PPh Pasal 22 PPh Pasal 22 PAJAK PENGHASILAN

PPh Pasal 22

PPh Pasal 22

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh Pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, seperti PPh 21 atau pun 23. Pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor.

Pemungut PPh Pasal 22 No. Nama Pemungut 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya 3. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) 4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) Transaksi Impor Barang Pembelian dengan dana APBN/APBD

5. BUMN (PT Pertamina, PT PLN, PT PGAS, PT Telkom, PT Garuda, PT Pembangunan Perum, PT WIKA, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Krakatau Steel) dan bank-bank BUMN Pembelian barang/bahan untuk keperluan usahanya 6. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 7. Badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan hasil usaha industri kertas yang ditunjuk oleh produksinya di Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas dalam negeri; penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 8. Badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan hasil usaha industri baja yang ditunjuk oleh produksinya di Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas dalam negeri; penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

9. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 10. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri farmasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 11. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri 12. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; penjualan hasil produksinya di dalam negeri; 13. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

14. Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

Tarif PPh 22 Atas Impor Jenis Impor Tarif Importir dengan API 2, 5% Importir tanpa API 7, 5% Impor yang tidak dikuasai/lelang 7, 5% Impor terigu, kedelai, gandum 0, 5% PPH 22 IMPOR = TARIF X NILAI IMPOR API =Angka Pengenal Importir

Tarif PPh 22 atas Pembelian dengan Dana APBN/APBD Atas pembelian barang dipungut pajak sebesar 1, 5% dari harga pembelian yang dilakukan oleh bendahara pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran. Misal: Pemkot Surabaya membeli alat elektronik dari Toko Sinar Jaya

Tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi Keterangan Tarif penjualan kertas di dalam negeri 0, 1% penjualan semua jenis semen di dalam negeri 0, 25% penjualan baja di dalam negeri penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri penjualan semua jenis obat di dalam negeri 0, 3% 0, 45% 0, 3%

Tarif PPh 22 untuk Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor • Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), & importir umum kendaraan bermotor, dikenai 0, 45% dari dasar pengenaan PPN

Tarif PPh 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas Keterangan Bahanbakarminyakyangdijual kepada. SPBUbukan. Pertaminadannon. SPBU Bahanbakarminyakyangdijual kepada. SPBUPertamina Bahanbakargas Pelumas Tarif 0. 30% 0. 25% 0. 30%

Tarif PPh 22 Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 dari pedagang pengumpul sebesar 0, 25% dari harga pembelian (exclude PPN)

Tarif PPh 22 Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, wajib memungut PPh 22 dengan tarif 5% dari harga jual (exclude PPN dan PPn. BM)

Barang yang tergolong sangat mewah • pesawat udara pribadi dengan harga jual > Rp 20. 000, 00 (dua puluh milyar rupiah); • kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual > Rp 10. 000, 00 (sepuluh milyar rupiah); • rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya > Rp 10. 000, 00 (sepuluh milyar rupiah) DAN luas bangunan > 500 m 2 (empat ratus meter persegi);

Barang yang tergolong sangat mewah • apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya > Rp 10. 000, 00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m 2 (empat ratus meter persegi); • kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus dan sejenisnya dengan harga jual > Rp 5. 000, 00 (lima milyar rupiah) DAN dengan kapasitas silinder lebih dari 3. 000 cc.

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • • • barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatanya yang bertugas di Indonesia; barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana; barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum; barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; • barang pindahan; • barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan; • barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; • persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; • barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara; • vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • • • buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama; kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional; pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional; kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 • Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan: – Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2. 000, 00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah; – Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos. • Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG); g. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor; h. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Wajib Pajak tanpa NPWP • Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

C 0 NTOH - CONTOH PERHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PPh Psl 22 1. PT. TANAH MERDEKA MENGIMPOR 10 PARTY BARANG, DENGAN NILAI CIF US$ 500. 000. BEA MASUK 40%, BMT 10%. PT TANAH MERDEKA TERDAFTAR DAN MEMILIKI API. MISALKAN KURS MENURUT KEP MENKEU PADA WAKTU PELUNASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR Rp 9. 300. PER 1 US $. PERHITUNGAN : - NILAI DASAR UNTUK PERHITUNGAN BEA MASUK ADALAH US $ 500. 000. x Rp 9. 300. = Rp 4. 650. 000. - BEA MASUK 40% x Rp 4. 650. 000. = Rp 1. 860. 000. - B M T 10% x Rp 4. 650. 000. = Rp 465. 000. DASAR PERHITUNGAN PAJAK (NILAI IMPOR) Rp 6. 975. 000. PPh Psl 22 DISETOR SENDIRI OLEH IMPORTIR ADALAH : 2, 5% x Rp 6. 975. 000. = Rp 174. 375. 000. (KREDIT PAJAK)

DEPARTEMEN DN MEMBELI 100 UNIT KOMPUTER KEPADA PT TEKNOLOGI TINGGI DENGAN HARGA Rp 6. 000. /UNIT. PEMBAYARAN DILAKUKAN OLEH BENDAHARAWAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI. PERHITUNGAN : Harga 100 UNIT KOMPUTER, 100 x Rp 6. 000. = Rp 600. 000. PPh Psl 22 DIPUNGUT Oleh BENDAHARAWAN: 1, 5% x Rp 600. 000. = Rp 9. 000. PT. SEMEN TIGA RODA MENJUAL 10. 000. ZAK SEMEN KEPADA CV PENYALUR DENGAN HARGA Rp 25. 000. /ZAK. PPh Psl 22 DIPUNGUT OLEH PT SEMEN TIGA RODA : 10. 000. x 0, 25% x Rp 25. 000. = Rp 625. 000. PT PERTAMINA BULAN MEI 2009 MENGIRIM 10. 000. KILO LITER. BBM PREMIUM KE SPBU CV. TUNAS HARAPAN, DENGAN HARGA PENEBUSAN Rp 3. 600. /LITER. PPh Psl 22 YG DIPUNGUT PT PERTAMINA ADALAH 10. 000. x 1. 000. x Rp 3. 600. x 0, 30% = Rp 108. 000

BADAN PUSAT STATISTIK MEMBELI ATK (MAP, KERTAS, BOLLPOINT) PADA TOKO RAJIN, SEHARGA Rp 1. 700. 000. DAN TIDAK ADA PEMBELIAN LAGI UNTUK YANG BERIKUTNYA. TRANSAKSI INI TIDAK DIPUNGUT PPh Psl 22. (KARENA DIBAWAH Rp 2. 000. ) PT. KOPI TUBRUK (INDUSTRI/PENGOLAHAN ) BIJI KOPI UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN PENJUALAN DALAM NEGERI, MEMBELI 5 TON BIJI KOPI MENTAH DARI TJIK MAHMUD (PEDAGANG PENGUMPUL) DENGAN HARGA Rp 200. 000. PERHITUNGAN PPh Psl 22 YANG DIPUNGUT OLEH PT. KOPI TUBRUK KEPADA TUAN TJIK MAHMUD = 0, 25% x Rp 200. 000. = Rp 500. 000. (KREDIT PAJAK) BAGI TUAN TJIK MAHMUD.