PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA Untuk

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang 5 berlaku sebagai alat pembuktian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 yang kuat.

PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah PP NO. 24 tahun 1997 5 Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENDAFTARAN TANAH Data Fisik 5 keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENDAFTARAN TANAH Data Yuridis 5 keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH sederhana Aman Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas terjangkau mutakhir terbuka 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Tujuan Pendaftaran Tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENDAFTARAN TANAH Diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pendaftaran Tanah (Pasal 5, 6 PP No. 24 Th 1997) 2 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 lain 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Pejabat

PENDAFTARAN TANAH PPAIW Pejabat Lain selain PPAT Pejabat dari Kantor Lelang Panitia Ajudikasi Kepala Desa/ Kelurahan 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 5 Merupakan pendaftaran awal (recording of title) dari segala hak-hak yang harus didaftarkan yaitu dari ketentuan-ketentuan konversi hak-hak atas tanah seperti hak yang tunduk pada ex BW dan tanah 2 ex adat, dari Kegiatan Pemeliharaan data SK pemberian hak atas tanah pendaftaran tanah Selalu ada pemutakhiran pendaftaran tanah, yang meliputi continous recording, yaitu setiap mutasi, pengikatan hak tanggungan dan pendirian hak baru harus terekam dan segala hal yang berkaitan dengan tanah tersebut, seperti disita, dibekukan karena kewarganegaraan pemiliknya, karena pewarisan, lelang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 dan 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 sebagainya

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tahah secara sistematik Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi 1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik 2. Pembuktian hak dan pembukuannya 3. Penerbitan sertipikat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 4. Penyajian data fisik dan yuridis 5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah, meliputi : 1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 2. Pendafataran perubahan data pendafataran tanah lainnya. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH Dilaksanakan melalui pendaftaran secara sistematik dan pendaftaran secara sporadik Pendaftaran secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan menteri Pendaftaran tanah secara sporadik Pendaftaran Tanah dilaksanakan atas pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang Untuk Pertama Kali berhak atas bidang tanah tersebut atau kuasanya Terdiri dari pembuatan peta dasar pendaftaran, penetapam batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah dan surat ukur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5

PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 1) penetapan pemberian hak dari Pajabat yang berwenang apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan; Pembuktian Hak Baru Untuk keperluan pendaftaran hak § 2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut. Tanah hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh pejabat berwenang Tanah hak wakaf dibukt. Ikan dengan akta ikrar wakaf Hak Milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan Hak Tanggungan dibuktikan dengan APHT 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA Pembuktian Hak Lama Hak atas tanah berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudikasi atau kepala kantor pertanahan dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak pihak lain yang membebaninya. Untuk keperluan pendaftaran hak Dalam hal tidak tersedia alat-alat pembuktian, maka pembukuan hak dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMBUKUAN HAK Pembukuan Hak 2 Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Wakaf dan HM Sarusun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data fisik dan yuridis bidang tanah yang bersangkutan dicatat pula pada surat ukurnya Pembukuan dan pencatatan tersebut merupakan bukti hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan pembuktian hak baru dan berita acara pengesahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMBUKUAN HAK data fisik/ yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal 2 yg belum lengkap, dan catatan tersebut dapat dihapus apabila : a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMBUKUAN HAK yang data fisik/ yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut, dan catatan tersebut dapat dihapus apabila : a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sitematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 2

PEMBUKUAN HAK yang data fisik dan yuridisnya disengketakan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal 2 yang disengketakan; , dan catatan tersebut dapat dihapus apabila : a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMBUKUAN HAK yang data fisik/yuridisnya disengketakan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita, dan catatan tersebut dapat dihapus apabila : a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak yang bersengketa; b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita dari Pengadilan. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENGERTIAN Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak milik atas satuan rumah susun oleh orang PENGERT perseorangan/badan hukum tertentu. IAN 2 Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan fisik suatu obyek pendaftaran tanahsurat yangtanda sudahbukti ada haknya. Sertifikat adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing 2 sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 3

PENERBITAN SERTIPIKAT Penerbit an Sertipik at 3 Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah Jika di dalam buku tanah terdapat catatan menyangkut data yuridis, penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus. Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. Mengenai H. A. T kepunyaan bersama beberapa orang diterbitkan 1 sertipikat, yang diterimakan kepada salah 1 pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yg lain. Atau dapat diterbitkan sertipikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang 12 13 14 15 memuat 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 serta 27 28 29 30 besarnya 31 32 33 34 35 36 37 bagian 38 39 40 41 42 masing 43 44 45 46 47 48 49 50

PENERBITAN SERTIPIKAT Penerbit an Sertipikat 3 Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENERBITAN SERTIPIKAT 1. Sertipikat Hak Milik 2. Sertipikat Hak Guna Usaha 3. Sertipikat HGB atas Tanah Negara 4. Sertipikat HGB atas HPL 5. Sertipikat Hak Pakai atas Tanah Negara Macam 2 Sertipikat 6. Sertipikat Hak Pakai atas Hak Pengelolaan 7. Sertipikat Tanah Hak Pengelolaan 8. Sertipikat Wakaf Tanah Hak Milik 3 9. Sertipikat HM Atas Satuan Rumah Susun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENYAJIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Penyajian Data Fisik dan Yuridis 5 Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENYAJIAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. Penyajian Data Fisik dan Yuridis 5 Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENYIMPANAN DAFTAR UMUM DAN DOKUMEN Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen 5 Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian, baik Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama, yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen tersebut dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PEMELIHARAAN PENDAFTARAN TANAH Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 3 Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan tersebut kepada Kantor Pertanahan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENDAFTARAN PERALIHAN DAN PEMBEBANAN HAK Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak (Pemindahan Hak) 3 Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

PENDAFTARAN PERALIHAN DAN PEMBEBANAN HAK Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak (Pemindahan Hak) 3 Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50