SISTEM HUKUM INDONESIA Bahan Kuliah Semester Genap II

SISTEM HUKUM INDONESIA Bahan Kuliah Semester Genap (II) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Arie Kartika, SH. , M. H Dr. Mahmud Mulyadi, SH. , M. Hum 1

Dr. Mahmud Mulyadi, SH. , M. Hum 2

1. 1 Pengertian Sistem § Sistem adalah sesuatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Hukum 1. Hukum Itu Apa? Sistem Arie Kartika, SH. , M. H 3

A. Hukum Sebagai Sistem a. b. c. d. Asas-asas Hukum ex: Lex Spesialis derogat legi generalis Pacta Sunt Servanda Peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari: 1. Undang-undang, 2. Peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang, 3. Yurisprudensi, 4. Hukum Kebiasaan, 5. Konvensi-konvensi Internasional, dan 6. Asas-asas Hukum Internasional. Sumber Daya Manusia Yang Profesional Pranata-pranata Hukum Arie Kartika, SH. , M. H 4

e. Lembaga-lembaga Hukum, termasuk 1. Struktur Organisasinya, 2. Kewenangannya, 3. Proses dan Prosedur, dan 4. Mekanisme Kerja. f. Sarana dan Prasarana Hukum g. Budaya Hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masarakat (termasuk pers) yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar -benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela. Oleh: Sunaryati Hartono, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, Seminar Pembangunan Hukum. Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, halaman 227 Arie Kartika, SH. , M. H 5

Penjelasan: Hukum sebagai suatu sistem sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono tersebut diatas harus berjalan secara seimbang dari tujuh unsur tersebut dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka sistem tidak berjalan dengan baik. Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang. Arie Kartika, SH. , M. H 6

1. 2 Hukum adalah: 1. Menurut Immanuel Kant Hukum ialah keseluruhan syarat dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. 2. Menurut Drs E. Utrecht, S. H Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. 3. Menurut Austin Hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Arie Kartika, SH. , M. H 7

1. 3 Sistem Hukum Menurut Hart adalah Peraturan dari aturan primer dan aturan sekunder. Inti dari suatu sistem hukum terletak pada adanya kesatuan antara apa yang disebut dengan peraturan-peraturan primer (yaitu peraturan yang menimbulkan tugas kewajiban, seperti peraturan dalam hukum kriminal) dan peraturan-peraturan sekunder, yaitu peraturan yang memberi kekuatan dan kewenangan, seperti hukum yang membuat ketentuan kontrak, wasiat, perkawinan, dan sebagainya. Arie Kartika, SH. , M. H 8

• Bagaimana dengan arah Sistem Hukum di Indonesia apabila kita kaitkan dengan pendapat Austin dan Hart: Jika kita melihat dari teori Austin yakni Hukum merupakan perintah yang kuasa maka, di Indonesia Hukum kita dikeluarkan oleh dua lembaga, yakni legislatif dan eksekutif dapat dilihat jelas pada hierarkis perundangan di Indonesia dengan urutan: 1. 2. 3. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang; Peraturan Pemerintah; Arie Kartika, SH. , M. H 9

5. 6. 7. Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten. • Di Indonesia Hukum senantiasa harus memperhatikan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakatnya seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman. Dalam peraturan yang mengatur kewenangan hakim dan kasus-kasus penegakan hukum atau bertindak sebagai hakim. Arie Kartika, SH. , M. H 10

Arie Kartika, SH. , M. H 11

1. 3 Sistem Hukum Indonesia, yakni terdiri dari: 1. Hukum Barat (Negara Eropa) ; 2. Hukum Islam; dan 3. Hukum Adat Arie Kartika, SH. , M. H

1. Hukum Barat (Negara Eropa) Civil Law, yakni suatu sistem hukum sipil yang berdasarkan pada kode sipil yang sudah terkodefikasi (dipraktekkan negara-negara Eropa Kontinental, termasuk juga negara-negara jajahannya). Contohnya Hukum Perdata adalah hukum antara perorangan, hukum yang mengatur hak dan kewajiban dari perseorangan yang satu terhadap yang lainnya di dalam pergaulan masyarakat dan didalam hubungan keluarga. Arie Kartika, SH. , M. H

2. Hukum Islam Yakni , sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama islam, maka dominasi hukum atau syariat islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Contoh Hukum Pidana Islam Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Aceh. Terangkum dalam hukum tertulis yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Arie Kartika, SH. , MH

3. Hukum Adat Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah, diserap dalam perundangan atau Yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. • • Perbedaan antara kebiasaan dan adat adalah perbedaan asal. Adat bersumber agak sakral(suci) berhubungan dengan tradisi rakyat Indonesia yang telah turun menurun, sedangkan Kebiasaan wilayah berlakunya biasanya di kota belum merupakan tradisi rakyat, sebagian besar hasil akulturasi Timur dengan Barat yang belum diresapi sebagai tradisi. Arie Kartika, SH. , MH

1. Civil Law 2. Common Law Sistem Hukum Di Dunia 3. Islamic Law 4. Socialist Law 5. Sub- Saharan African Law 6. Far East Law Arie Kartika, SH. , M. H 16

Penjelasan 1. berdasarkan Civil yang. Law sipil hukum sistem Suatu : pada kode sipil yang sudah terkodifikasi (dipraktekkan negara-negara Eropa Kontinental, termasuk juga negara-negara jajahan). 2. Common Law : Suatu. Sistem. Hukumyangberdasarkanjudge made law, dalam sistem ini hakim di pengadilan dapat menggunakan prinsip membuat hukum sendiri, dengan melihat kasus-kasus sebelumnya terjadi (dipraktekkan di negara-negara Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika). 3. Islamic Law : Suatusistemberdasarkan. Syariah. Islamyaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber dari AL-quran dan Al-Hadist. Arie Kartika, SH. , M. H 17

4. Social Law : yaitu suatu sistem hukum yang dipraktekkan di Negara-negara sosialis. (Soviet, Kuba, dan lain-lain). 5. Sub- saharan Africa Law : yaitu suatu sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara Afrika yang berada disebelah selatan gunung Sahara. 6. Far East Law : Sistem Hukum Timur Jauh merupakan sistem hukum yang kompleks berupa perpaduan antara sistem hukum civil law, common law dan islamic law sebagai basis fundamental masyarakat (Cina dan Jepang). Arie Kartika, SH. , M. H 18

SISTEM HUKUM INDONESIA Hukum Indonesia Merupakan Sistem Dengan Keempat Komponen Sistemnya, antara lain: a. b. c. d. Komponen Jiwa Bangsa Komponen Struktural Komponen Subtansi Komponen Budaya Hukum Arie Kartika, SH. , M. H 19

Teori Hukum Friedman 1. Legal Structure 2. Legal Substance 3. Legal Culture Institusi Pelaksana Norma Hukum Individualis

• Friedman dalam bukunya American Law: an Introduction, mengemukakan, bahwa kita telah menghabiskan banyak waktu membicarakan aturan hukum dan struktur yang menciptakan dan melaksanakan aturan itu. Harus ditegaskan bahwa Sistem Hukum Lebih dari struktur dan aturan. Meskipun demikian, aturan harus diikuti setidaknya pada masanya. Perilaku merupakan Unsur Pokok sistem hukum, apa yang sesungguhnya dijalankan orang, Jika tidak dijalankan aturan itu hanyalah tulisan belaka dan struktur itu seperti kota mati. Tidak ada cara lain untuk memahami Sistem Hukum kita sendiri selain melihat perilaku hukum (legal behavior). Arie Kartika, SH. , M. H 21

Contoh Bagian dari Sistem Hukum • Menurut Muladi Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) sebagai suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formiil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) ini terkandung gerak sistemik dari komponen-komponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Gerak sistemik ini secara keseluruhan dan totalitas berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi sasaran kerja sistem peradilan pidana (criminal justice system) ini, yaitu sasaran jangka pendek adalah resosialisasi pelaku kejahatan, sasaran jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, serta tujuan jangka panjang sebagai tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat. Arie Kartika, SH. , M. H 22

• Untuk membedakan ruang lingkup sistem peradilan pidana yang terdiri dari aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana sebagai sistem terbuka, yaitu adanya peluang keterlibatan peran masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka Ronald J. Waldron membagi sistem peradilan pidana (criminal justice system) menjadi dua bagian, yaitu apa yang disebutnya sebagai sistem peradilan pidana 1 dan sistem peradilan pidana 2. • Sistem peradilan pidana 1 merupakan sistem yang resmi dari peradilan pidana yang terdiri dari polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan sistem peradilan pidana 2 merupakan keikutsertaan masyarakat, baik secara kelompok atau perorangan, institusi sosial yang melakukan tindakan baik secara formal maupun informal membantu kinerja sistem peradilan pidana 1. Selanjutnya Ronald J. Waldron menyatakan: Arie Kartika, SH. , M. H 23

“The criminal justice system just described is visible and generally recognize by the public, but there is in fact a second criminal justice system in America that remains generally submerged and unrecognized. Dubbed criminal justice system 2 by the National Advisory Commission on Criminal Justice Standar and Goals in its publication Criminal Justice System. This second system encompasses many public and private agencies and citizen out side of police, courts, and correction whose role in reducing and preventing crime. ” Jadi dapat dikatakan bahwa Sistem peradilan pidana 2 ini meliputi berbagai lembaga publik dan lembaga privat serta anggota masyarakat di luar pihak kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang berperan serta melakukan aktivitas yang konstruktif dalam usaha mereduksi dan mencegah terjadinya kejahatan. Arie Kartika, SH. , M. H 24

Sistem Hukum Indonesia Merupakan Sistem Terbuka • Hal diatas menjelaskan bahwa dari empat komponen diatas, komponen sistemnya saling mempengaruhi. Selain itu juga menerima pengaruh dari lingkungan, baik berupa informasi maupun berupa tekanan dari “The Pressure Group” atau Elit Politik, yaitu golongan yang menekan dan memaksa kehendaknya kepada badan-badan yang diserahi tugas legislatif, dalam pembuatan UU dan Peraturan tsb. Demikianlah mekanisme kerja sistem hukum Indonesia yang berawal dengan pembentukan hukum dan berakhir dengan pelaksanaan hukumnya kedalam peristiwa hukum kongkret tersebut. Arie Kartika, SH. , M. H

Diskusi Bersama • Menurut saudara, dari Sistem Hukum yang dimiliki Indonesia, apakah semua sistem hukumnya wajib dipertahankan? Jika wajib, coba kemukakan alasan saudara, dan sebaliknya jika salah satu sistemnya tidak wajib dipertahankan, kemukakan alasannya Arie Kartika, SH. , M. H

Arie Kartika, SH. , MH 27

Manusia Dan Masyarakat • Peranan manusia dalam masyarakat dilukiskan oleh seorang pujangga zaman Yunani purbakala, Aristoteles (384 -322 SM), manusia sebagai “Zoon Politicon”. Yang artinya adalah makhluk sosial dan makhluk politik. Arie Kartika, SH. , MH

• Sebagai makhluk sosial, manusia menurut kodrat alam selalu hidup bersama, karena pada dasarnya manusia selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia. • Sifat manusia yang demikian itu disebabkan adanya 3 hasrat pada manusia, yaitu: 1. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan memenuhi makan dan minum; 2. Hasrat untuk membela diri, dan 3. Hasrat untuk mempunyai keturunan. Arie Kartika, SH. , MH

Manusia Sebagai Makhluk Politik • Manusia sebagai makhluk politik, yakni melakukan kegiatan politik, yaitu aspek dari segala kegiatan yang berkenaan dengan upaya manusia, untuk mencapai tujuan tertentu. Arie Kartika, SH. , MH

• Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan suatu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan, atau suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain. • Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan peraturannya oleh masyarakat, sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jikadilanggar menimbulkan reaksi (sanksi). (Leon Duguit) Arie Kartika, SH. , MH

• Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu yang disebut masyarakat. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih yang hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul berbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh mempengaruhi. Arie Kartika, SH. , MH

Golongan –Golongan dalam Masyarakat • Pada umumnya ada tiga macam golongan yang besar, yaitu: 1. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan; perkumpulan keluarga, 2. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan atau pekerjaan; perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, 3. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan, pandangan hidup atau ideologi; partai politik. Arie Kartika, SH. , MH

• Pertanyaannya pada BAB ini adalah: Bagaimana Hubungannya antara Masyarakat dan Hukum? Arie Kartika, SH. , M. H 34

Pertanyaan ini dijawab oleh Tulieus Cicero (106 -45 SM), dengan teorinya sebagai berikut: Yakni “Ubi Societas Ibi Ius” , artinya adalah dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Arie Kartika, SH. , M. H 35

Ada 3 tipe hubungan masyarakat dan hukum 1. Tesis Kaca (miror thesis), hukum adalah sepenuhnya cerminan dari masyarakat. DURKHEIM. 2. Tesis Kaca Selektif (selective miror thesis), hukum tidak lagi sepenuhnya cerminan masyarakat, karena hukum itu sudah diseleksi para elite mereka. KARL MARX. 3. Tesis Kaca Interaktif (interactive miror thesis), hukum tidak saja mencerminkan apa saja yang ada dimasyarakat, tetapi hukum sengaja dibuat untuk mempengaruhi masyarakat. MAX WEBER, Arie Kartika, SH. , M. H 36

• Bagaimanapun tingkat peradabannya, dari masyarakat dengan peradaban yang paling rendah sampai peradaban yang paling tinggi, ada mempunyai sistem hukumnya sendiri-sendiri yang dapat dibedakan, baik dari bentuknya maupun isinya. • Masyarakat yang telah maju menghendaki agar hukum positif itu sebanyak-banyaknya hukum yang tertulis, yaitu hukum Undang-Undang. Dengan alasan bahwa hukum Undang-Undang Lebih banyak memberikan kepastian hukum daripada hukum yang tidak tertulis, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Arie Kartika, SH. , MH 37

Bagaimana hubungannya antara manusia ataupun masyarakat dengan hukum? v Hukum memberikan berbagai hak kepada manusia, sekaligus hukum juga membebankan berbagai kewajiban kepada manusia. 1. 2. 3. Ada 3 jenis hak yang dimiliki manusia, yakni: Hak Asasi Manusia, Hak Kebendaan, dan Hak Perorangan Arie Kartika, SH. , M. H 38

1. Hak Asasi Manusia • HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Arie Kartika, SH. , MH

2. Hak Kebendaan • Hak kebendaan seperti hak untuk memiliki atau menguasai suatu kebendaan. Hak kebendaan ini disebut hak mutlak, karena setiap orang harus mengindahkan dan mengakui hak kebendaan orang lain. Arie Kartika, SH. , MH

3. Hak Perorangan • Hak perorangan disebut juga hak relatif, contohnya seorang kreditur memiliki hak untuk menagih suatu piutang kepada seseorang yang berhutamg/debitur tertentu atau hak menagih uang sewa barang dari si penyewa barang tertentu. Arie Kartika, SH. , MH

Ø Jadi Fungsi Hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah memberikan hak kepada manusia yang satu dan membebankan kewajiban kepada yang lainnya. Artinya, hukum dapat memaksakan orang yang dibebani kewajiban untuk memenuhi kewajibannya atas tuntutan orang yang berhak. Arie Kartika, SH. , MH

• Dengan sadar atau tidak manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturanperaturan hidup itu memberi batasan untuk melakukan segala sesuatu yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Arie Kartika, SH. , MH

• Peraturan hidup itu memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat itulah yang disebut sebagai peraturan hukum atau kaedah hukum. Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 45

• Pertanyaan-pertanyaan pada bagian ini adalah, apakah negara itu, disusul dengan apakah hukum itu dan akhirnya bagaimanakah hubungan antara negara dan hukum? Arie Kartika, SH. , MH

NEGARA Asal Kata Negara: Kata staat, state, etat diambil dari kata bahasa Latin status atau statum, yang bearti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap. Arie Kartika, SH. , MH 47

• Terminologi Negara, yakni adalah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Arie Kartika, SH. , MH 48

Negara Menurut: 1. Max Weber, mendefinisikan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. 2. Roger H. Soltau, negara didefinisikan dengan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Arie Kartika, SH. , MH

Kesimpulan Yang dimaksud dengan Negara adalah Suatu daerah Teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah. Arie Kartika, SH. , M. H 50

SIFAT-SIFAT NEGARA § 1. Sifat Memaksa Negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sifat yang mengikat juga melalui peraturan atau Undang 2. Sifat Monopoli Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Negara dapat menyatakan bahwa aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebar luaskan, jika bertentangan dengan tujuan masyarakat. Arie Kartika, SH. , MH 51

• 3. Sifat Mencakup Semua keharusan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Arie Kartika, SH. , MH 52

Tujuan Negara v. Tujuan Negara secara universal, yakni sebagai berikut: 1. Memperluas kekuasaan; 2. Menyelenggarakan Ketertiban Hukum, dan 3. Mencapai kesejahteraan Umum. Arie Kartika, SH. , MH 53

Tujuan Negara RI, adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Arie Kartika, SH. , MH 54

Unsur- Unsur Negara 1. Rakyat (masyarakat/ warga negara), unsur rakyat ini sangat penting dalam sebuah negara , karena secara kongkret rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. 2. Wilayah, wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. 3. Pemerintah, pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Arie Kartika, SH. , MH 55

Teori Tentang Terbentuknya Negara 1. Teori Kontrak Sosial Negara atau badan Korporatif kolektif dibentuk untuk menyatakan kemauan umumnya (general will) dan ditujukan pada kebahagian bersama. Kedaulatan berada dalam tangan rakyat. Arie Kartika, SH. , MH 56

2. Teori Ketuhanan Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan, Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan dan tidak ada pada siapapun. 3. Teori Kekuatan Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Arie Kartika, SH. , MH 57

4. Teori Organis Negara dianggap atau disamakan dengan makhluk hidup, manusia atau binatang. Individu yang merupakan komponen negara dianggap sebagai sel-sel dari makhluk hidup itu. 5. Teori Historis Berdasarkan teori ini lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Arie Kartika, SH. , MH 58

Bentuk-Bentuk Negara 1. Negara Kesatuan Negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat, yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. v Dalam pelaksanaannya terbagi kedalam dua macam, yaitu: a. Negara dengan sistem sentralisasi, yakni sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Arie Kartika, SH. , MH 59

b. desentralisasi, yakni kepala daerah (sebagai pemerintah daerah) diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah. Arie Kartika, SH. , MH 60

2. Negara Serikat (federasi) Kekuasaan asli dalam negara federasi merupakan tugas negara bagian, karena berhubungan langsung dengan rakyatnya. Negara federasi memiliki tugas menjalankan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos. Arie Kartika, SH. , M. H 61

v Bentuk Negara dilihat dari sisi jumlah orang yang memerintah dalam sebuah negara, maka terbagi atas: 1. Monarki; 2. Oligarki, dan 3. Demokrasi. Arie Kartika, SH. , MH 62

1. Monarki merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani Monos berarti Tunggal, dan Arkien yang berarti memerintahkan. Monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah (yang berhak memerintah) hanya satu orang saja. Arie Kartika, SH. , MH 63

2. Oligarki Dipahami sebagai negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Model negara Oligarki ini biasanya diperintah dari kelompok orang yang berasal dari kalangan Feodal. 3. Demokrasi Negara demokrasi merupakan bentuk negara yang pimpinan (pemerintah) tertinggi negara terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara yang Demokratis, rakyat memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. Arie Kartika, SH. , MH 64

• Dalam konteksnya dengan Negara, maka menurut Mac Iver menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah Hukum Konstitusi, Hukum Dasar, yang apabila tertulis disebut Undang Dasar dan apabila tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu berupa kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari praktek ketatanegaraan. Arie Kartika, SH. , MH

Bagaimana Hubungan Antara Negara dan Hukum? • Teori yang digunakan adalah Teori Mac Iver, yang mengemukakan: “ Bahwa Negara adalah anak, tetapi juga Orang Tua dari Hukum. ” Arie Kartika, SH. , MH

• Maksudnya adalah bahwa negara adalah anak dari hukum, artinya Negara dilahirkan oleh hukum, Hukum Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh misalnya negara Indonesia dilahirkan oleh Undang Dasar 1945, artinya negara Indonesia sebagai suatu organisasi kekuasaan dari masyarakat dan bangsa Indonesia dilahirkan atau dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945. Arie Kartika, SH. , MH

• Seperti Misalnya mengenai BENTUK dan KEDAULATAN. Pasal 1 (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Arie Kartika, SH. , MH

• Jadi, negara Indonesia dilahirkan Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan perkataan lain, Negara Indonesia adalah anak dari hukum, Hukum Konstitusi. Selanjutnya adalah: Arie Kartika, SH. , MH

“Bahwa Negara adalah Orang Tua dari Hukum. ” Maksudnya adalah bahwa negara melahirkan Hukum, Hukum Konstitusi. Kalau dibawa ke dalam praktek, bahwa negara Indonesia melahirkan Hukum Dasar Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Indonesia. Seperti yang tercantum dalam: Pasal 3 “ Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara. ” Arie Kartika, SH. , MH

• Kita mengetahui bahwa MPR merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, “Negara adalah anak, tetapi juga orang tua dari Hukum. ” Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 72

Pengertian Tata Hukum Indonesia • • Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri, demikian juga bangsa Indonesia mempunyai tata hukum sendiri, Tata Hukum Indonesia. Barang siapa yang mempelajari Tata Hukum Indonesia, maksudnya terutama ialah ingin mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum, dan yang manakah bertentangan dengan hukum, bagaimanakah kedudukan seseorang dalam masyarakat, apakah kewajiban-kewajiban dan wewenangnya, yang kesemuanya itu menurut hukum Indonesia. 73 Arie Kartika , SH. , MH

• Hukum yang berlaku terdiri dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan. • Aturan-aturan hukum merupakan suatu susunan (tata), suatu tata hukum. Tata hukum itu sah, yang berlaku bagi suatu masayarakat tertentu jika dibuat, ditetapkan oleh penguasa masyarakat itu. Arie Kartika, SH. , MH

*Tata Hukum adalah semua peraturan hukum yang diadakan/ diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu seluruh masyarakat dalam negara itu. *Tata Hukum Indonesia adalah merupakan tatanan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Tata Hukum itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat.

Sejarah Tata Hukum Indonesia • Tata Hukum Indonesia berpokok pangkal pada Proklamasi Tanggal 17 Agustus 1945, dimana Kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan. • Memorandum DPRGR Tanggal 9 Juni 1966 antara lain menyatakan bahwa: “Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakan pada Tanggal 17 Agustus 1945, adalah detik penjebolan tertib hukum nasional, tertib hukum Indonesia dan seterusnya. ” Arie Kartika, SH. , MH

Adanya Tata Hukum Indonesia Baru Sejak Lahirnya Negara Indonesia (17 Agustus 1945) Tata Hukum Indonesia Pembukaan UUD-1945 Proklamasi Kemerdekaan Arie Kartika, SH. , MH 77

• Adanya Tata Hukum Indonesia ada sejak saat Proklamasi Kemerdekaan. Sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan itulah berarti: 1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia, dan 2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri yaitu Hukum Bangsa Indonesia dengan Tata Hukum yang baru, Tata Hukum Indonesia. Arie Kartika, SH. , MH

• Tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI ditetapkan, disahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945. • Didalam Undang-Undang Dasar 1945 tertulis secara garis besar Tata Hukum Indonesia. • Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, SH. , mengatakan bahwa dalam UUD hanya terdapat rangka atau denah Tata Hukum Indonesia. Banyak ketentuan-ketentuan masih perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam berbagai Undang-Undang Organik. Arie Kartika, SH. , MH

• Di dalam perkembangan sejarah selanjutnya, UUD 1945 mengalami pasang surut dan pasang naik. Pernah sejak Tanggal 17 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar itu tidak berlaku. Tetapi dengan adanya Dekrit Presiden pada Tanggal 5 Juli 1959 berlaku lagi UUD 1945 tersebut. Arie Kartika, SH. , MH

Tujuan Mempelajari Tata Hukum Indonesia a. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau Ius Constitutum. b. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. c. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. d. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Keadaan Tata Hukum Indonesia • Tujuan tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota-anggota masyarakat dalam negara itu dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya. • Peraturan-peraturan Hukum tertulis yang berlaku di Indonesia sebagian besar telah dikodifikasikan. Arie Kartika, SH. , MH

1. Asas Konkordansi (Asas Keselarasan) Hukum Kodifikasi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah selaras (Konkordan) dengan Hukum Kodifikasi yang berlaku di Negeri Belanda. Keselarasan Hukum Kodifikasi tersebut disebabkan berlakunya Asas Konkordansi (asas keselarasan = asas persamaan berlakunya sistem hukum) di Indonesia. Arie Kartika, SH. , MH

• Hal itu berarti, bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus dipersamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi, selarasnya hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di Negeri Belanda adalah berdasarkan Asas Konkordansi tersebut. Arie Kartika, SH. , MH

2. Keadaan Hukum Kodifikasi di Indonesia Bagaimanakah keadaan hukum kodifikasi yang sekarang berlaku di Indonesia? Walaupun konkordan dengan hukum kodifikasi yang terdapat di negeri Belanda, namun tidaklah sama dalam kesatuan berlakunya (unifikasi) bagi seluruh golongan penduduk. Hukum kodifikasi di Indonesia terutama Hukum Sipil berlaku hanya bagi beberapa golongan rakyat tertentu saja, sedangkan bagi golongan terbesar dari rakyat Indonesia berlaku susunan Hukum Perdata yang lain pula, yang pada umumumnya tidak tertulis (Hukum Adat). Arie Kartika, SH. , MH

• Peraturan-peraturan itu menyatakan, bahwa hukum kodifikasi yang lama masih tetap berlaku. Pembentuk Undang-Undang RI belum dapat menghasilkan hukum kodifikasi yang baru, oleh karena untuk itu diperlukan waktu yang tidak sedikit. Arie Kartika, SH. , MH

3. Kesatuan berlakunya Hukum Pidana (Unifikasi Hukum Pidana) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)di Indonesia yang dikodifikasi pada tahun 1918 itu adalah merupakan satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum untuk semua golongan penduduk yang berada dalam derah Indonesia, yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana = delik). Arie Kartika, SH. , MH

4. Pluralisme dalam Hukum Perdata di Indonesia (Aneka Warna Hukum Perdata di Indonesia) Di Indonesia berlaku macam-macam hukum perdata, yaitu Hukum Perdata Eropah (Barat), Hukum Perdata Timur Asing dan Hukum Perdata Adat, yang kesemuanya itu berlaku resmi bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Keadaan demikianlah yang disebut pluralisme dalam Hukum Perdata (berlakunya bermacam hukum perdata bagi masing-masing golongan penduduk). Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 89

A. TUJUAN HUKUM q Ketika hukum terserang oleh salah satu atau lebih “penyakit hukum” maka sudah dipastikan bahwa hukum tidak mampu mencapai tujuan hukum. Maka kita akan membahas teori tentang tujuan hukum. Tentang apa yang menjadi tujuan hukum, terdapat tidak terbatas teori, diantara begitu banyak teori tentang tujuan hukum maka paling tidak ada beberapa teori yang dapat kita golongkan sebagai grand theory Arie Kartika, SH. , MH 90

o Pembagian Grand Theory tentang Tujuan Hukum, adalah sebagai berikut: 1. Teori Barat; a) Teori Klasik b) Teori Modern 2. Teori Timur; 3. Teori Hukum Islam. Arie Kartika, SH. , MH 91

1. TEORI TUJUAN HUKUM BARAT A. B. Teori Klasik Teori Modern a. Teori Etis Tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice) b. Teori Utilitis Tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility) c. Teori Legalistik Tujuan Hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty) Tujuan Hukum mencakup : 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan , 3. Kepastian Hukum a. Teori Prioritas Baku b. Teori Prioritas Kasuistik Arie Kartika, SH. , MH Tujuan Hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian, dengan urutan prioritas, secara proposional, sesuai dengan kasus yang dihadapi. 92

a. Teori Etis Tujuan Hukum Untuk Keadilan Tujuan hukum adalah keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil, bila suatu hukum konkrit, yakni bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil. Arie Kartika, SH. , MH 93

b. Teori Utilitis Teori ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, menurutnya hukum baru dapat diakui sebagai hukum jika memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagian, yang tidak mempersalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat memberikan kebahagian kepada manusia atau tidak. Arie Kartika, SH. , MH 94

• Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijaksanaan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya yaitu kerugian bagi orang yang terkait. Teori kemanfaatan ini menggambarkan tentang apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang rasional dalam mengambil keputusan. Arie Kartika, SH. , MH

c. Teori Legalistik Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua adalah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Arie Kartika, SH. , MH

Tujuan Hukum - KEADILAN KEPASTIAN KESEIMBANGAN KETEPATAN KEMANFAATAN KEBAHAGIAAN

2. Teori Tujuan Hukum Timur Teori Timur menekankan pada “keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamian”. Salah satu contohnya adalah negara Jepang. Para penegak hukum di Jepang lebih berorientasi pada tujuan hukum kedamaian, peace atau dalam bahasa Jepangnya Heiwa, menurut mereka di dalam perdamaian terkandung keadilan. Arie Kartika, SH. , MH

• Meskipun sebenarnya ketentuan formal dari hukum acara pidana di Jepang, identik dengan hukum acara pidana Barat dan Indonesia, yaitu menganut asas tidak ada perdamaian dalam perkara pidana, tetapi sendi dalam realitas praktik hukum, undang-undang diabaikan demi tujuan hukum kedamaian. Arie Kartika, SH. , MH

3. Teori Tujuan Hukum Islam Teori tujuan hukum islam, pada prinsipnya bagaimana mewujudkan kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakupi kemanfaatan di dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Arie Kartika, SH. , MH

• Tujuan mewujudkan kemanfaatan ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an: a. Segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang; b. Jangan menimbulkan kemudaratan dan jangan menjadi korban kemudaratan; c. Bahaya harus dihilangkan. Arie Kartika, SH. , MH

q FUNGSI HUKUM Fungsi hukum sangatlah berperan penting, baik dalam menyelesaikan masalah yang bersifat intern maupun bersifat ekstern. Seperti kejahatan merupakan masalah sosial. Hal dipahami bahwa perilaku kriminal membawa kerugian bagi masyarakat, terutama dalam hal ini anggota masyarakat yang menjadi korban. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi di tengah kehidupan masyarakat. Istilah ini begitu akrab. karena setiap saat kita dihadapkan pada persoalan kejahatan. Oleh karena itu, kejahatan menjadi kajian yang tidak pernah selesai dari dulu hingga sekarang. Plato (427 -347 SM) telah menyatakan dalam bukunya Republiek bahwa emas, manusia merupakan sumber dari terjadinya banyak kejahatan. Aristoteles (382 -322 SM) menyatakan bahwa kemiskinan dapat menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Arie Kartika , SH. , Mh 102

• Fungsi hukum adalah untuk mengatasi konflik kepentingan, kejahatan dan sebagainya. dengan adanya hukum konflik itu tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai objektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Arie Kartika, SH. , MH 103

q. Hukum juga berfungsi untuk memanusiakan penggunaan kekuasaan didalam masyarakat. Adanya tatanan hukum menjamin bahwa orang atau golongan yang berkuasa tidak dapat sewenang-wenang. Hukum juga berfungsi sebagai pedoman dalam membatasi perbuatan setiap orang. Arie Kartika, SH. , MH 104

Arie Kartika, SH. , MH 105

SUMBER-SUMBER HUKUM FORMAL DALAM TATA HUKUM INDONESIA q Bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum dari suatu tempat pada suatu waktu tertentu, maka penting kiranya untuk mengetahui asal atau tempat dimana dapat diketemukan aturan-aturan dan ketentuan hukum positif itu. Tempat dimana dapat diketemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan itu disebut “Sumber dalam artian formil”. Sumber-Sumber Hukum Formil antara lain adalah sebagai berikut: Arie Kartika, SH. , MH 106

Sumber-Sumber Hukum Formil antara lain adalah sebagai berikut: Pancasila Undang- Undang Dasar 1945 Kebiasaan Jurisprudensi Traktat Doktrin Arie Kartika, SH. , MH 107

1. Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta “Sumber Segala Sumber Hukum”. Artinya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta tempat berpijak atau bersandar dari setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia. Arie Kartika, SH. , MH

q Dalam Konteks Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum bila kita kaitkan dengan Teori Pakar Hukum Kenegaraan Hans Kelsen, bearti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar, groundnorms yang menjadi dasar bagi berlakunya UUD 1945. Sebagai contoh, Pasal 33 Ayat 3, tentang Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikelola oleh negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Arie Kartika, SH. , MH

q Kemudian Pasal tersebut dijadikan dasar bagi berlakunya Pasal 19 Ayat 1 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang memberikan wewenang bagi pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah. Undang-Undang tersebut juga menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 13 Ayat 3 dan 4 Tentang tata cara pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Arie Kartika, SH. , MH

2. Undang-Undang UU yang perlengkapan atau sampai RT. Formal/sempit Setiap peraturan atau ketetapan dibentuk oleh alat negara. Material/ luas. Setiap peraturan dan ketetapan yang isinya mengikat umum. Bisa seluruh warga negara. Sekelompok orang individu. Baik tingkat pusat daerah bahkan tingkat Arie Kartika, SH. , MH 111

q Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan dipelihara oleh Penguasa Negara. q Syarat mutlak untuk berlakunya suatu Undang adalah diundangkan dalam Lembaran Negara. Tanggal mulai berlakunya suatu Undang menurut tanggal yang ditentukan dalam Undang-Undang itu sendiri. Jika tanggal itu tidak disebutkan dalam UU, maka UU tersebut mulai berlaku 30 hari sesudah diundangkan dalam Lembaran Negara. Arie Kartika, SH. , MH

q Berakhirnya kekuatan berlaku suatu Undang-Undang jika: 1. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh Undang-Undang itu; 2. Keadaan atau hal untuk mana Undang-Undang itu diadakan sudah tidak ada lagi. 3. Undang-Undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi. 4. Telah diadakan Undang-Undang yang baru yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang yang dulu berlaku. Arie Kartika, SH. , MH

q Pengertian Lembaran Negara dan Berita Negara a) Lembaran Negara adalah suatu Lembaran (kertas) tempat mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Penjelasan daripada UU dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara, yang mempunyai nomor berurut. Lembaran negara oleh Sekretaris Negara. Contoh: L. N. 1950 No. 56 Isinya Undang-Undang Dasar Sementara (1950). b) Berita Negara adalah suatu penerbitan resmi Sekretaris Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara, dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu seperti Akta. Contoh: Tempat Pengundangan Peraturan-peraturan Daerah. Kotapraja adalah: Lembaran Daerah/ Lembaran Kotapraja. Arie Kartika, SH. , MH

3. Kebiasaan q Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap diberlakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Kebiasaan juga merupakan peraturan hukum tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat diakui kebenarannya, dilaksanakan perintahnya dan ditakuti sanksinya. Arie Kartika, SH. , MH

q Syarat-syarat Kebiasaan 1. Harus ada perbuatan/ tindakan yang semacam yang selalu diikuti oleh masyarakat/ sekelompok orang. 2. Harus ada keyakinan Hukum dari masyarakat bahwa perbuatan itu benar adanya. 3. Adanya keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak akan meresahkan orang lain. 4. Adanya kemauan dari masyarakat untuk mengikuti perintah pendahulunya. Arie Kartika, SH. , MH

4. Jurisprudensi q Jurisprudensi adalah setiap keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar mengadili/ memeriksa oleh hakim-hakim pengganti dalam kasus yang sama atau sejenis. Dan kasus tersebut belum diatur dalam Undang-Undang, sehingga Hakim wajib mencari sumber hukum lain agar peristiwa hukum yang dihadapi tidak lepas dari jangkauan hakim. Arie Kartika, SH. , MH

• Ada 2 macam Jurisprudensi, yaitu: 1. Jurisprudensi Tetap 2. Jurisprudensi Tidak Tetap • Jurisprudensi Tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian putusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Seorang Hakim mengikuti Keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut dan lagi pula hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil sesuatu keputusan mengenai suatu perkara yang serupa. Arie Kartika, SH. , MH

5. Traktat q Traktat atau treaty adalah produk hukum yang diciptakan dalam konteks hubungan antar negara. Oleh karena itu traktat bisa berupa: a. Traktat Bilateral yang diciptakan oleh dan melibatkan dua negara. Misalnya tentang perjanjian batas negara, antara Indonesia dengan Malaysia. b. Traktat Multilateral, yaitu perjanjian antar negara yang melibatkan lebih dari dua negara. Contoh, Perjanjian Internasional tentang Pembentukan ASEAN, AFTA, PBB, dll. Arie Kartika, SH. , MH

q Agar Traktat mempunyai kekuatan Hukum mengingat terhadap negara anggota harus melalui prosedur/ tahapan-tahapan. 1. Penetapan yang dimaksud penetapan disini adalah penetapan isi/ materi yang akan dijadikan dasar pembicaraan oleh masing delegasi. 2. Persetujuan adalah persetujuan materi oleh masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat Negara Anggota. 3. Ratifikasi adalah Penegasan dari Kepala Negara tentang materinya. 4. Pelantikan atau Pengumuman fase ini bisa disebut dengan pengundangan, artinya sejak saat ini traktat mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada negara anggota. Traktat menjadi sangat penting menjadi Sumber Hukum, karena Traktat merupakan referensi bagi setiap negara pada saat terjadi sengketa antar negara. Arie Kartika, SH. , MH

6. Doktrin q Doktrin atau pendapat para ahli hukum merupakan salah satu sumber hukum yang penting bagi ilmu hukum dan perkembangannya, karena kemajuan pemikiran tentang hukum sangat tergantung antara lain kepada pendapat yang dikemukakan para ahli hukum untuk menyikapi fenomena yang terjadi setiap waktu. Perkembangan hukum dan ilmu hukum merupakan suatu keharusan dalam dunia hukum sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang sangat cepat. Arie Kartika, SH. , MH

KESIMPULAN • Jadi syarat-syarat untuk bisa menjadi sumber hukum adalah: 1. 2. 3. 4. Harus ada Relavansinya; Telah diakui kebenarannya; Telah teruji dengan baik; Tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, dan 5. Telah dibuktikan secara benar. Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 123

1. Pengertian Asas, Norma dan Sanksi q q Asas dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu norma atau kaidah. Sedangkan Norma adalah peraturan hukum yang harus dituruti dan yang dilindungi oleh sanksi. Sanksi adalah ancaman hukuman atau hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang atau lebih yang telah melakukan pelanggaran atas suatu norma. Jadi, asas itu menjadi dasar dari norma, dan sanksi berfungsi melindungi norma, karena memberikan ancaman hukuman terhadap si pelanggar norma. Arie Kartika, SH. , MH 124

a. Asas-asas Hukum Yang Tertulis 1. Asas Legalitas Bahwa setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. Asas ini sesuai dengan asas dari negara kita yang asas negara hukum seperti yang tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara Kita, yaitu bahwa: “ Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, yaitu tidak berdasarkan kekuasaan belaka. ” Arie Kartika, SH. , MH 125

2. Asas Yuridiktas yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan). 3. Asas Kebebasan (Diskresi) Asas ini khusus diberikan kepada administrasi negara dan tidak diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri, karena akan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Ayat (1) KUHAP, yang pada pokonya menetapkan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Arie Kartika SH. , MH 126

Makna asas ini adalah bahwa kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri menyelesaikan masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat secara cepat, tepat dan bermanfaat untuk kepentingan umum, tanpa menunggu adanya perintah terlebih dahulu dari Undang-Undang yang disebabkan Undang-Undangnya belum ada atau tidak jelas mengatur masalah tersebut. Arie Kartika, SH. , MH 127

b. Asas Hukum Yang Tidak Tertulis • Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan Adapun makna asas ini adalah bahwa setelah badan-badan kenegaraan memperoleh kekuasaan dari Undang-Undang, menghindari kekuasaan itu digunakan secara tidak sesuai. • Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau disebut asas exes de pouboir. Adapun makna asas, ini adalah bahwa apabila sudah diadakan pembagian tugas di antara pejabat administrasi negara, maka hendaknya para pejabat tersebut melakukan tugasnya dalam batas-batas tugas yang telah diberikan atau tidak melampaui batas tugas yang telah diberikan Undang-Undang. Arie Kartika, SH. , MH 128

• Asas Upaya pemaksa atau asas bersanksi Adapun makna asas ini adalah bahwa adanya sanksi merupakan jaminan terhadap penataan pada hukum administrasi negara. Arie Kartika, SH. , MH 129

2. Asas Nasionalisme • Asas Nasionalisme dalam hukum agraria yakni Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat (1) bahwa: “ Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. ” Apa maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang mencantumkan Pasal 21 ayat (1) yang mengandung asas nasionalisme Indonesia ke dalam UUPA. Hak milik itu merupakan hak turun menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah Arie Kartika, SH. , MH 130

3. Asas Nondiskriminasi • Undang-Undang Pokok Agraria tidak membeda-bedakan antara sesama warga negara Indonesia, baik ia warga negara Indonesia asli maupun warga negara Indonesia keturunan asing yang merupakan golongan minoritas dalam masyarakat Indonesia. 4. Asas Fungsi Sosial dari Tanah • Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan pokok pikirannya dalam Pasal 33 mengenai hak menguasai dari negara atas tanah. Tanah merupakan alat produksi bagi masyarakat tani maka tanah itu harus dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Arie Kartika, SH. , MH 131

5. Asas Domein Negara • Asas domein negara ini tercantum dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb. 1870 -118 dengan nama domein veklaring yang menetapkan bahwa untuk semua tanah yang tidak dibuktikan hak eigendomnya oleh orang adalah domein negara artinya kepunyaan negara. Disini negara berfungsi sebagai pemilik tanah yang boleh menjual tanah kepada siapa saja yang memerlukannya. Arie Kartika, SH. , MH 132

6. Asas Dikuasai Negara • Asas “dikuasai oleh negara” ini tercantum dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa: “ Bumi, air dan ruang ankasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai wakil dari negara untuk menyelenggarakan dan mengatur masalah agraria dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Arie Kartika, SH. , MH 133

• Hak menguasai negara, yakni memberikan wewenang untuk: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 2. 3. Arie Kartika, SH. , MH 134

Ada beberapa Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya: 1. Asas Lex Superior derogat legi inferior artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan, misalnya ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah (PP) dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-Undang karena Undang -Undang lebih tinggi derajatnya. Arie Kartika, SH. , MH 135

2. Lex Specialis Derogat Legi Generalis yaitu adalah Asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). q Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogat legi generalis: Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; Ketentuan-ketentuan lex specialis derogat legi generalis (undang-undang dengan undang-undang); Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex specialis. a. b. c. Arie Kartika, SH. , MH 136

3. Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. q Contoh : pada Pasal 76 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas dalam Ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp. /1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi. Arie Kartika, SH. , MH 137

III LEGAL SYSTEM (SISTEM HUKUM) Aie. Kartika, SH. , MH 138

A. NORMA DAN NORMA HUKUM v Norma atau kaidah adalah patokan atau ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak dalam hidupnya. v Dalam pergaulan hidup, manusia memerlukan norma atau kaidah yaitu sesuatu yang diperlukan dalam pergaulan hidup yang memberi arahan kepada manusia bagaimana dia harus hidup , agar kepentingan bersama dalam kesatuan sosial dapat terjamin. v Pada garis besarnya norma dibedakan antara norma etika dan norma hukum. Arie Kartika, SH. , MH 139

Norma Etika meliputi Norma Susila; Norma Agama; Norma Kesopanan. Arie Kartika, SH. , MH 140

q Pada dasarnya norma etika datang dari diri manusia, yaitu berupa hasrat untuk hidup yang sepantasnya. Walaupun demikian tidak jarang norma etika merupakan norma yang datang dari luar, misalnya datang dari Tuhan YME, yakni norma agama yang diajarkan melalui Rasul. Kaedah juga dapat lahir karena adanya hubungan manusia dengan manusia karena hidup manusia mempunyai dua demensi, yaitu dimensi hidup pribadi dan dimensi hidup antar pribadi. Jadi, ada kaedah yang berkaitan dengan kehidupan pribadi manusia, seperti kaedah kepercayaan atau agama. Dan kaedah kehidupan antar pribadi meliputi norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Arie Kartika. , SH. , MH 141

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kaedah-kaedah yang ada dapat digolongkan dalam: a. Kaedah kepercayaan atau disebut juga kaedah agama, yaitu untuk mencapai kesucian hidup beriman, b. Kaedah kesusilaan atau moral yang tertuju pada kehidupan pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak, c. Kaedah sopan santun, yang maksudnya adalah untuk kebaikan hidup bersama, d. Kaedah hukum yang tertuju kepada kedamaian hidup bersama. Arie Kartika, SH. , MH 142

Mengapa harus ada kaedah hukum? q Norma Hukum mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan norma-norma lainnya, seperti: a. Adanya paksaan dari luar yang berwujud ancaman hukum bagi pelanggarnya (biasanya merupakan sanksi fisik yang dapat dipaksakan oleh negara) b. Bersifat umum, yakni berlaku untuk siapa saja. q Norma hukum masih diperlukan karena: 1. Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh norma-norma yang ada. Misalnya norma etika tidak mengatur hal-hal tentang pajak, lalu lintas, perkawinan, dan perusahaan. 2. Sanksi-sanksi pelanggaran terhadap norma-norma etika bersifat psychis, sangat abstrak; sedangkan sanksi terhadap pelanggaran norma hukum bersifat fisik dan nyata. 3. Sifat memaksanya sangat jelas dan dapat dipaksakan oleh alat negara, sedangkan norma etika tidak dapat dipaksakan oleh pemerintah. Arie Kartika, SH. , MH 143

q B. Isi dan Sifat Norma Hukum Pada Umumnya norma hukum berisikan: 1. Suruhan, yaitu berisi apa yang harus dilakukan oleh manusia, berupa suatu perintah atau untuk melakukan sesuatu. 2. Larangan, yaitu berisi apa yang tidak boleh dilakukan. 3. Kebolehan, yaitu berisi apa yang dibolehkan. q Menurut A Hamid S Attamimi, norma-norma hukum mengandung sifat-sifat: 1. Perintah; 2. Larangan; 3. Pengizinan; dan 4. Pembebasan. Arie Kartika, SH. , MH 144

C. Tata urutan norma dan norma hukum q Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Perlu dicatat bahwa norma dalam negara, dimana pun adanya selalu akan berjenjang dan bertingkat. Norma hukum tersebut dapat dibedakan antara general norm dan individual norm. Arie Kartika, SH, . MH 145

• Norma-norma hukum dalam negara berjenjang sebagai berikut: 1. Norma Dasar atau Grundnorm; 2. Aturan-aturan Dasar Negara atau Staatsgrundgesetz; 3. Aturan Formal dan Undang-undang atau Formellegesetz; 4. Peraturan Pelaksanaan di bawah Undang atau Verordnungen. Arie Kartika, SH. , MH

• Tata Urutan Perundang-Undangan Tap MPRS No. XX/MPRS/1996 Tentang Memorandum DPR-GR Tentang Tata Urutan Perundang-Undangan. UUD 1945 TAP MPR UU/ PERPU Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Arie Kartika, SH. , MH

• Sedangkan Tata Urutan Perundang-Undangan RI UU NO. 12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1)Tentang Pebentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut: 1. UUD 1945; 2. Ketetapan MPR; 3. UU/ Peraturan Perundang-undangan 4. Peraturan Pemerintah; 5. Peraturan Presiden; 6. Peraturan Daerah Provinsi; 7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Arie Kartika, SH. , MH

d. Sistem Hukum dan Cirinya q. Secara konvensional dikenal dua macam sistem hukum (legal system) atau tradisi hukum (the law tradition), yaitu Sistem Hukum Eropa Kontinental yang disebut juga Sistem Hukum Sipil dan Sistem Hukum Anglo Saxon. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengutamakan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Dalam sistem ini hukum banyak dibentuk melalui peraturan perundang -undangan. Arie Kartika, SH. , MH

q. Bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurangnya dilakukan kompilasi hukum. Itulah sebabnya sistem hukum ini disebut juga “codified legal system” atau sistem hukum kodifikasi. Dengan ditetapkannya hukum dalam perundang-undangan maka kasus-kasus yang terjadi disesuaikan dengan prinsip umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Arie Kartika, SH. , MH

q Sebaliknya, dalam Sistem Hukum Anglo Saxon, dimulai dari kasus-kasus yang kongkrit atau kemudian ditarik asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum umum. Dengan demikian putusan-putusan hakim menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu berangkat dari kasus-kasus yang kongkrit maka sistem ini disebut juga “case law system”. Arie Kartika, SH. , MH

q Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah pewaris dari Belanda yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian maka peraturan perundangan menjadi sendi utama dalam pembentukan hukum. Hal itu dapat dipahami dari politik hukum yang tertuan dalam GBHN Tahun 1973. Arie Kartika, SH. , MH

q Di dalam GBHN selanjutnya tahun 1993, menyebutkan: e. Pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses secara terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksananya ………………. . . . …………………………. . Produk Hukum Kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang Dasar 1945…………………………………. . Arie Kartika, SH. , MH

q Selanjutnya diusahakan pergantian peraturanperundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat ataupun menyusun peraturan perundangan yang baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini. q Inilah satu bukti bahwa Negara RI tidak semata-mata condong kepada Sistem Hukum Eropa Kontinental. Secara Historis pengaruh itu tampak dari dasawarsa ke dasawarsa setelah Indonesia Merdeka. Pengaruh dari sistem Anglo Saxon sudah mulai terasa, walaupun perkembangannya lambat. Arie Kartika, SH. , MH

Arie Kartika, SH. , MH 155

A. Macam-Macam Pembagian Hukum I. Pembagian Hukum Menurut Asas Pembagiannya Meskipun hukum itu terlalu luas sekali sehingga sulit untuk membuat definisi singkat yang meliputi segalanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa azas pembagiannya, sebagai berikut: Arie Kartika, SH. , MH 156

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Menurut Sumbernya: Menurut Bentuknya, Menurut Tempat Berlakunya, Menurut Waktu Berlakunya, Menurut Cara Mempertahankannya, Menurut Sifatnya, Menurut Wujudnya, dan Menurut Isinya. Arie Kartika, SH. , MH 157

2) Menurut Bentuknya q Hukum Tertulis, yakni hukum tertulis yang dikodifikasi. Kodifikasi hukum ialah suatu upaya secara sistematis untuk mengumpulkan seluruh aturan-aturan hukum yang sejenis dan sederajat (satu bidang hukum yang sama) kedalam sebuah kitab hukum, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan penegakan hukum (law enforcement) di dalam kehidupan bermasyarakat. (Kodifikasi hukum berdasarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tidak lagi dijadikan sebagai bagian dari sistem pembangunan hukum nasional). Arie Kartika, SH. , MH 158

q Hukum Tidak Tertulis Hukum tidak tertulis baik itu merupakan hukum adat dan kebiasaan adalah sebagai berikut: Hukum adat mempunyai arti yang sama dengan hukum yang tidak Tertulis. Hukum adat adalah sebagai keseluruhan aturan-aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang-orang Bumiputra dan orang-orang Timur Asing yang mempunyai pemaksa atau sanksi. Arie Kartika, SH. , MH 159

3) Menurut Tempat Berlakunya • Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. • Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia Internasional. • Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. • Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para-para anggotanya. Arie Kartika, SH. , MH 160

4) Menurut Waktu Berlakunya • • • Ius Constitutum (Hukum Positif) yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya, hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu Ius Constituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Hukum Asasi, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Arie Kartika, SH. , MH 161

5) Menurut Cara Mempertahankannya • Hukum Material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh: Hukum Pidana dan Hukum Perdata. • Hukum Formal yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Contoh: Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Arie Kartika, SH. , MH 162

6) Menurut Sifatnya • Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ada, dan mempunyai sifat keharusan untuk ditaati secara mutlak. • Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Arie Kartika, SH. , MH 163

7) Menurut Wujudnya • Hukum Obyektif (Ius Punale), yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. • Hukum Subyektif (Ius Puniendi), yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Subyektif disebut juga dengan Hak. Arie Kartika, SH. , MH 164

8) Menurut Isinya • Hukum Privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan individu. contoh: Hukum Perdata : Jual Beli Penjual dan pembeli saja, orang lain tidak terlibat. • Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perseorangan (warganegara). Arie Kartika, SH. , MH 165

Arie Kartika, SH. , MH 166

• • Peristiwa Hukum adalah kejadian dalam kehidupan manusia sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Contohnya : 1. Kalau A tidur di hotel yang terjadi hubungan sewa (perdata). 2. Buang air kecil (kencing) merupakan peristiwa biasa, mengencingi orang peristiwa Hukum. Arie Kartika, SH. , MH 167

1. Sifat- Sifat Peristiwa Hukum 1. § Peristiwa Hukum Bersegi Satu adalah suatu perbuatan hukum/ kejadian yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak seseorang saja. Atau perbuatan itu hanya dilakukan oleh seseorang tanpa diperlukan persetujuan orang lain. Contohnya : - Pasal 875 KUH Perdata yaitu perbuatan surat wasiat tentang warisan. - Hibah. Arie Kartika, SH. , MH 168

2. Peristiwa Hukum Bersegi Dua • Apabila merupakan gabungan atau rentetan kejadian yang akibat hukumnya ditimbulkan oleh kehendak 2 orang atau lebih. Contohnya : - Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian. - Jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, sewa beli, bagi hasil, perkawinan dan sebagainya. Arie Kartika, SH. , MH 169

3. Akibat Hukum Adalah akibat dari suatu perbuatan hukum. Dapat berupa: a. Lahirnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya : Umur 21 tahun cakap untuk berbuat. b. Lahirnya atau lenyapnya hubungan hukum. Contohnya : A mengadakan perjanjian jual beli dengan B maka akan terjadi hubungan hukum AB. Arie Kartika, SH. , MH 170

Subyek dan Obyek Hukum Subyek Hukum : • • Segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Suatu pendukung Hak/ Kewajiban jadi memiliki kewenangan hukum. • Subyek Hukum ada dua macam: 1. Manusia 2. Badan Hukum. Arie Kartika, SH. , MH 171

Obyek Hukum Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia atau badan) dan yang dapat menjadi pokok (obyek) suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subyek hukum. • • Contohnya : A dan B mengadakan perjanjian Jual Beli rumah, rumah merupakan obyek hukum. Biasanya obyek hukum disebut benda. Arie Kartika, SH. , MH 172

Macam- macam Benda 1. Benda Bergerak § Menurut sifatnya dapat bergerak sendiri § Dapat dipindahkan. 2. Benda Tidak Bergerak § Karena sifatnya , yakni tanah, bangunan, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Arie Kartika, SH. , MH 173

Arie Kartika, SH. , MH 174

A. PENGERTIAN BUDAYA HUKUM Budaya Hukum adalah kebiasaan orang atau Kelompok orang mematuhi dan mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang disebut Hukum Positif. • Budaya Hukum menyangkut 2 aspek yaitu: aspek perilaku mematuhi atau mentaati, dan aspek hukum positif, harus ada kebiasaan mematuhi peraturan hukum. Arie Kartika, SH. , MH 175

Budaya hukum (legal culture) adalah; “people’s attitudes toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas and expectations. In other words, it is that part of the general culture which concerns the legal system. ” [ Budaya hukum sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ideide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat ]. Arie Kartika, SH. , MH 176

Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terkapar di kerancangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (without legal culture, the legal system is inert - a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea). Arie Kartika, SH. , MH 177

B. Proses Pembudayaan Hukum • Mengapa setiap orang harus mentaati hukum? Alasannya adalah: 1. 2. 3. Karena anggota masyarakat itu sendiri menghendaki agar peraturan-peraturan hukum diberlakukan terhadap mereka, karena mereka menyadari fungsi hukum. Karena anggota masyarakat sangat berkepentingan akan berlakunya peraturan-peraturan hukum tersebut. Orang mentaati hukum karena hukum itu sebagai pernyataan kehendak dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan- tujuan negara. Arie Kartika, SH. , MH 178

C. Dua Faktor Intern Manusia yang mempengaruhi Kepatuhan Kepada Hukum Positif • Kebiasaan mentaati peraturan hukum positif dalam proses pembudayaan hukum itu menyangkut 2 (dua) faktor intern orang atau kelompok orang: • Pertama, faktor psycologist dan faktor ratio orang atau kelompok orang. Secara psikologis orang merasa terikat kepada peraturan hukum tersebut karena peraturan hukum itu adalah hasil kesepakatan kelompok orang yang diberi fungsi legislatif atau kesepakatan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan. • Kedua, secara rational memang hukum itu berfungsi untuk melindungi hak-hak hukum orang dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh siapa pun tidak hanya dari pemerintah. Arie Kartika, SH. , MH 179

D. Kesadaran Moral Dalam Proses Pembudayaan Hukum Kebiasaan untuk mentaati hukum itu juga timbul dari Kesadaran Moral orang atau kelompok orang. Yang dimaksud dengan kesadaran moral adalah kesadaran tentang arti moral, yaitu moral mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut: 1. 2. 3. Keyakinan diri, bahwa ada keyakinan pada orang untuk melakukan suatu perbuatan, yang diyakini benar perbuatan itu adalah baik, baik untuk diri sendiri dan orang lain. Pengawasan diri, artinya orang dapat mengawasi diri sendiri tanpa harus diawasi dari luar. Disiplin diri, artinya orang mentaati peraturan hukum tanpa paksaan dari luar. Arie Kartika, SH. , MH 180

Arie Kartika, SH. , MH 181

Penegakan Hukum q (1) Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain: diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim, jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai the three musketers. Arie Kartika, SH. , MH 182

(2) Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penentuan bagi masyarakat yang awam hukum. (3) Para eksekutif di berbagai lahan pengabdian sejak pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif). (4) Masyarakat pengguna jasa hukum yang terkadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan. Arie Kartika, SH. , MH 183

Hukum bagi kita adalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggi di antara lembaga tinggi negara lainnya. Supremasi Hukum adalah cita-cita umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan umat di bawah kewibawaan hukum yang di pancarkan melalui: (a) Ketaatan setiap warga negara dunia terhadap peraturan perundang-undangan yang di disain sebagai payung hukum bagi semua warganya. (b) Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggara negara pada semua tingkatan dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi ketaatan pada hukum yang melekat pada dirinya, serta (c) Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan. • Arie Kartika SH. , MH 184

• Tingkatan keseriusan dalam penegakan hukum antara lain ditandai oleh situasi pelaksanaan hukum serta upaya penegakan hukum yang banyak mengalami kendala antara lain: 1. Pada tingkat aparat penegak hukum, pada saat ini dalam kacamata masyarakat pengguna hukum, mengalami penurunan citra mereka sebagai penegak hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih jauh dari disiplin dan ketaatan terhadap hukum. Walaupun era reformasi telah bergulir, akan tetapi kita belum bisa beranjak apalagi berubah dari kinerja dan penegakan hukum yang ortodoks dan menindas. 2. 3. Arie Kartika, SH. , MH 185

• Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan, artinya seiring dengan reformasi yang terjadi dan kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terrus berusaha keras mewujudkan Indonesia Baru. Negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena perilaku penyelenggara yang taat hukum, yang tidak memanfaatkan kedudukan untuk dirinya sendiri serta berorientasi kepada bagaimana menjadikan negara ini sebagai negara yang dihuni oleh rakyat yang taat dan disiplin terhadap hukum. Arie Kartika, SH. , MH 186