POLA PROSES DAN PRODUK TATA PENYELENGGARAAN TATA KELOLA

POLA, PROSES DAN PRODUK TATA PENYELENGGARAAN (TATA KELOLA) NEGARA Oleh: Tjuk Kuswartojo 2/12/2022 kuswartojo 1

POLA PENYELENGGARAAN NEGARA: PERGESERAN DARI GOVERNMENT KE GOVERNANCE 2/12/2022 kuswartojo 2

Berbagai kondisi dan peristiwa yang melahirkan Governance System • Sistem pemerintahan komunis Uni Soviet runtuh. • Terjadinya keajaiban pertumbuhan ekonomi Asia Timur, • Privatisasi masif yang dilakukan oleh Thatcher. • Komunikasi dianggap sebagai roh kehidupan bermasyarakat, kualitas komunikasi menentukan kualitas kehidupan 2/12/2022 kuswartojo 3

• Perkembangan masyarakat oleh meningkatnya kesadaran sebagai mahluk berbudaya peningkatan penguasaan informasi kebangkitan masyarakat madani. • Perkembangan demokrasi, tuntutan untuk terlibat lebih mendalam pengambilan keputusan. Demokrasi 4 tahunan tidak cukup. • Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dokumentasi digital dan demokrasi internet. • Dengan sistem konvensional dan statis pemerintah tidak dapat mengimbangi perkembangan masyarakat 2/12/2022 kuswartojo 4

Pengklasifikasian baru ideologi penyelenggaraan negara: memudarnya klasifikasi komunisme, sosialisme, kapitalisme menjadi sbb: 2/12/2022 kuswartojo 5

Statisme Pluralisme Korporatisme Penyelenggaraan berbasis jejaring Peranan Pemerintah Penguasa Wasit Mediator Penggerak Orientasi utama Pencapaian kepentingan nasional Pencapaian kepentingan pribadi atau kelompok Adaptasi kepentingan pribadi atau kelompok Koordinasi kepentingan yang berkaitan Pola interaksi Perintah dan Kerjasama mencapai kendali konsensus Persaingan Negosiasi tawarmultilateral menawar, kesepakatan Digubah dari artikel : (Meehan Elizabeth, 2003, From Government to Governance, Occasional Paper, Queen University, Belfast) 2/12/2022 kuswartojo 6

Statisme Pluralisme Korporatisme Penyelenggaraan berbasis jejaring Pelaku Utama Pemerintah, dan kelompok ideologis Pemerintah dan kelompok fungsional Pemerintah dan kelompok pragmatis Alokasi fungsi Tingkat pusat mencoba mengatasi semua permasalah an Permasalah an spesifik oleh tingkat /bidang pemerin tahan teretentu Ada pembagian fungsi yang jelas tetapi juga ada yang kabur Ada kesepakatan dalam pembagian fungsi Batas Jelas Luwes 2/12/2022 kuswartojo 7

Konseptualisasi Penyelenggaran Negara Berdasarkan Jejaring institusi/interelasi antar organisasi Pemerintah: Representasi Negara individu Masyarakat Madani: Representasi kelompokdan atau diri sendiri organisasi/entitas permanen/sementara, Jejaring Individu Swasta: Representasi Dunia Usaha 2/12/2022 kuswartojo 8

Realitanya telah ada interelasi yang tidak sederhana individu Organisasi/entitas Permanen/sementara, Institusi/interelasi 2/12/2022 organisasi antar kuswartojo 9

Berbagai Jejaring dalam Tata Penyelanggaraan Negara Jejaring Tata Nilai Jejaring Pengetahuan Sumberdaya Jejaring kepentingan Individu Organisasi Institusi Jejaring veritikal, horisontal dan diagonal 2/12/2022 kuswartojo 10

Pengikat Jejaring Individu Jejaring Organisasi Jejaring Institusi Proses pembentukan Lingkup kegiatan Pengelolaan Komintmen pribadi Perjanjian antar organisasi Peraturan perundangan Dinamika dan Keberlanjutannya Penerima Manfaat 2/12/2022 kuswartojo 11

PROSES TATA PENYELENGGARAAN (TATA KELOLA GOVERNANCE PROCESS 2/12/2022 kuswartojo 12

Governance Process DARI PENGETAHUAN, ke KEBIJAKAN sampai ke EFEK NYATA TATA NILAI, KEARIFAN, KEBIJAKAN, Sistem informasi, dan Pengembangan Pengetahuan SARANA HUKUM YANG DIPATUHI STRUKTUR PENGORGANISASIAN INSTRUMEN UNTUK IMPLEMENTASI MEKANISME DAN SARANA KERJA EFEK NYATA 2/12/2022 kuswartojo 13

Governance Process: Dari data ke informasi dan pengetahuan Data dan informasi yang tersedia dapat bersifat: Pengetahuan untuk: Acak, Sektoral, Lokal, Tidak komperhensif Tersembunyi, Diwarnai kepentingan, 14 Tidak rasional Verifikasi, sistematisa si, rasionalisas i, interpretasi informasi yang dpt dihimpun kuswartojo 2/12/2022 Pendefinisia n Permasalaha n Pengemban gan Konsep dan Rancangan Kebijakan

Pendataan untuk kebijakan • Pendekatan deduktif : data, informasi dan pengetahuan didikembangkan berdasarkan kebijakan. • Pendekatan induktif: kebijakan dibangun dari pengetahuan, informasi dan data (induktif) yang tersedia. • Pendekatan paralel dan atau iteratif, deduktif dan induktif dilakukan bersamaan atau silih berganti. • Tata penyelenggaraan pengetahuan mengakomodasikan berbagai pendekatan tersebut 2/12/2022 kuswartojo 15

DATA, INFORMASI, PENGETAHUAN PROSES INDUKDIF Kondisi masa kini Berbagai praktik, konsep dan gagasan Pendefinisian masalah dan pengembangan konsep: Pilihan Kebijakan (policy options) Perkiraan masa datan PROSES DEDUKTIF 2/12/2022 kuswartojo 16

Data, Informasi dan pengetahuan. • Data: abstraksi benda dan atau keadaan, realita dan atau fenomena yang diresepresantasikan oleh faktor yang diukur (parameter) dalam bentuk angka (variabel), citra (images), gambar, kata-kata, suara. • Informasi: data yang telah dipilah dan dipilih, diorganisasikan, dinalisis, diungkapkan antara lain menjadi indikator keadaan • Pengetahuan : wawasan dan pengalaman yang dimiliki seseorang (tacit knowledge) atau diketahui umum (explicit knowledge) yang memberikan kemampuan untuk merubah data dan informasi menjadi tindak yang efektif. Kerapkali diwujudkan berupa rule of thumb, peringkat, indeks, rasio yang siap untuk pengambilan keputusan. 2/12/2022 kuswartojo 17

Pengembangan data, informasi dengan pendekatan deduktif • • Persoalan deduksi data dari kebijakan adalah: Kebijakan belum ada atau ada tetapi berubah-ubah. Kebijakan bisa implisit, tidak langsung dan tidak jelas, Kebijakan bisa ad-hoc, reaktif Kebijakan bisa bersifat instrumental dan operasional Data dan informasi dikembangkan : • Berdasarkan kerangka kebijakan: penentuan bobot etika, posisi serta peranan pemerintah, dan pilihan tindak. 2/12/2022 kuswartojo 18

Deduksi kebijakan berhierarki Pemerintah Nasional Perumusan kebijakan, Perencaanaan, Pemrograman, Pelaksanaan tindak, Pemantauan, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pendataan, Pengembangan Informasi dan Pengetahuan REALITA DAN KECENDERUNGAN YANG TERJADI 2/12/2022 kuswartojo 19

Contoh data, informasi dan pengetahuan dideduksi dari kebijakan • Contoh kebijakan pengendalian pasar digunakan pengetahuan: Housing Affordibility Index, Housing Market Price Index, Housing Demand Index, Housing Supply Index (Amerika Serikat). Data Vacant houses , Abandon Houses • Contoh kebijakan pengendalian pasar, pemenuhan hak dan pengendalian dampak sekaligus: Housing Health and Safety Rating System (Inggris) • Contoh kebijakan pemenuhan hak, pelaksanaan kebajikan dan pengendalian dampak. Housing Qualiy Index (Afrika Selatan, Ghana) 2/12/2022 kuswartojo 20

Bagaimana memilih dan menentukan kebijakan • Oleh kepemimpinan: kearifan, kewibawaan dan wawasan pengambil keputusan. • Melalui proses politik: hasil tekanan dan negosiasi dengan pihak lain. • Melalui proses birokratik • Oleh hekuatan pengetahuan, informasi dan data. • Kombinasi diantaranya. 2/12/2022 kuswartojo 21

Pengembangan data dan informasi dengan pendekatan induktif Data dan informasi disiapkan berdasarkan § § § kebiasaan meskipun tidak selalu jelas asal muasalnya, meniru apa yang dilakukan ditempat lain asumsi penyelenggara pendataan mengdopsi konsep/ kerangka teoritik. maksud dan tujuan yang tidak dirumuskan dengan jelas Dianalisis , dimanipulasi dan ditafsirkan untuk perumusan kebijakan 2/12/2022 kuswartojo 22

Gaya (style) perumusan kebijakan § Rasional : mengikuti urutan yang logis dan sistematis dalam menentukan tujuan, memilih alternatif, memperkirakan dampak, memantau dan menilai keadaan § Inkremental: berasumsi bahwa kebijakan adalah hasil negosiasi dan kewibawaan, dengan informasi apa adanya untuk melakukan interaksi. § Pascapositivis (postpositivist style): menekankan pada pentingnya kerangka konseptual, (re)konstruksi realitas dan penyamaan pengertian atas istilah (simbol) yang bermunculan. 2/12/2022 kuswartojo 23

Governance process Dari pengetahuan dan ke instrumen lebijakan Pengeta huan dan keartifan Kebijakan publik: penentuan tentang apa yang akan/tidak dilakukan untuk kepentingan dan penggunaan sumberdaya bersama • 24 Regulasi : larangan, pengaturan: hak kewajiban, wewenang Instrumen Fiskal dan Ekonomi: pajak, restribusi, harga, tarif jasa, Investasi publik, kemitraan, swasta Gerakan masyarakat untuk merubah pola konsumsi , mengatur sendiri sistem distribusi, pemeliharaan sumberdaya kuswartojo 2/12/2022 Instrumen kebijakan Pengaturan hak, kewajiban, kepentingan, pemenuhan kebutuhan bersama Konservasi, pengelolaan , alokasi, distribusi, sumberdaya bersama Sasaran kebijakan

DIALOG DAN NEGOSIASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM JEJARING TATA PENYELENGGARAAN 2/12/2022 kuswartojo 25

Governance process: Peserta dialog dala tata penyelenggaraan negara Fase dan maksud dialog Peserta Pengembangan informasi Terbuka bagi semua pihak yang memahami kondisi Pendefinisian masalah dan pengembangan gagasan Terutama pihak yang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan isu kebijakan. Pilihan kebijakan, rencana atau program Pihak yang berkepentingan, yang mempunyai pertaruhan dan pengambil keputusan 26 kuswartojo 2/12/2022

Peserta dialog dan kedudukannya dalam proses kebijakan Sponsor Pembina/ Pengawas Berbagai sumber pengetahuan 2/12/2022 Pendukung dan Penentang Pihak yang dirugikan dan penerima manfaat Proses pengambilan keputusan Jenis Kebijakan, Rencana dan Program Formal an Legal, Pelaksana kebijakan dan rencana kuswartojo 27 27

Tata penyelanggaraan pengetahuan sebagai prasyarat dialog kebijakan yang bermutu Individu Pendataan: proses abstraksi Pengembangan Informasi: proses sistematisasi Pengembangan pengetahuan: proses generalisasi dan internalisasi 2/12/2022 Lembaga/ Organisasi Publik/Umum Dokumentasi Publikasi Pembelajaran kuswartojo Sosialisasi 28

PRODUK TATA PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN 2/12/2022 kuswartojo 29

Kebijakan Publik 1. 2. 3. 2/12/2022 Pernyataan sebagai arahan guna melakukan tindak kolektif untuk mencapai suatu tujuan, untuk kepentingan dan mempunyai efek terhadap umum Keputusan mengenai tujuan dan keputusan untuk berbuat/membuat atau tidak melakukan apapun. Bisa berherarki, berkaitan atau tumpang tindih, atau justru terlewat kuswartojo 30

4. 5. Sering dilengkapi cara mencapainya (juga disebut strategi). Bisa mengenai: • Pembentukan lembaga • Pelarangan dan sanksi untuk melindungi suatu benda atau keaadaan • Insentif dan disinsentif untuk membatasi atau mendorong perkembangan suatu kegiatan. Penciptaan iklim untuk distribusi serta redestribusi barang dan jasa (kebijakan fiskal, moneter, harga), • Prosedur, • Alokasi sumberdaya, 2/12/2022 kuswartojo 31

6. Bisa bersifat interventif : mengintervensi proses yang sudah ada, bisa penciptaan komponen atau hal baru, bisa meniadakan apa yang sudah ada. 7. Ada kebijakan eksplisit ( langsung mengenai substansinya) ada kebijakan implisit (tidak langsung mengenai substansinya) 8. Kebijakan reaktif atau antisipatif. 9. Ada single use policy, ad-hoc policy dan ada standing policy. 10. Ada faktor kontekstual yang mempengaruhi dan menentukan. 2/12/2022 kuswartojo 32

Berbagai tipe kebijakan: dengan contoh kebijakan perumahan 2/12/2022 Kebijakan eksplisit Kebijakan implisit Kebijakan antisipatif Langsung pada sasaran yang diantisipasi: Perumahan untuk mengkomodasikan pertambahan penduduk Tidak langsung pada sasaran yang diantisipasi contoh : perumahan untuk produktitivitas industri Kebijakan reaktif Bereaksi atas suatu keadaaan secara langsung contoh: Relokasi korban bencana Tidak secara langsung bereaksi atas suatu keluhan kondisi kehidupan contoh: Perumahan untuk mengakomodasi pengungsi Timor kuswartojo 33

Faktor Kontekstual • Posisi geografis • Kondisi demografis. • Kondisi alam ( Indonesia: tropis, keaneka ragaman tinggi, produktivitas rendah). • Kondisi sosio kultural : teori masyarakat prismatik dapat digunakan untuk menerangkan kaitan kondisi sosio kultural dengan penyelenggaraan negara. • Sistem Penyelenggaraan Negara (di RRC, masyarakat madani diorganisasikan dalam bentuk komune, organisai pengetahuan difasilitasi negara) 2/12/2022 SP 2005

Kebijakan dan Peraturan Perundangan • Di Indonesia dikenal adanya pengaturan (regelen) dan kebijakan (beleid) kebijakan penetapan yang diamanatkan atau dibolehkan (diberi wewenang) oleh UU. • Di beberapa negara dikenal adanya order (Inggris Cabinet Order) , juga ada directive, yang diteruskan menjadi act (undang). UU adalah instrumen kebijakan, order atau directive yang dilengkapi dengan kekuasaan lembaga peradilan untuk memaksa ( mungkin karena mazab common law yang dianut). • Di Indonesia : Kebijakan (mungkin lebih tepat disebut kebijaksanaan atau kearifan) yang tertinggi dituangkan dalam: UUD, kemudian UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan seterusnya. 2/12/2022 kuswartojo 35

Produk Proses Kebijakan Konsep Gagasan dari mana saja UU Pengetahuan Kapaitas Absorsi Negosiasi Agregasi Kompromi Upaya Berbagai Kepentingan 2/12/2022 SP 2005 PP Perpres Perda, Permen, Perkada dsb

Kasus kebijakan yang tertuang dalam UU Perumahan dan Permukiman 2/12/2022 kuswartojo 37

Kondisi yang mendasari penyusunan UU No. 4/1992 • Perumahan sebagai permasalahan sosial, ditangani kementerian sosial. • Diperlukan penanganan berdasarkan stratifikasi sosial, lapisan paling bawah dengan perbaikan kampung, lapisan menengah denganperumahan rakyat (publik) lapisan atas diserahkan pada mekanisme pasar. • Mekanisme pasar berkembang pesat, tetapi yang tidak padu, distribusi sumberdaya (tanah dan parasarana) timpang, dan merusak lingkungan. • Reaksi atas perkembangan yang terjadi, diususun UU No. 4/1992 tentang perumahan dan permukiman. 2/12/2022 kuswartojo 38

Negosisi dan Komproi Krusial dalam UU No. 4/1992 • Pemenuhan kebutuhan permukiman diwujudkan melalui pembangunan kawasan permukiman skala besar yang terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota 2/12/2022 Rancangan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) Rancangan “lingkungan” (Neiborhood Unit) Siap Bangun (LISIBA) 3000 s/d 10. 000 unit rumah 1000 s/d 3000 unit rumah kuswartojo Kaveling Siap Bangunan Siap Huni 40

1. 2. 3. 4. Pengelolaan kawasan siap bangun sebagaimana dimaksud daldam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditugasi untuk itu. Pembentukan badan lain serta penunjukan badan usaha milik negara dan/atau badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Meskipun kemudian disisapkan PP nya, realitanya tidak pernah diimplementasikan. 2/12/2022 kuswartojo 41

UU No. 4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman perlu diperbarui karena • tidak sesuai lagi dengan perkembangan politik dan kehidupan bernegara (terutama oleh adanya amandemen UUD 45) serta perkembangan masyarakat pada umumnya. • tidak pernah dilaksanakan karena penyelenggaraan perumahan lebih mengacu pada program pembangunan. • tugas, tanggung jawab dan peranan negara/ pemerintah kurang jelas (sehingga kementerian perumahan rakyat dapat di-subordinasikan). • keberpihakan pemerintah kurang eksplisit • peranan pemerintah daerah terlampau kecil 2/12/2022 kuswartojo 42

Pertimbangan penyusunan UU baru • Setiap orang berhak bertempat tinggal dan mendapatkan tempat tinggal yang baik dan sehat. • Penyelenggaraan perumahan dan permukiman sebagai cara untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia • Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan kemudahan dan bantuan • Masyarakat berpenghasilan rendah perlu lebih mendapat perhatian 2/12/2022 kuswartojo 43

Hal pokok yang diatur oleh UU No. 1/2011 • Bagaimana mempertkuat institusi. Housing and human settlements governance. Dalam UU disebut “pembinaan” penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Termasuk penegasan pembagian tugas antara pemerintah tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota • Bagamana agar penyelenggaraan PKP efektif. Mengatur fasilitasi dan berbagai instrumen pengendalian (carrot and stick) • Fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan permukiman kumuh • Memperjelas dan memaksimalkan peranan pemerintah daerah. 2/12/2022 kuswartojo 44

UU No. 1/2011 tentang PKP secara skematik Peran Masyarakat** Tanggung Jawab “Pembinaan” Penyelanggaraan PKP* Tingkat Nasional Provinsi Kab/Kota • Perencanaan* • Pengaturan: Penyediaan tanah*, Pendanaan dan pembiayaan* Pembangunan* Pemanfaatan* Pemeliharaan* • Pengendalian - rumah s/d kawasan • Pengawasan - pemantauan, evaluasi, koreksi 2/12/2022 Substansi penyelenggaraan • Perumahan - Komersial : perlindungan konsumen** dan hunian berimbang** - Umum: fasilitasi* dan pengelolaan* - Swadaya: pendampingan - Khusus - Negara: pengelolaan • Kawasan permukiman - Yang ada - Baru - Pembangunan kembali - Arahan*, Pengawasan*, Insentif/Disinsentif* LITBANG; DIKLAT; Sertifikasi Registrasi Klasifikasi Kualifikasi kuswartojo Sasaran Utama MBR: • Kriteria dan** penetapan • Fasilitasi ** Permukiman kumuh • Pencegahan * • Peningkatan kualitas* Ditindak lanjuti dng *PP dan **Permen 45

Pengimplementasian UU PKP Telaah berbagai peraturan dan pranata yang ada Telaah berbagai pengalaman di dalam maupun luar negeri Amanat dan ketentuan dalam UU No. 1/2011: PP yang harus disiapkan Pembinaan, Penyelenggaraan, Kemudahan Untuk Sasaran Berbagai pandangan kedepan Kondisi PKP yang ada: (obyek dan subyek pengaturan) 2/12/2022 Cita-cita masa datang kuswartojo 46

Kondisi perumahan dan permukiman obyek pengaturan UU Jenis Satuan/skala Rumah Perumahan Permukiman Lingkungan Hunian Kawasan Permukiman Komersial Umum : rumah dng subsidi/fasilitasi Individual Kelompok Organisasi Khusus Negara Swadaya 2/12/2022 kuswartojo 47

Belum ada tanda-tanda UU tersebut akan diimplementasikan 2/12/2022 kuswartojo 48

PERMUKIMA N INFORMAL DATA DAN INFORMAS I DAUR PEMBANGUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUN AN RENCANA PELAKSANA AN DATA DAN INFORMA SI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN FORMAL DAUR PENGATURAN UNDANG PERATURA N PEMERINT AH Sejarah berulang dominasi daur pembangunan

SAMBERLAG (sampai berjumpa lagi) 2/12/2022 kuswartojo 50