PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 24 PAJAK PENGHASILAN PASAL

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 & 24

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak DN, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT

PEMOTONG PPh PASAL 23 • Badan pemerintah • Subjek pajak badan dalam negeri • Penyelenggara kegiatan • BUT • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya • Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala KPP sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu: akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas atau orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

OBJEK PPh 23 • Dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenis lainnya yang telah dipotong PPh 21 • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2 • Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lainnya selain yang telah dipotong PPh 21.

PENGECUALIAN PPh PASAL 23 • Penghasilan yang dibayar atau terutang pada bank • Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi • Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2 c) • Bagian laba • SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengen Peraturan Menteri Keuangan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Pajak Penghasilan Pasal 24. Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN Pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan ( penghasilan DN dan LN) Penggabungan Penghasilan luar negeri. Penghasilan usaha : diakui pada saat diperolehnya penghasilan tersebut (acrrual basis) Penghasilan diluar usaha : diakui pada saat diterimanya penghasilan tersebut (Cash Basis) Penghasilan dividen yang diperjualbelikan di Bursa Efek diakui pada saat ditetapkannya oleh Keputusan Menteri Keuangan

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Batas Maksimum Kredit Pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3 perhitungan berikut : 1. Jumlah pajak yang terhutang/dibayar diluar negeri 2. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan 3. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh terhutang atas seluruh penghasilan (tarif pasal 17 UU PPh) Ilustrasi-1 PT. Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai berikut : 1. Penghasilan luar negeri Rp. 500. 000 dengan tarif pajak 40% 2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 750. 000, Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp. 1. 250. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) 1. 2. 3. PPh dibayar diluar negeri : 40% X Rp. 500. 000 = Rp. 200. 000, PPh terhutang sesuai tarif psl 17 : 28% X Rp. 1. 250. 000 = Rp. 350. 000, PPh berdasarkan perbandingan : 500. 000 : 1. 250. 000 X Rp. 350. 000, - = Rp. 140. 000 Besarnya kredit pajak (psl 24) adalah Rp. 140. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing negara (per country limitation). Ilustrasi-2 PT. Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp. 400. 000, -- dengan tarif pajak 20%. 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp. 500. 000, -- dengan tarif pajak 15% 3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 350. 000, -Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. b. Penghasilan kena pajak. Rp. 1. 250. 000, -PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp. 1. 250. 000 Rp. 350. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 20% X Rp. 400. 000 = Rp. 80. 000, - (400. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 112. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp. 80. 000, -- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 15% X Rp. 500. 000 = Rp. 75. 000, - (500. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 140. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp. 75. 000, -Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp. 155. 000, -

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Dalam hal usha di luar negeri menderita kerugian , maka kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-3 PT. Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp. 400. 000, -- dengan tarif pajak 20% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp. 500. 000, -- dengan tarif pajak 15% 3. Negara C, merugi sebesar Rp. 150. 000, 4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp. 350. 000, Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajak. Rp. 1. 250. 000, -b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp. 1. 250. 000 Rp. 350. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 20% X Rp. 400. 000 = Rp. 80. 000, - (400. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 112. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp. 80. 000, -- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 15% X Rp. 500. 000 = Rp. 75. 000, - (500. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 140. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp. 75. 000, -- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp. 155. 000, -

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Dalam hal usaha didalam negeri merugi , maka kerugian dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-4 PT. Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp. 800. 000, -- dengan tarif pajak 30% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp. 600. 000, -- dengan tarif pajak 30% 3. Negara C, merugi sebesar Rp. 150. 000, - tarif pajak 25% 4. Kerugian usaha di Indonesia Rp. 150. 000, Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajak. Rp. 1. 250. 000, -b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp. 1. 250. 000 Rp. 350. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 30% X Rp. 800. 000 = Rp. 240. 000, - (800. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 224. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp. 224. 000, -- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 30% X Rp. 600. 000 = Rp. 180. 000, - (600. 000/1. 250. 000 X Rp. 350. 000) = Rp. 168. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp. 168. 000, -- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp. 350. 000, -

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Ilustrasi-5 PT. Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb : 1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp. 800. 000, -- dengan tarif pajak 30% 2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp. 600. 000, -- dengan tarif pajak 30% 3. Negara C, merugi sebesar Rp. 150. 000, - tarif pajak 25% 4. Keuntungan usaha di Indonesia Rp. 250. 000, -(termasuk pendapatan bunga deposito Rp. 100. 000) Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) : a. Penghasilan kena pajak. Rp. 1. 550. 000, -b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17) 28% X Rp. 1. 550. 000 Rp. 434. 000, --

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara : - Negara A : - PPh terhutang di negara A : 30% X Rp. 800. 000 = Rp. 240. 000, - (800. 000/1. 550. 000 X Rp. 434. 000) = Rp. 224. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp. 224. 000, -- Negara B : - PPh terhutang di negara B : 30% X Rp. 600. 000 = Rp. 180. 000, - (600. 000/1. 550. 000 X Rp. 434. 000) = Rp. 168. 000, Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp. 168. 000, -- Negara C : Nihil Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp. 392. 000, -

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah WP menyampaikan permohonan kepada Direktur Jendral Pajak bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh dengan melampirkan : 1. 2. 3. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri Dokumen pembayaran pajak diluar negeri