Oleh Pendekatan Terpadu Kerangka Kerja Sosioekologis Pendekatan 2

Oleh:

Pendekatan Terpadu Kerangka Kerja Sosioekologis Pendekatan 2

LATAR BELAKANG Individu Keluarga Issue Keluarga Negara Masyarakat 3

Konsep Ketahanan Keluarga Konsep Keluarga: • Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU no. 52 tahun 2009). • Unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi 4

Konsep Ketahanan Keluarga Indonesia KETAHANAN FISIK KELUARGA KETAHAN AN EKONOMI KETAHAN AN SOSIAL PSIKOLOGI KETAHANA N SOSIAL BUDAYA Legalitas, Struktur dan kesetaraan dan kemitraan gender 5

Fungsi Keluarga 1. Fungsi Keagamaan, 2. Fungsi Sosial Budaya, 3. Fungsi Cinta Kasih, 4. Fungsi Melindungi, 5. Fungsi Reproduksi, 6. Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, 8. Fungsi Pembinaan Lingkungan 6

Komponen Ketahanan Keluarga

Situasi Komponen Keluarga

Pengangguran sekitar 5%; 61% perempuan dan 99% laki-laki mempunyai pekerjaan Kepemilikan tabungan tidak ada data Penghasilan per kapita Rp. 638. 000 Sekitar 60% mempunyai rumah dan tanah 60 -69% tidak punya data KETAHANAN EKONOMI Akte nikah: Data tidak ada 50% Balita punya akta kelahiran 63. 7% persalinan ditolong bidan; dokter 17%; dukun 17% 20% Balita BB kurang LEGALITAS KEUTUHAN KETAHANAN FISIK KESETARAAN GENDER 2. 8% bercerai, 2. 1% ditinggal mati, 1. 5% keluarga dengan KK perempuan, 10% anak tidak tinggal dengan ibu kandung Kondisi rumah tidak ada data Sekitar 60% keluarga mempunyai rumah dan tanah KETAHANAN KELUARGA 64% perempuan dan 60% laki-laki berpendidikan SMP atau lebih 30 -40% istri setuju suaminya melakukan kekerasan 65% penghasilan keluarga penggunaannya ditentukan oleh istri KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI 1. 62% anak kawin pada usia 10 -17 tahun, jumlah anak nakal 54. 712 (2011) 2. 9% anak drop out KETAHANAN SOSIAL BUDAYA Merawat orang tua lansia; Data tidak ada Partisipasi dalam masyarakat tidak ada data Menjalankan ibadah tidak ada data Komunikasi dengan keluarga; tidak ada data 10

Situasi Komponen Ketahanan Keluarga Komponen Variable/indikator Situasi Dasar legalitas dan keutuhan keluarga Perkawinan secara resmi di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil Mempunyai Akta Nikah Mempunyai Akta kelahiran Persentase keluarga yang memiliki surat nikah ? ? ? Keutuhan keluarga(suami dan istri) Ketahanan fisik Ketahanan pangan Anak kurang gizi 59% anak Balita mempunyai Akta Kelahiran 2, 8% bercerai 2, 1 % ditinggal mati 15% keluarga dikepalai oleh perempuan 10% anak tidak tinggal dgn Ibu kandung 20% Balita dgn Berat Badan Kurang Kualitas kesehatan Anggota keluarga sakit berat Anggota keluarga mempunyai kecacatan 63, 7% persalinan ditolong bidan, dokter 17%, dukun 17% Kepemilikan rumah Sekitar 60% mempunyai rumah dan tanah, separuhnya kepemilikan bersama 11 Kondisi rumah(sekat rumah)

Situasi Komponen Ketahanan Keluarga Komponen Variable/indikator Situasi Ketahanan ekonomi Penghasilan tetap Pekerjaan rutin orang tua Kepemilikan tabungan Kepemilikan asset Kepemilikan asuransi Tekanan ekonomi • Rata-rata pengeluaran perkapita(2011) Rp. 638. 000 • Pengangguran sekitar 5% • 64% perempuan dan 60% laki-laki berpendidikan SMP atau lebih • 61% perempuan dan 99% laki-laki mempunyai pekerjaan • 60 -69% keluarga tidak punya asuransi kesehatan • Kepemilikan assest: • 50% perempuan mempunyai rumah dan 41 % mempunyai tanah. Di desa kepemilikan ini lebih besar • Sekitar 68% laki-laki mempunyai rumah dan tanah. Separuhnnya merupakan kepemilikan bersama. • Sekitar 60% mempunyai rumah dan tanah, separuhnya kepemilikan bersama 12

Situasi Komponen Ketahanan Keluarga Komponen Variable/indikator Situasi Ketahanan sosial psikologi Kekerasan dalam rumahtangga Sekitar 30 -40% istri setuju suaminya melakukan kekerasan Pendidikan orang tua 64% perempuan dan 60% laki-laki berpendidikan SMP atau lebih Anak drop out sekolah 2, 9% anak drop out Ketahanan sosial budaya Anggota keluarga terlibat 1, 62 % anak kawin pada usia 10 -17 th masalah hukum Jml anak nakal 54. 712(2011) Partisipasi dalam masyarakat Merawat Orang tua Lansia Komunikasi dengan kinship Melakukan kegiatan ibadah 13

Situasi Komponen Ketahanan Keluarga Komponen Variable/indikator Situasi Kemitraan gender Keseimbangan peran ayah dan ibu Ayah dan ibu menyediakan waktu untuk anak ? Kemitraan dalam Penggunaan penghasilan istri: manajemen keuangan Ditentukan oleh istri: 65% Ditentukan bersama: 22 -29 % Ditentukan oleh Suami: 5% Penggunaan penghasilan suami: Ditentukan oleh istri: 40 -45% Ditentukan bersama: 37 -45% Ditentukan oleh suami: 13 -14% Sekitar 65% penghasilan keluarga penggunaannya ditentukan oleh istri 14

Situasi Komponen Ketahanan Keluarga Komponen Variable/indikator Situasi Perencanaan keluarga Lebih dari 80% perempuan ikut menentukan keputusan tentang perawatan kesehatannya, pembelian rumah tangga yang significant dan mengunjungi keluarga Kemitraan gender 15

Kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk keluarga 16

Program Keluarga Harapan KUBE PNPM BLT UUPKS Usaha Mikro KETAHANAN EKONOMI Kursus Calon Pengantin Akte kelahiran Gratis Jamkesmas, Jampersal, Perlindungan Kesehatan Anak BKB, BKR LEGALITAS KEUTUHAN KETAHANAN FISIK BP 4 -KUA, LK 3 -Kemsos KESETARAAN GENDER Program perumahan Pendidikan berkeluarga PKDRT melalui Keluarga Pendidikan KKG melalui Keluarga KETAHANAN KELUARGA Penyuluhan Kadarkum KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI Isbat nikah. Akta Nikah Gratis Wajib Belajar. PPTA KETAHANAN SOSIAL BUDAYA BKL Program Kesehatan Lansia Pendidikan Lingkungan Kerja Program Pengasuhan Program 17 Pembangunan Anak

Buku Nikah Isbat Nikah Akad Nikah Gratis Akte Kelahiran Kartu Keluarga BP 4 -KUA LK 3 Kursus Calon pengantin Program Keluarga Harapan (PKH) PNPM; KUBE (Kelompok Usaha Bersama); BLT UUPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera); Usaha Mikro; Usaha Rumahan untuk Perempuan Raskin; Program Desa Siaga Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Pembangunan Keluarga Lansia Tangguh. BKB (Bina Keluarga Balita) BKR (Bina Keluarga Remaja) BKL (Bina Keluarga Lansia) Jamkesmas; Jampersal BPJS; Program Perumahan Ketahanan Ekonomi Legalitas Keutuhan Ketahanan Fisik Asuransi bagi Lanjut (KE) (LS) (KF) Usia Terlantar I N D I K A T O R K E T A H A N K E L U A R G A (ASLUT) Kemitraan Gender (KG) Ketahanan Sosial Psikologi (KSP) Program Pengarusutamaan Gender Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender PKDRT melalui Keluarga Penyuluhan Kadarkum Wajib Belajar PPTA; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK 3); Unit Peduli Keluarga atau Family Care Unit (FCU); Pendidikan Karakter; Pengasuhan Anak; Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) bagi anak Ketahanan Sosial Budaya (KSB) BKL Program Kesehatan Lansia Pendidikan Lingkungan Kerja Program Pengasuhan Program Pembangunan Anak Program Karang Taruna 18

Kegiatan pembangunan yg ditujukan pada keluarga Kementerian/Lembaga Kegiatan Men KUKM Bantuan pelatihan dan modal Bantuan untuk Koperasi yg dikelola Perempuan BKKBN Bina Keluarga Balita Bina Keluarga Remaja Generasi Berencana Bina Keluarga Lansia Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Men Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK 3) Program Keluarga Harapan Family Care Center KUBE Bantuan Langsung Tunai Men Pendidikan dan Kebudayaan Wajib belajar Pendidikan non formal 19

Kementerian/Lembaga Kegiatan Men Kesehatan Desa Siaga Jaminan Persalinan Perlindungan Kesehatan Anak Perlindungan Anak dengan Disabilitas Bina Kesehatan Lansia Pembangunan Kesejahteraan Keluarga 10 Program Pokok PKK Menko Kesejahteraan Rakyat Koordinasi regulasi Analisis data Men Agama Penyuluhan Bagi Calon Pengantin Penghargaan Keluarga Sakinah Men Dalam Negeri PNPM Akta Kelahiran Gratis Men Perumahan Program Perumahan Rakyat Men Hukum dan HAM Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum 20

Tantangan pelaksanaan penguatan ketahanan keluarga • Konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga belum dipahami dengan baik • Kegiatan pembangunan belum menggunakan konsep keluarga • Kelembagaan belum kuat • Sumber daya terbatas: • • • Akademis SDM Kebijakan Data Bentuk-bentuk pendekatan 21

Masalah Dalam Pelaksanaan Kegiatan 22

Paradigma Baru: Paradigma Lama: Menggunakan pendekatan individu dalam pelaksanaan pembangunan; Pendekatan individu secara terpisah, parsial dan independen dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi dan budaya. Menggunakan pendekatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; Pendekatan unit keluarga adalah bersinergis, holistik, interpendensi dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, psikologi dan budaya. 23

Kebijakan Pembangunan Keluarga UU. No. 52 tahun 2009 Tujuan (1) Perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup. (2) Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. 24

Prinsip-prinsip dalam UU no. 52 tahun 2009 a. Kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan; b. Pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup; c. Partisipasi semua pihak dan gotong royong; d. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat; e. Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat; f. Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal; dan g. Keadilan dan kesetaraan gender. 25

PEMBANGUNAN KELUARGA (Bab VII UU. No 52/2009) Pasal 47 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Pasal 48 (1) Kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan cara: 26

a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak; b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga; c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga; d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya; e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; 27

f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga; g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang terkait sesuai dengan kewenangannya. 28

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak no. 6 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga KETAH ANAN FISIK Ketahanan Keluarga KET AHAN AN EKON OMI KETA HANAN KETAH SOSIAL ANAN PSIKOL SOSIAL O-GI BUDAY A Legalitas, Struktur dan kesetaraan dan kemitraan gender Pelaksanaan pembangunan keluarga dilakukan berdasarkan konsep yang mencakup: Ø Landasan legalitas dan keutuhan keluarga Ø Ketahanan fisik Ø Ketahanan ekonomi Ø Ketahanan sosial psikologi Ø Ketahanan sosial budaya 29

• Memperhatikan aspek penyedia pelayanan(supply side) dan penerima manfaat(demand side); • Melibatkan masyarakat dan dunia usaha; • Kewenangan Pemerintah dan Pemda untuk membuat kebijakan/peraturan pelaksanaan; • Pelaksanaan pembangunan keluarga sedikitnya melalui apa yg ditetapkan dalam Undang-Undang no 52/2009; 30

Penyiapan untuk pembangunan yang menggunakan pedekatan keluarga (masa depan) ØPenyempurnaan Konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ØPenyiapan konsep perkembangan ketahanan keluarga dari sisi penerima manfaat ØMenyusun Index Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ØMengembangkan mekanisme pendataan; ØMenyusun indikator keberhasilan ØMenyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi 31

Kemajuan • Issue keluarga mulai diangkat: Kemsos, BKKBN, KPPPA, Kem Kesehatan • Konsep sudah ada • Alat pendataan dan penilaian tingkat ketahanan keluarga sudah ada • Metode peningkatan ketahanan keluarga sudah dikembangkan(pendidikan ayah-ibu/suami istri • Pendidikan pra pernikahan menunggu SK Men Agama 32

Konsep Pemikiran Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga sebagai Wujud Kebijakan Nasional Berbasis Pendekatan Keluarga 33

SINERGISME ANTAR K/L DI TINGKAT NASIONAL RAPAT RUTIN DI KECAMATAN DIPIMPIN OLEH CAMAT RAPAT RUTIN DI DESA/KELURAHAN DIPIMPIN OLEH KEPALA DESA/LURAH Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perl. Anak; Kementerian Dalam Negeri-RI; Kementerian Agama-RI; Kementerian Sosial. RI Kementerian Kesehatan-RI; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-RI; Kementerian Koperasi dan UMKM-RI; Badan Pusat Statistik; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional-RI SINERGISME ANTAR SKPD DI KABUPATEN/KOTA KELEMBAGAAN LOKAL BERBASIS MASYARAKAT 1 Kader PKK, Posyandu, Posdaya. SINERGISME ANTAR SKPD DI PROPINSI MASYARAKAT HOMOGEN, TERTUTUP, STATIS 2 Kelembagaan Lokal (Karang Taruna, Sosial, LKM, Koperasi, Lembaga Adat, Lembaga Agama). 3 Aparat (Desa). 4 Tokoh Masyarakat. MASYARAKAT HETEROGEN, TERBUKA, DINAMIS

Legalitas Struktur keluarga Kemitraan gender (LSK) KELUARGA SEBAGAI UNIT TERKECIL MASYARAKAT; SEBAGAI SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Keluarga Inti Terdiri Atas Ibu, Ayah, Anak Laki-Laki, Anak Perempuan (Dapat Orangtua Utuh/Tunggal) Melalui pembinaan, bimbingan dan supervisi; sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat Mewujudka n Ketahanan dan Kesejahtera an Keluarga Indonesia Ketahanan Fisik (KF) Ketahanan Ekonomi (KE) Ketahanan Sosial Budaya (KSB) 35

36