SOSIALISASI PMK NOMOR 219PMK 012017 TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI

SOSIALISASI PMK NOMOR 219/PMK. 01/2017 TENTANG PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL MELALUI ASSESSMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEMENKEU Makassar, 3 Mei 2018 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 1. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL Kompetensi Teknis Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan. 2 Kompetensi Manajerial Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Sosial Kultural Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PERATURAN TERKAIT KOMPETENSI MANAJERIAL KEMENTERIAN KEUANGAN • Tentang Penilaian Kompetensi Manajerial Melalui Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1982) ditetapkan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017 PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 Perubahan PMK nomor 47/PMK. 01/2008 Dan Persesjen No. 55/SJ/2018 Mencabut PMK nomor 38/PMK. 01/2014 3 • Tentang Assessment Center Departemen Keuangan, dan • Tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan • Tentang Penyampaian Laporan Individual Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

OUTLINE PMK NOMOR 219/PMK. 01/2017 BAB I (Ketentuan Umum) • Definisi • • • 4 BAB V (Tata Laksana AC) Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pengelolaan Database, dan Monitoring dan evaluasi BAB II (Maksud dan Tujuan) • Latar Belakang • Maksud dan Tujuan BAB VI (Re. Assessment Center) • Ketentuan, penyelenggaraan dan pengusulan Re. Assessment Center BAB III (Penyelenggaraan AC) BAB IV (Komponen dan Infrastruktur AC) • Perbedaan Ac Reguler dan AC Khusus • Penentuan Assessee, jadwal, dan tempat • Tugas dan wewenang Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit • Komponen AC: • Kamus Kompetensi, • SKJ, • Metode dan alat ukur, • Assessee, dan • Assessor. • Infrastruktur AC: • Pengelola AC (administrator, coordinator, dll) • Sarana dan prasarana BAB VII (Pemanfaatan hasil AC) • pengembangan karier • pemetaan pegawai • manajemen talenta • diklat berbasis kompetensi • pengembangan kompetensi pegawai BAB IX (Sanksi) BAB X (Kerahasiaan) BAB XI • Sanksi dalam hal Assessor tidak mampu memenuhi kewajiban • Seluruh Dokumen Assessment Center, LIAC, LHAC dan Alat Ukur merupakan milik Kementerian Keuangan dan bersifat rahasia (Ketentuan Peralihan) BAB VIII (LIAC) • Isi LIAC dan Format LIAC • Pengelolaan LIAC dan Peruntukan LIAC • Penyusunan rencana pengembangan kompetensi oleh Pegawai BAB XII (Ketentuan Penutup) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB I (KETENTUAN UMUM) Berisi daftar istilah dan pengertian yang digunakan dalam PMK nomor 219/PMK. 01/2017 5 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB II (MAKSUD DAN TUJUAN) Latar Belakang Maksud dan Tujuan 6 • Tindak lanjut dari hasil evaluasi dan pelaksanaan pilot project Assessment Center • Acuan dalam pelaksanaan, pemanfaatan dan pengembangan Assessment Center pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan • Standardisasi pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengembangan Assessment Center pada seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB III (PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER) 1 2 3 7 Perbedaan AC Reguler dan AC Khusus Penentuan Assessee, Jadwal, dan Tempat Tugas dan Wewenang Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB III: Perbedaan AC Reguler dan AC Khusus 8 AC Reguler AC Khusus • Dilaksanakan dalam rangka pemetaan Profil Kompetensi Pegawai • Diperuntukkan bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator, pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana (dan/atau setara) dan pejabat Fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan • Penyelenggaraan AC dan Penentuan Assessee, jadwal, dan tempat pelaksanaan AC Reguler oleh Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit • Dilaksanakan untuk pengisian jabatan tertentu dalam hal: unit kerja belum dapat menyelenggarakan AC, terdapat arahan pimpinan minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama • Mekanisme pelaksanaan diatur oleh Tim Seleksi • Penyelenggaraan AC Khusus oleh Sekretariat Jenderal c. q. Biro SDM • Penentuan Assessee, jadwal, dan tempat pelaksanaan AC Khusus oleh Tim Seleksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB III: Tugas dan Wewenang Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit Eselon I Pengelola Assessment Center Pusat • Merancang, mengevaluasi, dan mengembangkan sistem AC; • Merencanakan dan melaksanakan AC pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat Administrator; • Menentukan Metode dan Alat Ukur yang digunakan dalam AC; • Menyeleksi Assessor eksternal dan/atau Assessor internal yang terlibat dalam AC; • Mengkoordinasikan penugasan Assessor; • Menyusun dan memelihara Database dan Dokumen; • Mendistribusikan Dokumen; • Menjaga kerahasiaan Dokumen dan hasil AC; dan • Membina Pengelola AC Unit. 9 Pengelola Assessment Center Unit Es. 1 • Merencanakan, mengevaluasi, dan melaksanakan AC di lingkup UE I; • Melakukan koordinasi dengan Pengelola AC Pusat terkait penyediaan fasilitas, sarana, dan prasana, kebutuhan Assessor, penyusunan Metode dan Alat Ukur, penyusunan SKJ, serta pengembangan AC di lingkup UE I; • Menyusun, mengelola, dan memelihara Dokumen dan Database di lingkup UE I; • Menjaga kerahasiaan Dokumen dan hasil Assessment Center; dan • Menyampaikan rencana penyelenggaraan AC, laporan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kinerja Assessor kepada Pengelola AC Pusat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV (KOMPONEN DAN INFRASTRUKTUR ASSESSMENT CENTER) Kamus Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Metode dan Alat Ukur Assessee Assessor 10 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV: Kamus Kompetensi Kemampuan Berpikir Kemampuan Bekerja Kemampuan Berelasi Kemampuan Manajemen (Thinking) (Working) (Relating) Diri 1) Penetapan Visi 1) (Visioning) 2) Inovasi (Innovation) 3) Pemahaman Bisnis 2) (Business Acumen) 4) Mengelola Perubahan (Managing Change) 5) Ke. Penyediaan 3) 4) berorganisasi (Organizational Savvy) 6) 5) Pemecahan dan Analisa Masalah (Problem Solving Analysis) 11 6) Perencanaan dan Pengorganisasian (Planning & Organizing) Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan (Judgment & Decision Making) Perbaikan Kualitas (Quality Improvement) Kebijakan, Proses dan Prosedur (Policy, Process and Procedure) Orientasi terhadap Pemangku Kepentingan (Stakeholders Orientation) Keselamatan kerja dan kesadaran terhadap risiko (Safety & Risk Awareness) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Komunikasi (Communication) Memberdayakan Orang Lain (Empowering Others) Kerjasama Tim dan Kolaborasi (Team Work & Collaboration) Kepemimpinan (Leadership) Membangun Hubungan (Relationship Building) Menangani Konflik (Conflict Resolution) 1) 2) 3) 4) 5) (Self Managing) Keberanian Berdasarkan Keyakinan (Courage of Convictious) Mendorong Hasil (Drive for Result) Integritas (Integrity) Ketabahan (Resilience) Pengembangan Diri (Developing Self) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

PERUBAHAN KAMUS KOMPENTENSI MANAJERIAL DARI PERSESJEN 55 TAHUN 2008 KE 219/PMK. 01/2017 12 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

CLUSTER KOMPETENSI MANAJERIAL (PERSESJEN 55 TAHUN 2008) Thinking (8) • Visioning • Innovation • In-Depth Problem Solving • Decisive Judgement • Championing change • Adapting to change • Courage of convictions • Business Acumen 13 Working (12) • Planning and Organizing • Driving for results • Delivering results • Quality focus • Continuous Improvement • Policies, Processes, and Procedures • Safety • Stakeholder focus • Stakeholder service • Integrity • Resilience • Continuous Learning Relating (15) • Teamwork & Collaboration • Influencing and Persuading • Managing others • Team Leadership • Coaching and Developing Others • Motivating Others • Organizational Savvy • Relationship Management • Negotiation • Conflict Management • Interpersonal Communication • Written Communication • Presentation Skill • Meeting Leadership • Meeting Contribution Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

CLUSTER KOMPETENSI MANAJERIAL (219/PMK. 01/2017) 14 Thinking (6) Working (6) Relating (6) • Visioning • Innovation • Business Acumen • Managing Change • Organization Savvy • Problem Solving Analysis • Planning & Organizing • Judgement & Decision Making • Quality Improvement • Policy, Process & Procedures • Stakeholder Orientation • Safety & Risk Awareness • Communication • Team Work & Collaboration • Leadership • Relationship Building • Empowering Others • Conflict Resolution Self Managing (5) • • • Drive for Result Developing Self Integrity Resilience Courage of Convictions Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV: Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Definisi KOMPETENSI INTI Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Total SKJ 13 – 16 Kompetensi) Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap Pegawai Kementerian Keuangan. Merepresentasikan 5 Nilai Kementerian Keuangan Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap jabatan sesuai tingkat jabatan KOMPETENSI PROFESSIONAL Jabatan Administrator (Total SKJ 10 – 12 Kompetensi) Jabatan Pengawas (Total SKJ 9 Kompetensi) (1) Integrity (2) Drive for Result (3) Team Work & Collaboration (4) Stakeholder Orientation (5) Quality Improvement (1) Leadership (2) Visioning (2) Problem Solving (3) Problem Solving Analysis (4) Managing Change (5) Empowering others Analysis (3) Planning and Organizing Terdiri dari 2 (dua) Kompetensi yang ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing unit eselon I (4) Empowering Others (6) Relationship Building KOMPETENSI KHUSUS 15 Kompetensi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi yang spesifik dari masingt-masing jabatan Ditentukan sesuai kebutuhan masing-masing jabatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV: Penyusunan dan Penetapan SKJ Penyusun Penetapan Eselon I/ Hakim Pajak/ Jabatan Terbuka Panitia Seleksi Keputusan Panitia Seleksi Eselon II Biro SDM Keputusan Menteri Keuangan Eselon IV/ Eselon V/ Pelaksana Unit Eselon I masing-masing Keputusan Pimpinan Unit Eselon I Jabatan Fungsional Pimpinan Unit Pembina Internal Peraturan Menteri Keuangan untuk SKJ Jabatan Fungsional dengan instansi pembina Kementerian Keuangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dapat menetapkan SKJ Jabatan Fungsional dengan instansi pembina di luar Kementerian Keuangan Jabatan Tertentu Unit masing-masing, dengan Keputusan Pimpinan Unit (Jabatan yang berada di luar struktur persetujuan Biro SDM organisasi sebagaimana telah ditetapkan dalam PMK Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan) Mis: Badan Layanan Umum (BLU) 16 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV: Metode dan Alat Ukur • Metode AC: Tools AC: Inventory Wawancara Simulasi Assignment Terdapat penambahan mengenai aturan penggunaan metode, yaitu: • Eselon II dan III harus menggunakan 4 metode • Eselon IV dan pelaksana minimal 2 dari 4 metode 17 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IV: Assessee dan Assessor Assessee • Assessee Internal Pegawai Kemenkeu • Assessee Eksternal Peserta AC di luar Kemenkeu yang mengikuti seleksi jabatan di lingkungan Kemenkeu Assessor • Pejabat Fungsional Assessor Di Lingkungan Kemenkeu (sedang dalam proses pembentukan jafung Asesor SDM Aparatur Sipil Negara) • Assessor Internal • Assessor Eksternal 18 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB V (TATA LAKSANA ASSESSMENT CENTER) 1 Perencanaan • Tahapan persiapan dilakukan oleh Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit 3 Pelaporan • Meliputi penyampaian LHAC dan Dokumen 5 2 Pelaksanaan • Meliputi Registrasi, Pengambilan Data (Intake), dan Assessor Meeting 4 Pengelolaan Database • Meliputi penentuan Hak Akses, proses input Database, dan pemeliharaan Database Monitoring dan Evaluasi • Unsur penilaian meliputi Assessor, Assessee, SKJ, Metode dan Alat Ukur, Proses penyelenggaraan AC, dan Pemanfaatan hasil AC *LHAC: Laporan Hasil Assessment Center 19 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB VI (RE-ASSESSMENT CENTER) Pelaksanaan Re-AC dapat dilakukan terhadap: • Pegawai yang telah mengikuti AC paling singkat 2 (dua) tahun sejak AC sebelumnya • Pegawai yang promosi dalam waktu paling kurang 12 bulan setelah menduduki jenjang jabatan baru • Pegawai yang mendapatkan hasil AC “N/A” pada kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKJ • Pegawai yang telah melalui proses peningkatan kapasitas dalam waktu paling kurang 6 bulan sejak program pengembangan selesai dilaksanakan • Pegawai yang aktif kembali bekerja dalam waktu paling kurang 6 bulan setelah selesai melaksanakan Cuti Di Luar Tanggungan Negara (CDTN), tugas belajar, dan dipekerjakan/ diperbantukan • Pegawai yang telah mengikuti program pengembangan talent Penyelenggaraan Re-AC • dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan AC reguler 20 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB VII (PEMANFAATAN HASIL ASSESSMENT CENTER) Pemanfaatan Hasil AC 21 Pengembangan Karier melalui mutasi dan promosi dengan menggunakan nilai JPM yang diperoleh dari hasil Assessment Center Pemetaan Pegawai melakukan pengelompokan Pegawai berdasarkan nilai capaian kinerja dan nilai Kompetensi yang diperoleh dari hasil Assessment Center Manajemen Talenta mengidentifikasi, mengembangkan, mengevaluasi dan menempatkan talent berdasarkan hasil Assessment Center Diklat berbasis Kompetensi menggunakan hasil Assessment Center untuk menganalisis kesenjangan (gap) Kompetensi Pegawai Pengembangan Kompetensi Pegawai menggunakan hasil Assessment Center melalui program feedback dan/atau LIAC untuk menentukan rencana pengembangan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan minat Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB VIII (LAPORAN INDIVIDUAL ASSESSMENT CENTER) LIAC memuat informasi: • Perbandingan antara nilai Kompetensi Pegawai dengan SKJ dalam jabatannya saat ini • Kompetensi yang menjadi kelebihan dan Kompetensi yang perlu dikembangkan sesuai SKJ dalam jabatannya saat ini • Profil Kompetensi Pengelolaan LIAC • Pengelola AC Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemenkeu • Pengelola AC Unit Es. I bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di lingkungan unit masing-masing LIAC bersifat rahasia • Hanya diperuntukkan bagi Pegawai yang bersangkutan, atasan Pegawai, dan unit yang menangani kepegawaian/pengembangan kapasitas Pegawai 22 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB IX (SANKSI) dan BAB X (KERAHASIAAN) Bab IX: Apabila Assessor tidak dapat menyerahkan LHAC dan Dokumen kepada Petugas Operasional paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan Assessor Meeting dan terbukti menyalahgunakan data Assessee, maka terhadap Assessor yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab X: Seluruh Dokumen, LIAC, LHAC, dan Alat Ukur yang digunakan untuk keperluan Assessment Center merupakan milik Kementerian Keuangan dan bersifat rahasia 23 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

BAB XI (KETENTUAN PERALIHAN) Penerapan AC oleh Pengelola AC Pusat dan Pengelola AC Unit berdasarkan PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 mulai berlaku. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 mulai berlaku, pelaksanaan AC dapat tetap mengacu pada PMK Nomor 47/PMK. 01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan dan Persesjen Nomor 55/SJ/2008 tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan. Hasil Assessment Center Pegawai yang diperoleh sebelum berlakunya PMK Nomor 219/PMK. 01/2017, dapat dilakukan konversi sesuai dengan Kompetensi pada PMK Nomor 219/PMK. 01/2017. 24 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

KETENTUAN PENERAPAN PMK NOMOR 219/PMK. 01/2017) Pada saat penerapan Assessment Center berdasarkan PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 mulai dilaksanakan: • PMK Nomor 38/PMK. 01/2014 tentang Penyampaian Laporan Individual Assessment Center di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223); • PMK Nomor 47/PMK. 01/2008 tentang Assessment Center Departemen Keuangan; dan • Per. Sesjen Nomor 55/SJ/2008 tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku PMK Nomor 219/PMK. 01/2017 berlaku mulai tanggal diundangkan (29 Desember 2017) 25 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 25 Kementerian Keuangan RI

KONTAK ASSESSMENT CENTER DJBC Bagian Pengembangan Kepegawaian Sekretariat DJBC Gd. Papua lt. 5 Telp. 021 – 4890308 ext. 711/710 Alamat Email : pengembanganac@gmail. com 26 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI

TERIMA KASIH 27 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI