Pajak Penghasilan Pasal 21 26 Agenda PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 & 26

Agenda PPh 21 PPh 26 Diskusi 2

Pajak Penghasilan Pasal 21 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/ PJ/ 2016

Pajak Penghasilan Pasal 21 • Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh: – pemberi kerja yang membayar gaji, dll sebagai imbalan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai; – bendahara pemerintah yang membayar gaji, dll sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan; – dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dll; – badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan – penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. 4

Definisi Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun. Saat Terutang Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. 5

Perbedaan Pengenaan PPh 21 PPh 26 • WP Dalam Negeri (DN). • Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). 6

Subjek Pajak Pegawai. Penerima uang pesangon, pensiun, Tunjangan/ Jaminan Hari Tua (THT/ JHT), termasuk ahli waris. Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai. Mantan pegawai. Peserta kegiatan.

Subjek Pajak (Bukan Pegawai yang Melakukan Pemberian Jasa) § Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. § § § Pekerja seni. Olahragawan. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan. Agen iklan. Pengawas atau pengelola proyek. Pembawa pesanan atau perantara. Petugas penjaja barang dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Distributor MLM, direct selling, atau sejenis.

Pengecualian Subjek Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat, berikut orang yang diperbantukan kepadanya, dengan syarat: • Bukan WNI. • Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. • Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: • Bukan WNI. • Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. 9

Objek Pajak (1) Penghasilan Pegawai Tetap. Penghasilan teratur penerima pensiun. Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun, THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja. Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian, mingguan, satuan, borongan atau yang dibayarkan secara bulanan. 10

Objek Pajak (2) Imbalan kepada Bukan Pegawai yang melakukan pemberian jasa. Imbalan kepada peserta kegiatan. Penghasilan anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas non pegawai. Pembayaran kepada mantan pegawai. Penarikan dana pensiun oleh pegawai. 11

Pengecualian Objek Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Natura yang diberikan oleh WP atau Pemerintah. Iuran kepada dana pensiun , THT, JHT dibayar pemberi kerja. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP. Beasiswa. 12

Ketentuan Khusus Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan, jika dan hanya jika, diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenai PPh final, atau WP yang menggunakan norma penghitungan khusus. Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. 13

Objek PPh 21 Final Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD. (PMK No. 262/ PMK. 03/ 2010) Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli anuitas seumur hidup. (Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001) Uang tebusan pensiun. (PP No. 68 Tahun 2009) Uang pesangon. (PP No. 68 Tahun 2009) 14

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor Pemberi kerja berbentuk OP, Badan, atau BUT. Bendaharawan Pemerintah. OP atau Badan yang melakukan pembayaran kepada WP DN yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Dana pensiun, penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, THT, atau JHT. Penyelenggara kegiatan. 15

Pengecualian Pemotong Kantor perwakilan negara asing. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menkeu. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 16

Alur Perpajakan WP OP Beban Pajak Kini sesuai SPT (Tidak termasuk PPh Final) Dikurangi • Kredit PPh 21 Dikurangi • Pajak yang Dibayar Sendiri (Angsuran PPh 25) Akhir Tahun • Pajak Kurang (Lebih) Bayar Dikurangi • Kredit Pajak Lain (PPh 22, 23, 24) 17 17

PPh 21 Lebih Bayar Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. 18

Lapisan Tarif No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 1 0 s/d Rp 50. 00, 00 5% 2 Di atas Rp 50. 000, 00 s/d Rp 250. 000, 00 15% 3 Di atas Rp 250. 000, 00 s/d Rp 500. 000, 00 25% 4 Di atas Rp 500. 000, 00 30% 19

Kepemilikan NPWP Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan (mengurangi) pajak di periode setelahnya. 20

Dasar Pengenaan (1) Penghasilan Kena Pajak (PKP) • Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP • Pegawai tetap. • Penerima pensiun berkala. • Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP • Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan bulanan. • Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan melebihi Rp 4. 500. 000, 00. • Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan • Bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan). 21

Dasar Pengenaan (2) Penghasilan yang Melebihi Rp 450. 000, 00 Sehari • Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. • Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak melebihi Rp 4. 500. 000, 00. 50% dari Penghasilan Bruto • Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan). Penghasilan Bruto • Seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. • Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya. 22

Elemen PTKP No. Elemen PTKP 1 WP Sendiri Rp 54. 000, 00 2 Status Kawin Rp 4. 500. 000, 00 3 Tanggungan, per orang, dengan jumlah maksimal tiga orang tanggungan. Rp 4. 500. 000, 00 4 PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung. Rp 4. 500. 000, 00 23 23

Tata Cara Penghitungan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas Penghasilan di Akhir Masa Kerja Pegawai Tetap Bukan Pegawai Peserta Kegiatan Penerima Lain Tata Cara Penghitungan Penerima Atas Beban APBN/ APBD 24

Pegawai Tetap (1) 5% dari penghasilan bruto. Maksimal Rp 500. 000 / bulan atau Rp 6. 000 / tahun. Penghasilan Bruto • Dikurangi Biaya Jabatan Iuran Dana Pensiun, • Dikurangi JHT, THT Dibayar Sendiri • Diperoleh Penghasilan Netto 25

Tata Cara Penghitungan (2) Penghasilan Netto • Dikurangi PTKP • Diperoleh Penghasilan Kena Pajak • Dikalikan Tarif Pajak Terutang 26

Penghasilan Pegawai Tetap Gaji Pokok Tunjangan Berkesinambungan Uang Rapel Imbalan Tahunan Natura 27

Perspektif Pemberi Kerja Diakui sebagai “Beban Gaji” di Laporan Laba Rugi Memunculkan “Utang PPh 21” di Laporan Posisi Keuangan Pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja 28

Penghitungan Teknis 29

Ilustrasi - Gaji Bulanan • • • Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 6. 000, 00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 250. 000, 00. Arbi telah menikah dan memiliki dua orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Gaji 6, 000, 000 Pengurang Biaya jabatan Iuran pensiun Total Penghasilan setahun PTKP sendiri Kawin Tanggungan 2 Penghasilan Kena Pajak Beban gaji Kas 300, 000 250, 000 5, 450, 000 65, 400, 000 54, 000 4, 500, 000 9, 000 67, 500, 000 (2, 100, 000) - 6. 000 30

Ilustrasi - Gaji Bulanan • • • Harun pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 10. 000, 00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 500. 000, 00. Arbi telah menikah dan memiliki dua orang anak. Bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? 10, 0 0 Gaji Pengurang Biaya jabatan Iuran pensiun Total Penghasilan setahun PTKP sendiri Kawin dan Tanggungan 3 Penghasilan Kena Pajak 25. 000 x 5% 11. 000 x 15% Pajak per bulan Beban gaji Utang PPh 21 Kas 500, 000 1, 000 9, 000 108, 000 54, 000 18, 000 1, 250, 000 1, 650, 000 10, 000 72, 000 36, 000 - 2, 900, 000 241, 667 9, 758, 333 31

Ilustrasi - Gaji Bulanan • Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 15. 000, 00 dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 500. 000, 00. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian Rp 600. 000 dan memberikan tunjangan hari tua Rp 400. 000. • Ardi telah menikah dan memiliki dua orang anak dan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Istri Ardi bekerja sebagai pegawai negeri. • Bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? 32 32

Ilustrasi - Gaji Bulanan Jawaban : Beban gaji 15. 000 Tunjangan 1. 000 Utang PPh 21 Utang iuran pensiun Utang asuransi Kas 685. 833 900. 000 600. 000 13. 814. 167 33 33

Ilustrasi (Gaji Bulanan) • Karta adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan memperoleh gaji sebulan Rp 10. 000. • Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0. 5% dan 0. 3% dari gaji. • Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3. 7% dari gaji, sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu, setiap bulan sebesar Rp 300. 000, 00. Karta sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp 400. 000, 00. • Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Karta? Bagaimana jurnal yang dibuat pemberi kerja? 34

Ilustrasi - Gaji Bulanan 35 35

Ilustrasi - Gaji Bulanan Jawaban : Jurnal Pemberi Kerja Beban Gaji Beban JKK Beban JKM Beban JHT Beban Dapen Utang JKK Utang JKM Utang JHT Utang Dana Pensiun Utang PPh 21 Kas 10. 000 50. 000 30. 000 370. 000 300. 000 50. 000 30. 000 570. 000 700. 000 479. 733 8. 920. 267 36 36

Penghasilan Karyawati Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati tidak berhak atas elemen PTKP “Status Kawin” Rp 4. 500. 000, 00. Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati berhak atas elemen PTKP “Status Kawin” sebesar Rp 4. 500. 000, 00. Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, minimal di tingkat Kecamatan. 37

Bentuk Imbalan Tahunan Jasa Produksi Tantiem Gratifikasi Tunjangan Hari Raya atau Tahun Baru Bonus Premi Penghasilan Sejenis Lain 38

Penghitungan Teknis (Menerima Imbalan Tahunan) 39

Dialektika Pajak: Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (1) PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan sejenisnya) dan uang rapel {dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan sebagai berikut. 1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji. 2. Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}. a. Selama PBS + IT < Rp 120. 000, 00 maka: PPKP = 95% x IT. {Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan} b. Jika PBS < Rp 120. 000, 00 dan PBS + IT > Rp 120. 000, 00 maka: PPKP = (95% x (120. 000 – PBS)) + (PBS + IT – 120. 00). {Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal} c. Selama PBS > Rp 120. 000, 00 maka: PPKP = IT. 40

Dialektika Pajak: Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (2) 3. Membandingkan PKP semula {dilambangkan PKPS} dengan batas PKP lapisan tarif marginal semula {dilambangkan BATM}. a. Selama PPKP < (BATM – PKPS) maka: PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula {Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif marginal} b. Jika PPKP > (BATM – PKPS) maka: PPh atas IT = (((BATM – PKPS) x Tarif marginal semula) + ((PKPS + PPKP – BATM) x Tarif di atas lapisan tarif marginal semula)) d. Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat, sebab bersifat immaterial. 41

Penghitungan di Masa Pajak Terakhir Bulan Desember (Bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun) Masa Pajak Terakhir Bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. PPh 21 = Pajak di bulan sebelumnya (Ketika tidak ada perubahan penghasilan) PPh 21 diperhitungkan kembali (Ketika ada perubahan penghasilan) 42 42

Pemindahan Lokasi Tugas PPh diperhitungkan kembali sesuai besaran penghasilan baru. Besaran penghasilan mengalami perubahan. Pemindahan Lokasi Tugas Besaran penghasilan tidak mengalami perubahan. Di akhir periode di lokasi baru, dilakukan penghitungan pajak kurang (lebih) bayar. PPh lokasi baru = PPh lokasi lama 43 43

Penghasilan dalam Mata Uang Asing Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang dijadikan dasar penghitungan PPh perlu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang domestik berdasar Kurs Keputusan Menteri Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan. 44

Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja. Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang di periode berjalan dan/ atau periode yang akan datang. 45 45

Pola Pembayaran Penghasilan di Akhir Masa Kerja Diterima Sekaligus Pesangon Pensiun Diterima Berkala Dana Pensiun Dialihkan ke Anuitas Seumur Hidup 46

Penghasilan di Akhir Masa Kerja Dibayarkan Sekaligus Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat berbentuk pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT. Pemotongan pajak penghasilan bersifat final. Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai tarif yang berlaku khusus. Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya, pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a). 47

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009) No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif 1 0 s/d Rp 50. 00, 00 0% 2 Di atas Rp 50. 000, 00 s/d Rp 100. 000, 00 5% 3 Di atas Rp 100. 000, 00 s/d Rp 500. 000, 00 15% 4 Di atas Rp 500. 000, 00 25% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP 48 48

Ilustrasi (Pesangon Diterima Sekaligus) Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak) memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013, dan atas pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari, Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp 11. 143. 000, 00 yang di dalamnya tercakup pula komponen iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan masing – masing sebesar 1% dan 0, 3% dari gaji pokok. Jika pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014, bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? 49 49

Ilustrasi (Pesangon Diterima Sekaligus) Jawaban: Jurnal Beban pesangon Utang PPh final Kas 440. 000 53. 500. 000 386. 500. 000 50 50

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009) No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif 1 0 s/d Rp 50. 00, 00 0% 2 Di atas Rp 50. 000, 00 5% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP 51 51

Ilustrasi (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus) Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak) di akhir bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan disetujui. Perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara sekaligus dengan nilai Rp 525. 000, 00. Manfaat pensiun tersebut akan dibayarkan dalam empat termin, masing senilai Rp 35. 000, 00 di November 2013, Rp 60. 000, 00 di April 2014, Rp 260. 000, 00 di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015. Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat pensiun tersebut dan berikut sifatnya? 52 52

Ilustrasi (Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus) Jawaban: Periode Pembayara n Pajak Terutang Kumulatif Sifat Nov ’ 13 35. 000 0% x 35. 000 = 0 25. 000 Final Apr ’ 14 60. 000 0% x 15. 000 + 5% x 45. 000 = 2. 250. 000 95. 000 Final Mei ’ 15 260. 000 5% x 260. 000 = 13. 000 355. 000 Final 5% x 50. 000 + 15% x 120. 000 =20. 500. 000 525. 000 Tidak Final Des ’ 15 170. 000 53 53

Pensiun Diterima Berkala Bila waktu pensiun sudah dapat diketahui dengan pasti pada awal tahun. Bila waktu pensiun belum diketahui secara pasti saat penghitungan PPh awal tahun. PPh terutang dihitung berdasarkan PKP yang akan diperoleh sebeum pensiun. Penghitungan PPh terutang didasarkan pada perkiraan penghasilan netto yang disetahunkan. Jika terjadi kelebihan pemotongan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan oleh pemberi kerja. Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya jabatan ditetapkan maksimal Rp 450. 000/bulan atau Rp 54. 000/tahun. Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. 54 54

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan (Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup: Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001) No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif 1 0 s/d Rp 25. 000. 00, 00 0% 2 Di atas Rp 25. 000, 00 s/d Rp 50. 000, 00 5% 3 Di atas Rp 50. 000, 00 s/d Rp 100. 000, 00 10% 4 Di atas Rp 100. 000, 00 s/d Rp 200. 000, 00 15% 5 Di atas Rp 200. 000, 00 25% Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi PTKP 55

Pola Pembayaran Penghasilan Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Lepas Upah Harian Upah Satuan Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan Upah Borongan 56 56

Tata Cara Penghitungan Upah Harian, Satuan, Borongan • Upah dikonversikan ke dalam upah harian yang ekuivalen dengan ketentuan pengupahan terkait. • Atas upah harian hasil konversi, dikenakan ketentuan tarif dan DPP yang bersesuaian. Upah Harian yang Dibayarkan Bulanan • Upah disetahunkan. • Upah dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh PKP. • Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a). 57 57

Penghitungan Teknis (Upah Harian, Satuan, Borongan) Penghasilan kumulatif per bulan < Rp 4. 500. 000 Upah Harian/ Upah Hasil Konversi Penghasilan kumulatif per bulan > Rp 4. 500. 000 Penghasilan harian < Rp 450. 000, 00 Penghasilan harian > Rp 450. 000, 00 DPP = Penghasilan harian – PTKP harian Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama (5%) Tidak dikenai pajak DPP = Penghasilan yang melebihi Rp 450. 000, 00 Tarif berlaku adalah tarif lapis pertama (5%) DPP = Penghasilan disetahunkan - PTKP Tarif berlaku adalah tarif progresif pasal 17. 58 58

Ilustrasi (Upah Harian) Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum memiliki anak) selama bulan Januari 2017 bekerja sebagai tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 6000. 000, 00. Berapakah besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul Ametung? 59

Tata Cara Penghitungan Bersifat Berkesinambungan Penghasilan Bukan Pegawai Bersifat Tidak Berkesinambungan Memiliki NPWP dan berpenghasilan hanya dari satu pemberi kerja. DPP = 50% x Penghasilan bruto – PTKP Bulanan Berpenghasilan lebih dari satu pemberi kerja. DPP = 50% x Penghasilan bruto Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi. 60 60

Ketentuan Khusus (1) Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai dipekerjakan Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan material atau barang, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang 61

Ketentuan Khusus (2) Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik, maka: Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau klinik. Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu keluarga. 62

Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak dipecah Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi. 63

Bentuk Pembayaran Penerima Penghasilan Lain Honorarium Anggota Dewan Komisaris Non Pegawai Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus Diterima Mantan Pegawai Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai Aktif 64 64

Tata Cara Penghitungan Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama satu tahun kalender. 65

Ilustrasi (Honorarium Komisaris) Puntadewa merupakan seorang komisaris independen di suatu perusahaan, tanpa melakukan rangkap jabatan. Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal tetap senilai Rp 135. 000, 00. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas penghasilan tersebut? 66

Ilustrasi (Honorarium Komisaris) Jawaban : Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif Kuartal I 135. 000 5% x 50. 000 + 15% x 85. 000 = 15. 250. 000 135. 000. 0 00 Kuartal II 135. 000 15% x 115. 000 + 25% x 20. 000 = 22. 250. 000 270. 000. 0 00 Kuartal III 135. 000 25% x 135. 000 = 33. 750. 000 405. 000. 0 00 Kuartal IV 135. 000 25% x 95. 000 + 30% x 40. 000 =35. 750. 000 540. 000. 0 00 67

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif) Samiaji, seorang lajang, bekerja sebagai pegawai tetap bagi suatu perusahaan, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri atas gaji pokok senilai Rp 4. 000, 00 dan tunjangan pendidikan anak senilai Rp 500. 000, 00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2013 ia membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp 535. 000, 00 per bulan. Samiaji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing senilai Rp 10. 000, 00 di Bulan Januari, Rp 12. 500. 000, 00 di Bulan Februari, Rp 17. 500. 000, 00 di Bulan Maret, dan Rp 25. 000, 00 di Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan terhadap Samiaji atas penarikan tersebut? 68

Ilustrasi (Penarikan Pensiun Pegawai Aktif) Jawaban : Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif Januari 10. 000 5% x 10. 000 = 500. 000 10. 000 Februari 12. 500. 000 5% x 12. 500. 000 = 625. 000 22. 500. 000 Maret 17. 500. 000 5% x 17. 500. 000 = 875. 000 40. 000 April 25. 000 5% x 10. 000 + 15% x 15. 000 =2. 750. 000 65. 000 69

PPh 21 Terkait APBN/ APBD Penggajian PNS Berstatus Tetap. Kompensasi bagi peserta kegiatan, perlombaan, dan sejenisnya. Penggunaan APBN/ APBD, PPh 21 Dipotong Bendaharawan Penggajian Tenaga Honorer, Wiyata Bakti, dan Pegawai Tidak Tetap Lain. Remunerasi kepada bukan pegawai yang dimanfaatkan jasanya. 70

Pola Pembayaran Bersifat Tetap dan Teratur Penghasilan Dibebankan ke APBN/ APBD Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur DPP = Penghasilan Netto - PTKP Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) DPP = Penghasilan Bruto Berlaku tarif khusus, bersifat final. Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan. 71

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur (PMK No. 262/ PMK. 03/ 2010) 0% dari Penghasilan bruto, atas: • Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 5% dari Penghasilan bruto, atas: • Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 15% dari Penghasilan bruto, atas: • Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi TNI/ Polri, berikut pensiunannya. 72

Pencatatan Transaksi PPh 21 • Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja – Jumlah yang ditanggung pemberi kerja Menambah beban gaji. – Jumlah yang ditanggung pegawai Mengurangi kas yang diterima pegawai. – Jumlah komitmen pada pihak lain Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan asuransi). 73

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun) PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3. 500. 000, dengan iuran pensiun sebesar Rp 65. 000, 00 dan PPh 21 sebesar Rp 42. 250, 00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika: a. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan. b. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai. c. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan dibayarkan oleh perusahaan. 74

Ilustrasi (Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun) Jawaban : 75 75

Pajak Penghasilan Pasal 26 Pasal 21 UU PPh Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/ PJ/ 2016

Definisi Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri selain BUT. Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang pribadi atau WP organisasi internasional. Cara Pemenuhan Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan. 77

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor Badan Pemerintah. Subjek pajak dalam negeri. Penyelenggara kegiatan. Bentuk Usaha Tetap. Perwakilan perusahaan luar negeri. 78

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat terutang. Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 79

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1) 20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas: • Dividen • Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait pengembalian utang. • Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan harta. • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan. • Hadiah dan penghargaan. • Pensiun dan pembayaran berkala lain. • Premi swap dan transaksi lindung nilai lain. • Keuntungan atas pembebasan utang. 80 80

Ilustrasi (Penghasilan Bunga) Friedrich merupakan seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013, Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang sebesar $ 3. 000 dan tingkat bunga rata – rata 7, 5% p. a. Kurs KMK ditetapkan konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 10. 100, 00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana penjurnalan oleh debitur? Jawaban : Pajak terutang = 20% x (7, 5% x 3. 000 x 10. 100) = 20% x 2. 272. 500. 000 = Rp 454. 500. 000, 00 Jurnal Beban bunga 2. 272. 500. 000 Utang PPh 26 454. 500. 000 Kas 1. 818. 000 81

Ilustrasi (Pendapatan Jasa) Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 32. 750 yang dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal januari adalah Rp 10. 350, 00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja? Jawaban : Pajak terutang = 20% x (32. 750 x 10. 350) = 20% x 338. 962. 500 = Rp 67. 792. 500, 00 Jurnal Beban gaji 338. 962. 500 Utang PPh 26 67. 792. 500 Kas 271. 170. 000 82

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2) 20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final, atas: • Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh Pasal 4 Ayat (2). • Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. • Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. 20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas: • Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap. • Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. 83

Perkiraan Penghasilan Netto Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi luar negeri. • Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi luar negeri = Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi • Atas premi dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri = Perkiraan Penghasilan Netto = 10% x Premi • Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri = Perkiraan Penghasilan Netto = 5% x Premi Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di tax haven country yang berhubungan istimewa dengan badan atau BUT di Indonesia. • Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual 84

Ilustrasi (Premi Asuransi) Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara asalnya dengan nilai premi $ 1. 650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku saat pembayaran premi adalah senilai Rp 10. 300, 00/ $. Berapakah besar PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar negeri tersebut jika: a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri. b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi luar negeri. 85 85

Ilustrasi (Premi Asuransi) Jawaban : a. Pajak terutang b. Pajak terutang = 20% x (50% x 1. 650 x 10. 300) = 20% x 8. 497. 500 = Rp 1. 669. 500, 00 = 20% x (10% x 1. 650 x 10. 300) = 20% x 1. 669. 500 = Rp 339. 900, 00 86 86

Ilustrasi (Laba BUT) PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan asing. Di tahun 2013, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto sebesar Rp 24. 000, 00 serta total biaya operasi dan non operasi sesuai laporan finansial sebesar Rp 20. 350. 000, 00. Atas pemeriksaan ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp 2. 585. 000, 00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal melakukan penjurnalan? 87

Ilustrasi (Laba BUT) Jawaban : Peredaran bruto Rp 24. 000 Biaya operasi dan non operasi (Rp 20. 350. 000) Koreksi fiskal positif Rp 2. 585. 000 Penghasilan Kena Pajak Rp 6. 235. 000 Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31 E = 4. 800. 000/ 24. 000 * 6. 235. 000 = Rp 1. 247. 000 PPh badan atas penghasilan BUT = 50% x 25% x 1. 247. 000 + 25% x (6. 235. 000 - 1. 247. 000) = 12, 5% x 1. 247. 000 + 25% x 4. 988. 000 = 155. 875. 000 + 1. 247. 000 = Rp 1. 402. 875. 000 88

Ilustrasi (Laba BUT) Jawaban : Penghasilan sebelum pajak PPh badan Penghasilan setelah pajak PPh 26 atas penghasilan setelah pajak = 20% x 4. 832. 125. 000 = Rp 966. 425. 000, 00 Jurnal Income Summary Laba Ditahan Beban pajak Utang PPh 29 Utang PPh 26 Rp 6. 235. 000 (Rp 1. 402. 875. 000) Rp 4. 832. 125. 000 3. 650. 000 2. 369. 300. 000 1. 402. 875. 000 966. 425. 000 89

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final Penghasilan kantor pusat dari usaha, kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa yang serupa dengan kegiatan BUT. Penghasilan kantor pusat selama terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan sumber penghasilan. Penghasilan WP LN orang pribadi atau badan yang berubah menjadi WP DN orang pribadi atau BUT. 90

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P 3 B) WP luar negeri dapat dikenai pajak di Indonesia sekaligus di negara asal. P 3 B mengatur tarif dan hak pemajakan, sehingga pengenaan pajak hanya satu kali. Tarif PPh 26 menjadi tidak berlaku ketika terdapat P 3 B. 91

Ilustrasi (Penerimaan Royalti) Leichi merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI tersebut dan membayarkan royalti sebesar Rp 195. 000, 00 setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia dan China terikat P 3 B dengan ketentuan atas royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%. Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan? Jawaban : Pajak terutang = 10% x 195. 000 = 19. 500. 000 Jurnal oleh perusahaan Beban royalti 195. 000 Utang pajak 19. 500. 000 Kas 175. 500. 000 92

Referensi • Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang – Undang Perpajakan Terlengkap”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. • Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 93

TERIMA KASIH Dwi Martani - 081318227080 martani@ui. ac. id atau dwimartani@yahoo. com http: //staff. blog. ui. ac. id/martani/ 94