SOSIALISASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG

  • Slides: 35
Download presentation
SOSIALISASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS

SOSIALISASI PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SETUM POLRI 14 Juni 2017

MEMUAT 12 BAB 60 PASAL N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 1. Judul

MEMUAT 12 BAB 60 PASAL N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 1. Judul tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Isi Muatan 12 Bab 60 Pasal 3. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 -Pasal 2 (26 pengertian) 4. Bab II Jenis Naskah Dinas Pasal 3 -Pasal 22 KET.

LANJUTAN N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 5. BAB III Penggunaan Gb Lb

LANJUTAN N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 5. BAB III Penggunaan Gb Lb Tribrata Pasal 23 6. BAB IV Tata Persuratan Dinas Pasal 24 -Pasal 34 7. BAB V Kopstuk dan Cap Dinas Pasal 35 - Pasal 40 8. BAB VI Pelimpahan Wewenang Pasal 41 9. BAB VII Penulisan Nama Satuan Organ, Nama Jabatan, Nama Pejabat, dan Petunjuk Unit Organ Pasal 42 -Pasal 48 KET.

LANJUTAN N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 10. BAB VIII Perubahan, Pencabutan, Pembatalan,

LANJUTAN N 0. PERKAP NO 7 THN 2017 10. BAB VIII Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Pasal 49 -Pasal 52 11. BAB IX Pengetikan, Penelitian dan Penomoran Pasal 53 -Pasal 56 12. BAB X Pengawasan Pasal 57 13. BAB XI Ketentuan Lain- lain Pasal 58 14. BAB XII Ketentuan Penutup Pasal 59 -Pasal 60 KET.

PASAL 1 PENGERTIAN AL: 1. Kapolri 2. Naskah Dinas Arahan 3. Naskah Dinas Korespondensi

PASAL 1 PENGERTIAN AL: 1. Kapolri 2. Naskah Dinas Arahan 3. Naskah Dinas Korespondensi 4. Naskah Dinas Khusus 5. Standar Operasional Prosedur 6. Naskah Dinas Elektronik 7. Kopstuk 8. Klasifikasi Arsip 9. Kode Klasifikasi Arsip Naskah Dinas Arahan adalah Nadin yg memuat bijak pokok atau bijak pelaks yg hrs dipedomani & dilaks dlm penyelenggaraan tugas & giat di lingk Polri.

PASAL 2 Naskah dinas dan tata persuratan dinas di lingk Polri dpt dilaks dgn

PASAL 2 Naskah dinas dan tata persuratan dinas di lingk Polri dpt dilaks dgn prinsip: a. hemat dan efisien; b. cepat & tepat; c. prosedural; d. aman; e. ketelitian; f. terang & jelas; g. singkat & padat; h. mantik & meyakinkan; i. pembakuan; j. akuntabilitas.

PASAL 3 (1) Jenis Nadin di lingk Polri terdiri dari: a. Nadin Arahan, meliputi:

PASAL 3 (1) Jenis Nadin di lingk Polri terdiri dari: a. Nadin Arahan, meliputi: 1. Nadin pengaturan; 2. Nadin penetapan; dan 3. Nadin penugasan; b. Nadin Korespondensi, meliputi: 1. Nadin Koresp intern; dan 2. Nadin Koresp ekstern; c. Nadin Khusus, meliputi: 1. Surat Pengantar; 2. Pengumuman; dan 3. naskah kerja sama. d. Laporan; e. Telaahan Staf; dan f. Naskah Dinas lainnya. (2) dpt dibuat dgn gun aplikasi elektronik.

PASAL 4 NASKAH DINAS PENGATURAN • a. Peraturan; MELIPUTI: • b. Amanat; • c.

PASAL 4 NASKAH DINAS PENGATURAN • a. Peraturan; MELIPUTI: • b. Amanat; • c. Surat Edaran; & • d. Maklumat

PASAL 5 (1) Peraturan sbgmn dimaksud dlm Psl 4 huruf a dibuat dlm bentuk

PASAL 5 (1) Peraturan sbgmn dimaksud dlm Psl 4 huruf a dibuat dlm bentuk Peraturan Kepolisian. (diatur dlm Perkap No. 11 Thn 2016 ttg Pembentukan Peraturan Kepolisian) (2) Ciri-ciri Peraturan sbb: a. berlaku terus-menerus, tdk termuat batas waktu diberlakukan; b. bersifat mengatur (regeling); c. umum; dan d. abstrak. (3) Peraturan Kepolisian sbgmn dimaksud pd ayat (1) meliputi: a. b. c. d. e. Peraturan Kapolri; Peraturan Kasatfung tk Mabes Polri & tk Polda; Peraturan Kasatker di bawah Kasatfung tk Mabes Polri; Peraturan Kapolda; dan Peraturan Kapolres. (4) Peraturan kepolisian sbgmn dimaksud pd ayat (3) dpt dilengkapi aturan teknis dlm bentuk SOP sbg lampiran.

PASAL 6 AMANAT PASAL 7 SURAT EDARAN PASAL 8 MAKLUMAT PASAL 9 NADIN PENETAPAN:

PASAL 6 AMANAT PASAL 7 SURAT EDARAN PASAL 8 MAKLUMAT PASAL 9 NADIN PENETAPAN: KEPUTUSAN PASAL 10 NADIN PENUGASAN: 1. INSTRUKSI 2. SPRIN 3. SGAS PASAL 11 INSTRUKSI PASAL 12 SPRIN/SGAS PASAL 13 NADIN KERESPONDENSI INTERN: 1. NOTA DINAS 2. SURAT TELEGRAM

NOTA DINAS • ND ditandatangani langsung oleh pejabat yg berwenang, & tdk dpt didelegasikan

NOTA DINAS • ND ditandatangani langsung oleh pejabat yg berwenang, & tdk dpt didelegasikan kpd pjbt dibawahnya; PASAL 14 • tdk dibubuhi cap dinas; • ditujukan langsung ke alamat; • tembusan hanya ditujukan dlm lingk Mabes Polri, Polda, Polres atau internal Satker;

SURAT TELEGRAM PASAL 1 5 PASAL 16 Surat Telegram tidak boleh lebih dari empat

SURAT TELEGRAM PASAL 1 5 PASAL 16 Surat Telegram tidak boleh lebih dari empat halaman kertas A-4 & tdk disertai lampiran, kecuali Surat Telegram Mutasi Pers. NADIN KORESP EKSTERN: SURAT

PASAL 17 SURAT PENGANTAR PASAL 18 PENGUMUMAN PASAL 19 NASKAH KERJA SAMA (DIATUR DLM

PASAL 17 SURAT PENGANTAR PASAL 18 PENGUMUMAN PASAL 19 NASKAH KERJA SAMA (DIATUR DLM PERKAP NO 12 THN 2014 TTG PANDUAN SUSUN KERMA POLRI) PASAL 20 LAPORAN PASAL 21 TELAAHAN STAF PASAL 22 NASKAH DINAS LAINNYA - PASAL 23 SI/SIJ, SPPD SERTIFIKAT/PIAGAM UNDANGAN CETAK, FORMULIR PENGGUNAAN GB LAMBANG TRIBRATA

PASAL 25 PASAL 24 TATA PERSURATAN DINAS PROSES NADIN MASUK: a. konvensional; & b.

PASAL 25 PASAL 24 TATA PERSURATAN DINAS PROSES NADIN MASUK: a. konvensional; & b. elektronik. PROSES NADIN MASUK DGN CARA KONVENSIONAL DGN TAHAPAN: a. penerimaan; b. registrasi; c. penilaian; d. pengolahan; & e. penyimpanan.

PASAL 26 PASAL 28 PASAL 27 proses Nadin masuk dgn cara elektronik dilaks dgn

PASAL 26 PASAL 28 PASAL 27 proses Nadin masuk dgn cara elektronik dilaks dgn tahapan sesuai dgn cara konvensional kecuali utk reg simpan dlm basis data PROSES NADIN KELUAR: a. onvensional; & b. elektronik. PROSES NADIN KELUAR DGN CARA KONVENSIONAL DGN TAHAPAN: a. pengolahan; b. penggandaan; & c. distribusi;

TAHAP PENGOLAHAN AL: PASAL 29 - Aju konsep Nadin yg tlh diparaf 1 lbr,

TAHAP PENGOLAHAN AL: PASAL 29 - Aju konsep Nadin yg tlh diparaf 1 lbr, utk tanda tangan 2 lbr disertai pengantar dlm bentuk ND/Srt; - Naskah yg tlh ditt diberi No dgn sistem 1 pintu; - No dgn KKA kec Nadin yg bersifat pengaturan & penetapan; - Nadin asli dan lamp disimpan sbg arsip; - Paraf. TAHAP PENGGANDAAN: PASAL 30 a. bubuhkan cap jab/dinas; b. awasi ganda Nadin; c. Penggand stlh ditt & diberi No. TAHAP PENDISTRIBUSIAN: PASAL 31 Memasukkan Nadin yg akan dikrm ke dlm amplop - kopstuk; - gb lb Tribrata, nomor srt dinas, alamat yg dituju, & cap staf; - Srt SR, R, dan Konfidensial dikrm gun amplop 2 rangkap; - Dist Nadin kpd pihak yg dituju.

PASAL 32 PENDISTRIBUSIAN NADIN … PASAL 33 PERLENGKAPAN PENDUKUNG TATA PERSURATAN DINAS PASAL 34

PASAL 32 PENDISTRIBUSIAN NADIN … PASAL 33 PERLENGKAPAN PENDUKUNG TATA PERSURATAN DINAS PASAL 34 DERAJAT; PASAL 35 KOPSTUK PASAL 36 SUSUNAN KOPSTUK PASAL 37 CAP DINAS PASAL 38 TUAN PENULISAN ISI TULISAN & GB PD CAP DINAS PASAL 39 KETENTUAN PENGGUNAAN CAP DINAS PASAL 40 PENGAMANAN THDP CAP DINAS PASAL 41 PENANDATANGANAN KLASIFIKASI

1. PASAL 42 Nama Satorgan berbentuk persegi empat dgn 5 macam ukuran: a. panjang

1. PASAL 42 Nama Satorgan berbentuk persegi empat dgn 5 macam ukuran: a. panjang 520 cm x lebar 150 cm; b. panjang 400 cm x lebar 100 cm; c. panjang 250 cm x lebar 100 cm; d. panjang 160 cm x lebar 80 cm; & e. panjang 100 cm x lebar 60 cm. 2. Warna dsr putih dgn warna huruf hitam. 3. Bahan dibuat dr bahan yg tahan lama. 1. Ukuran huruf sama, Slrhnya Gun huruf kapital. PASAL 43 2. Besar huruf/angka disesuaikan dgn bid & banyaknya huruf/angka yg digunakan. 3. Apbl lebih dari 41 huruf dpt disingkat dgn singkatan resmi yg berlaku. 4. Isi tulisan paling banyak 5 baris (baris kelima nama alamat inst). 5. Bila terdpt bbrp Satorgan di dlm kompleks kantor yg dipasang nama Satorgan yg tertinggi.

PASAL 44 PEMASANGAN NAMA SATORGAN PASAL 45 (1) PENGGUNAAN UKURAN NAMA SATORGAN PD TK

PASAL 44 PEMASANGAN NAMA SATORGAN PASAL 45 (1) PENGGUNAAN UKURAN NAMA SATORGAN PD TK MABES POLRI; (2) PENGGUNAAN UKURAN NAMA SATORGAN PD TK KEWILAYAHAN PASAL 46 NAMA JABATAN PEJABAT PASAL 47 NAMA PEJABAT PASAL 48 PEMASANGAN NAMA PETUNJUK SATORGAN PASAL 49 PERUBAHAN PASAL 50 PENCABUTAN PASAL 51 PEMBATALAN PASAL 52 RALAT

PASAL 53 PENGETIKAN NADIN PASAL 54 PENELITIAN NADIN Litnadin yg ditt oleh Kapolri atau

PASAL 53 PENGETIKAN NADIN PASAL 54 PENELITIAN NADIN Litnadin yg ditt oleh Kapolri atau a. n. Kapolri, Kapolda Atau a. n. Kapolda, hrs mel Setum Polri/Setum Polda PASAL 55 PELAKS PENOMORAN NADIN PASAL 56 WARNA SAMPUL (COVER) PASAL 57 NADIN YG HRS DITT OLEH KAPOLRI & ATURAN SEJENISNYA

► ► ► Pasal 58 Apabila terjadi perubahan struktur organ Polri, hal-hal yg berkaitan

► ► ► Pasal 58 Apabila terjadi perubahan struktur organ Polri, hal-hal yg berkaitan dgn penyebutan struktur organ menyesuaikan dgn perubahan organ yg baru. Pasal 59 Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perkap No 15 Tahun 2007 ttg Nadin di Lingk Polri, dicabut dan dinyatakan tdk berlaku. Pasal 60 Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pd tgl diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perkap ini dgn penempatannya dlm Berita Negara Republik Indonesia.

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 THN 2017 DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 31 MEI 2017

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 THN 2017 DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 31 MEI 2017 DALAM PROSES PENGUNDANGAN DI KEMENKUMHAM RI

LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS

LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. TATA CARA PENGETIKAN NADIN JARAK NOMOR HALAMAN LAMPIRAN GARIS BAWAH. GARIS PEMISAH GARIS

A. TATA CARA PENGETIKAN NADIN JARAK NOMOR HALAMAN LAMPIRAN GARIS BAWAH. GARIS PEMISAH GARIS PENUTUP UKURAN KERTAS UKURAN HURUF WARNA TINTA RUJUKAN/REFERENSI/DASAR NOMOR KOPI PENULISAN BILANGAN SUSUNAN DAN PENOMORAN BAGIAN, BAB, DAN PASAL 14. KATA PENYAMBUNG KE HALAMAN BERIKUTNYA 15. KOPSTUK • TAJUK TANDA TANGAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. B. TEKNIK PENYUSUNAN NADIN 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 2. AMANAT 4. MAKLUMAT 5. KEPUTUSAN 6. INSTRUKSI 7. 8. SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOTA DINAS 9. SURAT TELEGRAM B. TEKNIK 3. SURAT EDARAN PENYUSUNAN NADIN: 10. SURAT 11. SURAT PENGANTAR 12. PENGUMUMAN 13. LAPORAN 14. TELAAHAN STAF 15. NASKAH DINAS LAINNYA

KAPITAL KECIL 1. PENULISAN PADA AWAL KALIMAT YANG BUKAN MERUPAKAN URAIAN KALIMAT YANG BELUM

KAPITAL KECIL 1. PENULISAN PADA AWAL KALIMAT YANG BUKAN MERUPAKAN URAIAN KALIMAT YANG BELUM SELESAI 1. 2. NAMA JABATAN DAN PANGKAT YG DIIKUTI NAMA ORANG HURUF AWAL PADA URAIAN KAL YG BLM SELESAI 2. 3. HURUF PERTAMA NAMA ORANG SELAIN PENGGUNAAN DR HURUF KAPITAL 4. NAMA THN, BLN, HARI, PERISTIWA SEJARAH, HARI BESAR 5. NAMA RESMI BADAN, LEMBAGA PEM & KETATANEG, DOK RESMI 6. HURUF PERTAMA NAMA BUKU, SRT KABAR & JUDUL KEC KATA PARTIKEL & KATA TUGAS (di, ke, dari, dan, pada, untuk, dengan, serta) 7. SINGKATAN NAMA GELAR Dr. ) dll (Prof. KBB I

8. JENIS DAN UKURAN HURUF Pengetikan semua Nadin gun: a. Jenisnya arial dan arial

8. JENIS DAN UKURAN HURUF Pengetikan semua Nadin gun: a. Jenisnya arial dan arial narrow; b. ukuran huruf standar 12; c. kecuali Nadin Peraturan gun jenis huruf Bookman Old Style

15. KOPSTUK Mrpk nama inst/lembaga Sat Polri yg dicantumkan di sudut kiri atas hal.

15. KOPSTUK Mrpk nama inst/lembaga Sat Polri yg dicantumkan di sudut kiri atas hal. pertama Nadin sbg identitas badan yg mengeluarkan Nadin tsb. a. KOPSTUK NAMA JABATAN b. KOPSTUK NAMA INSTANSI - utk Nadin bentuk Srt & Srtpeng yg ditt Kapolri/a. n. Kapolri; - utk Nadin bentuk Srt & Srtpeng yg ditt Kapolda/a. n. Kapolda; - utk Nadin bentuk Srt & Srtpeng yg ditt Kapolres/a. n. Kapolres; - utk Nadin bentuk Srt & Srtpeng yg ditt Kapolsek; dan - utk Nadin bentuk Srt & Srtpeng yg ditt Kapolsubsektor.

B. TEKNIK PENYUSUNAN NADIN a. SOP yg bersifat teknis, berupa: 1. SOP Jenis SOP

B. TEKNIK PENYUSUNAN NADIN a. SOP yg bersifat teknis, berupa: 1. SOP Jenis SOP terdiri dari: (1) narasi; atau (2) deskripsi; b. SOP yg bersifat administratif, berupa alur giat dlm bentuk flowchart. 1. Simbol Kapsul/Terminator utk mendeskripsikan giat mulai & berakhir; Simbul yg digunakan dlm SOP Terdiri dr 5 simbol, yaitu: 4 simbol dsr flowcharts (Basic Symbol of flowcharts) dan 1 simbol penghubung ganti Halaman ((Off-Page Conector). Kelima simbol yg dipergunakan tsb adalah sbb: 2. Simbol Kotak/Process utk mendeskripsikan proses atau giat eksekusi; 2. Simbol Belah Ketupat/Decision utk mendeskripsikan giat ambil kep; 3. Simbol Anak Panah/Arrow utk mendeskripsikan arah giat proses giat); (arah 4. Simbol Segilima/Off-Page Connector utk mendeskripsikan hub antarsimbol yg berbeda halaman.

DSR GUN 5 SIMBOL DLM SUN SOP a) SOP mendeskripsikan prosedur admtratif, yaitu giat

DSR GUN 5 SIMBOL DLM SUN SOP a) SOP mendeskripsikan prosedur admtratif, yaitu giat yg dilaks olh lbh dr 1 pelak (jab) & bersifat makro/mikro & prosedur yg bersifat teknis yg detail baik yg menyangkut urusan adm/teknis;

PENOMORAN NADIN ► ► Penomoran nadin SEMUA JENIS NADIN MENCANTUMKAN KKA KECUALI NADIN PENGATURAN

PENOMORAN NADIN ► ► Penomoran nadin SEMUA JENIS NADIN MENCANTUMKAN KKA KECUALI NADIN PENGATURAN & NADIN PENETAPAN

PENOMORAN NADIN JENIS NADIN PENOMORAN KET. SOP . . /XII/20. . /Divkum SOP sbg

PENOMORAN NADIN JENIS NADIN PENOMORAN KET. SOP . . /XII/20. . /Divkum SOP sbg lampiran Perpol AMANAT dgn Surat/Surat Pengantar SDA SURAT EDARAN SE/3/VII/2016 SDA MAKLUMAT Mak/2/VII/2016 SDA KEPUTUSAN Kep/17/VII/2016 NADIN PENETAPAN INSTRUKSI Ins/3/VII/KKA/2016 NADIN PENUGASAN SPRIN/ SGAS Sprin/3/VII/KKA/2016 Sgas/3/VII/KKA/2016 NOTA DINAS B/ND-3/VII/KKA/2016/Kode Satker SURAT TELEGRAM ST/63/VII/KKA/2016 STR/77/VII/KKA/2016 SURAT B/3/VII/KKA/2016/Kode Satker NADIN KORESP EKSTERN SURAT PENGANTAR R/126/VII/KKA/2016/Setum NADIN KHUSUS PENGUMUMAN Peng/6/VII/KKA/2016 LAPORAN dgn Surat/Surat Pengantar/Nota Dinas LAPORAN TELAAHAN STAF R/TS/126/VII/KKA/2016/Setum TELAAHAN STAF SERTIFIKAT, PIAGAM UND CETAK, SIJ S/ SI/ /X/KKA/2016 /VII/KKA/2016 NADIN PENGATURAN SDA NADIN KORESP INTERN SDA P/ /VII/KKA/2016 NADIN LAINNYA SIJ/ /VII/KKA/2016

CONTOH: PENULISAN NAMA SATORGAN 1. Tingkat Mabes Polri a. Isi tulisan & ukuran nama

CONTOH: PENULISAN NAMA SATORGAN 1. Tingkat Mabes Polri a. Isi tulisan & ukuran nama di dlm kompleks Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta; MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 150 cm 520 cm b. Isi tulisan & ukuran nama unsur pengawas & pembantu pimpinan yg berada di luar kompleks Mabes Polri Jalan Trunojuyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta; MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA STAF LOGISTIK Jalan Raya Bekasi 86, Jakarta Kode Pos. . . 400 cm 100 cm

c. isi tulisan dan nama unsur pendukung yang berada di luar kompleks Mabes Polri

c. isi tulisan dan nama unsur pendukung yang berada di luar kompleks Mabes Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta. LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI SEKOLAH POLISI WANITA Jalan Ciputat Raya 41, Kebayoran Lama, Jakarta Kode Pos. . . 100 cm 250 cm 2. Tingkat Wilayah a. Isi tulisan dan ukuran nama di dalam kompleks Mapolda; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT Jalan Soekarno Hatta 748, Bandung Kode Pos. . . . 400 cm 100 cm

b. Isi tulisan dan ukuran nama Polres; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR

b. Isi tulisan dan ukuran nama Polres; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BENGKULU RESOR BENGKULU SELATAN Jalan. . . . Kode Pos. . . . 100 cm 250 cm c. Isi tulisan dan ukuran nama Polsek; KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN SEKTOR METROPOLITAN PASAR MINGGU Jalan. . . . Kode Pos …… 80 cm 160 cm d. Isi tulisan dan ukuran nama Polsubsektor; POLRI DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA RESOR METROPOLITAN JAKARTA SELATAN SEKTOR METROPOLITAN KEBAYORAN BARU SUBSEKTOR BLOK M Jalan. . . . . Kode Pos. . . 100 cm 60 cm