 1. Ada UU yang memberlakukan surut (UU HAM, UU Pengadilan HAM, UU Terorisme); 2. Masalah sumber hukum tidak hanya perundang-undangan tertulis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perundangan sebagai berikut: a. Pasal 18 B (2) UUD’ 45 ; b. Pasal 5 ayat (3) huruf b UU No. 1 Drt/1951; c. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang KK; d. UU No. 2/2002 ttg Kepolisian-Pasal 2, 4, 5, 13, 14 ayat (1) huruf c e. UU 16/2004 ttg Kejaksaan Pasal 8 ayat (4).

UU NO. 1/DRT/Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) huruf b: … bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah

UU NO. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1): Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasannya: Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian § Pasal 2: Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. § Pasal 4: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. § Pasal 5: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

UU NO. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian • Pasal 13: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. • Pasal 14 ayat (1) huruf c: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

UU NO. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan • Pasal 8 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya

http: //www. kaskus. co. id/thread/51 cfb 904621243412900001 e/profesor-tamrin-amaltomagola-amp-suku-dayak/ § SOSIOLOG Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Thamrin Amal Tomagola, tanggal 22 Januari 2011, diadili oleh Pengadilan Adat Dayak se. Kalimantan di Betang Eka Tingang Nganderang. § Dakwaan terhadap Tamrin oleh suku Dayak adalah penghinaan Tamrin kepada suku Dayak. § Thamrin menyatakan bahwa video porno Ariel tidak meresahkan. Menurutnya, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa. § Tamrin mencontohkan, masyarakat yang tidak resah terhadap video tersebut adalah masyarakat suku Dayak, sejumlah masyarakat Bali, Mentawai, dan masyarakat Papua. § Dari hasil penelitian saya (Thamrin) di Dayak itu, bersenggama tanpa diikat oleh perkimpoian oleh sejumlah masyarakat sana sudah dianggap biasa. Malah, hal itu dianggap sebagai pembelajaran seks”. § Ketua Pimpinan Pusat Presidium Laskar Adat Dayak DAS Barito, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Rumsyah Bagan menyatakan, “Pernyataan itu telah melukai hati seluruh masyarakat Dayak” tambahnya”.

http: //www. kaskus. co. id/thread/51 cfb 904621243412900001 e/profesor-tamrin-amaltomagola-amp-suku-dayak/ § Tamrin akhirnya minta ampun dan maaf di hadapan Sidang Adat Dayak Maniring Tuntang Manetes Hinting. Sidang dipimpin oleh tujuh orang Majelis Sidang adat dari seluruh Kalimantan. § “Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat dayak, atas pernyataan saya yang menghina, menistakan, dan melecehkan Suku Dayak di Indonesia. Dan dengan tulus ikhlas, saya akan menerima dan menyanggupi semua keputusan dari majelis sidang adat, ” kata Tamrin. § Tuntutan dalam sidang itu adalah membayar lima pikul garantung (gong) yang diserahkan kepada majelis sidang adat, meminta maaf di depan masyarakat Dayak di depan persidangan dan melalui berbagai media lokal dan nasional, kemudian mencabut hasil penelitiannya, dan mencabut pernyataannya pada saat sidang Ariel peterpan, serta membayar uang denda (Singer) untuk upacara adat sebesar Rp 77. 777.

https: //m. tempo. co/read/news/2011/01/22/179308179/majelis-adat-dayak-vonis-thamrinamal-tomagola-bersalah § Ketua sidang majelis adat Dayak Lewis KDR mengatakan, Thamrin wajib memenuhi beberapa tuntutan adat. Antara lain permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Dayak di hadapan sidang adat dayak. Permintaan maaf itu melalui media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional serta media adat Dayak. ”Selain itu dikenai denda adat menyerahkan 5 pikul garantung (gong) dan menanggung biaya upacara perdamaian adat sebesar Rp 87 juta” § Thamrin Amal Tomagola sebelumnya pernah mengatakan bahwa video porno dengan pemeran mirip Ariel tidak meresahkan bagi sebagian masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat Indonesia menganggap hal itu biasa. Dia mencontohkan masyarakat suku Dayak dan sejumlah masyarakat di Bali, Mentawai, dan Papua. Dia bahkan merujuk pada penelitian yang dibuatnya bahwa bersenggama tanpa diikat perkawinan oleh sejumlah masyarakat di sana sudah dianggap biasa. Akibat pernyataan itu, masyarakat adat Dayak protes. § Majelis adat Dayak dalam putusannya meminta Thamrin memusnahkan hasil penelitiannya. Majelis adat juga memerintahkan untuk mencabut kesaksiannya di depan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Ariel

https: //m. tempo. co/read/news/2011/01/22/179308179/majelis-adat-dayak-vonis-thamrinamal-tomagola-bersalah § Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Agustin Teras Narang mengatakan, adanya permusuhan dan tindakan-tindakan pelanggaran adat ternyata dapat diselesaikan secara adat dan musyawarah mufakat. Persidangan adat, menurut Gubernur Kalimantan Tengah ini, diharapkan mampu merefleksikan agar saling menghormati dan menghargai perbedaan adat, budaya, dan agama. Teras mengatakan, masyarakat wajib bersyukur karena Thamrin bersedia memenuhi tuntutan majelis adat Dayak. § Adapun Thamrin menyetujui semua tuntutan yang diminta majelis sidang adat. Dia juga membayar denda secara langsung di depan majelis. Sebelum sidang, Thamrin sempat menggelar konferensi pers di Hotel Shinta Barito Jalan Cilik Riwut Palangkaraya. Thamrin mengatakan bawha ada agenda tujuannya ke Palangakaraya. Pertama menjalani sidang adat Dayak. Kedua meminta maaf kepada rakyat Dayak. Sidang kemarin berjalan aman yang massa warga Dayak. Sidang berlangung singkat hanya sekitar 1, 5 jam yang berakhir pada pukul 12. 00 WIB.

Klik-Pengadilan adat dayak Klik–Persidangan Adat Lengkap