FASILITAS KEPABEANAN SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN

FASILITAS KEPABEANAN SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC Maret 2014

OUTLINE PRESENTASI FASILITAS KEPABEANAN PERIJINAN ONLINE

FASILITAS KEPABEANAN

DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI PMK No. 20/PMK. 010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas PMK No. 177/PMK. 011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi PMK No. 224/PMK. 03/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan PMK 154/PMK/2010 tentang Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain PMK No. 70 /PMK. 011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK. 03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk

FASILITAS IMPOR OLEH KKPS Materi Keterangan Dasar Hukum PMK No. 20/PMK. 010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentang Pembebasan BM dan PDRI tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Migas Bentuk Fasilitas BM Bebas dan PDRI tidak Dipungut Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak berdasarkan UU No 8/1971 tentang Pertamina Jangka Waktu Fasilitas Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak Jangka Waktu SK 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang dengan pemerintah

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS Materi Keterangan Dasar Hukum Fasilitas BM PMK No. 177/PMK. 011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pembebasan BM atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas serta Panas Bumi Bentuk Fasilitas BM Bebas Subyek Kontraktor yang manandatangani kontrak dengan pemerintah berdasarkan UU No 22/2001 tentang Migas Jangka Waktu Fasilitas Diberikan sampai dengan berakhirnya masa kontrak Jangka Waktu SK 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS Materi Keterangan Dasar Hukum Fasilitas PPh Pasal 22 PMK No. 224/PMK. 03/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang perubahan PMK 154/PMK. 03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Usaha di bidang lain Bentuk Fasilitas dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor Subyek barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Tata laksana Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE 32/BC/2010 tanggal 10 Desember 2010

FASILITAS IMPOR OLEH KKKS Materi Keterangan Dasar Hukum PMK No. 70 /PMK. 011/2013 tanggal 2 April 2013 tentang Fasilitas PPN Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK. 03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk Bentuk Fasilitas Tidak dipungut PPN dan PPn. BM Subyek barang untuk kegiatan eksplorasi hulu Minyak dan Gas Bumi Tata laksana Diberikan bersama dengan fasilitas PMK No. 177/PMK. 011/2007 tanggal 28 Desember 2007 dari DJBC

MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI MIGAS Indikator Dasar hukum Sebelum UU No 22/2001 Setelah UU No 22/2001 PMK No. 20/PMK. 010/2005 PMK No. 177/PMK. 011/2007 PMK No. 70 /PMK. 011/2013 Jenis fasilitas Bebas BM dan Tidak dipungut PDRI Jenis kegiatan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi Keterangan: *) & #) = SDA Bebas BM *) atau Bebas BM dan tidak dipungut PPN & PPn. BM #) Eksploitasi *) atau Eksplorasi #)

PENGAJUAN FASILITAS FISKAL Kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KKPS)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan proses fas. pembebasan 1 Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan verifikasi dan pendasahan RIB 1 a 3 DJBC u. p. Dir Fas Kepabeanan - Terbitkan SK pembebasan BM + PDRI - Menyampaikan pada 2 pengusaha 1 a Pengusaha ajukan RIB+Doklap untuk pembebasan BM+PDRI Direktorat Fasilitas DJBC u. p. Dir Fas Kepabeanan - Menyampaikan SK pembebasan pada KPUBC/KPPBC - monitoring penggunaan fasilitas oleh perusahaan 5 4 Realisasi Impor (PIB+SK Fas+ doklap Pabean) KPU BC / KPPBC

Rincian tugas : • Pengajuan Work Program & Budget (WP&B ) yaitu usulan rincian rencana kegiatan dan anggaran tahunan dengan mempertimbangkan tentang kondisi, komitmen, efektivitas dan efisiensi pengoperasian KKKS disuatu wilayah kontrak kerja meliputi Kegiatan eksplorasi, kegiatan produksi dan usaha menjaga kesinambungannya serta biaya-biaya untuk kedua program tersebut • Penyusunan Authorization For Expenditure (AFE) yaitu alat manajemen dalam fungsi perencanaan dan pengawasan keuangan, sehingga SKK Migas mengetahui kegiatan yang diusulkan, rincian biaya proyek, pengendalian biaya, pertahapan proyek dan pemeriksaan keuangan sebagai dasar cost recovery 11 • Masterlist yang diajukan KKKS diberikan rekomendasi untuk RKBI setelah disesuaikan dengan kebutuhan

Rincian tugas : • Verifikasi terhadap aspek legal meliputi Nama Kontraktor dan Status Kontrak Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil, Alamat, NPWP, Daerah Operasi, Nama kegiatan proyek, Nomor dan Tanggal Pengajuan • Verifikasi terhadap aspek teknis meliputi Kode ldentifikasi Material, pos tarif (kode Harmonized System), Deskripsi barang, Spesifikasi, Perkiraan jumlah dan harga, serta tujuan penggunaan Barang Operasi • Verifikasi terhadap aspek penggunaan produksi dalam negeri mengacu pada kemampuan industri dalam negeri sesuai dengan ADP dan Daftar lnventarisasi Barang • Menandasahkan RKBI menjadi RIB 12

Rincian tugas : • Pra Clearence meliputi penerbitan Surat Keputusan Fasilitas Fiskal berdasarkan PMK Nomor 20/PMK. 010/2005 dan PMK Nomor 177/PMK. 011/2007 untuk RIB yang telah ditandasahkan oleh Ditjen Migas • Clearence meliputi pelayanan realisasi impor barang di Kantor Pabean • Post Clearence meliputi pengawasan terkait kepatuhan importir terhadap ketentuan salah satunya melalui post audit di bidang kepabeanan 13

PERIJINAN ONLINE

Prinsip Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan TRANSPARANCE Kejelasan proses bisnis dalam pengurusan fasilitas perjinan yang dapat diakses melalui media berbasis web, serta tracking status pengurusan perijinan secara online dan realtime yang dapat di akses dimana saja STANDARD Melalui pelayanan perijinan yang standar, kepastian dan kemudahan pelayanan fasilitas perijian dapat diciptakan. Kerumitan atas banyaknya perijinan di DJBC dapat diminimalisasi AUTOMATED Terciptanya otomasi proses bisnis dalam pelayanan fasilitas perijinan dalam rangka menciptakan akselerasi pelayanan dan akurasi data sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal INTEGRATED Integrasi antar sistem kepabeanan dan cukai menciptakan peningkatan kecepatan otomasi sistem di DJBC secara keseluruhan, meningkatkan akurasi data dan optimalisasi pengawasan.

Tujuan Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Pelayanan pemberian fasilitas kepabeanan yang baik/ benar, terukur, dan tepat waktu sesuai janji layanan. Terintegrasi dengan proses layanan pokok kepabeanan di bidang ekspor, impor maupun cukai dan mencakup seluruh entitas layanan di Kantor Pelayanan, Wilayah dan Kantor Pusat Memudahkan proses rekonsiliasi data antara realisasi impor/ekspor dengan fasilitas fiskal kepabeanan yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas layanan Akurasi data Menghilangkan potensi pemalsuan maupun ketidakakuratan fasilitas perijinan Tersedianya data yang berguna bagi pihak manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas kepabeanan yang diharapkan berguna dalam menentukan arah kebijakan lebih lanjut

Fitur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan q Single Portal dalam pengajuan segala perijinan fasilitas kepabeanan q Web base application guna memberikan fleksibilitas akses Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan oleh pengguna jasa dan user lainnya q Tracking and Trace yang dapat digunakan melakukan monitor terhadap proses penyelesaian perijinan fasilitas secara real time dan dimana saja q DJBC Wiki-Licensing adalah sebuah fasilitas transparansi terhadap kejelasan proses bisnis pengurusanan perijinan fasilitas yang meliputi : Dasar Hukum, Persyaratan yang dibutuhkan, janji layanan, SOP, dan lokasi/tempat pengurusan q Centralize adalah memusatkan sistem pelayanan perijinan fasilitas dan memperluas akses sistem di semua Kantor DJBC di seluruh Indonesia q Otomated Workflow dalam proses penerbitan ijin fasilitas q SLA Monitor merupakan fitur yang menunjukan kondisi janji layanan terhadap suatu dokumen pengajuan perijinan fasilitas. SLA Monitor menunjukkan indikator apakah suatu proses sudah melebihi batas waktu, hampir melebihi batas waktu dan belum melebihi batas waktu q Integrated dengan modul sistem CEISA lainnya guna menjamin akurasi data dan optimalisasi pengawasan kepabeanan silo system SO Fast

Data Center Utama Di KP DJBC (DIKC) Sentralisasi Otomasi Fasilitas Kepabeanan Internet Disaster Recovery Center (DRC) Pengguna Jasa Db. Oprs. Kementerian / Lembaga § Infrastruktur TIK DJBC hanya ada di KP DJBC (Centralized) seluruh perangkat hardware, software, middleware, Sar-Pen, Network & pendukung lainnya Web Service via Internet § DC Utama di KP DJBC akan terhubung dengan DRC Kementerian Keuangan* § Semua Sistem Aplikasi (SKP), Tabel Referensi & software lainnya berada di DC Utama di KP DJBC INTRANET MPLS § Semua data + proses layanan (di kantor mana pun) dapat di-monitor real-time § “Integrasi Sistem & Konsolidasi Data” § Governance : transparan, akuntabel, automated & reconciliated Pegawai DJBC Semua Kantor DJBC (Kanwil/KPU/KPPBC) = 138 Kantor

Arsitektur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Co: BKPM, Kem. ESDM

Tantangan Dalam Pengembangan Sistem q Jenis Perijinan Fasilitas yang cukup banyak, perlu diciptakan pengelompokan perijinan sejenis untuk penyerderhanaan q Standardisasi dan harmonisasi dalam rangka mengurangi faktor kompleksitas q Kejelasan proses bisnis rekonsiliasi ijin fasilitas dengan dokumen pabean lainnya q Waktu yang terbatas, perlu urutan prioritas perijinan yang akan dikembangkan q Integrasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya

ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PERTAMBANGAN

Pengajuan Perijinan Fasilitas via Portal Pengguna Jasa

Wikipedia Perijinan Bea Cukai

Kondisi Saat Ini (Piloting) 24

Kondisi Yang Diharapkan Otomasi di Segala Bidang • KKKS • Kementerian ESDM • KKOB otoma si • Kementerian Keuangan 25

Terima Kasih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta - 13230