Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91PMK 052007 Tentang BAGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK. 05/2007 Tentang BAGAN AKUN STANDAR

BAGAN AKUN STANDAR Daftar Perkiraan buku besar yang ditetapkan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah.

KODEFIKASI AKUN 2. Kodefikasi Akun terbagi atas 6 Digit: 1. Akun Buku Besar (BB), 4 Digit 2. Akun Buku Pembantu, 2 digit KODE AKUN X X X KODE BUKU BESAR X X X KODE BUKU PEMBANTU

STANDAR & SISTEM AKUNTANSI Standar Akuntansi Input Transaksi - Keuangan - Kekayaan - Kewajiban Process Proses Akuntansi - Analisa Transaksi - Jurnal / Entries - Posting Output Lap. Keuangan - LRA - Neraca - LAK - Ca. LK -Relevan -Andal -Dpt dibandingkan -Dpt dipahami SISTEM AKUNTANSI Formulasi Prosedur Transaksi Bagan Akun Standar Pengaturan Kelembagaan Hardware Dan Software Personil Terampil

HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN RKA-K/L Bagan Akun Standar PENGAWASAN PERENCANAAN ANGGARAN DIPA APBN SAPP PELAKSANAAN ANGGARAN SPM SP 2 D MPN PERTANGGUNG JAWABAN SA-BUN SAK SIMAK-BMN

DASAR PEMIKIRAN : 1. 2. 3. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah dan K/L yang memenuhi unsur pengendalian, pengukuran dan pelaporan kinerja. Meningkatkan Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBN dengan melaksanakan penggunaan BAS dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan GFS 2001 dalam BAS

TUJUAN BAGAN AKUN STANDAR Ø Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan dinyatakan dalam istilah yang sama; Ø Meningkatkan kualitas informasi keuangan; Ø Memudahkan pengawasan keuangan.

POKOK PERUBAHAN DALAM BAGAN AKUN STANDAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. Penggunaan BAS dimulai pada perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan ; Perubahan dari Bagan Perkiraan menjadi Bagan Akun Standar; Perubahan MAK/MAP menjadi Mata Anggaran; Peniadaan Mata Anggaran tersendiri untuk Pengembalian Penjelasan BAS untuk akun Belanja dan Pendapatan; Penghapusan beberapa Mata Anggaran Belanja : - Belanja Inventaris Kantor; - Belanja Barang Tupoksi bersifat Kontraktual; Penambahan Mata Anggaran khusus untuk BLU; Penambahan Mata Anggaran Belanja untuk: - Belanja Pemeliharaan dikapitalisasi; - Belanja Modal SWAKELOLA dirinci; - Belanja Jasa Profesi - Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS

POKOK PERUBAHAN DALAM BAGAN AKUN STANDAR……… Perubahan istilah Belanja untuk Daerah menjadi Transfer ke Daerah; 8. Penerimaan Pembiayaan dari transaksi RDI/RPD sebagai piutang RDI/RPD; 9. Penambahan Mata Anggaran Non Anggaran untuk transaksi mutasi rekening pada setiap rekening KUN; 10. Adanya Mata Anggaran untuk Appropriasi, Allotment, Estimasi Pendapatan yang dialokasikan dan Estimasi Pendapatan. 7.

KORELASI APBN DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA APBN APPROPRIATION Apakah semua appropriation sudah di allotment DIPA ALLOTMENT Apakah semua Allotment/DIPA sudah dipertanggungjawabkan PELAKSANAAN JURNAL ENTRY BAS PENGAWASAN REVIU PERTANGGUNGJAWAB AN LAPORAN KEUANGAN PEMERIKSAAN AUDIT LKPP

BPS DIUBAH MENJADI BAS MENGAPA ? 1. PEROLEHAN ASET TETAP DARI BELANJA BARANG TIDAK TERCATAT DI SISTEM AKUNTANSI 2. BPS BELUM MENGAKOMODASI UNSUR-UNSUR BIAYA UNTUK MEMBENTUK ASET TETAP SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 3. MENGAKOMODASI AKUN BADAN LAYANAN UMUM 4. MENGAKOMODASI PENJELASAN AKUN / MATA ANGGARAN 5. MENGAKOMODASI AKUN UNTUK BELANJA MODAL YANG DILAKSANAKAN SECARA SWAKELOLA 6. PENGEMBALIAN PENDAPATAN MERUPAKAN PENGURANG PENDAPATAN DAN PENGEMBALIAN BELANJA MERUPAKAN PENGURANG BELANJA YANG BERSANGKUTAN.

KLASIFIKASI AKUN ORGANISASI FUNGSI SUB FUNGSI PROGRAM KEGIATAN MA

KLASIFIKASI BAGAN PERKIRAAN STANDAR • KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban. • KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah. • KLASIFIKASI MENURUT JENIS BELANJA (EKONOMI) Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.

KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI • Fungsi merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional • Fungsi bersifat statis dan bukan merupakan dasar alokasi anggaran

KLASIFIKASI MENURUT FUNGSI 1. Pelayanan Umum 2. Pertahanan 3. Ketertiban dan Keamanan 4. Ekonomi 5. Lingkungan hidup 6. Perumahan dan fasilitas umum 7. Kesehatan 8. Pariwisata dan budaya 9. Agama 10. Pendidikan 11. Perlindungan sosial

KLASIFIKASI MENURUT ORGANISASI Rincian belanja menurut Organisasi disesuaikan dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah

KLASIFIKASI EKONOMI (JENIS BELANJA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Belanja Pegawai (51) Belanja Barang (52) Belanja Modal (53) Belanja Pembayaran Bunga Utang (54) Belanja Subsidi (55) Belanja Hibah (56) Belanja Bantuan Sosial (57) Belanja Lain-lain (58)

PENTINGNYA KLASIFIKASI BELANJA • Formulasikan kebijakan dan Identifikasi alokasi sumber daya tiap sektor; • mengidentifikasi pencapaian kegiatan pemerintah melalui penilaian kinerja pemerintah; dan • membangun akuntabilitas atas ketaatan dalam pelaksanaan anggaran terhadap otorisasi yang diberikan oleh legislatif.

JENIS PENGELUARAN PEMERINTAH Belanja Pengeluaran Pemerintah Transfer/ Bagi Hasil Pembiayaan 51 - 58 61 Dana Perimbangan 62 Dana Otsus dan Penyesuaian 72

BELANJA PEGAWAI Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran kepada kontraktor, pekerja yang dipekerjakan sendiri, dan pekerja lain yang bukan karyawan pemerintah tidak termasuk dalam kelompok belanja pegawai tetapi dalam kelompok belanja barang dan jasa.

BELANJA BARANG DAN JASA, PEMELIHARAAN DAN PERJALANAN Pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, termasuk untuk biaya pemeliharaan dan perjalanan. Termasuk Barang dan Jasa yang digunakan untuk riset dan pengembangan, pelatihan staf, riset pasar dan aktivitas – aktivitas yang sejenis.

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. • Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. • Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. • Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

PENGERTIAN BELANJA MENURUT JENIS BELANJA • Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. • Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

BELANJA PENGADAAN BARANG • • Belanja Pengadaan Barang yang memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap dimasukkan kedalam kategori belanja modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap. Belanja Pengadaan Barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisai dalam laporan keuangan dikategorikan kedalam belanja barang operasional dan belanja barang non operasional.

BELANJA PEMELIHARAAN • • Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak memenuhi ketentuan diatas tetap dikategorikan sebagai belanja pemeliharaan dalam laporan keuangan.

BELANJA PEMELIHARAAN ? RKA-KL BELANJA MODAL BELANJA BARANG TERPENUHINYA SALAH SATU KRITERIA KAPITALISASI 1. BERTAMBAHNYA MASA MANFAAT/UMUR; 2. BERTAMBAHNYA KAPASITAS, KUALITAS, PENINGKATAN STANDAR KINERJA ATAU dan VOLUME ASET YA NILAI MINIMUM KAPITALISASI: ≥ 300. 000 untuk Peralatan & Mesin ≥ 10. 000 untuk Gedung & Bangunan TIDAK

PEMBENTUKAN ASET DARI JENIS BELANJA LAPORAN REALISASI ANGGARAN Pendapatan Belanja Barang - Pajak XXXX - PNBP XXXX Belanja Modal - Belanja Barang XXXX - Belanja Modal XXXX NERACA Aset Lancar Kewajiban - Persediaan Aset Tetap - Tanah, Gedung, - Peralatan dll. Ekuitas Aset Lainnya Total Aset Total Kewajiban+ Ekuitas

BELANJA MODAL TANAH • • Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan atas tanah yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal tanah, dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN • • Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan atas peralatan dan mesin yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal peralatan dan mesin, dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN • • Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan atas gedung dan bangunan yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerjaharus dikapitalisasi kedalam belanja modal gedung dan bangunan, dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN • • Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan atas jalan, irigasi dan jaringan yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

BELANJA MODAL FISIK LAINNYA • Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatanpembanguna n/ -pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. • Pengeluaran yang dikeluarkan setelah perolehan atas fisik lainnya yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi kedalam belanja modal fisik lainnya, dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

BELANJA MODAL SWAKELOLA • • Belanja Modal yang dilaksanakan secara swakelola dan memiliki output berupa aset tetap, seluruh pengeluaran termasuk upah, perjalanan dinas, dan bahan-bahan/asistensi diakui sebagai aset tetap. Belanja Modal yang dikeluarkan untuk tujuan pembentukan barang modal yang masa pembangunannya belum selesai sampai pada saat tanggal laporan keuangan diakui sebagai aset tetap dalam kelompok kontruksi dalam pengerjaan diberikan penjelasan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

KONSEP NILAI PEROLEHAN • Komponen belanja modal untuk perolehan aset tetap meliputi: – Harga beli aset tetap – Semua biaya yang dikeluarkan sampai AT siap digunakan, termasuk: * biaya perjalanan dinas * ongkos angkut * biaya uji coba * biaya konsultan

PEDOMAN KAPITALISASI BM/KN DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH 1. REHABILITASI : PERBAIKAN ASET TETAP YANG RUSAK SEBAGIAN DENGAN TANPA MENINGKATKAN KUALITAS DAN ATAU KAPASITAS DENGAN MAKSUD DAPAT DIGUNAKANSESUAI DENGAN KONDISI SEMULA. 2. RENOVASI PERBAIKAN : ASET TETAP YANG RUSAK ATAU MENGGANTI YANG BAIK DENGAN MAKSUD MENINGKATKAN KUALITAS ATAU KAPASITAS.

NILAI SATUAN MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP • DEFINISI : PENGELUARAN PENGADAAN BARU DAN PENAMBAHAN NILAI ASET TETAP DARI HASIL PENGEMBANGAN , REKLASIFIKASI, RENOVASI DAN RESTORASI RUANG LINGKUP : 1. PERALATAN DAN MESIN DAN ALAT OLAH RAGA , > Rp. 300. 000, 2. GEDUNG DAN BANGUNAN, > Rp. 10. 000, - PENGECUALIAN PENGELUARAN UNTUK TANAH, JALAN, IRIGASI, JARINGAN DAN ASET TETAP LAINNYA (KOLEKSI PERPUSTAKAAN DAN BARANG BERCORAK KESENIAN)

KLASIFIKASI AKUN KODE 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN ASET KEWAJIBAN EKUITAS DANA PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH BELANJA NEGARA TRANSFER KE DAERAH PEMBIAYAAN NON ANGGARAN

PERLAKUAN PERKIRAAN PENERIMAAN KEMBALI BELANJA DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN

PENDAPATAN Seluruh Kas yang diterima di Kas Negara baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

PENGEMBALIAN PENDAPATAN Pengeluaran Kas Negara yang terjadi karena adanya pengembalian terhadap pendapatan, yang perlakuannya mengurangi pendapatan yang sudah diterima.

KONTRA POS PENDAPATAN PAJAK DAN CUKAI 4111 Pendapatan Pajak penghasilan 4112 Pendapatan Pajak pertambahan nilai 4113 Pendapatan Pajak bumi dan bangunan 4114 Pendapatan BPHTB 4115 Pendapatan Cukai 4116 Pendapatan Pajak Lainnya 4111 Pengembalian Pendapatan Pajak penghasilan Pengembalian Pendapatan Pajak Created by: SYAIFUL ® pertambahan nilai 4112

BELANJA Seluruh Pengeluaran yang keluar dari Kas Negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

PENGEMBALIAN BELANJA Seluruh belanja yang dikembalikan ke Kas Negara dimana perlakuannya mengurangi pengeluaran belanja yang sudah dilakukan (untuk tahun berjalan). Untuk pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu diakui sebagai pendapatan lain-lain.

KONTRA POS BELANJA TUNJANGAN 5111 5112 5113 5114 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Belanja Pegawai Perjan Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara Pengembalian Belanja Pegawai Perjan Created by: SYAIFUL ®

Dibayarkan SPM/SP 2 D gaji oleh KPPN atas beban APBN sebesar Rp. 100 juta 511111 Belanja Gaji Pokok 111411 Kas di Bank Tunggal 100. 000 Penerimaan Kembali Belanja Gaji Pokok sebesar Rp. 10. 000, - (dokumen SSPB) 111411 511111 Kas di Bank Tunggal Pengembalian Belanja Gaji Pokok 10. 000 Akun yang terpengaruh 111411 511111 10. 000 100. 000 10. 000

Dibayarkan SPM/SP 2 D gaji oleh KPPN atas beban APBN sebesar Rp. 100 juta 511111 Belanja Gaji Pokok 111411 Kas di Bank Tunggal 100. 000 Penerimaan Kembali Belanja Gaji Pokok sebesar Rp. 10. 000, - (dokumen SSPB) 111411 511511 Kas di Bank Tunggal Pengembalian Belanja Gaji Pokok 10. 000 Akun yang terpengaruh 111411 10. 000 100. 000 511511 10. 000 511111 100. 000

KAITAN PENGANGGARAN TERPADU DENGAN BAGAN AKUN STANDAR PP 21 /2004 : Penyusunan RKA-KL DIK DIP ASET TETAP MP NERACA TERDAPAT a. l : 1. Honor 2. Belanja Inventaris: BARANG 5220 HABIS PAKAI 3. Belanja untuk BELANJA Tupoksi MENGIKAT 51, 52 Belanja Pegawai dan Barang , a. l : Honor: 1. Tetap 2. Tidak Tetap : 2009 (Bel. Barang) TERDAPAT a. l : 1. Belanja Modal Non Fisik Lainnya : 5960 TIDAK MENGIKAT DIPA PMK 91/2007: Bagan Akun Standar 53 - Belanja Pemeliharaan yang Dikapitalisasi - Belanja Modal Swakelola - Honor Tim

Pasal 4 PMK 91/PMK. 05/2007 (1) Bagan Akun Standar selanjutnya dikelola/dikurangi/ditambah oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Per-08/PB/2008 tentang Penambahan dan Perubahan BAS No. Penambahan/Perubahan 1. Penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2008; I. doc 2. Penambahan kode akun/mata anggaran yang berlaku sejak tahun 2009; 2. doc 3. Penambahan dan/atau perubahan penjelasan kode akun/mata anggaran; 3. doc 4. Perubahan Kodefikasi maupun Uraian kode akun/mata anggaran; 5. Perubahan Kodefikasi maupun Uraian Akun Neraca; 6. Kode akun/mata anggaran yang tidak digunakan lagi sejak tahun 2009; 6. doc

Penambahan Kode Akun 2009 521115 Honor Operasional Satuan Kerja) 521213 Honor Output Kegiatan (Dua akun tersebut menggantikan 512112 – Honor tidak tetap) 53 xxxx Penambahan Nilai Aset (menggantikan 535 XXX-Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi)

Akun yang tidak digunakan lagi sejak 2009 512112 Honor tidak tetap 535 XXX Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi

Lampiran I Per-08/PB/2008 Penambahan Kode Akun TA 2008 Rekening Pemerintah di Bank Umum dalam Rangka Penempatan - Piutang Pend. Denda Adm. Bea Keluar Akun Aset - Piutang Pend. Bunga Bea Keluar - Belanja pegawai dibayar dimuka - Belanja barang dibayar dimuka - Belanja Bunga dibayar dimuka Akun Neraca Akun Kewajiban Utang Kelebihan Bayar Bea Keluar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBSN

Lampiran I Per-08/PB/2008 Penambahan Kode Akun TA 2008 PPn Batubara Perpajakan - Pend. Denda atas sanksi Pabean - BM DTP - Denda Adm. Bea Keluar - Pend. Bunga Bea Keluar Akun Pendapatan Pend. Kehutanan Pend. atas Pengelolaan TSA PNBP Pend. Kejaksaan dan Peradilan Pend. Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi Pend. Iuran dan Denda Pend. Jasa Layanan Perbankan BLU

Lampiran I Per-08/PB/2008 Penambahan Kode Akun TA 2008 Bel. Tunj. Cacat dan Santunan TNI/POLRI Belanja Pegawai Bel. Tunj. Fasilitas KPK Pejabat Negara Bel. Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS Kontribusi APBN utk. Eks PNS Dephub KAI Akun Belanja Subsidi Minyak Goreng Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan KUR Belanja Lain-Lain - Bel. Pengembalian Hibah karena Pengeluaran Ineligible - Bel. Kompensasi Kenaikan Harga BBM - Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga