PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pembayaran Pajak

PEMBAYARAN PAJAK V DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Wajib Pajak PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 29 Pemotong/ Pemungut PPh PPh Pasal PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa 4(2) 15 21 23/26 tanggal 15 bulan berikutnya sebelum SPT Tahunan disampaikan tanggal 10 bulan berikutnya paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK. 03/2007

Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Wajib Pajak selain bend. /Pemungut PPN & PPn. BM PPh Pasal 22 Akhir bulan berikutnya Bendahara tanggal 7 bulan berikutnya Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya Importir (WP) saat penyelesaian doc. DJBC 1 hari kerja Bendahara hari yg sama Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya

Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran STP, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa 1 bulan sejak tanggal diterbitkan *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK. 03/2007

Angsuran & Penundaan WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam: -STP, SKPKBT -SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah 9 hari kerja sebelum jatuh tempo alasan & jumlah pembayaran pajak sanksi bunga 2% per bulan (kecuali untuk STP) PPh Pasal 29 * Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa *Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 184/PMK. 03/2007 & PER-38/PJ/2008

TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN Pasal 9 ayat (1) UU KUP jis. PAJAK PERMENKEU No. 184 /PMK. 03/2007 JENIS PAJAK JATUH TEMPO (paling lamba) 1 PPh Pasal 4 ayat (2) yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya 2 PPh Pasal 4 ayat (2) yg dibayar sendiri WP tgl 15 bulan berikutnya 3 PPh Pasal 15 yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya 4 PPh Pasal 15 yg dibayar sendiri oleh WP tgl 15 bulan berikutnya 5 PPh Pasal 21 yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya 6 PPh Pasal 23 yg dipotong oleh Pemotong PPh tgl 10 bulan berikutnya 7 PPh Pasal 25 tgl 15 bulan berikutnya 8 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPn. BM atas impor tgl yg sama pada saat pembayaran Bea Masuk 9 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPn. BM atas impor yang Bea Masuk ditunda atau dibebaskan Tgl yg sama pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor 10 PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPn. BM atas impor yg dipungut Ditjen Bea dan Cukai 1 hari kerja setelah pemungutan pajak dilakukan 11 PPh Pasal 22 yg dipungut Bendahara Hari yg sama pada saat pembayaran 12 PPh Pasal 22 atas penyerahan BBM, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yg dipungut oleh WP badan yg bergerak dalam bidang produksi BBM, gas, dan pelumas tgl 10 bulan berikutnya 13 PPh Pasal 22 yg pemungutannya dilakukan oleh WP badan tertentu tgl 10 bulan berikutnya 14 PPN atau PPN dan PPn. BM yg terutang dalam satu Masa Pajak Akhir bulan berikutnya 15 PPN atau PPN dan PPn. BM yg pemungutannya dilakukan Bendahara Tgl 7 bulan berikutnya 16 PPN atau PPN dan PPn. BM yg dilakukan Pemungut PPN selain Bendahara Tgl 10 bulan berikutnya 17 PPh Pasal 25 bagi WP kriteria tertentu yg melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa pajak terakhir 18 Selain PPh Pasal 25 bagi WP kriteria tertentu yg melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa Sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak

BATAS WAKTU PELUNASAN PPh PASAL 29 KEKURANGAN BAYAR PPh BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh (Ps. 29) TAHUN BUKU = TAHUN PAJAK TAHUN BUKU ¹ TAHUN PAJAK HARUS DILUNASI PALING LAMBAT SEBELUM SPT TAHUNAN DISAMPAIKAN

SANKSI ADMINITRASI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2 a) dan (2 b) UU KUP PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI SPT MASA BERUPA BUNGA 2% PER BULAN YG DIHITUNG DARI TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 BULAN) SPT TAHUNAN PPh BERUPA BUNGA 2% PER BULAN YG DIHITUNG MULAI DARI BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH 1 BULAN)

JATUH TEMPO PEMBAYARAN KETETAPAN PAJAK Pasal 9 ayat (3) dan (3 a) UU KUP PAJAK TERUTANG ATAS : £ STP £ SKPKBT £ £ SK PEMBETULAN SK KEBERATAN PUTUSAN BANDING PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YG MENGAKIBATKAN PAJAK YG HARUS DIBAYAR BERTAMBAH HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 1 BULAN SEJAK TANGGAL DITERBITKAN, KECUALI WP USAHA KECIL DAN WP DI DAERAH TERTENTU DPT DIPERPANJANG PALING LAMA 2 BULAN

PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (4) UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN WP UNTUK MENGANGSUR/MENUNDA PALING LAMA 12 BULAN PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG ATAS : £ STP £ SKPKBT £ PPh Pasal 29 £ SK PEMBETULAN £ SK KEBERATAN £ PUTUSAN BANDING £ PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI Yang mengakibatkan pajak yg harus dibayar bertambah Dikenakan sanksi bunga sebesar 2% sebulan

SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERMENKEU No. 184/PMK. 03/2000 PERMOHONAN PENGANGSURAN/PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK syarat £ Diajukan secara tertulis kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar; £ Diajukan paling lama 9 hari sebelum jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali dalam hal WP mengalami keadaan diluar kekuasaannya; £ Disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur/ditunda Keputusan menerima atau menolak diberikan dalam waktu paling lama 7 hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan lengkap, lebih dari jangka waktu tersebut permohonan dianggap diterima.

SARANA DAN TEMPAT PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1), (1 a) dan (2) UU KUP jo. PERMENKEU No. 184/PMK. 03/2000 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DISAMAKAN DENGAN SSP MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK YANG DITUNJUK OLEH MENTERI KEUANGAN KANTOR POS SSP ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DIPERSAMAKAN DENGAN SSP DIANGGAP SAH SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN PAJAK APABILA DISAHKAN OLEH PEJABAT KANTOR PENERIMAAN PEMBAYARAN YG BERWENANG ATAU APABILA TELAH DIVALIDASI DENGAN NOMOR TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA (NTPN)