PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF Disampaikan pada : TEMU REGIONAL II KETAHANAN KELUARGA Surabaya, 22 Oktober 2013 1

BATANG TUBUH PERPRES n n n n BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : TUJUAN, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN BAB III : STRATEGI, SASARAN, PENYELENGGARAAN BAB IV : GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF BAB V : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI : PELAPORAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP 2

PERTIMBANGAN DITETAPKANNYA PERPRES n n Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yg sehat, cerdas, dan produktif merupakan aset bagi bangsa dan negara Indonesia pilar utama pembangunan Kualitas SDM sangat ditentukan oleh kualitas pada usia dini yaitu dari janin hingga anak berusia 6 tahun. Terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual, serta kesejahtereraan anak; Periode kritis bagi perkembangan otak manusia 0 - 3 tahun periode emas (golden ages). Untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, meliputi upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. 3

MASALAH DAN TANTANGAN n n n n Permasalahan, antara lain: Rendahnya Status Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini Rendahnya Kesiapan Anak untuk Bersekolah Kurang Optimalnya Pola Asuh Anak oleh Orangtua dan Keluarga Terbatasnya Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Lemahnya Koordinasi Kurang Sinkronnya Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pengembangan Anak Usia Din. I Tantangan: q jumlah anak usia dini (0 -6 tahun) di Indonesia sangat besar sekitar 31, 8 juta atau 13, 38% dari jumlah penduduk q kelembagaan penyelenggara pelayanan PAUD pengelolaan relatif kurang profesional, keterbatasan jumlah, distribusi dan kualitas tenaga, serta fasilitas pelayanan kurang memadai. q Pemahaman para pemangku kepentingan masih terbatas. q Program-program PAUD belum terintegrasi. 4

TANTANGAN § Bagaimana meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini holistik-integratif ? § Bagaimana meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan kualitas tumbuh-kembang dan kelangsungan hidup anak ? 5

TUJUAN DITETAPKANNYA PERPRES n n Tujuan umum pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah: a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai segmentasi umur; b. terlindunginya anak dari kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi di manapun anak berada; c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan Pemerintah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik-integratif. 6

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF pelayanan yang menyeluruh dan terpadu; pelayanan yang berkesinambungan; pelayanan yang non diskriminasi; pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat; • partisipasi masyarakat; • berbasis budaya yang konstruktif; dan • tata kelola pemerintahan yang baik. • • 7

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF n n peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan penguatan kelembagaan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik-integratif 8

STRATEGI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF n n n penguatan dan penyelarasan landasan hukum; peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait; peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan; penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas; internalisasi nilai-nilai agama dan budaya; dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal. 9

SASARAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF n n n n masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini; kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis; penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; Pemerintah, Pemerintah Daerah; perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan; media massa; dan lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional. 10

PENYELENGGARAAN : n n Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik. Integratif dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif, Pemerintah bertanggung jawab untuk: Ø menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria; Ø melakukan bimbingan teknis; Ø melakukan supervisi; Ø melakukan advokasi; dan Ø melakukan pelatihan. 11

Lanjutan : n Dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif pemerintah provinsi bertanggung jawab untuk: n melakukan bimbingan teknis; n melakukan supervisi penyelenggaraan pengembangan anak usia dini; n melakukan advokasi; dan n memberikan pelatihan. 12

Lanjutan n Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini oleh pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan > Pedoman Umum PAUD HI sedang di Update 13

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF q Gugus Tugas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden; q Gugus Tugas memiliki tugas: n Mengkoordinasikan pembuatan kebijakan n Menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran pada kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian; n Memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI; n Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; n Menyelenggarakan advokasi. 14

SUSUNAN GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF q q Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Wk Ketua I : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Wk Ketua II : Menteri Dalam Negeri Anggota: n Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; n Menteri Kesehatan; n Menteri Sosial; n Menteri Agama; n Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; n Sekretaris Kabinet; n Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dan n Kepala Badan Pusat Statistik 15

SUB GUGUS TUGAS q SUB GUGUS TUGAS DIKOORDINASIKAN OLEH PEJABAT ESELON I DI LINGK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT; q ANGGOTA SUB GUGUS TUGAS TERDIRI ATAS PEJABAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT; q KETENTUAN MENGENAI KEANGGOTAAN, TUGAS, DAN TATA KERJA SUB GUGUS TUGAS DIATUR OLEH KETUA GUGUS TUGAS 16

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI DAERAH q Pemerintah daerah melaksanakan pengembangan anak usia dini holistik-integratif dengan mengacu kepada kebijakan yang ditetapkan oleh Gugus Tugas; q Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, dunia usaha, dan anggota masyarakat; q Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait; 17

LANJUTAN q Gugus Tugas Provinsi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik -Integratif bertanggung jawab kepada Gubernur; q Gugus Tugas Kabupaten/Kota Pengembangan Anak Usia Dini Holsitik-Integratif bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota; q Gugus Tugas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik. Integratif berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait, serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas. 18

PERAN SERTA MASYARAKAT q Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi. q Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui: n pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik integratif; n penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pengembangan anak usia dini holistik-integratif; n pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik- integratif; dan/atau n penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistikintegratif. 19

PELAPORAN q q Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kepada Presiden secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; Gubernur, Bupati /Walikota melaporkan Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di daerah masing-masing kepada Ketua Gugus Tugas dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 20

PEMBIAYAAN n Pendanaan untuk pelaksanaan pengembangan anak usia dini holistik-integratif berasal dari: q q q n APBN, APBD (Provinsi dan Kabupaten/kota), Lembaga donor, Masyarakat termasuk dunia usaha, Sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengelolaan dana menganut prinsip tranparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan harmonisasi 21

TERIMA KASIH 22