PERATURAN MENTERI KEUANGAN PMK Nomor 168PMK 052015 Tentang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) Nomor : 168/PMK. 05/2015 Tentang BANTUAN PEMERINTAH yang Salah satunya BELANJA OPERASIONAL (BOS)

Petunjuk Teknis Berdasarkan PEDOMAN UMUM yang disusun oleh PA, KPA menyusun PETUNJUK TEKNIS penyaluran bantuan [Pasal 6 ayat (2)]

Penetapan Alokasi Penerima Bantuan �Diseleksi oleh PPK �Ditetapkan oleh PPK dalam Surat Keputusan disahkan oleh KPA �Komentar: Dalam peraturan, tidak dijelaskan berapa kali penetapan alokasinya. Itu memberikan asumsi bahwa penetapan alokasinya cukup 1 kali, tidak seperti yang dilakukan saat ini yaitu penetapan alokasi tiap semester (2 kali dalam 1 tahun) �[Pasal 8 ayat (1) dan (2)]

Perjanjian Kerjasama �Ditandatangani PPK dan penerima bantuan �Komentar: Dalam Juknis BOS, ada format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), namun sebaiknya klausul-klausulnya diperjelas lagi sesuai dengan PMK 168/2015 �[Pasal 16 ayat (1) dan (2)]

BPP Khusus Bantuan �Tidak diatur �Kepala Satker dapat menunjuk BPP �[Pasal 22 ayat (1)]

Tahapan Pencairan � 1 tahap sekaligus; atau � 4 tahap : �Tahap 1 sebesar 25% �Tahap 2 sebesar 25% dengan syarat laporan penggunaan dananya minimal 80% dari tahap 1 �Tahap 3 sebesar 25% dengan syarat laporan penggunaan dananya minimal 80% dari tahap 1&2 �Tahap 4 sebesar 25% dengan syarat laporan penggunaan dananya minimal 80% dari tahap 1 -3 �[Pasal 18 ayat (3)] �Sesuai permintaan pimpinan lembaga penerima bantuan �[Pasal 22 ayat (2) huruf d]

Lampiran permohonan pencairan dengan LS �Pencairan Tahap 1 atau Pencairan 1 tahap sekaligus (tanpa tahapan) �Rencana Pengeluaran Dana �Komentar: Dalam hal ini adalah RAPBM, RKAM, dan DPA) �Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani penerima bantuan �Kuitansi bukti penerimaan uang �SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) �Pencairan Tahap 2 -4 �Kuitansi bukti penerimaan uang �LPJ penggunaan dana �SPTB (Surat Pernyataan Tanggun Jawab Belanja) �[Pasal 19 ayat (1)

Dengan UP �Rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran �Rincian kebutuhan dana �Batas waktu pertanggungjawaban penggunaan dana �Komentar: Selama ini, madrasah sudah membuatnya dengan format SPBy �[Pasal 22 ayat (2) huruf d]

Teknis Pencairan LS �PPK melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan �Jika tidak sesuai dengan petunjuk teknis, PPK menyampaikan kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaikinya �PPK menandatangani perjanjian kerjasama �PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang �PPK menerbitkan SPP �SPP disampaikan kepada PP-SPM beserta lampiran permohonan pencairan �[Pasal 20]

Teknis Pencairan UP �PPK melakukan pengujian terhadap dokumen permohonan pencairan �PPK menerbitkan SPBy kepada BP/BPP �BP/BPP mentransfer dana bantuan kepada rekening lembaga penerima bantuan �Penerima bantuan segera menggunakan dana bantuan sesuai dengan kesepakatan yang telah diajukan sebelumnya, dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa dan perpajakan �Seluruh bukti-bukti pengeluaran atas penggunaan dana tersebut beserta faktur pajak dan SSP disampaikan kepada BP/BPP untuk revolving �[Pasal 22 ayat (2) huruf e - j]

Permohonan Dispensasi LS Tidak diatur

Permohonan Dispensasi UP �KPA mengajukan dispensasi UP/TUP kepada: �Dirjen Perbendaharaan untuk pembayaran penggunaan bantuan operasional kepada 1 penyedia barang/jasa melebihi 50 juta rupiah yang tidak dapat di-LS �Kakanwil DJPB untuk penyesuaian UP jika melampaui besaran UP yang telah ditentukan �Ka. KPPN untuk pertanggungjawaban TUP melebihi 1 bulan �[Pasal 22 ayat (3)]

LPJ LS �Disampaikan setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran �Lampiran LPJ: �Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana �Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan �Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti telah disimpan �Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara �[Pasal 21

LPJ UP Tidak diatur

Monitoring dan Evaluasi �Dalam pelaksanaan dan penyaluran bantuan, KPA bertanggung jawab atas: �Pencapaian target kinerja �Transparansi �Akuntabilitas �Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis dan ketentuan lainnya �KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah �[Pasal 43 & 44]

Bank/Pos Penyalur � Dapat dilakukan jika penerima bantuan (dalam 1 DIPA) melebihi 100 penerima � Pembukaan Rekening Penyalur sesuai dengan peraturan yang berlaku � Komentar: KPA mengajukan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya kepada Kuasa BUN di Daerah (dalam hal ini adalah KPPN) [PMK Nomor: 252/PMK. 05/2014 tentang Rekening Milik K/L/Satker] � PPK melakukan pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah � Bank/Pos Penyalur yang dipilih haruslah yang telah melakukan kerjasama pengelolaan rekening milik K/L dengan DJPB � Dalam Mo. U, tidak diperkenankan mencantumkan klausul pemotongan/pungutan terhadap penerima dana � [Pasal 45 & 46]