DITJEN BINA BANGDA SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

DITJEN BINA BANGDA SINERGITAS PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018 Disampaikan Oleh: Dr. Ir. MUHAMMAD HUDORI, M. Si Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah YOGYAKARTA, 21 FEBRUARI 2018 @kemendagri_ri

DITJEN BINA BANGDA REGULASI YANG SUDAH DITETAPKAN Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 (Tentang Perangkat Daerah) (Tentang Pembinaan dan Pengawasan Amanat Pasal 353 dan Penyelenggaraan 383 Pemerintahan Daerah) UU 23 Tahun 2014 2 (Tentang Inovasi Daerah) Amanat Pasal 232 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 1 Amanat Pasal 390 UU 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 3 (Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Amanat Pasal 354 Ayat (5) Pemerintahan Daerah) UU 23 Tahun 2014 4 Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Permendagri Nomor 55 Tahun 2017 (Tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2018) (Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda. Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Amanat Pasal 277 RKPD) (Tentang pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Amanat Daerah ) UU 23 Tahun 2014 Amanat UU 23 Tahun 2014 6 UU 23 Tahun 2014 7 (Tentang Standar Pelayanan Minimal) Amanat Pasal 18 Ayat (1) UU 23 Tahun 2014 5 8

DITJEN BINA BANGDA Perencanan dan Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas 1 6 5 Jual Beli Jabatan 2 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah 4 Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Hibah dan Bansos 3 Pajak dan Retribusi Tjahjo Kumolo, SH.

DASAR HUKUM DITJEN BINA BANGDA Permendagri 54 Tahun 2010 Muatan Permendagri 86 Tahun 2017 11 BAB 11 301 Pasal 378 716 Halaman 643 7 Lampiran 7

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD UU No. 23 Th. 2014, Pasal 263 -264 Rencana Pembangunan Daerah RPJMD RKPD Perencanaan Pembangunan Daerah Renstra Rencana Perangkat Daerah UU No. 23 Th. 2014, Pasal 272 -273 Renja DITJEN BINA BANGDA penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan dengan Perkada memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan

ARSITEKTUR DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD Renstra PD RPJMD Renja PD • RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD; • RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan kedalam RKPD; • RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD; • Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD; • Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD; • RPJMD dilaksanakan melalui RKPD; • Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas; • RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD; • Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD. RKPD KUA PPA RKA-PD Rancangan APBD DPA-PD APBD DITJEN BINA BANGDA

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah DITJEN BINA BANGDA Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Hubungan RKPD dg Dokren Lainnya 1 Permendagri RKPD 2019 2 RKPD 2019 RENJA 3 RENSTRA 4 RENJA K/L 2019 DITJEN BINA BANGDA 1. Dalam Permendagri tentang tatacara penyusunan RKPD Tahun 2019, terdapat pedoman kebijakan pelaksanaan kegiatan tiap-tiap urusan yang harus dipedomani oleh perangkat daerah berkenaan. 2. Renja perangkat daerah harus berpedoman kepada RKPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal penentuan indicator, target capaian, program dan kegiatan serta pagu pendanaan, dimana RKPD harus berpedoman pada Program yang terdapat dalam RPJMD. 3. Renja perangkat daerah harus sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam renstra perangkat daerah, yaitu penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indicator program (outcome) dan kegiatan (output) 4. Renja perangkat daerah juga harus memperhatikan target-target yang telah ditetapkan oleh Renja K/L berkenaan, supaya target pembangunan nasional dapat tercapai

SINERGI PUSAT DAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DASAR HUKUM DITJEN BINA BANGDA UU 23/2014 Pasal 259 Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Pasal 260 Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional PP 8/2008 Menteri melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah antarprovinsi (Psl 43 dan Psl 46) Permendagri 86/2017 Mendagri melaksanakan Binwas terhadap perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan pelatihan TUJUAN PEMBANGUNAN INTEGRASI Perencanaan Daerah Perencanaan Nasional 1. 2. 3. 4. 5. peningkatan dan pemerataan: pendapatan masy; kesempatan kerja; lapangan berusaha akses dan kualitas yan publik; dan daya saing daerah.

DASAR HUKUM PENYELARASAN RPJMN – RPJMD (RKPD) DITJEN BINA BANGDA 1 • Pasal 263 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. ” 2 • Pasal 272 ayat (3) UU 23 Tahun 2014 “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. ” 3 SEB Menteri Dalam Negeri RI dengan Menteri PPN RI Nomor 050/4936/SJ Nomor 0430/M. PPN/12/2016 Tanggal 23 Desember Tentangn Petunjuk Pelaksanaan Penyelelarasan RPJMD dengan RPJMN Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah 2016

TUJUAN DAN SASARAN PENYELARASAN • TUJUA DITJEN BINA BANGDA • SASARA N 1 N 2 1. Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; 2. Harmonisasi hubungan pusatdaerah dan antar daerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional; 3. Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; 4. Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah; dan 5. Optimalisasi potensi dan 1. Tersusunnya kertas kerja penyelarasan tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan di dalam RPJMD yang selaras dengan RPJMN 20152019 yang dituangkan pada Form Penyelarasan; 2. Tersusunnya butir-butir usulan Pemerintah Daerah berupa alokasi anggaran berdasarkan penyelarasan indikator dalam Pencapaian Target Prioritas Nasional sesuai kewenangannya dan dituangkan pada Form Usulan Dukungan Penyelarasan. 3. Tersusunnya butir-butir dukungan Pemerintah Pusat dalam rencana pencapaian Visi dan Misi Kepala

ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKPRKPD) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Kab (1) Target Kec A (0, 2) Target Kec B (0, 7) Target Prov (2) Target Kab (0, 5) Target Kec C (0, 1) DITJEN BINA BANGDA Target Prov (5) Target Kota (1, 5) Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan

DITJEN BINA BANGDA Koordinasi Teknis sebagai Sinergitas Perencanaan Pusat - Daerah BAPPENAS PERAN KEMENDAGRI Pioritas Nasional K/L Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan BAPPENAS Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional K/L DAERAH Usulan Kegiatan Daerah untuk dibiayain APBN K/L Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI Dukungan Kegiatan daerah dari APBD Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L DAERAH

Penyelarasan Rencana Pembangunan Nasional Dengan Rencana Pembangunan Daerah DITJEN BINA BANGDA Tema RKP 2019: Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas 5 Prioritas Nasional RKP 2019 Tahun Terakhir Pelaksanaan NAWACITA Pembangunan Manusia Melalui penurunan Kemiskinan Pengurangan Peningkatan dan. Pelayanan kesuksesan Pemilu Dasa r Pemantapan Ketahanan energy, Pengurangan Kesenjangan Peningkatan Nilai pangan dan sumber daya antarwilayah Tambah Ekonomi air Melalui pertanian penguatan konektivitas dan industry, dan jasa produktif kemaritim an Stabilitas keamanan Melalui pelestarian lingkungan nasional dan TEMA RKPD PROVINSI YOGYAKARTA (2019) PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN RKPD RPJPD 2018 RKPD RPJPD 2019 RKPD RPJPD 2020 RKPD RPJPD 2021 RKPD RPJPD 2022 Isu Strategis RPJMD 2017 -2022 RPJPD

DITJEN BINA BANGDA KETERHUBUNGAN RENSTRA PD dan RENJA PD RPJMD 2017 -2022 RKPD 2019 Renstra RPJPD 2017 -2022 Renja PD RPJPD 2019 Tujuan & Sasaran Tahun III Tujuan & Sasaran Tahun IV Tujuan & Sasaran Tahun V Program & Kegiatan Program & Kegiatan renja RPJPD Tahun 2 renja RPJPD Tahun 3 renja RPJPD Tahun 4 renja RPJPD Tahun 5 renja RPJPD Tahun 1

Hubungan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah & Dokumen Rencana Perangkat Daerah DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DITJEN BINA BANGDA DOKUMEN RENCANA PERANGAKAT DAERAH RENSTRA PD RPJMD RENJA PD RKPD Menyusun BAPPEDA Mengkoordinasikan PERANGKAT DAERAH

ARTI PENTING FORUM KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 Partisipasi seluruh pemangku kepentingan Kesejahteraan Masyarakat Kesepakatan KONSULTASI PUBLIK (menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan Provinsi Yogyakarta) MUSRENBANG RKPD 2019 (penajaman, penyelarasan, & klarifikasi) Rancangan RKPD Tahun 2019 (Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2019) landasan PEMDA melaksanakan pembangunan daerah

DITJEN BINA BANGDA BAGAN ALIR TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN/KOTA Persiapan Penyusunan RKPD 1 SE Penyusunan Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kecamatan Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi & keuda Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Musrenbang RKPD Rancangan Akhir RKPD Fasilitasi Gubernur Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota VERIFIKASI Bappeda Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD PENYUSUNAN KUA & PPAS

DITJEN BINA BANGDA TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA PD Persiapan Penyusunan Renja SKPD Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Pengolahan data dan informasi Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi SKPD hasil evaluasi SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-PD Telaahan Rancangan Awal RKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD pelaksanaan Renja- PD tahun lalu Rancangan Renja-PD Perumusan Tujuan Perumusan Ranc. akhir RKPD Musrenbang RKPD Penyusunan Rancangan RKPD Penyesuaian Rancangan Renja PD kab/kota Perumusan Sasaran Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Penyempurnaan Rancangan Renja PD kab/kota Musrenbang Usulan program & kegiatan dari masyarakat Musrenbang Desa Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Per KDH RKPD Penyesuaian Rancangan Renja Penetapan Renja -PD oleh Per. KDH

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019 Mempercepat pengurangan kemiskinan 1. Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran 2. Memperkuat sistem jaminan sosial 3. Memperkuat Literasi Untuk Kesejahteraan 4. Melaksanakan Reforma Agraria 5. Mempercepat Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Pemerataan layanan pendidikan berkualitas 1. Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata 2. Menyediakan afirmasi pendidikan 3. Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan 4. Meningkatkan Kualitas pembelajaran dan akademik DITJEN BINA BANGDA Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat 1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan 2. Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana 3. Mencegah dan pengendalian penyakit 4. Mempercepat penurunan stunting 5. Meningkatkan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak 1. Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau 2. Menyediakan akses infrastruktur dasar permukiman layak 3. Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman Peningkatan tata kelola layanan dasar 1. Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu 2. Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil 3. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO 4. Mempercepat Pencapaian SPM di Daerah

Langkah Strategis Penurunan Kemiskinan DITJEN BINA BANGDA

Investasi Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan DITJEN BINA BANGDA

DITJEN BINA BANGDA TERIMAKASIH @kemendagri_ri