PENILAIAN KINERJA GURU Teacher Performance Appraisal Permenegpan dan

PENILAIAN KINERJA GURU (Teacher Performance Appraisal) Permenegpan dan RB No. 16/2009

Latar Belakang Terbitnya Permenegpan dan RB No. 16/2009 1. Guru merupakan subsistem penting yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu peserta didik. 2. Reformasi pendidikan yang ditandai dengan terbitnya berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan peningkatan mutu 3. Satu-satunya jabatan fungsional yang belum menyesuaikan Keppres Nomor 87 Tahun 1999 adalah Jabatan Fungsional Guru

4. Menurut data NUPTK November 2010 terdapat 2. 791. 204 guru orang guru yang perlu ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya 5. Perlu dilakukan berbagai penyesuaian, dan salah satunya adalah tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 6. Diterbitkan Permennegpan dan RB Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 7. Peraturan baru ini merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

Semangat Permenegpan dan RB No. 16/2009 Peraturan baru yang terdiri dari 13 Bab dan 47 pasal, secara keseluruhan mengandung semangat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yang selanjutnya akan menjadikan guru sebagai pekerjaan profesional yang dibingkai oleh kaidah profesi yang standar.

Semangat Permenegpan dan RB No. 16/2009 (2) Peraturan ini terbit dalam rangka memberi ruang dan mendukung pelaksanaan tugas dan peran guru agar menjadi guru yang professional. Perubahan peraturan ini diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan mutu, kreatifitas dan tentu saja kinerja guru.

Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam Permenegpan dan RB No. 16/2009 (1) Penilaian Kinerja Guru yang sebelumnya lebih bersifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif, sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Guru mempunyai empat jabatan fungsional (Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, Guru Utama)

Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam Permenegpan dan RB No. 16/2009 (2) Guru dinilai kinerjanya secara teratur (setiap tahun) melalui Penilaian Kinerja Guru (PK Guru) Guru wajib mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) setiap tahun PKB harus dilaksanakan sejak III/a dengan melakukan pengembangan diri, dan sejak III/b guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif Untuk naik dari IV/c ke IV/d guru wajib melakukan presentasi ilmiah

Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam Permenegpan dan RB No. 16/2009 (3) Perolehan angka kredit dari PKG dan PKB merupakan satu paket Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit Perolehan angka kredit setiap tahun ditetapkan oleh Tim Penilai Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang), dan 25%(kurang)

Perubahan Mendasar yang Terkandung Dalam Permenegpan dan RB No. 16/2009 (4) Penghargaan angka kredit adalah 125% (amat baik), 100% (baik), 75% (cukup), 50% (sedang), dan 25%(kurang) Jumlah angka kredit diperoleh dari: • • Unsur utama (Pendidikan, PK Guru, PKB) ≥ 90% Unsur penunjang ≤ 10%

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

PASAL-PASAL DALAM PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 16 TAHUN 2009 tentang JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA

Pasal 4 (1) Guru berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 (1) (2) (3) Tugas utama Guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Beban kerja Guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun.

BAB III KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB, DAN WEWENANG Pasal 6 Kewajiban Guru dalam melaksanakan tugas adalah : a. b. c. d. e. merencanakan pembelajaran/bimbingan, melaksanakan pembelajaran/bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik Guru, serta nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI JENJANG JABATAN DAN PANGKAT Pasal 12 (1) Jenjang jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: a. b. c. d. Guru Pertama; Guru Muda; Guru Madya; dan Guru Utama.

(2) Jenjang pangkat Guru untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. Guru Pertama: 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Guru Muda: 1. Penata, golongan ruang III/c; dan 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Guru Madya: 1. Pembina, golongan ruang IV/a; 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. d. Guru Utama: 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 15 (1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. (2) Penilaian kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nilai dan sebutan sebagai berikut: a. Nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik. b. Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik. c. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup. d. Nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang. e. Nilai sampai dengan 50 disebut kurang

(3) Nilai kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai beikut: sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; b. sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; c. sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; d. sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun; e. sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25% dari jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. a.

Pasal 16 (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai negeri sipil untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat guru adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dengan ketentuan: a. Paling kurang 90% (sembilan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan b. Paling banyak 10% (sepuluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang meliputi subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU (Permenneg PAN & RB No. 16/2009, pasal 17) Guru Penata Muda, IIIa Pertama Penata Muda Tingkat I, IIIb Guru Muda Guru Madya Guru Utama 100 150 Penata, IIIc 200 Penata Tingkat I, IIId 300 Pembina, IVa 400 Pembina Tingkat I, IVb 550 Pembina Utama Muda, IVc 700 Pembina Utama Madya, IVd 850 Pembina Utama, IVe 1050 AKK AKPKB AKP 50 3 pd, 0 pi/n 5 50 3 pd, 4 pi/n 5 100 3 pd, 6 pi/n 10 100 4 pd, 8 pi/n 10 150 4 pd, 12 pi/n 15 150 4 pd, 12 pi/n 15 150 5 pd, 14 pi/n 15 200 5 pd, 20 pi/n 20 Kebutuhan Angka Kredit Komulatif (AKK) , PKB (AKPKB), dan Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan

Pasal 18 (1) (2) Guru yang bertugas di daerah khusus, dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa karirnya sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat telah bertugas selama 2 (dua) tahun secara terus menerus di daerah khusus. Pasal 19 Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 20 (1) Guru yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang pembelajaran/bimbingan dan tugas tertentu, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. c. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT Pasal 21 (1) (2) (3) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22 (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah: a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah serta Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di Luar Negeri. b. Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan terkait bagi Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama. c. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama bagi Guru Muda pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Guru Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama. d. Kepala Kantor Departemen Agama bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan Kantor Departemen Agama

e. f. g. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama.

Pasal 27 Usul penetapan angka kredit guru diajukan oleh: a. Pimpinan unit kerja instansi provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), pimpinan unit kerja instansi pusat yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon II), Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Guru Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah;

b. c. Kepala perwakilan republik Indonesia di luar negeri atau pejabat yang membidangi pendidikan kepada menteri pendidikan nasional untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama, Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri. Pejabatan eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor wilayah Departemen Agama pada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan terkait Departemen Agama untuk angka kredit Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Agama.

d. e. f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk angka kredit Guru Muda pangkat Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama. Pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian di lingkungan kantor Departemen Agama kepada kepala kantor Departemen Agama untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b di lingkungan kantor Departemen Pimpinan instansi provinsi yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III 0 kepada gubernur untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

g. Pimpinan instansi Kabupaten/Kota yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Bupati/Walikota untuk angka kredit Guru Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan kabupaten/kota. h. Pimpinan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang membidangi kepegawaian (paling rendah eselon III) kepada Menteri yang bersangkutan untuk angka kredit Guru Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.

BAB XI SANKSI Pasal 37 (1) Guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional (daerah khusus, keahlian khusus, dan atas kepentingan nasional PP 74) dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan. (2) Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional maslahat tambahan dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut. (3) Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 (1)Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, jenjang jabatan fungsional setiap guru disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (2) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (3)Prestasi kerja yang telah dilakukan guru sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993.

Pasal 39 (1)Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, guru yang masih memiliki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d melaksanakan tugas sebagai Guru Pertama dan penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. (2)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan kegiatan penunjang tugas guru, diberikan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

(3)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila: a. memperoleh ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; dan b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, disesuaikan dengan jenjang jabatan/pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(4)Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat guru untuk: a. Guru yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; b. Guru yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; c. Guru yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 40 (1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan guru yang memiliki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a dan belum memiliki ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, disesuaikan dengan jenjang jabatan/ pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

(2) Guru sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (3) huruf b dan pasal 40 ayat 1, apabila tidak memperoleh ijazah S 1/D-IV yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang diampu, kenaikan pangkat setinggi-tingginya adalah Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 41 (1) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV, melaksanakan tugas utama guru sebagai Guru Pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & RB ini. (2) Guru yang berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini berlaku, sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV, dan belum

(3)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila memperoleh ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari kegiatan penunjang.

(4)Guru yang belum memiliki ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sudah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke atas, apabila memperoleh ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran VIII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini. (5)Guru yang memperoleh ijazah Sarjana (S 1)/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sesuai pada lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB ini.

Pasal 42 Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Guru golongan II adalah sebagai berikut : a) Kepala kantor Depertemen Agama bagi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama dan Guru pada madrasah. b) Pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon II bagi Guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. c) Kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di lingkungan provinsi d) Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di Lingkungan kabupaten/kota 41

Pasal 43 Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, e, f, dan g. 42

PERBEDAAN UTAMA KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI ANTARA PERATURAN LAMA DENGAN YANG BARU Peraturan lama Kepmenpan nomor : 84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang: Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya 1 Dasar Hukum 2 Kegiatan yang dinilai A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Proses Belajar Mengajar 3. Pengembangan Profesi 4. Penunjang 3 Macam Pengembangan Profesi Guru 1. 2. 3. 4. 5. Peraturan baru Kepmenegpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. A. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan 1. Pendidikan dan Pelatihan pendidikan formal dan fungsional 2. Proses Belajar Mengajar 3. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 4. Penunjang (10%) 1. Pengembangan Diri 2. Publikasi Ilmiah 3. Karya Inovatif Karya Tulis Ilmiah Teknologi Tepatguna Alat Peraga Karya. Pengembangan Seni Pusat Profesi Pendidik Pengembangan Kurikulum

LANJUTAN… Jenis Pengembangan Diri Macam Publikasi Ilmiah (Tidak ada peraturan lama) 1. diklat fungsional 2. kegiatan kolektif guru 1. KTI hasil penelitian 2. Tinjaun Ilmiah 3. Tulisan Ilmiah Popoler 4. Prasaran Ilmiah 5. Buku/Modul 6. Diktat 7. Karya Terjemahan 1. presentasi di forum ilmiah 2. hasil penelitian 3. tinjauan ilmiah 4. tulisan ilmiah populer 5. artikel ilmiah 6. buku pelajaran 7. modul/diktat 8. buku dalam bidang pendidikan 9. karya terjemahan 10. Buku pedoman guru 6 Macam Karya Inovatif 1. 2. 3. 4. 7 Prasayarat dalam kenaikan 4 5 Teknologi Tepatguna 1. menemukan teknologi tepat guna Alat Peraga 2. menemukan/menciptakan karya Karya Seni seni Pengembangan 3. membuat/memodifikasi alat Kurikulum pelajaran 4. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya Wajib sebagai syarat Profesi Wajib sebagai syarat kenaikan Pusat Pengembangan Pendidik kenaikan pangkat/golongan IIIb ke atas dengan

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT GURU Permen Menpan 84/1993 Pernyempurnaan • Jabatan dan Pangkat melekat • Jabatan dan Pangkat terpisah • Jabatan dan Pangkat ada 13, terdiri • Jabatan ada 4 jenjang dimulai dari: • Pertama gol III/a dan III/b 1. Guru Pratama, gol. II/a • Muda. gol III/c dan III/d 2. Guru Pratama Tingkat I, gol. II/b • Madya gol IV/a, IV/b dan IV/c 3. Guru Muda, gol. II/c • Utama, gol IV/d dan IV/e 4. Guru Muda Tk I, gol. II/d 5. Guru Madya, gol. III/a 6. Guru Madya Tk I, gol. III/b 7. Guru Dewasa, gol. III/c 8. Guru Dewasa Tk I, gol. III/d 9. Guru Pembina, gol. IV/a 10. Guru Pembina Tk I, gol. IV/b 11. Guru Utama Muda, gol. IV/c Profesi Pendidik 12. Guru Utama Madya, Pusat gol Pengembangan IV/d 13. Guru Utama, gol IV/e

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB) PERMEN MENPAN 84/93 PENYEMPURNAAN • gol II/a s. d. IV/a ü Diklat ü KBM ü Penunjang ü Pengembangan Profesi (PP) tidak wajib Selain KBM, guru wajib mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang terdiri dari pengembangan diri (PD) dan Publikasi Ilmiah dan/atau Karya Inovatif (PI dan/atau KI), dimulai dari: gol III/a PKB: PD = 3 AK • Pengembangan Profesi wajib III/b-c PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=4 bagi: AK ügol IV/a – b = pengembangan III/c-d PKB: PD = 3 AK + PI dan/atau KI=6 profesi 12 dari wajib AK ügol IV/b – c = idem III/d-IV/a PKB: PD= 4 AK + PI dan/atau KI=8 ü gol IV/c – d = idem AK ü gol IV/d – e = idem IV/a-b PKB: PD = 4 AK + PI dan/atau KI=12 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik AK

Penilaian Pembelajaran Pembimbingan Permen Menpan 84/93 Penyempurnaan Penilaian PBM didasarkan pada aspek kuantitas dengan “surat pernyataan” kepala sekolah telah melakukan PBM Penilaian pembelajaran didasarkan pada aspek kualitas, kuantitas, waktu dan biaya: • Kriteria amat baik, mendapat angka kredit 125% dari angka kredit yang harus dicapai dalam kegiatan pembelajaran. • Kriteria baik, 100% • Kriteria cukup, 75% • Kriteria sedang, 50% • Kriteria kurang, 25% § Ijasah paling rendah SPG /D-II § Ijasah paling rendah Sarjana (S-1)/ § Pangkat paling rendah II/a Diploma (D-IV) Pusat Pengembangan§ Profesi Pendidik (Pengatur Muda) Pangkat paling rendah III/a (Jabatan

Kinerja Guru Secara umum ukuran kinerja dapat dilihat dari lima hal, yaitu: • • • Quality of work - kualitas hasil kerja Promptness - ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan Communication – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain T. R. Mitchell (2008) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

UU Guru dan Dosen No. 14/2005 Pasal 1 Kinerja guru dibingkai dalam lingkup beban tugas dan tanggungjawabnya, yaitu: • merencanakan pembelajaran, • melaksanakan pembelajaran • menilai hasil pembelajaran • membimbing dan melatih peserta didik, dan • melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

TUJUAN PK-GURU PKG menjamin bahwa guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional PKG menjamin bahwa layanan pendidikan yang diberikan oleh guru adalah berkualitas Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

HASIL PK Guru Merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk mengembangkan potensi dan karirnya Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai Permennegpan & RB No. 16/2009 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Unsur PK GURU • Penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya • Unsur yang dinilai dalam PK Guru adalah – 14 (empat belas) kompetensi untuk guru mata pelajaran/guru kelas. – 17 (tujuh belas) untuk kompetensi guru BK/konselor – pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

PELAKSANAAN PKGuru DI SEKOLAH Penilaian dilakukan oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau guru senior yang kompeten, yang ditunjuk oleh kepala sekolah (yang telah mengikuti pelatihan penilaian) Penilaian dilakukan 2 kali dalam satu tahun (penilaian formatif pada awal tahun dan penilaian sumatif pada akhir tahun) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

PELAKSANAAN PKGuru DI SEKOLAH Ø Ø Hasil penilaian formatif digunakan sebagai dasar penyusunan profil dan perencanaan program PKB/PKR tahunan bagi guru Hasil penilaian sumatif digunakan untuk memberikan nilai prestasi kerja guru (menghitung perolehan angka kredit guru pada tahun tersebut) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

DOMAIN KOMPETENSI GURU dalam PK Guru Pedagogi 7 kompetensi 3 kompetensi Kepribadian 3 kompetensi 4 kompetensi Sosial 2 kompetensi 3 kompetensi Profesional 2 kompetensi 7 kompetensi 14 kompetensi 17 kompetensi Guru Pembelajaran Guru BK/Konselor Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN Kepala Sekolah • • • Kepribadian dan Sosial Kepemimpinan Pengembangan Sekolah/Madrasah Pengelolaan Sumber Daya Kewirausahaan Supervisi Wakil Kepala Sekolah • • • Kepribadian dan Sosial Kepemimpinan Pengembangan Sekolah/Madrasah Kewirausahaan Bidang Tugas Kepala laboratorium/Bengkel • • Kepribadian Pengelolaan Lingkungan dan P 3 Sosial Pengorganisasian Guru/Laboran/Teknisi Pengelolaan dan Administrasi Pengelolaan Pemantauan dan Evaluasi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Pengembangan dan Inovasi 1

KOMPONEN PK GURU TUGAS TAMBAHAN Kepala Perpustakan Kepala Program Keahlian • • 2 Merencanakan program perpustakaan Melaksanakan program perpustakaan Mengevaluasi program perpustakaan Kembangkan koleksi perpustakaan Mengorganisasi layanan jasa informasi perpustakaan Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi Mempromosikan perpustakaan & literasi informasi Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan • Memiliki integritas dan etos kerja • Mengembangkan profesionalitas kepustakawanan • • Kepribadian Sosial Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sarama Prasarana Pengelolaan Keuangan Pusatdan Pengembangan Profesi Pendidik Evaluasi Pelaporan

KERANGKA PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA GURU Refleksi dan penilaia n diri PKB Peningkatan kinerja Tahap Informal dan Tahap Formal (kebutuhan guru) Pengembanga n Kinerja (Kebutuhan sekolah) Penilaian Formatif Awal Tahun Profil Kinerja – 14 Kompetensi Rencana PKB pertahun PKB Berhak untuk promosi Penilaian Sumatif Akhir Tahun Nilai Kinerja & Angka Kredit Berhak untuk naik pangkat Sanksi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Perangkat PK Guru 1 2 3 • Pedoman PK GURU mengatur tentang tata cara penilaian dan norma-norma yang harus ditaati oleh penilai, guru yang dinilai, serta unsur lain yang terlibat dalam proses penilaian • Instrumen penilaian kinerja yang relevan dengan tugas guru (Pembelajaran, Pembimbingan, dan Tugas Tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah). Instrumen terdiri dari: • (1) Lembar cara menilai, pernyataan kompetensi, & indikator • (2) Format laporan dan evaluasi per kompetensi. • (3) Format rekap hasil PK GURU • (4) Format penghitungan angka kredit PK GURU • Format laporan kendali kinerja guru. Hasil PK Guru untuk masing individu guru (guru pembelajaran, pendampingan, maupun guru yang diberi tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah) yang dinilai kemudian direkap dalam format laporan kendali kinerja guru Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Mekanisme Penilaian Pengamatan dan/atau Pemantuan Berdasarkan hasil pengamatan dan/atau pemantuan memberikan skor 0, 1, 2 untuk setiap indikator pada kompetensi tertentu Menghitung perolehan total skor per kompetensi dan prosentasenya (total perolehan skor/skor maksimum) x 100 % Konversi prosentase skor ke nilai 1, 2, 3, 4 per kompetensi 0%<X≤ 25% = 1; 25%<X≤ 50% = 2; 50%<X≤ 75% = 3; 75%<X≤ 100% = 4 Konversi nilai PKG ke skala nilai menurut Permennegpan & RB No. 16/2009 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

TAHAP PENILAIAN 1. Persiapan penilaian 2. Pelaksanaan penilaian • Pertemuan sebelum masuk kelas • Pengamatan/observasi di kelas • Pertemuan setelah masuk kelas • Monitoring data administratif di sekolah, wawancara guru piket dan kepala sekolah 3. Analisis hasil observasi/monitoring dengan pembandingan terhadap indikator standar 4. Penetapan nilai untuk setiap indikator dalam kompetensi dan kompetensinya Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

pertemuan Setelah pengamatan selama Pengamatan di atau luar kelas Monitoring (studi dokumen, wawancara kolega, Siswa, orang tua pertemuan sebelum pengamatan Pedoman PK Guru Instrumen PK Guru Indikator kompetensi Daftar pertanyaan Penilai PROSES PK GURU Catatan hasil Pengamatan dan/atau/ monitoring Pemberian Skor 0, 1, 2 indikator kinerja pemberian nilai 1, 2, 3, 4 per sub-kompetensi melalui konversi skor 0, 1, 2 Nilai PK Guru (14 sub-kompetensi) Laporan/guru dan penilai setuju usulan. Profesi Pendidik Pusat Pengembangan

PERTEMUAN SEBELUM PENGAMATAN • Pertemuan dilakukan di tempat khusus yang hanya dihadiri oleh guru penilai dan guru yang dinilai (± 30 menit) • Penilai mengumpulkan dokumen pendukung • Penyepakatan waktu penilaian • Diskusi tentang berbagai hal yang tidak mungkin dilakukan pada saat pengamatan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

SELAMA PENGAMATAN DALAM KELAS • Pengamatan dilakukan pada saat guru yang dinilai melaksanakan PBM di dalam kelas (2 jam pelajaran) • Penilai mencatat semua kegiatan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran • Pencatatan dilakukan dalam format laporan dan evaluasi per kompetensi Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

PERTEMUAN SESUDAH PENGAMATAN • Penilai mengklarifikasi beberapa aspek yang masih diragukan atau belum diperoleh selama pengamatan • Pertemuan dilakukan di ruang khusus dan hanya dihadiri oleh penilai dan guru yang dinilai (selama ± 30 menit) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

JUSTIFIKASI PEMBERIAN NILAI PER KOMPETENSI MEMBANDINGKAN MEMBERI NILAI (SKALA 1 s/d 4) Catatan hasil observasi/monitoring Standar kompetensi/ Indikator kompetensi Nilai PKG (per kompetensi) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

SISTEM PELAPORAN Online (web. Base) Offline (Stand alone) • Hasil evaluasi diri berupa skor kompetensi dan sub kompetensi , dan saran rencanan pengembangan diri guru. • hasil pengamatan asesor berupa skor kompetensi dan perencanaan peningkatan • Pelaporan • hasil pengamatan kualitatif asesor dan skor kompetensi dalam bentuk bukti-bukti tertulis Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Kompetensi 4: Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik Pernyataan kompetensi: Guru menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru menyusun dan menggunakan berbagai mata pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan pembelajaran. INDIKATOR 1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. 2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. 3. Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. 4. dsb.

Proses Penilaian Sebelum Pengamatan: Mintalah RPP pada guru dan periksalah RPP tersebut. 1. Tanyakan tentang topik dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tanyakan apakah kemungkinan akan ada kesulitan dalam membahas topik tersebut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 2. dsb. Selama Pengamatan: 1. Amati apakah guru menyesuaikan kemampuan peserta untuk berkonsentrasi dalam menerima pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya 2. Amati apakah semua kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran 3. dsb. Setelah pengamatan: Mintalah guru untuk menjelaskan seberapa jauh tingkat keberhasilan dalam pembelajaran yang dilaksanakan, dan mengidentifikasikan bagian apa yang perlu diperbaiki. Pemantauan: Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Laporan dan Evaluasi untuk Kompetensi : . . . . (Jika ada, lampirkan dokumen/bukti tambahan sebagai pendukung) Nama Guru : . . . . . . . Nama Penilai : . . . . . . . Sebelum Pengamatan Tanggal Dokumen/Bahan yang diperiksa Catatan tanggapan penilai terhadap dokumen/bahan yang diperiksa dan tanggapan/jawaban guru terhadap pertanyaan penilai Tindak lanjut yang diperlukan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Selama Pengamatan Tanggal Dokumen/Bahan yang diperiksa Catatan penilai terhadap aktivitas/kegiatan guru Tindak lanjut yang diperlukan Setelah Pengamatan Tanggal Dokumen/Bahan yang diperiksa Catatan penilai terhadap dokumen/bahan yang diperiksa dan tanggapan/jawaban guru terhadap pertanyaan yang diajukan oleh penilai Tindak lanjut yang diperlukan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

monitoring Tanggal Dokumen/Bahan yang diperiksa Catatan penilai terhadap aktivitas/kegiatan guru selama pemantauan Tindak lanjut yang diperlukan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Penilaian Kompetensi ; . . . . . . Indikator 1. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. 2. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. 3. dsb. Tidak terpenuhi Sebagian Seluruhnya terpenuhi 0 1 2 Total skor Skor Maksimum (banyaknya indikator x 2) Persentase (total skor/skor maksimum x 100%) Nilai (0 % < X ≤ 25 % = 1; 25 % <X ≤ 50 % = 2; 50 % < X ≤ 75 % = 3; dan 75 %Pusat < XPengembangan ≤ 100 % =Profesi Pendidik 4)

Penilaian Kompetensi : Mengenal karakteristik peserta didik (Kompetensi 1) Indikator Skor 1. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap 0 1 2 peserta didik di kelasnya. 2. Guru memastikan bahwa semua peserta didik 0 1 2 mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 3. Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan 0 1 2 kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. 4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan 0 1 2 perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. 5. Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi 0 1 2 kekurangan peserta didik. 6. Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik 0 1 2 tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan (tersisihkan, diolok-olok, minder, dsb. ). Total skor yang diperoleh 1+2+2+0+0+2=7 Skor Maksimum Kompetensi =banyaknya indikator x skor 6 x 2 = 12 tertinggi Prosentase skor kompetensi = total skor yang diperoleh 7/12 x 100% = 58. 33% dibagi dengan Skor Maksimum Kompetensi dikalikan dengan Pusat Pengembangan Profesi Pendidik 100%

Nilai per kompetensi Nilai total yang diperoleh untuk kompetensi tersebut Nilai tertinggi untuk kompetensi tersebut 0% < X ≤ 25% = 1 X 25% <X ≤ 50% = 2 50% < X ≤ 75% = 3 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik 75% < X ≤ 100%

NO KOMPETENSI A. Pedagogik 1. Menguasai karakteristik peserta didik Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 2. mendidik 3. Pengembangan kurikulum 4. Kegiatan pembelajaran yang mendidik 5. Pengembangan potensi peserta didik 6. Komunikasi dengan peserta didik 7. Penilaian dan evaluasi B. Kepribadian Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan 8. kebudayaan nasional 9. Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 10. guru C. Sosial 11. Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang 12. tua, peserta didik, dan masyarakat D. Profesional Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan 13. yang mendukung mata pelajaran yang diampu Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang NILAI *) 3 2 2 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4

KONVERSI • Karena skala penilaian berbeda, maka diperlukan konversi hasil penilaian kinerja di lapangan ke skala penilaian menurut Permenegpan No. 16/2009 • Konversi PK Guru ke skala nilai 0 -100 sesuai Permenegpan No 16/2009 menggunakan formula matematika : Nilai PKG (100) = -------------- x 100 Nilai PKG Tertinggi - Nilai PKG tertinggi = 56 (guru pembelajaran) dan 68 (guru bimbingan) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

KONVERSI NILAI KINERJA Permennegpan & RB No. 16/2009 Untuk nilai PK =38, maka, Nilai PK (skala 100) = 38/56 x 100 = 68 91 100 Amat baik 125% 76 90 Baik 100% 61 75 Cukup 75% 51 60 Sedang 50% ≤ 50 Kurang 25% Pusat Pengembangan Profesi Pendidik dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan per

KONVERSI NILAI KINERJA Nilai PKG Pembelajaran BK/Konselor Permennegpan & RB No. 16/2009 51 56 62 68 91 100 Amat baik 42 50 52 61 76 90 Baik 100% 34 41 41 51 61 75 Cukup 75% 28 33 34 40 51 60 Sedang 50% ≤ 27 ≤ 33 ≤ 50 Kurang 25% Pusat Pengembangan Profesi Pendidik 125% dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan per

KEBUTUHAN ANGKA KREDIT (Guru Pertama III/b ke Guru Muda III/c) Pendidikan Unsur utama 50 45 ≥ 90% Unsur penunjang ≤ 10% Kegiatan Pembelajaran dan Tugas Tambahan PKB 5 38 Publikasi/ karya inovatif 4 Pengembangan diri 3 Optional Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Penilaian kinerja Wajib

ANGKA KREDIT AKHIR TAHUN dari Penilaian Kinerja Bagi Guru Pertama Gol III/b dengan predikat: Amat baik {38×(24/24)× 125%}/4 38 11, 675 Baik {38×(24/24)× 100%}/4 9, 50 Cukup {38×(24/24)× 75%}/4 7, 125 Sedang {38×(24/24)× 50%}/4 4, 75 Kurang {38×(24/24)× 25%}/4 2, 375 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

FORMAT PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT PK GURU Konversi nilai PK GURU (Pembelajaran) ke dalam skala 0 – 100 sesuai Permenneg PAN & RM No. 16 Tahun 2009 dengan menggunakan rumus; 68 Berdasarkan hasil konversi ke dalam skala nilai sesuai dengan peraturan tersebut, selanjutnya ditetapkan sebutan dan prosentase angka kreditnya Cukup Perolehan angka kredit (pembelajaran) yang dihitung berdasarkan rumus Angka Kredit per tahun = (AKK – AKPKB – AKP) x (JM/JWM) x NPK 4 7, 125 {38×(24/24)× 75%}/4 …………………. . , ………………. . Guru yang dinilai (……………) Penilai (………………) Pusat Pengembangan Profesi Pendidik Kepala Sekolah (………………)

Simulasi (untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c) Bila guru berkinerja “amat baik” a. Angka kredit pembelajaran dalam 3 tahun = 3 x 11, 675 = 34, 9 b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 3 tahun = 4 c. Angka kredit pengembangan diri dalam 3 tahun = 3 d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 3 tahun = 5 Total angka kredit dalam 3 tahun = 34, 9 + 4 + 3 + 5 = 46, 9 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Simulasi (untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c) Bila guru berkinerja “baik” a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun = 4 x 9, 50 = 38 b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4 c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3 d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 4 tahun = 5 Total angka kredit dalam 4 tahun = 38 + 4 + 3 + 5 = 50 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Simulasi (untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c) Bila guru berkinerja “cukup” a. Angka kredit pembelajaran dalam 4 tahun = 4 x 7, 125 = 28. 5 b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 4 tahun = 4 c. Angka kredit pengembangan diri dalam 4 tahun = 3 d. Angka kredit dari unsur penunjang = 5 Total angka kredit 4 tahun = 28, 5 + 4 + 3 + 5 = 40, 5 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

Simulasi (untuk kenaikan pangkat Guru Muda dari III/b ke III/c) Bila guru berkinerja “cukup” kemungkinan dapat naik pangkat dalam 5 tahun a. Angka kredit pembelajaran dalam 5 tahun = 5 x 7, 125 = 35, 615 b. Angka kredit dari publikasi/karya inovatif dalam 5 tahun = 4 c. Angka kredit pengembangan diri dalam 5 tahun = 3 d. Angka kredit dari unsur penunjang dalam 5 tahun = 5 Total angka kredit 5 tahun = 35, 615 + 4 + 3 + 5 = 47, 615 Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

GURU DENGAN TUGAS TAMBAHAN (Kasek, Wakasek. Ka. Lab, Ka. Perpus, Ka. Bengkel) • Angka kredit kinerja pembelajaran Hasil konversi kinerja pembelajaran ke angka kredit menurut skala Permenegpan & RB 16/2009 =X • Angka kredit kinerja tugas tambahan (dinilai dengan instrumen khusus) =Y Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

ANGKA KREDIT (guru dengan tugas tambahan) • Kepala sekolah = 25% X + 75% Y • Wakil kepala sekolah = 50% X + 50% Y • Kepala laboratorium = 50% X + 50% Y • Kepala perpustakaan = 50% X + 50% Y • Kepala bengkel = 50% X + 50% Y Pusat Pengembangan Profesi Pendidik

S A N K S I (pelanggaran terhadap Permenneg PAN & RB No. 16/2009 1. Guru yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tugas utama, beban mengajar (24 – 40 jam tatap muka atau membimbing 150 – 250 konseli), dan tidak mendapat pengecualian dari Menteri Pendidikan Nasional, dihilangkan haknya untuk mendapat tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan. 2. Guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit (PAK) tersebut. 3. Pengaturan sanksi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Pusat Nasional. Pengembangan Profesi Pendidik

Pusat Pengembangan Profesi Pendidik