KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA PUSAT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADANPENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JALAN, PERUMAHAN PERMUKIMAN, DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH PELATIHAN PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA ISMONO YAHMO (Penilai Ahli) BALAI DIKLAT PUPR Wil IX JAYAPURA Jayapura, 19 -24 Agustus 2019
PROFIL PENGAJAR § Nama : ismono yahmo, ir. ma § Tmpt, tgl lahir : semarang, 25 september 1953 § Alamat : Jl. Merak I Blok F 1 - 14 Bintaro, Jaksel § Tilpun/Hp : 021 7364534/ 08129696730 § RIWAYAT PENDIDIKAN S 1 ARSITEKTUR UGM YOGYAKARTA S 2 URBAN MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY, THE NETHERLANDS § RIWAYAT PEKERJAAN DIREKTORAT TATA BANGUNAN , DJCK KEMENEG PU DIREKTORAT PBL, DJCK BIRO HUKUM PPUK, BP KONSTRUKSI PENILAI AHLI, LPJKN PENILAI TEKNIS, BPSDM PENGURUS NASIONAL IAI 2018 -2021
1. Transition headline Let’s start with the first set of slides 3
DAFTAR ISI 1. 4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. KOMPETENSI DASAR 3. INDIKATOR KEBERHASILAN OUTLINE MATERI
BAGIAN 1 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
PENGELOLAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Pelatihan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Standar Kompetensi Kelulusan Peserta mampu melaksanakan Pengelolaan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara DIT. PBL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
2 KOMPETENSI DASAR DIT. PBL BAGIAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Peserta mampu menerapkan ketentuan Pembiayaan Pembangunan Bangunan Gedung Negara DIT. PBL KOMPETENSI DASAR
3 INDIKATOR KEBERHASILAN DIT. PBL BAGIAN
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA Indikator 1 Peserta mampu menerapkan ketentuan komponen biaya pembangunan BGN Indikator 2 Peserta mampu menghitung biaya standar dan biaya non standar Indikator 3 Peserta mampu menerapkan ketentuan Standar Harga Satuan Tertinggi Indikator 4 Peserta mampu menerapkan ketentuan biaya pekerjaan lain yang menyertai pembangunan Indikator 5 Peserta mampu menerapkan ketentuan biaya pembangunan dalam rangka perawatan DIT. PBL INDIKATOR KEBERHASILAN
BAGIAN 4 OUTLINE MATERI
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA 1 6 Dasar Hukum dan pengertian Komponen Biaya Pembangunan 2 Bangunan Gedung Negara 3 Biaya Standar dan Biaya Non Standar 4 Standar Harga Satuan Tertinggi Biaya pekerjaan lain yang 5 menyertai/melengkapi pembangunan Biaya pembangunan dalam rangka perawatan DIT. PBL OUTLINE MATERI
DIT. PBL 1. DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN 13
DIT. PBL a. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. b. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002. c. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya d. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung. f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan) g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara) h. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 yo Nomor 6/PRT/M/2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan). i. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi. (Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi) j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
DIT. PBL h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara) i. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Peraturan Menteri PUPR Nomor 5/PRT/M/2016 yo Nomor 6/PRT/M/2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan). j. Peraturan Menteri PU Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Sertifikat Laik Fungsi. (Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi) k. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Sistim Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. l. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Cagar Budaya m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Hijau n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2018 tentang IMB dan SLF mel Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik o. Peraturan Menteri PUPR No 19/PRT/M/2017 Tentang Standar Remunerasi Minimal Tkerja Konst pada Jenjang Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi p. Keputusan Menteri PUPR No 897/KPTS/M/2017 Tentang Besaran Remunerasi Minimal Tkerja Konst pada Jenjang Ahli untuk Layanan Jasa Konsultasi Konstruksi q. Keputusan Menteri PUPR No 1044/KPTS/M/2018 Tentang Koefisien/Faktor Pengali Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara
• Meliputi: a. Komponen biaya pembangunan b. Biaya Standar dan Biaya Non Standar c. Standar Harga Satuan Tertinggi d. Biaya pekerjaan lain yang menyertai/melengkapi pembangunan e. Biaya pembangunan dalam rangka perawatan • Pembiayaan Pembangunan BGN harus dituangkan dalam DIPA atau DPA
2. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA 17
Komponen Biaya Pembangunan BGN a. Terdiri atas: § Pelaksanaan konstruksi § Perencanaan teknis, § Manajemen konstruksi/pengawasan konstruksi § Pengelola kegiatan b. Biaya perencanaan teknis, manajemen konstruksi/ pengawasan konstruksi, dan pengelola kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi c. Besaran persentase biaya tersebut tercantum dalam Lampiran III A, B, dan C, sesuai klasifikasi bangunan gedung, .
DIT. PBL q Biaya Pelaksanaan Konstruksi § Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik BGN yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual terdiri atas biaya pekerjaan standar dan non standar. § Biaya konstruksi fisik maksimum untuk pekerjaan standar, dihitung dari hasil perkalian total luas bangunan gedung negara dengan standar harga satuan per-m 2 tertinggi dikalikan dengan koefisien jumlah lantai; § Biaya konstruksi fisik pekerjaan non standar (yang belum ada pedoman harga satuannya) dihitung dengan rincian kebutuhan nyata dan dikonsultasikan dengan Instansi Teknis setempat;
1. Dilaksanakan secara bulanan atau tahapan tertentu berdasar prestasi pekerjaan dilapangan 2. Pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama/PHO dibayarkan 95% dari nilai kontrak. 3. Masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/FHO dibayarkan 5% dari nilai kontrak. DIT. PBL Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi
§ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan perencanaan teknis pembangunan BGN, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencana teknis secara kontraktual. § Dihitung berdasar biaya langsung personil (billing rate) dan biaya langsung dapat diganti § Besarnya nilai biaya perencanaan teknis maksimum dihitung sesuai prosentase biaya perencanaan teknis terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel A, B, dan C LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018. DIT. PBL q Biaya Perencanaan Teknis
DIT. PBL Biaya Perencanaan Teknis § Digunakan untuk: o Honarium TA dan penunjang o Materi dan penggandaan laporan o Pembelian dan sewa peralatan o Sewa kendaraan o Rapat o Perjalanan lokal/luar kota o Komunikasi o Asuransi atau pertanggungan o Pajak dan iuran daerah
1. tahap konsep rancangan sebesar 10%; 2. tahap pra-rancangan sebesar 20%; 3. tahap pengembangan sebesar 25%; 4. tahap penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan RKS, serta RAB sebesar 25%; 5. tahap pelelangan sebesar 5%; dan 6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%. DIT. PBL Pembayaran biaya perencanaan teknis :
§ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa manajemen konstruksi secara kontraktual. § Dihitung berdasar biaya langsung personil (billing rate) dan biaya langsung dapat diganti § Besarnya nilai biaya manajemen konstruksi maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya manajemen konstruksi terhadap biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam Tabel B dan C LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018. DIT. PBL q Biaya Manajemen Konstruksi
DIT. PBL Biaya Manajemen Konstruksi § Digunakan untuk: o Honarium TA dan penunjang o Materi dan penggandaan laporan o Pembelian dan sewa peralatan o Sewa kendaraan o Rapat o Perjalanan lokal/luar kota o Komunikasi o Penyiapan dokumen SLF o Penyiapan dokumen Pendaftaran o Asuransi atau pertanggungan o Pajak dan iuran daerah
DIT. PBL Pembayaran biaya manajemen konstruksi 1. persiapan/pengadaan konsultan perencana sebesar 5%; 2. review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10%; 3. pelelangan pemborong sebesar 5%; 4. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pertama/PHO pekerjaan konstruksi sebesar 70%; 5. Pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima kedua/FHO pekerjaan konstruksi sebesar 10%
DIT. PBL q Biaya Pengawasan Konstruksi § Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan konstruksi pembangunan gedung negara, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan secara kontraktual. § Dihitung berdasar biaya langsung personil (billing rate) dan biaya langsung dapat diganti § Besarnya nilai biaya pengawasan maksimum dihitung berdasarkan prosentase biaya pengawasan konstruksi terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel A dan B, LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018.
DIT. PBL Biaya Pengawasan Konstruksi § Digunakan untuk: o Honarium TA dan penunjang o Materi dan penggandaan laporan o Pembelian dan sewa peralatan o Sewa kendaraan o Rapat o Perjalanan lokal/luar kota o Penyiapan dokumen SLF o Penyiapan dokumen Pendaftaran o Komunikasi o Asuransi atau pertanggungan o Pajak dan iuran daerah
§ Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan gedung negara. § Besarnya nilai biaya pengelolaan kegiatan maksimum dihitung sesuai prosentase biaya pengelolaan kegiatan terhadap nilai biaya konstruksi fisik bangunan yang tercantum dalam Tabel A, B, dan C LAMPIRAN III Permen PUPR 22/2018. § Digunakan untuk operasional unsur K/L atau OPD sesuai tahapan DIT. PBL q Biaya Pengelolaan Kegiatan
DIT. PBL Biaya Pengelolaan Kegiatan § Digunakan untuk: o Honarium staf dan panitia lelang/pokja o Perjalanan dinas o Bahan dan alat selama kegiatan o Rapat o Proses pelelangan o Laporan dokumentasi o Penyiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi pendaftaran BGN
3. BIAYA STANDAR DAN BIAYA NON STANDAR 31
Biaya Standar dan Biaya Non Standar a. Pembiayaan pembangunan BGN terdiri atas pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar ( pekerjaan dasar yang sudah ada standar harga satuan tertingginya) dan pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang belum ada standar harga satuan tertingginya dan harus dihitung berdasar kebutuhan nyata dan harga pasar). b. Biaya pekerjaan standar dan nonstandar digunakan untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan BGN.
§ arsitektur, § struktur, § utilitas yang meliputi pekerjaan plumbing, dan jaringan instalasi penerangan, dan § perampungan (finishing). b. Biaya standar termasuk overhead pelaksana konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan DIT. PBL a. Biaya standar digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik standar yang meliputi pekerjaan:
DIT. PBL c. Digunakan sbg pedoman penyusunan dokumen pendanaan, pembangunan lebih dr 1 tahun anggaran, dan peningkatan mutu d. Besarnya biaya standar pembangunan BGN dihitung berdasarkan: § standar harga satuan tertinggi sesuai dengan klasifikasi BGN; § koefisien/faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan § luas bangunan.
Kepmen PUPR No 1044/KPTS/M/2018 Harga satuan tertinggi rata-rata per-m 2 bangunan gedung bertingkat adalah harga satuan lantai dasar tertinggi per-m 2 dikalikan dengan 2 Tertinggi Jumlah lantai bangunan Harga Satuan per-m koefisien/faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan Bangunan 2 lantai 1, 090 standar harga gedung bertingkat Bangunan 3 lantai 1, 120 standar harga gedung bertingkat Bangunan 4 lantai 1, 135 standar harga gedung bertingkat Bangunan 5 lantai 1, 162 standar harga gedung bertingkat Bangunan 6 lantai 1, 197 standar harga gedung bertingkat Bangunan 7 lantai 1, 236 standar harga gedung bertingkat Bangunan 8 lantai 1, 265 standar harga gedung bertingkat Bangunan 40 lantai 1, 761 standar harga gedung bertingkat DIT. PBL KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI JUMLAH LANTAI BANGUNAN BERTINGKAT GEDUNG NEGARA
PEKERJAAN STANDAR BGN Pekerjaan Standar BGN meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas Dihitung berdasarkan - standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; - koefisienl faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan - luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Ltb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
DIT. PBL a. Biaya non standar digunakan untuk: 1) pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik non standar 2) Perizinan selain IMB 3) Penyambungan utilitas b. Dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar c. Maksimum sebesar 150 % dari total biaya standar d. Dihitung dan dikonsultasikan dengan K/L atau OPD Pembina Teknis
§ Penyiapan dan pematangan lahan, § Peningkatan arsitektur § Peningkatan struktur § Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan § Pekerjaan gedung ramah lingkungan (Bangunan Gedung Hijau/Green Building) DIT. PBL 1) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik non standar yang meliputi pekerjaan:
§ Penyiapan dokumen permohonan SLF 3) Biaya penyambungan utilitas meliputi: § Listrik § Telepon § Air § Gas § Sambungan kesaluran pembuangan kota DIT. PBL 2) Biaya perizinan selain IMB:
Biaya Keseluruhan Pembangunan BGN BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14
4. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI 42
Standar Harga Satuan Tertinggi a. Standar harga satuan tertinggi Pembangunan BGN merupakan harga satuan tertinggi biaya pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar per meter persegi. b. Standar Harga Satuan Tertinggi sudah termasuk biaya IMB, biaya umum/overhead, asuransi, inflasi, dan pajak c. Harga satuan tertinggi Pembangunan BGN ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati/walikota, untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.
DIT. PBL KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (dan perubahannya) Pasal 14 (4) Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh : d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik lainnya.
Pasal 15 (1) Standar Harga Satuan Tertinggi bangunan gedung negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a ditetapkan secara berkala oleh bupati/walikota (2) Standar Harga Satuan Tertinggi bangunan gedung negara untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur DIT. PBL PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA
DIT. PBL d. Jenis Standar Harga Satuan tertinggi 1) harga satuan tertinggi pembangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya; 2) harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; 3) harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung dan Rumah Negara.
1) sederhana: harga satuan tertinggi pembangunan BGN klasifikasi sederhana, dan harga satuan tertinggi Pembangunan RN dengan Tipe C/70 m 2, Tipe D/50 m 2, dan Tipe E/36 m 2; 2) tidak sederhana: harga satuan tertinggi pembangunan BGN klasifikasi tidak sederhana, harga satuan tertinggi pembangunan RN Tipe A/250 m 2 dan Tipe B/120 m 2, Tipe C/70 m 2, Tipe D/50 m 2, dan Tipe E/36 m 2 dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua); serta rumah susun negara. DIT. PBL e. Klasifikasi standar harga satuan tertinggi terdiri:
1) harga satuan tertinggi pembangunan Pagar Depan/Samping/Belakang Bangunan Gedung Negara per m 1; dan 2) harga satuan tertinggi pembangunan Pagar Depan/Samping/Belakang Bangunan Rumah Negara per m 1. DIT. PBL f. Harga satuan tertinggi pembangunan Pagar Bangunan Gedung dan Rumah Negara terdiri atas:
DIT. PBL g. Standar Harga Satuan Tertinggi dihitung berdasarkan formula perhitungan yang ditetapkan oleh Menteri secara berkala setiap 3 tahun dapat dievaluasi setiap tahunnya h. Formula perhitungan didasarkan pada komponen upah kerja dan harga bahan pekerjaan konstruksi. i. Standar Harga Satuan Tertinggi untuk BG Klasifikasi Khusus, ditetapkan oleh Direktur BPB berdasar RAB sesuai tingkat kekhususan atau spesifikasi teknis, kebutuhan nyata, dan harga wajar
BAB IV. Bagian Keempat Permen PU No. 22/PRT/M/2018 Fungsl Bangunan/Ruang Harga Satuan per-m 2 Tertinggi Ruang Sidang 1, 50 standar harga bangunan ICU/ICCU/UGD/CMU 1, 50 standar harga bangunan Ruang Operasi 2, 00 standar harga bangunan Ruang Radiology 1, 25 standar harga bangunan Rawat inap 1, 10 standar harga bangunan Laboratorium 1, 10 standar harga bangunan Ruang Kebidanan dan Kandungan 1, 20 standar harga bangunan Ruang Gawat Darurat 1, 10 standar harga bangunan Power House 1, 25 standar harga bangunan Ruang Rawat Jalan 1, 10 standar harga bangunan Dapur dan Laundri 1, 10 standar harga bangunan Bengkel 1, 00 standar harga bangunan Lab. SLTP/SMA/SMK 1, 15 standar harga bangunan Selasar Luar Beratap/Teras 0, 5 standar harga bangunan DIT. PBL KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS
5. BIAYA PEKERJAAN LAIN YANG MENYERTAI PEMBANGUNAN 51
Biaya Pekerjaan lain yang Melengkapi a. Biaya pekerjaan lain merupakan pekerjaan yg terkait tetapi terpisah dengan Pembangunan BGN untuk pemenuhan peraturan perundangan. b. Meliputi pekerjaan: 1) Penyiapan lahan dalam komplek 2) Pematangan lahan dalam komplek 3) Penyusunan RTBL termasuk Rencana Induk/Master Plan 4) Penyusunan AMDAL
5) Penyelidikan tanah terinci 6) Biaya pengelolaan kegiatan pada daerah remote 7) Biaya rekomendasi khusus terkait sifat bangunan, lokasi, /letak bangunan, atau luas lahan 8) Biaya penyedia jasa studi penyusunan program BGFK 9) Biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan yg membutuhkan keahlian penyedia jasa 10)Biaya jasa VE (bila independen) 11)Penyusunan Master Plan
c. Biaya pekerjaan lain dihitung berdasar kebutuhan nyata & harga pasar yang wajar d. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk pekerjaan lain yang meliputi; biaya harian, biaya transportasi, dan akomodasi digunakan untuk: o survei lokasi; o penjelasan pekerjaan/aanwijzing; o pengawasan berkala; o opname lapangan; o koordinasi; dan o monitoring dan evaluasi
f. Penyusunan kebutuhan biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan dilakukan dengan berkonsultasi dengan K/L atau OPD Pembina Teknis g. Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk pekerjaan lain diajukan terpisah, sebagai pekerjaan lain yang menyertai
6. BIAYA PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERAWATAN 56
Biaya Pembangunan untuk Perawatan a. Biaya pembangunan untuk perawatan dihitung berdasarkan tingkat kerusakan. b. Tingkat Kerusakan ditetapkan: 1) 30 % untuk kerusakan ringan 2) 45 % untuk kerusakan sedang 3) 65 % untuk kerusakan berat c. Tingkat kerusakan harus dikonsultasikan kepada Dit BPB atau OPD di provinsi/kab/kota d. Biaya pembangunan untuk perawatan BGCB dihitung berdasar kebutuhan nyata
PENUTUP dan RANGKUMAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN 1. KOMPONEN BIAYA PEMBANGUNAN 2. BIAYA STANDAR & BIAYA NON STANDAR 3. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI 4. BIAYA PEKERJAAN LAIN 5. BIAYA PERAWATAN
Biaya Keseluruhan Bangunan HSBGN RAB BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) Permen PUPR 22/2018 TINGKAT KERUSAKAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANA AN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN
TERIMA KASIH
BIAYA PERENCANAAN TEKNIS tahap konsepsi perancangan : 10% tahap pra rancangan : 20% BIAYA PERENCANAAN TEKNIS tahap pengembangan rancangan : 25% tahap rancangan detail (gambar detail, RKS & RAB) : 25% tahap pelelangan konstruksi : 5% dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. tahap pengawasan berkala : 15%
BIAYA PENGAWASAN KONSTRUKSI dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik (berdasarkan prestasi pek. konstruksi fisik) s. d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi : 90% pemeliharaan s. d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi : 10%
BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI Persiapan / pengadaan penyedia jasa perencana : 5% reviu rencana teknis s. d serah terima dok, perencanaan : 10% BIAYA MANAJEMEN KONSTRUKSI dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. pelelangan penyedia jasa pelaks. konstruksi fisik : 5% pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi fisik (berdasarkan prestasi pek. konstruksi fisik) s. d serah terima pertama (PHO) pekerjaan konstruksi : 70% pemeliharaan s. d serah terima akhir (FHO) pekerjaan konstruksi : 10%
BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN honorarium staf dan panitia lelang; perjalanan dinas; rapat; BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN proses pelelangan; bahan & alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dgn pentahapannya; penyusunan laporan; dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara. dokumentasi; persiapan & pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran BGN.
- Slides: 63