Pencabutan Pasal 2 5 KUHD Istilah pedagang dan

Pencabutan Pasal 2 -5 KUHD • Istilah pedagang dan perbuatan dagang diatur dalam Pasal 2 - 5 KUHD. • Melalui Stb 276 Tahun 1938, ketentuan Pasal 2 -5 KUHD dihapuskan , selengkapnya sebagai berikut: – Penghapusan seluruh titel 1 dari buku I Wv. K, yang memuat Pasal-pasal 2 – 5 KUHD ( mengenai pedagang dan perbuatan-perbuatan perniagaan). – Sebagai gantinya, dimasukan dalam KUHD istilah –istilah Perusahaan (Bedrijf) dan perbuatan-perbuatan perusahaan (bedrijfshandelingen).

• Alasan pencabutan Pasal 2 – 5 KUHD yaitu: – – Pengertian barang pada Pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak sehingga jual beli barang tidak bergeraak tidak tunduk pada Pasal 2 -5 KUHD. Kegiatan perniagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHD hanya kegiatan membeli sedangkan menjual adalah tujuan dari kegiatan perdagangan. Kemudian Pasal 4 KUHD menyatakan bahwa kegiatan menjual merupakan bagian dari kegiatan perdagangan.

– – Menurut Pasal 2 KUHD bahwa perbuatan dagang hanya dilakukan oleh pedagang, namun Pasal 4 KUHD menentukan bahwa kegiatan perdagangan juga termasuk komisioner, makelar, penyewa, dsb. Jika terjadi perselisihan antara pedagang dengan bukan pedangan maka tidak dapat digunakan KUHD.

• Istilah dagang dalam KUHD diganti dengan istilah perusahaan. • Contoh : Pasal 6 ayat (1) KUHD, “Setiap orang yang menjalankan perusahaan wajib membuat pembukuan…”. Pasal 36 KUHD, “Tujuan perseroan diambil dari tujuan perusahaan…”.

Definisi Perusahaan • Mollengraff : Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terusmenerus, bertindak ke luar, mendapatkan penghasilan, memperdagangkan barang, menyerahkan barang, mengadakan perjanjian perdagangan. • Polak : Perusahaan mempunyai 2 ciri, yakni mengadakan perhitungan laba-rugi dan melakukan pembukuan.

Unsur-unsur Perusahaan • • • terus-menerus terang-terangan dalam kualitas tertentu tujuannya mencari keuntungan adanya perhitungan laba dan rugi

• Mv. T : Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu mencari laba. • UU No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan : Perusahaan adalahsetiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.