KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BIMBINGAN TEKNIS PEMOTONGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BIMBINGAN TEKNIS PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PENGGUNAAN DANA BOS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. DEMAK 18 Maret s. d 1 April 2019 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dasar • UU No. 28 Tahun 2008 tentang KUP Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. • Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016 Pedoman Teknis dan Tata Cara pemotongan PPh Pasal 21. • Peraturan Men. Keu No. 107/PMK. 010/2015 tgl. 8 Juni 2015. Pasal 3 angka 1 huruf g. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Direktorat Jenderal Pajak 2

Definisi • Defenisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Objek Pajak Penghasilan Pertambahan Nilai Bumi (Tanah) dan Bangunan Kendaraan Bermotor 3 Direktorat Jenderal Pajak

Wajib Pajak • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : Wajib Pajak Orang Pribadi / Badan usaha yang memperoleh Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pungut Bendaharawan Pemerintah Pusat Daerah yang mengelola dana dari APBN dan APBD 4

Pembayaran dan Pelaporan • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : SSP Tidak berlaku Sarana Penyetoran Pajak memakai Billing Sistem G 2, ATM, EDC. Direktorat Jenderal Pajak SPT (Surat Pemberitahuan) Sarana Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 PPh Pasal 23 PPh Pasal 4 (2) PPN 5

Aturan baru Pembayaran Pajak : 1. Billing Sistem G 2 2. ATM 3. EDC 4. SSP hanya dipakai s/d Bulan Juni 2016 5. 1 Juli 2016 s/d sekarang Direktorat Jenderal Pajak

Dasar Perpajakan • Beberapa Istilah yang Penting Dipahami : NPWP NOMOR POKOK WAJIB PAJAK Identitas Administrasi Pajak Direktorat Jenderal Pajak 7

Jenis pajak terkait Penggunaan Dana Bos 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 ( Tidak dikenakan ) 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 4 ayat (2) 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Direktorat Jenderal Pajak 8

Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS 1. PPh Pasal 21 Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak 9

Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS 2. PPh Pasal 22 Tidak Dikenakan Pajak. *)Pembayaran Tidak Termasuk PPN Direktorat Jenderal Pajak 10

Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS 3. PPh Pasal 23 Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan dan jasa lain *)Pembayaran Tidak Termasuk PPN Direktorat Jenderal Pajak 11

Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS 4. PPh Pasal 4 ayat 2 Pajak yang dipotong atas pembayaran : 1. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 2. Persewaan tanah dan atau bangunan 3. Jasa Konstruksi Tarif Kode Isian pada SSP : 411128 – 402 Pengalihan Hak 5% 411128 – 403 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 10% 411128 – 409 Jasa Konstruksi 2% Direktorat Jenderal Pajak 12

Jenis Pajak terkait Penggunaan Dana BOS 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pemungutan atas pembelian Barang/ Jasa Kena Pajak yang jumlahnya diatas Rp. 1. 000, - tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Direktorat Jenderal Pajak 13

Jenis Pajak 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 ( Tidak Dikenakan). 3. PPh Pasal 23 2% Sewa Tanah/ Bangunan 4. PPh Pasal 4 ayat (2) Jasa Konstruksi 10% 2% 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% > Rp 1. 000 Direktorat Jenderal Pajak 14

Terkait Belanja Barang • Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana senilai Rp 3. 500. 000, - (belum termasuk PPN) PPN 10% Karena sudah melebihi Rp 1 juta Rp 350. 000 Direktorat Jenderal Pajak PPh Pasal 22 Dana BOS Tidak Kena Pajak PPh Psl 22 15

Terkait Belanja Barang • Pembelian Barang untuk Sarana dan Prasarana senilai Rp 3. 500. 000, - (sudah termasuk PPN) PPN 10% Karena sudah melebihi Rp 1 juta Rp 318. 182 Direktorat Jenderal Pajak PPh Pasal 22 Dana BOS Tidak Kena Pajak PPh Psl 22 16

Ketentuan Khusus • Pembelian yang tidak dipotong PPh Pasal 22 : Pembayaran Barang dan Jasa dana yang bersumber dari BOS. Per. Men. Keu No. 107/PMK. 010/2015 tanggal 8 Juni 2015. . • Pembelian yang tidak dipungut PPN : 1. Pembelian barang tertentu yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, Misal: a. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), b. Buku Pelajaran/ Agama Kurikulum, Kitab Suci, c. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan, bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan, d. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum, e. Direktorat Jenderal Pajak dll, diatur dlm KMK-563/KMK. 03/2003, PP 38 Tahun 2003 dan PP 31 Tahun 2007 17 17

Ketentuan Khusus Apabila rekanan toko/ pengusaha/ penyedia jasa tidak mempunyai NPWP, maka dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh 22 dan PPh 23 seharusnya. Tarif (Punya NPWP) Tarif (Tidak Punya NPWP) PPh Pasal 22 1, 5% 3% PPh Pasal 23 2% 4% Jenis Pajak Direktorat Jenderal Pajak 18

Contoh Transaksi/ Belanja Upah Tukang PPh 21 Belanja Barang/Jasa Material PPh 22 Tidak Kena Pajak Jasa sehubungan dengan penggunaan harta (Misal Sewa Truk/ Mesin) PPh 23 PPN Jasa Catering PPh 23 Jasa Konstruksi 1. PPh Final Pasal 4(2) 2. PPN Direktorat Jenderal Pajak 19

DAFTAR PTKP BARU : 101/PMK. 010/2016 Status Kode Sebulan Setahun Tidak Kawin / Bujangan TK/0 4. 500. 000 54. 000 Kawin 0 Tanggungan K/0 4. 900. 000 58. 500. 000 Kawin 1 Tanggungan K/1 5. 250. 000 63. 000 Kawin 2 Tanggungan K/2 5. 625. 000 67. 500. 000 Kawin 3 Tanggungan K/3 6. 000 72. 000 20 20 Direktorat Jenderal Pajak

PPh Pasal 21 (Final) Jenis Pembayaran PEMBAYARAN HONOR PANITIA/PEJABAT PENGADAAN, BENDAHARA, DAN STAF PROYEK (PNS) Tarif PPh Pasal 21 1. Gol. IV, 15%, 2. Gol. III, 5%, 3. Gol. II dan I, 0% PEMBAYARAN HONOR ANGGOTA DALAM 5% x Honor yang dibayar KEPANITIAAN (NON PNS) UPAH TENAGA KERJA LEPAS YANG MENERIMA UPAH HARIAN, UPAH MINGGUAN, UPAH SATUAN ATAU UPAH BORONGAN Tidak dilakukan Pemotongan PPh Pasal 21 Sepanjang Upah Diterima Tidak Melebihi Rp. 450, 000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sehari dan Penghasilan Kumulatif Yang Diterimanya dalam 1 (Satu) Bulan Kalender Tidak Melebihi Rp. 4. 500. 000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah UPAH TENAGA AHLI (NON- PNS) 5% x 50% x Jumlah Upah yg Dibayar Direktorat Jenderal Pajak 21

CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK Direktorat Jenderal Pajak 22

1. Pembayaran Honorarium • Bendahara X membentuk suatu tim yang anggotanya terdiri dari beberapa PNS. Bendahara membayar honorarium tim pada tanggal 25 Mei 2017 dengan rincian sebagai berikut: Nama Gol Honorarium Harianto IV/a 1. 200. 000 Jhoni III/b 1. 000 Jamal II/b 900. 000 • Bagaimanakah pemotongan pajak atas honorarium yang diterima oleh tim tersebut? Direktorat Jenderal Pajak 23

1. Pembayaran Honorarium Nama Gol Honorarium Tarif PPh Terutang Harianto IV/a 1. 200. 000 15% 180. 000 Jhoni III/b 1. 000 5% 50. 000 Jamal II/b 900. 000 0% 0 Jumlah 3. 100. 000 230. 000 Kewajiban bendahara atas pembayaran tersebut : • Memotong PPh 21 Final atas pembayaran honor • Membuat bukti potong PPh 21 final atas pembayaran honor • Menyetor PPh 21 Final paling lama tanggal 10 Juni 2017 ke Bank • Melaporkan SPT Masa PPh 21 ke KPP Pratama Demak paling lama tanggal 20 Juni 2017 Direktorat Jenderal Pajak 24

2. Pembayaran Upah Tukang Ucok (status belum menikah) pada bulan Mei 2017 bekerja selama 11 hari pada SD X yaitu pembangunan gedung sekolah dengan menerima upah Rp. 140. 000 perhari. Maka penghitungan PPh 21 nya adalah sbb: § Penghasilan perhari Rp. 140. 000 § Penghasilan 11 hari X Rp. 140. 000 = Rp. 1. 540. 000 § Penghasilan sebulan Rp. 140. 000 X 30 = Rp. 4. 200. 000, § Penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan tidak melebihi Rp. 4. 500. 000, § Maka tidak terutang PPh 21 Direktorat Jenderal Pajak 25

2. Pembayaran Upah Tukang. . . (lanjutan) Pak Ogah telah menerima penghasilan sebulan melebihi 4. 500. 000 Contoh 283. 750 x 16 = 4. 540. 000 § § § Maka PPh 21 atas penghasilan Pak Ogah dihitung sebagai berikut: Penghasilan 16 hari : 4. 540. 000 PTKP 16 hari, 16 x (54. 000/360) : 2. 400. 000 Penghasilan harian terutang PPh 21 : 2. 140. 000 PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-16 (5% x 2. 140. 000) : 107. 000 Apabila Pak Ogah juga menerima penghasilan yang sama pada hari ke-17, maka PPh 21 terutang adalah sbb: § 17 x 283. 750 : 4. 823. 750 § PTKP 17 hari , 17 x(54. 000/360) : 2. 550. 000 § Penghasilan harian terutang PPh 21 : 2. 273. 750 § PPh 21 (5% x 2. 273. 750) : 113. 687 § PPh 21 yang sudah dipotong pada hari ke-16 : 107. 000 (-) § PPh 21 yang harus dipotong pada hari ke-17 : 6. 687 § Apabila Pak Ogah tidak memiliki NPWP, maka akan dipotong Bendahara 20% lebih tinggi dari tarif 5% atau menjadi dikenakan tarif 6% Direktorat Jenderal Pajak 26

4. Pembayaran atas Jasa § Bapak Y selaku bendahara menyewa molen kepada rekanan yang tidak memiliki NPWP dengan nilai penyerahan Rp. 10. 000, § Atas transaksi tersebut bendahara wajib memotong PPh 23 sebesar 4% (bukan 2%), karena rekanan tidak memiliki NPWP dengan perhitungan sbb: § PPh 23 (4% x 10. 000) = Rp. 400. 000 § Wajib Pungut PPN (karena > Rp 1 juta) PPN = 10% x Rp 10. 000 = Rp 1. 000 Direktorat Jenderal Pajak 27

5. Pembayaran atas Pelaksanaan Konstruksi (Pembangunan Fisik) § Bendahara Z melakukan tender pekerjaan konstruksi fisik (pembangunan gedung sekolah) yang dilakukan oleh CV. Andalan (NPWP 02. 554. 013. 3126. 000). Kontraktor tsb memiliki kualifikasi grade kecil dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 200. 000 dan PPN sebesar Rp. 20. 000. § Maka pajak yang harus dipotong oleh Bendahara atas paket pekerjaan fisik tersebut adalah: Nilai kontrak : Rp. 200. 000 PPN : Rp. 20. 000 + Total tagihan dari rekanan (CV. Andalan) : Rp. 220. 000 § PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong: 2% x 200. 000 = 4. 000 § Total PPh dan PPN = Rp 20. 000 + Rp 4. 000 = Rp 24. 000 § Dibayar kepada rekanan CV. Andalan = (220 juta – 24 juta) = Rp 196. 000 Direktorat Jenderal Pajak 28

PERHATIAN !!! Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukan oleh bendaharawan. Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak. PASTIKAN rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP. Direktorat Jenderal Pajak

Jenis dan Batas Waktu Setor Dan Lapor Pajak Jenis Pajak Batas Waktu Pembayaran PPh Pasal 21 Tgl. 10 bulan berikutnya Batas Waktu Pelaporan Tgl. 20 bulan berikut PPh Pasal 22 Tidak ada Pembayaran Tidak Wajib Lapor PPh Pasal 23 Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikut PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikutnya Tgl. 20 bulan berikut Pajak Pertambahan Nilai Pemungutan Direktorat Jenderal Pajak Paling lama 7 (tujuh) hari Akhir bulan berikutnya. setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah 30

Cara Penulisan/ Pengisian di SSP Jenis Pajak Identitas NPWP dan Nama Wajib Pajak PPh Pasal 21 Bendahara PPh Pasal 22 Tidak Ada PPh Pasal 23 Bendahara PPh Pasal 4 ayat (2) Bendahara Kode 411121 - 100 411121 – 402 Tidak Ada 411124 - 100 411124 – 104 411128 – 402 411128 - 403 Yang Menandatangani Bendahara 411128 – 409 Pajak Pertambahan Nilai Direktorat Jenderal Pajak Rekanan 411211 - 920 Bendahara 31

BEA METERAI • Ketentuan Penggunaan Meterai Tempel : Surat yang memuat Jumlah Uang *) Meterai yang digunakan Rp 250. 000 s. d. Rp 1. 000 Meterai Rp 3. 000 Diatas Rp 1. 000 Meterai Rp 6. 000 Dokumen Perjanjian/ Kontrak Meterai Rp 6. 000 *) yang menyebutkan penerimaan uang Direktorat Jenderal Pajak

Terima Kasih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Jl Sultan Fatah No. 9 Demak Telp Kantor : 0291 - 681038 Direktorat Jenderal Pajak 33

Bayar Pajak dan laporkan SPT Direktorat Jenderal Pajak 34