UNDANGUNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN PENGATURAN PRAKTIK KEDOKTERAN • PROTEKSI MASYARAKAT • PENINGKATAN MUTU DR/DRG • KEPASTIAN HUKUM

NORMA DOKTER DISIPLIN ATURAN PENERAPAN ETIKA KEDOK (ETHICAL CONDUCT) ETIKA ATURAN PENERAPAN KEILMUAN KEDOKTERAN (PROFESSIONAL CONDUCT) DALAM PRAKTIK. HUKUM ATURAN HUKUM

PRAKTEK KEDOKTERAN ASUHAN MEDIS: UKURANNYA: - KEMAMPUAN KLINIS - PERILAKU - WAWANCARA PEMERIKSAAN FISIK PROSEDUR DIAGNOSTIK DIAGNOSIS TERAPI: NASIHAT, TNDAKAN, OBAT MERUJUK KEGIATAN TERKAIT: - REKAM MEDIS - INFORMED CONSENT, DLL - EMERGENCY (PROFESSIONAL CONDUCT) HASIL - HASIL BAIK - SESUAI HARAPAN - HASIL BURUK - KEJADIAN TDK DIHARAPKAN (ADVERSE EVENTS)

PENYEBAB KLAIM /TUNTUTAN MALAPRAKTIK 1. KEKURANGAN PENGERTIAN DAN KOMUNIKASI 2. RESPONS EMOSIONAL 3. KELALAIAN MEDIS - PENYEBAB BANYAK TUNTUTAN MALPRAKTIK MENGAKIBATKAN MELUASNYA PRAKTIK KEDOKTERAN DEFENSIF

PASAL 66 (UU PRADOK) AYAT 3: PENGADUAN KE MKDKI TDK MENGHILANGKAN HAK UTK (1) MELAPORKAN ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KPD YG BERWENANG (2) MENGGUGAT KERUGIAN KE PENGADILAN

PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN (Professional Misconduct) • PELANGGARAN ATURAN/ KETENTUAN PENERAPAN KEILMUAN DLM PRAKTIK KEDOKT, ATAU • KEGAGALAN MEMENUHI STANDAR/ PEDOMAN PERILAKU PROFESIONAL (CODE OF PROF. CONDUCT)

BENTUK PELANGGARAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN 1. TIDAK KOMPETEN 2. TIDAK LAKSANAKAN TUGAS PROFESIONAL DENGAN BAIK (TDK DAPAT LAKUKAN REASONABLE CARE) 3. BERPERILAKU TERCELA MENURUT UKURAN PROFESI

TUJUAN (PENEGAKAN) DISIPLIN KEDOKTERAN UTAMA 1. PROTEKSI PASIEN: CEGAH KEJADIAN TAK PROFESIONAL SERUPA PD PASIEN LAIN² 2. MENJAGA MUTU/ KINERJA PRAKTISI KEDOKTERAN, MEMASTIKAN TIAP PRAKTISI MENERAPKAN STANDAR PERILAKU PROFESIONAL (STANDAR DLM PRAKTIK KEDOKTERAN) 3. MENJAGA KEHORMATAN PROFESI - ALTRUISME - HUMANISME

UU NO. 29 THN 2004 PASAL 55 AYAT (1), (2), (3) (1) UNTUK MENEGAKKAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK KEDOKTERAN, DIBENTUK MKDKI. (2) MKDKI MERUPAKAN LEMBAGA OTONOM DARI KKI (3) MKDKI DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERSIFAT INDEPENDEN

MKDKI ADALAH LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK: 1. MENENTUKAN ADA TIDAKNYA KESALAHAN YANG DILAKUKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI DALAM PENERAPAN DISIPLIN ILMU KEDOKTERAN DAN KODOKTERAN GIGI, DAN 2. MENETAPKAN SANKSI PSL 1 KETENTUAN UMUM BUTIR 14 UUPK

SIAPA YG DAPAT MENGADU? UU NO 29 TH 2004 Ps 66 v v v SETIAP ORANG YANG MENGETAHUI ATAU KEPENTINGANNYA DIRUGIKAN ATAS TINDAKAN DOKTER ATAU DOKTER GIGI YG DIMAKSUD ORANG ADALAH : @ORANG (PERSON): PASIEN, WALI, PENGADU PASIEN, MASYARAKAT, TENAGA KES ATAU @KORPORASI (BADAN/ INSTITUSI): RS, DINKES, DEPKES, ORGANISASI PROFESI @TIDAK MENGHILANGKAN HAK YBS UTK MELAPORKAN KE PIDANA ATAU PERDATA

BATAS YURISDIKSI MKDKI v DR/DRG TELAH TER-REGISTRASI KKI v ADA HUB DR/DRG – PASIEN v TINDAKAN MEDIS TERJADI SETELAH 6 OKTOBER 2004 v ADA DUGAAN KUAT PELANGGARAN DISIPLIN v BUKAN RANAH ETIK v BUKAN RANAH HUKUM

KONFIDENSIALITAS PROSES DI MKDKI 1. PENERIMAAN PENGADUAN (TERTUTUP) 2. INVESTIGASI (TERTUTUP) 4. SIDANG PEMBACAAN KEPUTUSAN (TERBUKA) 3. SIDANG PEMERIKSAAN (TERTUTUP)

ALAT BUKTI v v v SURAT-SURAT/DOKUMEN TERTULIS KETERANGAN SAKSI PENGAKUAN TERADU KETERANGAN AHLI BARANG BUKTI

MACAM KEPUTUSAN v TIDAK BERSALAH v BERSALAH DENGAN SANKSI: - PERINGATAN TERTULIS - REKOMENDASI PENCABUTAN SIP, SEMENTARA / SELAMANYA - DAN ATAU KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN/ PELATIHAN ULANG

KESIMPULAN 1. 2. PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PENEGAKAN HUKUM. MASING-MASING MEMILIKI FILOSOFI, TUJUAN, STANDARD OF PROOF YANG BERBEDA. PENEGAKAN DISIPLIN PROFESI KEDOKTERAN BERTUJUAN PEMBINAAN KINERJA DOKTER/DOKTER GIGI DAN PROTEKSI MASYARAKAT, BUKAN SELESAIKAN SENGKETA ANTARA PASIEN DENGAN DOKTER.