PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 1 ADALAH PAJAK YANG

PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 1 ADALAH PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK

SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) - ORANG PRIBADI - WARISAN YG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)

OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) PENGHASILAN SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

4 KELOMPOK PENGHASILAN Pekerjaan Gaji, Upah, Honor dll Usaha Laba Ush Penj – HPP = LK – By Um = Lb Bersih = Lb Ush = Penghasilan Neto dari Usaha. Modal/Inv Bunga, Dev, Royalti, Sewa dll Lain lain Pembebasan Utang, Hadiah, Undian Keuntungan karena likuidasi dsb.

PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21, 22, 23, 24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) - DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK KEWAJIBAN MATERIL Menghitung pajak terutang -Pasal 21 UU PPh -Pasal 22 UU PPh -Pasal 23 UU PPh -Pasal 4 (2) UU PPh -UU PPN dan PPn. BM KEWAJIBAN FORMIL -Mendaftarkan diri -Pembukuan -Memungut/Memotong -Menyetor -Melapor UU KUP

PPh Pasal 21 ¬Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 Pasal 21 ayat (1) PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI BERUPA W A J I B DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN PPh -NYA OLEH GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI PEMBERI KERJA GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN DANA PENSIUN HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA BADAN YANG MEMBAYAR PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN PENYELENGGARA KEGIATAN

TIDAK TERMASUK SEBAGAI PEMBERI KERJA Pasal 21 ayat (2) - BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING - ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UU PPh

PEMOTONGAN PPH PASAL 21 Atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari APBN/APBD Gaji & tunjangan yang terikat dgn gaji Honorarium, uang sidang, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lainnya Atas penghasilan yang diterima oleh selain Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari APBN/APBD Upah harian/mingguan/borongan Imbalan kepada tenaga ahli Imbalan jasa yg dihitung tidak berdasar banyak hari

PENGHASILAN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN Pasal 21 ayat (3) DIPOTONG PAJAK UNTUK SETIAP BULAN DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH DIKURANGI DENGAN : v Biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan v Iuran pensiun / THT/JHT v Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PPh Pasal 21 atas gaji & tunjangan yang terikat gaji yg diterima Peg Ttp, Pej Negara, PNS, anggota ABRI ¬ Penghasilan bruto dikurangi: ¬ Biaya jabatan ¬ Iuran THT/JHT ¬ Penghasilan neto dikurangi: ¬ PTKP ¬ Penghasilan Kena Pajak ¬ PPh terutang (tarif Ps. 17) ¬ PPh terutang sebulan (dibagi 12) Rpxxx (Rpxxx) Rpxxx Khusus Pejneg/pns/abri Ditg Pem (PP No. 45/94)

PPh Pasal 21 atas uang pensiun & tunj yg terikat pens yang diterima para Pensiunan, Pej Neg, PNS, ABRI dsb ¬ Pensiun bruto Rpxxx dikurangi: ¬ Biaya pensiun (Rpxxx) ¬ Penghasilan neto Rpxxx dikurangi: ¬ PTKP (Rpxxx) ¬ Penghasilan Kena Pajak Rpxxx ¬ PPh terutang (tarif Ps. 17) Rpxxx ¬ PPh terutang sebulan (dibagi 12) Rpxxx Khusus Pens pns/abri Di tg Pem (PP No. 45/94)

PENGHASILAN UANG BARANG TAXABLE INCOME DEDUCTABLE EXPENSE NON TAXABLE INCOME NON DEDUCTABLE EXPENSE

ANTAR JEMPUT KARYAWAN TUNJANGAN TI / DE FASILITAS NTI / DE

MAKAN DAN MINUM BERSAMA TUNJANGAN TI / DE FASILITAS NTI / DE

FASILITAS HP TUNJANGAN TI / DE FASILITAS NTI / 50% DE 50% NDE

MOBIL KANTOR YANG DIKUASAI (SEDAN) TUNJANGAN TI / DE FASILITAS NTI / 50% DE 50% NDE

WP TERPENCIL TUNJANGAN TI / DE FASILITAS NTI / DE

BEKERJA PADA BUKAN SUBYEK PAJAK TUNJANGAN TI / - FASILITAS TI / -

Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, max Rp 6. 000/tahun atau Rp 500. 000/bulan

Iuran pensiun, THT/JHT Tanpa batasan, dgn sarat : Dibayarkan kpd Dana/Bdn Penyelenggara Pens/Tht/Jht yg disahkan Menkeu

Biaya pensiun 5% dari pensiun bruto, max Rp 2. 400. 000/tahun atau Rp 200. 000/bulan

Penghasilan Tidak Kena Pajak Keterangan Setahun Sebulan ¬ Untuk diri WP 13. 200. 000 1. 100. 000 ¬ Tambahan pegawai kawin 1. 200. 000 100. 000 ¬ Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dlm garis keturunan lurus, anak angkat, Mulai berlaku 1 Januari 2006 maximal 3 orang 1. 200. 000 100. 000

Penghasilan Tidak Kena Pajak Keterangan Setahun Sebulan ¬ Untuk diri WP 15. 840. 000 1. 320. 000 ¬ Tambahan pegawai kawin 1. 320. 000 110. 000 ¬ Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dlm garis keturunan lurus, anak angkat, Mulai berlaku 1 Januari 2009 maximal 3 orang 1. 320. 000 110. 000

Tarif Pemotongan sesuai dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) Kecuali ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pasal 21 ayat (5) dan ayat (5 a) Seperti Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (PP No. 149 Tahun 2000)

Tarif PPh sesuai Pasal 17 UU PPh Penghasilan: ¬ Sampai dengan Rp 25 juta = ¬ Di atas Rp 25 juta s. d. Rp 50 juta = ¬ Di atas Rp 50 juta s. d. Rp 100 juta = ¬ Di atas Rp 100 juta s. d. Rp 200 juta = ¬ Di atas Rp 200 juta = Mulai berlaku 1 Januari 2006 5% 10% 15% 25% 35%

Tarif PPh sesuai Pasal 17 UU PPh Penghasilan: ¬ Sampai dengan Rp 50 juta = ¬ Di atas Rp 50 juta s. d. Rp 250 juta = ¬ Di atas Rp 250 juta s. d. Rp 500 juta = ¬ Di atas Rp 500 juta = Mulai berlaku 1 Januari 2009 5% 15% 25% 30%

PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI dari APBN/APBD 15 % x Penghasilan Bruto bersifat FINAL kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan II/d ke bawah, dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah

PPh Pasal 21 atas imbalan kepada tenaga ahli Bruto X 50% X Tarif Pasal 17 Tanpa pengurang

TENAGA AHLI Pengacara Akuntan Arsitek Dokter Konsultan Notaris Penilai Aktuaris

Ir. Mukhlis adalah seorang arsitek, pada bulan Maret 2007 menerima honorarium sebesar Rp 100. 000, 00 dari Departemen Keuangan sebagai imbalan atas pemberian jasa teknik yg dilakukannya. ¬ Penghitungan PPh Pasal 21 : ¬ 15% x (50% x Rp 100. 000, 00) = Rp 7. 500. 000, 00

PPh atas imbalan jasa yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari q Dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh q Tanpa Pengurang

Øhonorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari: 1) pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pema hat, pelukis, dan seniman lainnya; 2) olahragawan; 3) penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 4) pengarang, peneliti, dan penerjemah; 5) pemberi jasa dlm segala bidang, termasuk teknik, computer & sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi & sosial; 6) agen iklan; 7) pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan; 8) pembawa pesanan atau yang menemukan langanan; 9) peserta perlombaan; 10) petugas penjaja barang dagangan;

KETENTUAN FORMIL PPH PASAL 21 Batas penyetoran Batas pelaporan Tanggal 10 bulan takwim 20 hari setelah masa pajak berikutnya berakhir

PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN Pasal 21 ayat (8) DIREKTUR JENDERAL PAJAK (Kepdirjen Pajak No. KEP-545/PJ. /2000) BERWENANG MENETAPKAN PETUNJUK MENGENAI PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN KEP. DIRJEN PAJAK NO KEP-15/PJ/2006

PPh 21 Final atas Pesangon, THT, JHT yg dibayarkan sekaligus. (PP No. 149 / 2000) • • • s. d 25. 000, >25 jt s. d 50 jt >50 jt s. d 100 jt > 100 jt s. d 200 jt > 200 jt ke atas • 0% • • 5% 10 % 15 % 25 %

PEMUNGUT PPh PASAL 22 Pasal 22 ayat (1) MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN {KMK No. 450/KMK. 04/1997} BADAN-BADAN TERTENTU BENDAHARAWAN PEMERINTAH TERMASUK - BADAN PEMERINTAH - BADAN SWASTA BENDAHARAWAN PEM. PUSAT, PEMDA, INSTANSI/LEMBAGA DAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA UNTUK MEMUNGUT PAJAK BERKENAAN DENGAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU USAHA DI BIDANG LAIN BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG

PEMUNGUT PPh Psl 22 1. DJA, Bend Pem/Pemd BUMN dan BUMD 2. Bank Devisa DJBC 3. BI, BPPN, Bulog, Tel kom, PLN, Garuda Ind, Indosat, Krakata Steel, Pertamina dan Bankbank BUMN =PERTAMINA Atas Pembelian Barang dgn dana Apbn/D. Atas Impor. ) )Atas pembelian brg dgn )dana APBN/Non APBN ) Penj Produksinya

Pasal 22 ayat (2) MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN - Dasar pemungutan - Sifat dan besarnya pungutan -Tata cara penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22

TARIF, DPP & SIFAT 1, 5 % APBN / APBD dari HARGA PEMBELIAN TF Tanpa P P N Ada API 2, 5 % ) nilai IMPOR Tanpa API 7, 5% ) impor TF Tak dikuasai 7, 5% x Hg Llg Semen 0, 25% x DPP PPN ) PENJ DN BAJA 0, 30% x DPP PPN ) T Otomotif 0, 45% x DPP PPN ) F KERTAS 0, 1% x DPP PPN ) ROKOK 0, 15% x Bandrol FINAL

Tarif atas Produk Pertamina SPBU PRODUK PERTAMINA Premium, Solar, ) 0, 25 % dari Premix/Super TT ) Penjualan Minyak Tanah, LPG & Pelumas ) 0, 3 % dari ) Penjualan SPBU SWASTA ) 0, 3 % dari ) Penjualan == == Kpd Penyalur/Agen bersifat FINAL

PPh psl 22 atas Pedagang Pengumpul (Kep DJP 523/PJ/2001 jo 25/PJ/2003) Industri & Exportir Perhutanan, Perkebunan, Per Tanian dan Perikanan ditunjuk sebagai Pemungut PPh psl 22 atas Pedagang Pengumpul sebesar 0, 5 % dari Harga Pembelian. Pemungut wajib menyetorkan PPh 22 yg dipungut, Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya, Dan wajib melaporkannya paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak pakai SPT Masa.

PPh berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang (PPh Pasal 22) 1, 5% x Harga Pembelian Kecuali atas, -Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1. 000 dan tidak merupakan jumlah yang dipecah-pecah -Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda-benda pos

Contoh KPKN Jakarta I membeli sebuah komputer dari Toko A seharga Rp 10. 000 (termasuk PPN) Harga sebuah komputer Harga sebelum PPN (100/110) Rp 10. 000 Rp 9. 090. 909 PPh Pasal 22 = 1, 5% x Rp 9. 090. 909 =Rp 136. 364

Ketentuan Formil PPh Pasal 22 atas pembelian barang Yang dananya dari APBN / APBD Dipungut/disetor Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Batas pelaporan Paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir

Ketentuan Formil PPh Pasal 22 atas IMPOR Dipungut/dilunasi Pd saat Pembayaran BM/Penyelesaian dok PIB & distorkan sehari Stlh pemungutan Batas pelaporan Paling lambat 7 hari stlh batas waktu Penyetoran pajak berakhir

Ketentuan Formil PPh Pasal 22 atas industri Semen, Kertas, Baja, Otomotif dan industri Rokok Dipungut/dilunasi Pada saat Penjualan & distor an. WP oleh P’ngut paling lambat tgl 10 bln berikutnya Batas pelaporan Paling lambat 20 hari setelah Masa pajak berakhir

Ketentuan Formil PPh Pasal 22 atas Produk Pertamina Dipungut/dilunasi Sebelum D O ditebus Batas pelaporan Paling lambat 20 hari setelah Masa pajak berakhir

PPH PASAL 23 Adalah pajak atas; dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21; yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WP dalam negeri atau BUT.

PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3) • BADAN PEMERINTAH • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK

PENGHASILAN WP DALAM NEGERI ATAU BUT YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23 Pasal 23 ayat (1) PPh PASAL 23 • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI • HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21 BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI • SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : - JASA TEKNIK - JASA MANAJEMEN - JASA KONSTRUKSI - JASA KONSULTAN - JASA LAIN YG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (4) PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DEV/BAG. LABA YG DITER/DIPROL PT SBG WPDN, KOP, BUMN/D DARI PENYERTAAN MDL PD BDN USH YG DIDIRIKAN & BERTEMPAT KEDDKAN DI IND DENGAN SYARAT : 1. DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA DI TAHAN; DAN 2. BAGI PT, BUMN, BUMD SAHAM YANG DIMILIKI MIN. 25% DAN MEMPY. USAHA AKTIF DILUAR KEPEMILIKAN SAHAM TSB. BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUS. REKSA DANA SELAMA LIMA TAHUN PERTAMA SEJAK PENDIRIAN PERUS. ATAU PEMBERIAN IZIN USAHA. BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI BATAS YG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA

TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1) TARIF 15% PENGHASILAN BRUTO • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI PERKIRAAN PENGHASILAN NETO DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DGN KEGIATAN SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21 • • BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI (dr seluruh bunga kalau lebih dari 240. 000, - final) JASA LAIN YG DITETAPKAN DJP SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 IMBALAN : JASA TEKNIK; JASA MANAJEMEN; JASA KONSULTAN JASA KONSTRUKSI

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO DAN PENUNJUKAN ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (2) dan (3) PERATURAN DIRJEN. PAJAK (PER- 70/PJ. /2007 Tanggal 9 -4 -2007) BERWENANG MENETAPKAN BESARNYA PERKIRAAN PENGHASILAN NETO, DAN JENIS JASA LAIN MENUNJUK WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI UNTUK MEMOTONG PPh PASAL 23

PPh atas Sewa Pasal 23 Kendaraan Angkutan Darat 1, 5 % x Penghasilan Bruto Pasal 4 (2) Tanah dan Bangunan Pasal 23 Harta selain Kendaraan, Tanah dan Bangunan 10% x 4, 5 % x Penghasilan Bruto FINAL

Depkeu menyewa sebuah bus dari perusahaan persewaan bus dengan pembayaran sebesar Rp 4. 000, 00 (termasuk PPN). PPh Pasal 23 adalah: Jumlah pembayaran (termasuk PPN) Rp 4. 000, 00 Objek PPh Ps 23: 100/110 x Rp 4. 000, 00 Rp 3. 636. 364, 00 PPh Ps 23: 1, 5 % x Rp 3. 636. 364, 00 Rp. 545, 50

PPh atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain 15% Psl 23 UU PPh x PERK PENGH NETO PER-DJP NO. 70/PJ. /2007 Tgl. 9 April 2007

Jenis Jasa Perk Ph. Nt 1. Jasa Teknik ) 2. Jasa Manajemen ) 30 % 3. Jasa konsultasi kecuali konsultasi konstruksi ) 1. Jasa pengawasan konstruksi 26 2/3% 2. Jasa perencanaan konstruksi 26 2/3% JASA LAIN : 1. Jasa penilai ) 2. Jasa aktuaris ) 3. Jasa akuntansi ) 4. Jasa perancang ) 30 % 5. Jasa drilling migas kec yg dilakukan BUT ) 6. Jasa penunjang dibid. penambangan migas ) 7. Jasa tambang & penunjangnya diluar migas ) 8. Jasa penunjang dibid. Penerbangan & Bandr )

Perk Ph. Nt Jenis Jasa 9. Jasa penebangan hutan ) 10. Jasa pengolahan limbah ) 11. Jasa penyedia tenaga kerja ) 12. Jasa perantara ) 13. Jasa perdag efek, kec bursa efek, ksei kpei ) 14. Jasa Kustodian/simpan/titip, kec KSEI ) 15. Jasa pengisian suara ) 30 % 16. Jasa mixing film ) 17. Jasa software, termsk rwt, pelihara&repair ) 18. Jasa inst/pasang msn, listrik, telp, air, gas, ) AC, TV kabel, kec dilakukan WP Konstruksi ) 19. Jasa rwt, pelihara&repair mesin, listrik, telp ) air, gas, AC, TV kabel, peralatan&alat trans ) portasi/kendrn, kec dilkkan WP Konstruksi )

Jenis Jasa 20. Jasa plksana konst, rwt, plhr/repair bangun an, instl/pasang alt, msn, list, telp, air, gas, AC&TV kbl yg dilakukan WP Konstruksi Perk Ph. Nt ) )13 1/3% ) 21. Jasa maklon 22. Jasa penyelidikan & keamanan 23. Jasa penyelenggara kegiatan / E&O 24. Jasa pengepakan ) ) 20 % ) ) 25. Jasa penyedia tempat/waktu dimedia masa media luar ruang/md lain u/spkan informs 26. Jasa pembasmi hama 27. Jasa kebersihan / cleaning service 28. Jasa catering ) ) ) 10 % ) )

PPh atas Jasa Konstruksi Jasa pelaksanaan konstruksi = 2% x jumlah bruto Jasa perencanaan konstruksi = 4% x jumlah bruto Jasa pengawasan konstruksi = 4% x jumlah bruto PPh Pasal 23 TIDAK FINAL PPh Pasal 4 (2) FINAL Dilaksanakan oleh kontraktor kecil dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 milyar

JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, sepanjang jasa tersebut dilakukan WP yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

Ketentuan formil PPh Pasal 23 Batas penyetoran Tanggal 10 bulan takwim berikutnya Batas pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir

PPH ATAS JASA PELAYARAN (PASAL 15 UU PPh) WP PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI 1, 2% X PER BRUTO WP PERUSAHAAN PELAYARAN LUAR NEGERI 2, 64% X PER BRUTO DIPOTONG PPH OLEH BENDAHARAWAN DALAM HAL PENGHASILAN DIPEROLEH BERDASARKAN PERJANJIAN PERSEWAAN ATAU CHARTER

PPH SEHUBUNGAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH DENGAN DANA HIBAH/ PINJAMAN LUAR NEGERI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH KONTRAKTOR UTAMA TIDAK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH KONTRAKTOR LAPISAN KEDUA PPH PASAL 21/26 KARYAWAN YG BEKERJA PADA KONTRAKTOR UTAMA MAUPUN KEDUA

KEWAJIBAN FORMIL BENDAHARAWAN PEMUNGUTAN PENYETORAN Pada saat pembayaran Paling lambat 7 hari setelah bulan pembayaran PELAPORAN 20 hari setelah Bulan pembayaran

PEMOTONG, OBJEK DAN TARIF PPh PASAL 26 PEMOTONG PPh 26 * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA OBJEK PENGHASILAN WP LUAR NEGERI : DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA, IMBALAN SEHUB. DGN. JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN, HADIAH DAN PENGHARGAAN, PENSIUN & PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI IND KECUALI YG DIATUR DLM PASAL 4 (2) DAN PREMI ASURANSI/REASURANSI YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI LN PKP SETELAH DIKURANGI PPh BUT DI INDO, KECUALI PENGHASILAN TSB DITANAM KEMBALI DI INDONESIA PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DGN KEP. MENKEU DIPOTONG PPh PSL 26 DGN TARIF 20 % DARI JUMLAH BRUTO (FINAL) 20 % DARI PERK PENGHASILAN NETO (FINAL) 20 % DARI (PKP -/- PPh BUT) (FINAL)

CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 PADA BUT PENGHASILAN KENA PAJAK BUT DI INDONESIA Rp 17. 500. 000, 00 PPh TERUTANG : 10% X Rp 50. 000, 00 = Rp 5. 000, 00 15% X Rp 50. 000, 00 = Rp 7. 500. 000, 00 30% X Rp 17. 400. 000, 00 = Rp 5. 220. 000, 00 Pajak Penghasilan (Rp 5. 232. 500. 000, 00) PKP stlh dikurangi PPh Rp 12. 267. 500. 000 PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) (Rp PENGHASILAN YG DIKIRIM KE KANTOR PUSAT Rp 9. 814. 000, 00 APABILA DITANAMKAN KEMBALII DI INDONESIA SESUAI KEP. MENKEU, MAKA TIDAK DIPOTONG PAJAK 2. 453. 500. 000)

PEMOTONGAN PPh PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL Pasal 26 ayat (5) PEMOTONGAN ATAS : a. -. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia - Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT

KREDIT PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT Pasal 28 ayat (1) dan (2) PASAL 21 PASAL 22 PASAL 23 PASAL 24 PASAL 25 PASAL 26 AYAT (5) TIDAK BOLEH DIKREDITKAN PEMOTONGAN PPh DARI PEKERJAAN, JASA DAN KEGIATAN LAIN PEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN PEMOTONGAN PPh DARI DIVIDEN, BUNGA, ROYALTI, SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN, DAN IMBALAN LAIN PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN PEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TDK BERSIFAT FINAL SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA

CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK: PPh TERUTANG WP ORG PRIBADI Rp 80. 000, 00 KREDIT PAJAK : a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA (PPh PSL. 21) b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN (PPh PSL. 22) c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN PPh PSL 23 (DARI MODAL) d. KREDIT PPh LUAR NEGERI (PPh PSL. 24) e. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP (PPh PSL 25) Rp 5. 000, 00 Rp 10. 000, 00 Rp 5. 000, 00 Rp 10. 000, 00 JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN (Rp 45. 000, 00) PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 35. 000, 00

PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2) - Bunga deposito dan tabungan - Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek - Pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan - Penghasilan tertentu lainnya PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)

PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK 0, 1% dan 0, 5% final ( PP No. 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997) 2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000) 25% final 3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 5% op&yay final (PP No. 48 TAHUN 1994 jo PP No. 79 TAHUN 1999) 4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 20% final TAHUN 2000 jo KMK No. 51/KMK. 04/2001) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN 10% final ( PP No. 29 TAHUN 1996 ) 6. PENGHASILAN BERUPA bunga/disk & trans OBLIGASI YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK ( PP No. 139 20%final TAHUN 2000 jo KMK No. 558/KMK. 04/2000) 7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN ( PP No. 140 TAHUN 2000 jo KMK No. 559/KMK. 04/2000) kurang dr 1 M final